Ditemukan 312 data

Urut Berdasarkan
 
Kata Kunci : tindak pidana perpajakan; pidana kurungan pengganti; terpidana tidak membayar dena
PIDANA/1/SEMA 10 2020
2618911
  • Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal dua kali dan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak ... [Selengkapnya]
  • Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
    test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
    RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
Kata Kunci : hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat; keabsahan akta jual beli sebagai bukti pembayaran
PERDATA UMUM/2/SEMA 10 2020
70262295
  • 2. Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanaha. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas ... [Selengkapnya]
  • Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
    test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
    RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 118/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — KUSNADI,S.Sos vs BUPATI DOMPU
6526
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian PendayagunaanApartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikankesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untukmelakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori Il diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;Halaman 83.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagaiTenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata(persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNSHalaman 910.Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan
    Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB Rl) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimanaSurat KEMENPAN RB RI No.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 122/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — AGUS SALIM vs BUPATI DOMPU
9231
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian PendayagunaanApartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikankesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untukmelakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategorn Il diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintathkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori ll di Kabupaten Dompu;3.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagaiTenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata(persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januan 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifkasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakanberhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secaranasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administasi(Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uj publik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak selurun Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNSPusat (KEMENPAN RB RJ dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
    Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori Il tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui onlinesesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNSTahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori Il (T9) dimana pada point 4surat tersebut menyatakan agar masingmasing instansi sebelummenyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajibmemverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masingmasingtenaga
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 83/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
WIWIN INDRAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
9222
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir danPutusan Nomor 83/G/2017/PTUN.MTR Halaman 8datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugatterkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il diKabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi olehTergugat maka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepadaKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangPutusan Nomor 83/G/2017/PTUN.MTR Halaman 9dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayan Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;7.
    Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlan 1.548 (seribu lima ratus empat puluhdelapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No.B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.
    Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori Il tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluionline sesuai Surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan pesertaseleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T9)dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masingmasinginstansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP keBKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen darimasingmasing tenaga
Kata Kunci : kerugian negara anak perusahaan BUMN; modal anak perusahaan BUMN bukan dari APBN/penyertaan modal BUMN
PIDANA/4/SEMA 10 2020
54502794
  • Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;
  • Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
    test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
    RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
4028
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;Putusan Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR 83.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kKemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
5134
  • Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR 83.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga WHonorer Kategori Il diKabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
AMIRUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
5260
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;3.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 PenggugatsebagalTenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata(persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kKemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakanserentak selurun Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RIPutusan Nomor 31/G/2017/PTUN.MTR 10(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
8566
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;3.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kKemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang10yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahnwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimanaSurat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 126/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MADE SUARBAWA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
198100
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian PendayagunaanApartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikankesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukanPerekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisiformulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;3.
    Hal 7 dari 88 halaman.januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI guna diverifikasidan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPANRB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIKselama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para TenagaHonorer Kategori Il tersebut baik secara online maupun melalui papanPengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui danmendapatkan masukan/ tanggapan
    Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati DompuNomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI)Putusan No. 126/G/2017/PTUNMTR.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
    MASITHAH MULIAWATI dkk (35 orang) yangdidalamnya terdapat nama Penggugat (T15) (berkas penggugat termasukdidalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapanNIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatanganioleh Pejabat Pembina Kepegawaian).15.Bahwa Kemenpan RB~ kemudian mengirimkan surat NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T16) perihal PenangananTenaga Honorer Kategori Il yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimanapada point 2 menyebutkan ...agar
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 55/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
8452
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;3.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kKemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang10yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahnwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimanaSurat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 33/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD NASIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
11971
  • Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;Putusan Nomor 33/G/2017/ PTUN.MTR 83.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olen Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUSLIMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
21874
  • Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;3.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olen Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRI (KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratusPutusan Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR 9sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
21250
  • Aquo EtBono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:1Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2013, Suami Pemohon (FajarWaruwu Alias Ama Fani) menjanjikan dapat mengurus CPNS di KEMENPAN
    Alias Ama Mulia, bahwa memiliki Relasi di Jakarta yangdapat masuk KEMENPAN (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara) diPusat untuk mengurus dan meloloskan CPNS, dengan meminta berkas CPNSdan uang kepada :a. Adrianus Zega, ST. Alias Ama Ingrid;b. Hiburan Halawa Alias Ama Ian;c. Sowaa Laoli, SE. Alias Ama Mulia;11 Bahwa kemudian Adrianus Zega, ST.
    Alias Ama Mulia sebagai titipan dalampengurusan CPNS di KEMENPAN (Kementerian Pemberdayaan AparaturNegara) sebesar Rp. 4.827.000.000. (empat milyar delapan ratus dua puluhtujuh juta rupah);15 Bahwa benar Pemohon adalah tersangka berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/225/V1/2015/NS, tanggal 24 Juni 2015 yang dilaporkan oleh ElikanaHia, S.Pd.
    Alias Ama Wewinmenyerahkan uang secara bertahap kepada Pemohon (Mercyani TelaumbanuaAlias Ina Fani), karena Fajar Waruwu Alias Ama Fani Suami Pemohonmenyatakan bahwa dapat mengurus CPNS di KEMENPAN (KementerianPemberdayaan Aparatur Negara) di Jakarta, sehingga Pelapor percaya danyakin dibuktikan dengan diserahkannya berkas CPNS dan uang, oleh karena itudalil tersebut berdasar hukum bagi Hakim Praperadilan untuk menolak dan/atausetidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;20 Bahwa penetapan Pemohon
    yang dilakukan oleh Fajar Waruwu alias Ama Fani danisterinya Mercyani Telaumbanua alias Ina Fani;Bahwa Fajar Waruwu melakukan penipuan terhadap saksi dalam halpengurusan masuk CPNS formasi tahun 2013 dan formasi susulan tahun2014;Bahwa pada bulan September 2013 ada informasi tentang penerimaanCPNS di wilayah kepulauan Nias dan pada saat itu Fajar Waruwu datangkerumah saksi dan mengatakan kepada saksi dapat membantu menguruskelulusan CPNS karena ada relasi/ koneksinya di Jakarta yang bisa masukdi Kemenpan
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
8853
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;3.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kKemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang10yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahnwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimanaSurat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
Register : 04-07-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 49/Pid/2018/PT.BGL
Tanggal 19 Juli 2018 —
2517
  • selanjutnya saksi koroban MuhammadYasir mentransfer secara bertahap ke rekening terdakwa sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah), sehingga total transfer sebesar Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan tesCPNS istri dan saudara saksi korban Muhammad Yasir, selanjutnya sekirabulan Januari 2014 untuk menyakinkan para saksi, terdakwa mengirimkan 1(satu) lembar tanda terima berkas Daftar Pemberkasan Honorer Otomatis dan 1(satu) lembar Daftar Pemberkasan CPNS Ke KEMENPAN
Register : 20-04-2016 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN BATANG Nomor 66/Pid.B/2015/PN Batang
Tanggal 1 Juli 2015 — Ir.HARNOKO ANDI SUGIRI bin PARTOSANI
497
  • Jondi Kamal SH,SH yang mengaku sebagai wakil Ketua Temahli dari Kemenpan pusat pada saat itu terdakwa bersama sdr. Jondi memberikanarahan kepada para korban ?
    Saksi Ir.Hj.Endang Ulfiati binti (alm) Dalani , yang telah disumpahmenurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa terdakwa mengaku sebagai orang dari kemenpan danmenjanjikan dapat memasukkan serta meluluskan menjadi CPNStahun 2014 sesuai formasi yang diajukan akan tetapi janji terdakwatidak terbukti karena tidak lolos ;Bahwa saksi akan memasukkan anak dan menantu antara lain AdrianIndra Pramana , Marta Ferwad Fijana , Bekti Sigit Pratikno , TeguhBudi Santoso dan
    Bahwa ditempat tersebut ,terdakwa dibantu oleh Jondi Kamal yang mengaku sebagai wakil ketua team ahlidari Kemenpan Pusat dan terdakwa saat itu bersama Jondi Kamal memberikanarahan akan mengawal pelaksanaan test CPNS dengan membeli serverRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per orangnya yang maksudnya adalahpada saat test peserta CPNS dikawal melalui server tersebut dan jika pesertaCPNS mendapatkan nilai rendah maka nilai bisa bertambah dan menjadi lolos testCPNS .
    Bahwa para saksi korbanmeminta bukti tanda terima berupa kwitansi yang terdakwa tanda tangani(sebagaimana barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran uangpengkondisian dan 20 (dua puluh) lembar kwitansi tanda terima uangan.Harnoko) ;Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti terdakwadengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan (sebagaimana barang buktiberupa surat Keputusan Kemenpan Nomor 771 tahun
    Bahwa ditempat tersebut , terdakwa dibantu oleh JondiKamal yang mengaku sebagai wakil ketua team ahli dari Kemenpan Pusat .Bahwa terdakwa bersama Jondi Kamal memberikan arahan akan mengawalpelaksanaan test CPNS dengan membeli server Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) per orangnya yang maksudnya adalah pada saat test peserta CPNSdikawal melalui server tersebut dan jika peserta CPNS mendapatkan nilai rendahmaka nilai bisa bertambah dan menjadi lolos test CPNS ;Menimbang , bahwa dengan janjijanji
Register : 23-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1418/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ITA ROYANI, SH
Terdakwa:
Irwan Lemi S.Psi Msi bin Zubairi
354
    1. Menyatakan Terdakwa Irwan Lemi S.Psi Msi Bin Zubairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;;
    3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    4. Menetapkan barang bukti berupa : Rekapitulasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pemutakhiran data penerbitan Nomor Induk (NIP) Katergori I (KI) otoritas Kemenpan
    Rekapitulasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pemutakhiran datapenerbitan Nomor Induk (NIP) Katergori (KI) otoritas Kemenpan dan RBdari Kementrian Pendayagunaan Aoaratur Negara dan Reformasi Birokrasi;1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari sdr Fisa Maryadi sebesarRp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012;1 (lembar) lembar kwitansi tanda terima uang dari sdr Yenny Hertinasebesar Rp.145.000.000, (Seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 26Juni 2012;Menimbang
    dapat menghapus pertanggungjawabanpidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhipidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :Rekapitulasi Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) untuk pemutakhiran data penerbitan Nomor Induk (NIP)Katergori (KI) otoritas Kemenpan
    Menetapkan barang bukti berupa : Rekapitulasi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) untuk pemutakhiran data penerbitan Nomor Induk (NIP) Katergori (KI) otoritas Kemenpan dan RB dari Kementrian Pendayagunaan AoaraturHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2019/PN PigNegara dan Reformasi Birokrasi, 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uangdari sdr Fisa Maryadi sebesar Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh jutarupiah) tanggal 10 Mei 2012, 1 (lembar) lembar kwitansi tanda terima uangdari sdr Yenny Hertina
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUSTAKIM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
4927
  • Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR 83.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
    Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kKemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
    Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Februari 2014;8.
    Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.