DKI.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolutyang selama ini hanya dikenal mengenai adanya titik singgung mengenalkewenangan mengadili di 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada diIndonesia yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TataUsaha Negara dan Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dapatdipersempit lagi menjadi Kewenangan Absolut dari Ssudut pandangInstansi atau Kompetensi Absolut Instansional; danMenimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tingkat pertamamemiliki

Transformasi 5239 Tempat Kedudukan 5240 Belajar Matematika melalui Film Animasi Edukasi Matematika 5241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 5242 Siapa bilang Matematika itu sulit 5243 Generasi Matematika Cerdas 5244 Pintar Matematika seri 1 5245 Pintar Matematika seri 2 5246 Pintar Matematika seri 3 5247 Pintar Matematika seri 4 5248 Mengenal bentukbentuk Bangun 5249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 5250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 5251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 5252 Garis Singgung

Cerdas 2208 Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 Penjumlahan dan Pengurangan 2214 ) Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung

Aceng Wangsa Mulia yaitu Penggugat.Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 4 sampai dengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannyasangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak tanah yang masih merasa milik Para Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa SK Kepala Inspeksi

Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak adaperselisihan hukum (perkara aquo) yang mana Para Tergugathanyalah PERWAKILAN/PENERIMA KUASA atau sebagai perantarasehingga faktanya tidak ada titik singgung atau hubungan hukumsecara langsung antara Penggugat dengan Para Tergugat yangtentunya tidak ada perselisihan/persengketaan hukum antaraPenggugat dengan Para Tergugat.

dengan pembatalan KTUN yang seharusnya diajukan kePTUN.Berikut bunyi lengkap pertimbangan majelis hakim PTTUN Jakarta yang dikutipoleh Penggugat pada dalil 9 gugatan Penggugat :Menimbang, bahwa kalau pihak Penggugat/Terbanding akanmempermasalahkan juga obyek sengketa berada di atas miilikPenggugat/Terbanding maka dapat disimpulkan kasus tersebut adalahmerupakan suatu sengketa keperdataan antara Penggugat/Terbanding denganPemegang Hak terhadap Obyek Sengketa"Menimbang, bahwa dalam hal adanya titik singgung

Tapi tidak singgung soal jaring/pengaman;Bahwa saat keliling rumah kaca retak juga ditunjukan Desember2014 sudah toping off/ sudah stabil;Bahwa tetangga lain juga pernah ajukan complain mengenaiDISINQNYa; 22222 noon nnn nnn nnn nnn nen nn nnn nnn n nn eneBahwa yang sering datang komplein adalah sekurity Penggugat,yang disuruh untuk komplain;Bahwa saksi saat masuk ada papan IMB, dan sudah 3x pindahtempat sekarang di pindah di tengah sebelumnya di pohon;e Bahwa saksi tidak tahu jika pernah ada pancang

Untuk menjawab hal tersebut,sebagaimana Tergugat telah singgung sebelumnya pada uraianargumentasi di atas, maka dapat merujuk apa yang disampaikan olehMaria Farida Indrati S. yang menyatakan bahwa suatu keputusan(beschikkiking) bersifat sekaliselesai (enmahlig), sedangkan peraturan(regeling) selalu berlaku terusmenerus (dauerhaftig).

KOSIH Bin JANIM benar memiliki tanah di persil 2b DII.Bahwa benar sepengetahuan saksi titik singgung dari persil 1 a D1lokasinya aga sedikit keatas mendekati jalan dekat makam, namunsecara pasti tidak tahu karena peta persil tidak terlalu menjelaskan.Bahwa benar saksi pernah kelokasi yang menjadi objek tanah dalamperkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat mediasi sehubunganpihak PT.

Bahwa sebagaimana sebelumnya telah kami singgung terkaitdakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Kabur (ObscuurLibel). Yang mana telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Primairdan Dakwaan Subsidair. Yang mana baik di dalam Dakwaan Primair danterutama di dalam Dakwaan Subsidair dakwaan tersebut sangatsangat amburadul. Adapun yang melatarbelakanginya adalahdikarenakan dakwaan tersebut diajukan secara tidak cermat, tidak jelasdan tidak lengkap.

of Of 1 1 GT oO oO On239 Tempat Kedudukan Belajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi Matematika 241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 242 Siapa bilang Matematika itu sulit 243 Generasi Matematika Cerdas 244 Pintar Matematika seri 1 245 Pintar Matematika seri 2 246 Pintar Matematika seri 3 247 Pintar Matematika seri 4 248 Mengenal bentukbentuk Bangun 249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 252 Garis Singgung

Cerdas 2Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 = Penjumlahan dan Pengurangan 2214 Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 = Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung

yang mengikatsecara umum, maka dilihat dari titik singgung antarakewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Halaman 154 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNmenyangkut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/1992 tanggal 27 Desember 1982 danSurat surat Menteri MenLHK No S.174/MenLHKII/2015tanggal April 2015 dan Nomor S.13/MenLHkKSet.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang terkaitdengan hakhak keperdataan para penggugat tentanghak milik dan hak pengelolaan atas tanah yang

UU No.30 Tahun 2014, tidak relevan dengangugatan Penggugat, dan disamping itu didalam ketentuanHukum Acara di kenal asas bahwa pemeriksaan Halaman 156 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNdilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringansesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No.48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehinggaseandainyapun' terdapat titik singgung dengankewenangan pengadilan TUN quod non maka titikberat kepentingan hukum Penggugatlah yang menjadikriteria dalam

Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugathalaman 7 sampai halaman 9 angka 9 sampai angka 13 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan :1.

Sehinggameskipun keterangan keduanya berbelitbelit dan adanya penyangkalanterhadap keterangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik yang jugaditandatangani oleh keduanya, keteranganketerangan tersebut menunjukkanadanya titik singgung dan persesuaian dengan pengakuan saksi Dickypurwanto Alias Dicky dan penemuan barang bukti Narkotika sabu 15 kilogramdidalam mobil Kijang Innova warna hitam BK 1565 TW tersebut.

Keputusan Pengangkatan KetuaPengurus Yayasan lama;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Perdamaian di pihak kepolisiandengan pengembalian Pinjaman dari Ketut Karlota (Tergugat I) dan Nyoman Satia Negara (Tergugat II);Hal 96 dari 132 halaman perkara Nomor 297/Pat.G/2018/PN.DpsBahwa saksi tidak mengetahui terkait proses pelaporannya sendiri sudahsampai tahap mana terhadap Ketut Karlota (Tergugat I) dan NyomanSatia Negara (Tergugat II) di Kepolisian;Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan terkait dimana titik singgung

(Vide.Hal 75angka 6);Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah status Ahli warisdan mohon penetapan harta kewarisan dari harta bersama, sedangkan PenggugatKonpensi/Tergugat rekonpensi adalah menyatakan sebagai ahli waris HJ.Soehatiyang beragama Islam, maka menjadi titik singgung jurisdiction dengan PeradilanAgama.Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 joUndangundang No.50 Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Pengadilan TingkatPertama, terbukti tidak memberikan alasanalasan hukum tentang KekeliruanKumulasi Gugatan (Exceptio Plurium Litis Consorsium);Bahwa secara fakta hukum jelas Judex factie/Hakim Pengadilan TingkatPertama telah salah memahami tentang Asas Hukum, tentang Komulasiobyektif; Karena posita dan petitum dalam gugatanTerbandingI dahuluPenggugat tidak adanyamempunyai hubungan atau koneksitas antarapengesahan ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum, apalagigugatan a quo mempunyai titik singgung

., sebagai paraTergugat sebagaimana telah kami singgung di atas, yang kami beri kodeT.I/I.26 s/d T.I/Il 28:Bukti kode T I/II. 26 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 6/PDT.G/1980/PN.MMR. tanggal 23 Maret 1981;Putusa Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 13/PDT/1985/PTK.tanggal 16 April1985);Putusan Mahkamah Agung R.I.

berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atauperjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 Burgelijkk wet book (BW) yang merupakan kewenangan PeradilanUmum, sehingga menurut Majelis Hakim pengujian prosedur penerbitan sebuahKeputusan Tata Usaha Negara in casu Sertipikat a guo oleh PTUN memilikiperbedaan dengan pengujian kepemilikan perdata oleh Peradilan Umum;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara teoritis tidakdikenal adanya titik singgung

tindakan hukum keperdataan untuk urusanpemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan,bukan tidak mungkin pelbagai ketentuan hukum publik (hukum tata usahanegara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata.Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuhberkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badanatau pejabat tata usahanegara:Menimbang, bahwa pada titik singgung

Termohon, dan oleh karena perlunya hukum yangequal. sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukumadalah equal;Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, eksepsi Termohondalam eksepsi kompetensi absolut, dengan ini terdapat titik singgungkewenangan absolut (yuridiksi) Peradilan Umum dengan PeradilanHubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karena kewenanganketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu genus hukumyang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas titik singgung

Kabupaten Sikka atas bidangtanan Perkara oleh Laurensius Pisen/Lorens Pisen(saudaraKandung Penggugat I) pada tanggal 03 Mei 2018 dengan tandatangan mengetahui Penggugat II sebagai anak dari PlasingNong, Penggugat Ill sebagai anak dari Plesung Nong, danPenggugat sebagai anak dari Joang Nong yang jugamelampirkan FC riwayat/silsilah keluarga tanggal 30 April 2018yang ditanda tangani oleh Laurensius Pisen dan MengetahuiKepala Desa Geliting, dimana terhadap surat keberatan tersebutyang juga telah Tergugat V singgung