Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 24 Januari 2018 — HAJAH SAWIYAH H HASAN, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PT. SELARAS BANGUN PRIMA PERSADA
180 — 101
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugathalaman 7 sampai halaman 9 angka 9 sampai angka 13 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan :1.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-03-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
Drs. Made Sumitra Chandra Jaya, M.Hum
Tergugat:
1.Dr. I Ketut Karlota
2.I Nyoman Satia Negara, SH , MH
3.Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH.MH
4.Dr. Putu Mulyadi Serangan
Turut Tergugat:
Putu Bagus Indra Bangsawan, SH.MKn
Intervensi:
Dr I Ketut Wirawan, SH.M.Hum
153 — 49
  • Keputusan Pengangkatan KetuaPengurus Yayasan lama;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Perdamaian di pihak kepolisiandengan pengembalian Pinjaman dari Ketut Karlota (Tergugat I) dan Nyoman Satia Negara (Tergugat II);Hal 96 dari 132 halaman perkara Nomor 297/Pat.G/2018/PN.DpsBahwa saksi tidak mengetahui terkait proses pelaporannya sendiri sudahsampai tahap mana terhadap Ketut Karlota (Tergugat I) dan NyomanSatia Negara (Tergugat II) di Kepolisian;Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan terkait dimana titik singgung
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 11-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 12/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
H.M. ZEN ALAYDRUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
1.Mas'ud Madohura
2.Sulistyaningsih
3.Rizkykah Anggriani
4.Ari Wahyudi Ramadhan
5.Marwin Tinundong
218 — 126
  • Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;Menimbang, bahwa terhadap dall eksepsi yang diajukan Tergugat yangpada pokoknya mempermasalahkan mengenai titik singgung kewenanganHalaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLmengadili pada lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan TataUsaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, makaterhadap dalil tersebut Majelis Hakim dituntut untuk jeli dan teliti dalammenentukan spesifikasi sengketa pertanahan yang sedang
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA SELONG Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 176
  • Bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan Kuasa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat2, 3, 4, 6 dan 8 tetap pada dalil eksepsi dan jawaban yang sudah ada sebabdalil gugatan para penggugat pada angka 8 telah kami singgung dalam pokokperkara pada angka 4 belum dibaca oleh para Penggugat. Sebab paraPenggugat pada poin no. 8.7. Rudiah binti H.Amin adalah cerai hidup. Yangbenar adalah Rudiah binti H. Amin dengan suaminya Muhidin adalah ceramati. Oleh karena itu replik para Penggugat kami tolak;5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 102/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : BENNY TJOKROSAPUTRO Diwakili Oleh : BENNY TJOKROSAPUTRO
Terbanding/Tergugat I : I NYOMAN WARA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : ALI MUKARTONO
326 — 194
  • DKI.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolutyang selama ini hanya dikenal mengenai adanya titik singgung mengenalkewenangan mengadili di 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada diIndonesia yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TataUsaha Negara dan Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dapatdipersempit lagi menjadi Kewenangan Absolut dari Ssudut pandangInstansi atau Kompetensi Absolut Instansional; danMenimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tingkat pertamamemiliki
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 02-04-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Dum
Tanggal 2 April 2014 — 1. ANTIK Bin ATAN,laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 2. TAMRIN Bin ATAN, laki-laki, umur ± 49 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Darnai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecarnatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 3. ANJO Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 4. AMINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Kota Dumai, Riau; 5. SUPINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 57 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, No. 291 RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau; L A W A N 1. PT.PATRA DOK DUMAI (dalam Likuidasi), beralamat/berkedudukan di Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh DARWIN TUNGGUL HASOLOAN, beralamat di Jl. Kangkung KB. Mangga RT.006/RW.007 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanda pengenal: KTP NIK 3174053001650005, jabatan Tim Likuidasi PT. Patra Dok Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 93/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI I/ PENGGUGAT REKONVENSI I; 2. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kay 7 - 9 Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FERNANDES RAJA SAOR, MUQTHI ALI, YUDA WIRAFIANTO, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No: 069/PN000.050/SK/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 92/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II; 3. PT. PERTAMINA (Persero)Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II, beralamat/berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Dumai, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONO RAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOY DO HARD PANJAITAN, HELEH SIPAHUTAR, GAMA UFIZ ARFAKHSYADZ, semuanya pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-156/C00000/2013-SO tertanggal 03 September 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI III/ PENGGUGAT REKONVENSI III; 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DUMAI, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh WILER SIBURIAN, SH., dan SABUNGAN DOLOK SARIBU, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai-Bagan Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 357/SK-14.72/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 09 September 2013 dibawah Nomor: 99/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI IV; 5. NOTARIS dan PPAT FIRMAN, SH., MKn., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI V;
134 — 28
  • Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan dan jawabjinawab yangdihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan setempat,maka diketahui yang menjadi titik singgung atau fokus persengketaan hukumantara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan TergugatKonvensi / Pengggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi II/ PengggugatRekonvensi dan Tergugat Konvensi III/ Pengggugat Rekonvensi Ill, TergugatKonvensi V, dan Tergugat Konvensi V dalam perkara a quo adalah menyangkutpenguasaan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 565/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 19 Mei 2015 — Penggugat VREDDY Tergugat 1.MANGSUR BIN GOMANG 2.ARIFIN WIJAYA 3.AMSORI HARDYANTO , SH. 4.kantor pertanahan kab. tangerang
144 — 54
  • Eksepsi Kewenangan Absolut.Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat ;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukumhak keperdataan dari kepemilikan
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 75
  • Bahwa uraian angka 3 pada huruf D Bagian Eksepsi yang Tergugatgambarkan lagi sebaiknya Tergugat Pahami kembali pula Istilan EKSEPSINEBIS IN IDEM tersebut kemudian kaitkan dengan Aturan dalamKOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), perlu Penggugat (saat itu sebagaiTermohon) dan Tergugat (Saat itu sebagai Pemohon) jelakan pula padasaat berperkara dalam Perkara Cerai Talak RegisterNo.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb memang Majelis Hakim telah memutuskansebagaimana yang telah Tergugat cantumkan tersebut;Bahwa di singgung mengenai
Pengadilan PN CIBINONG
Putus : 07-11-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 452/Pid.B/2018/PN Cbi
Tanggal 7 Nopember 2018 —
114 — 100
  • KOSIH Bin JANIM benar memiliki tanah di persil 2b DII.Bahwa benar sepengetahuan saksi titik singgung dari persil 1 a D1lokasinya aga sedikit keatas mendekati jalan dekat makam, namunsecara pasti tidak tahu karena peta persil tidak terlalu menjelaskan.Bahwa benar saksi pernah kelokasi yang menjadi objek tanah dalamperkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat mediasi sehubunganpihak PT.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Penipuan
Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 218/Pid.B/2016/PN Tsm
Tanggal 9 September 2016 — TEDI SETIADI
94 — 15
  • pertanyaan penasehat hukumterdakwa terkaitkonsekuensinya terhadap Penuntut Umum yang belum bisa menghadirkansaksi korban pada persidangan, menurut ahli bahwa tidak hadirnya saksikorban pada persidangan dalam mencari kebenaran materiil maka dapatdilakukan pendalaman dari keterangan para saksi lainnya mengenaiketerkaitannya pada perkara tersebut, dan haruslah dilihat apa alasan saksikorban sehingga tidak hadir di persidangan ;Halaman 66 dari 89 Putusan No. 218/Pid.B/2016/PN.Tsm.Bahwa benar titik singgung
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 16-04-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg
Tanggal 1 Desember 2008 — Penggugat:
1.H M BAKOERbin TOSAH
2.H M SUEB bin TOSAH
3.HARIRI bin H FATHURROHMAN
4.ABDUL HASIB bin H FATHURROHMAN
5.SIROJUDDIN bin H FATHORROHMAN
6.Dra SITI RUCHIbinti H FATHURROHMAN
7.A ABRORI bin H FATHORROHMAN
8.FATMAH binti H NUR ASIDIN
9.Liswati binti H. Nur Asidin
10.Siti Jainab binti H. Nur Asidin
11.Suhaimi binti H. Nur Asidin
Tergugat:
H. FAISOL bin H. NUR ASIDIN ALM
Turut Tergugat:
1.MAHFUD BUDIANTO bin H. NUR ASIDIN ALM
2.ROHMAWATI binti H. NUR ASIDIN ALM
3.ASIA bin H. NUR ASIDIN ALM
141 — 107
  • UMMI AZIZAH, dengan isi pokok bahwahanya merekalah yang pernah diangkat oleh Pewaris sebagai anakanak angkatdan tidak ada yang lainnya.Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil jawabanTergugat yang menyatakan ada titik singgung dalam substansi kewenanganPengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dan apalagi pernyataan Tergugatbahwa Pengadilan Agama tidak berhak untuk membatalkan Putusan PengadilanNegeri adalah error Estimitid dan sama sekali tidak memiliki landasan yuridis.Menimbang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RICHARD SEMBIRING.SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG Diwakili Oleh : as'ael bungaran tamba,SH
296 — 222
  • Bahwa sebagaimana sebelumnya telah kami singgung terkaitdakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Kabur (ObscuurLibel). Yang mana telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Primairdan Dakwaan Subsidair. Yang mana baik di dalam Dakwaan Primair danterutama di dalam Dakwaan Subsidair dakwaan tersebut sangatsangat amburadul. Adapun yang melatarbelakanginya adalahdikarenakan dakwaan tersebut diajukan secara tidak cermat, tidak jelasdan tidak lengkap.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IKE ROSMAWATY, S.H.
Terdakwa:
Dra.SUHAIMI Binti BAHARUDIN
197 — 67
  • of Of 1 1 GT oO oO On239 Tempat Kedudukan Belajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi Matematika 241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 242 Siapa bilang Matematika itu sulit 243 Generasi Matematika Cerdas 244 Pintar Matematika seri 1 245 Pintar Matematika seri 2 246 Pintar Matematika seri 3 247 Pintar Matematika seri 4 248 Mengenal bentukbentuk Bangun 249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 252 Garis Singgung
    Cerdas 2Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 = Penjumlahan dan Pengurangan 2214 Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 = Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
162 — 123
  • yang mengikatsecara umum, maka dilihat dari titik singgung antarakewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Halaman 154 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNmenyangkut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/1992 tanggal 27 Desember 1982 danSurat surat Menteri MenLHK No S.174/MenLHKII/2015tanggal April 2015 dan Nomor S.13/MenLHkKSet.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang terkaitdengan hakhak keperdataan para penggugat tentanghak milik dan hak pengelolaan atas tanah yang
    UU No.30 Tahun 2014, tidak relevan dengangugatan Penggugat, dan disamping itu didalam ketentuanHukum Acara di kenal asas bahwa pemeriksaan Halaman 156 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNdilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringansesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No.48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehinggaseandainyapun' terdapat titik singgung dengankewenangan pengadilan TUN quod non maka titikberat kepentingan hukum Penggugatlah yang menjadikriteria dalam
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MAUMERE Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.GREGORIUS WILHELMUS
2.YOHANES NONG YAN
3.ANTONIUS TESEN
5.THERESIA OKO
6.ANASTASIA FLORIDA D
7.GREGORIUS WILHELMUS alias ARI
Tergugat:
1.SUSO SUHAMI YULIANTI
2.HANDOKO WIJAYA
3.PETRUS POLIKARPUS FERNANDES
4.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Sikka
5.Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Sikka
102 — 121
  • Kabupaten Sikka atas bidangtanan Perkara oleh Laurensius Pisen/Lorens Pisen(saudaraKandung Penggugat I) pada tanggal 03 Mei 2018 dengan tandatangan mengetahui Penggugat II sebagai anak dari PlasingNong, Penggugat Ill sebagai anak dari Plesung Nong, danPenggugat sebagai anak dari Joang Nong yang jugamelampirkan FC riwayat/silsilah keluarga tanggal 30 April 2018yang ditanda tangani oleh Laurensius Pisen dan MengetahuiKepala Desa Geliting, dimana terhadap surat keberatan tersebutyang juga telah Tergugat V singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2410 K/Pdt/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK VS PT. PLN
116 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon, dan oleh karena perlunya hukum yangequal. sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukumadalah equal;Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, eksepsi Termohondalam eksepsi kompetensi absolut, dengan ini terdapat titik singgungkewenangan absolut (yuridiksi) Peradilan Umum dengan PeradilanHubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karena kewenanganketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu genus hukumyang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas titik singgung
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 94/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
Danny
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Intervensi:
WILIAM TJAKRADIPURA
385 — 314
  • berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atauperjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 Burgelijkk wet book (BW) yang merupakan kewenangan PeradilanUmum, sehingga menurut Majelis Hakim pengujian prosedur penerbitan sebuahKeputusan Tata Usaha Negara in casu Sertipikat a guo oleh PTUN memilikiperbedaan dengan pengujian kepemilikan perdata oleh Peradilan Umum;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara teoritis tidakdikenal adanya titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2013 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 18 Agustus 2014 — NAZARUDDIN Melawan 1. 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 2. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 3. 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh 4. 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh, cq. Ir. ABDUL HARIS, M.T 5. 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh
93 — 20
  • tindakan hukum keperdataan untuk urusanpemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan,bukan tidak mungkin pelbagai ketentuan hukum publik (hukum tata usahanegara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata.Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuhberkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badanatau pejabat tata usahanegara:Menimbang, bahwa pada titik singgung
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 17-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 30 Mei 2017 — - SAMUEL LIPENSIUS, Cs, vs - HENDRIKA WISANG
59 — 65
  • ., sebagai paraTergugat sebagaimana telah kami singgung di atas, yang kami beri kodeT.I/I.26 s/d T.I/Il 28:Bukti kode T I/II. 26 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 6/PDT.G/1980/PN.MMR. tanggal 23 Maret 1981;Putusa Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 13/PDT/1985/PTK.tanggal 16 April1985);Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 15 Februari 2018 — 1. H. SUNATA, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 10/ 03, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN HIDAYAT, SH. Dk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Padamulya VI Rt.003/09 Angke Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025-PDT/SK/LBH-H.S/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. HASAN BASRI TUKIMAN, Swasta, Alamat Jl. Taman S. Parman, A/ 17, RT/ RW. 007/ 008, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E.F THANA YUDHA, SH, MH, MA dkk. Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No.88 Blok CF, Suite# 102 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK.THAP/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II; 3. CAMAT KECAMATAN CURUG, Jl. Raya STPI, Curug, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWANDI, SH, dkk. Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor SASMY & Rekan beralamat di Jalan Layur Raya No.8 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2016, selanjutnya disebutPEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT I; melawan : 1. HJ. ENENG MARYAM, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 2. MAYA SUNATA, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 3. ABDUL ROJAK, Islam, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 4. M. ROMDONI, Islam, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 5. UMU KULSUM, DRG; Islam, Dokter,Alamat di KP.Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 6. DEDE KURNIA; Islam; Wiraswasta, Dahulu Alamat di KP. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten,sekarang beralamat di Jl. Ratu Dipuncak, G. Al Ikhlas 81, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. ALI YUNUS, SH., dan Ir. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA, SH., MSc.,Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yunus & Rekan, beralamat di TMP. Taruna No. 16 (Depan Kantor Imigrasi) Kota Tangerang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT. d an : NY. NINA HELENTY, SH., Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alamat, Perumahan Kota Tigaraksa, Blok AF 22, No. 5, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWANDI,SH, dkk. Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor SASMY & Rekan beralamat di Jalan Layur Raya No.8 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2016 selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II;
194 — 109
  • (Vide.Hal 75angka 6);Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah status Ahli warisdan mohon penetapan harta kewarisan dari harta bersama, sedangkan PenggugatKonpensi/Tergugat rekonpensi adalah menyatakan sebagai ahli waris HJ.Soehatiyang beragama Islam, maka menjadi titik singgung jurisdiction dengan PeradilanAgama.Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 joUndangundang No.50 Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
    Pengadilan TingkatPertama, terbukti tidak memberikan alasanalasan hukum tentang KekeliruanKumulasi Gugatan (Exceptio Plurium Litis Consorsium);Bahwa secara fakta hukum jelas Judex factie/Hakim Pengadilan TingkatPertama telah salah memahami tentang Asas Hukum, tentang Komulasiobyektif; Karena posita dan petitum dalam gugatanTerbandingI dahuluPenggugat tidak adanyamempunyai hubungan atau koneksitas antarapengesahan ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum, apalagigugatan a quo mempunyai titik singgung