Ditemukan 1577 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-09-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 511/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Tata Suwita
Tergugat:
1.Muhammad Mahdi bin Ali
2.Dhanninah binti Ahmad
3.Abdul Qadir bin Ahmad
4.Dja'far Shodiq bin Ahmad
5.Muhammad Alwi bin Ahmad
6.Aisyah binti Ahmad
7.Zachra Achmad Alaydrus binti Ahmad
8.Nur binti Abd. Rahman
9.Hadidjah binti Abd. Rahman
10.Achmad Syahbuddin bin Abd. Rahman
11.Sofiah Alaydrus binti Ali
116 — 47
Tata Suwita
Tergugat:
1.Muhammad Mahdi bin Ali
2.Dhanninah binti Ahmad
3.Abdul Qadir bin Ahmad
4.Dja'far Shodiq bin Ahmad
5.Muhammad Alwi bin Ahmad
6.Aisyah binti Ahmad
7.Zachra Achmad Alaydrus binti Ahmad
8.Nur binti Abd. Rahman
9.Hadidjah binti Abd. Rahman
10.Achmad Syahbuddin bin Abd. Rahman
11.Sofiah Alaydrus binti Ali
116 — 47
Nomorcopy3175030801091785 atas nama Kepala Keluarga Aisyah;: Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas namaMuhammad Alwi:;Kartu Keluarga Nomorcopy3175030901094856 atas nama Kepala KeluargaMuhammad Alwi:;: Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas namaDjafar Shodiq;Kartu Keluarga Nomorcopy3175030902120018 atas nama Kepala Keluarga DjafarShodiq;: Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AbdulQadir;Kartu Keluarga Nomorcopy31754041906141005 atas nama Kepala Keluarga AbdulQadir;copy Kutipan Akta Kematian Nomor241
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
Melawan:
1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
360 — 101
360 — 101
Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.SelJakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2019 dalam Register Nomor241
Register : 01-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 75/PDT/2019/PT YYK Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : FORESTRIENA ANOM SARI B.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Endang Supriyatiningsih yang dalam hal ini Kapasitasnya Sebagai Wali dari Nona Diyes Restu Ratnaningsih
Terbanding/Tergugat II : Wagiman
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MenteriDalam Negeri RI Cq Gubernur Prop. D.I Yogyakarta Cq. Bupati Cab. Sleman Cq. Camat Depok Kecamatan Depok Kab.Sleman Cq. Pemerintah Desa Caturtunggal
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pertanahan Kab. Sleman
Turut Terbanding/Penggugat II : IRVINIA BUDINING ARUM S.
Turut Terbanding/Penggugat III : ARIO DAMAR PRIOJATI
61 — 35
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Endang Supriyatiningsih yang dalam hal ini Kapasitasnya Sebagai Wali dari Nona Diyes Restu Ratnaningsih
Terbanding/Tergugat II : Wagiman
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MenteriDalam Negeri RI Cq Gubernur Prop. D.I Yogyakarta Cq. Bupati Cab. Sleman Cq. Camat Depok Kecamatan Depok Kab.Sleman Cq. Pemerintah Desa Caturtunggal
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pertanahan Kab. Sleman
Turut Terbanding/Penggugat II : IRVINIA BUDINING ARUM S.
Turut Terbanding/Penggugat III : ARIO DAMAR PRIOJATI
61 — 35
* juga tidak terdapatcatatan adanya perubahan kepemilikan atau peralihan kepemilikan kepihak lain, sehingga apabila ternyata secara fisik obyek tanah sudahberalih ke pihak lain berarti tanpa sepengetahuan Turut Tergugat I, danapabila seperti yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam positanomor 2 bahwa terdapat Surat Keterangan Nomor241/Pemt/Desa/Ct/X/1987 tertanggal 24 September 1987 dan KutipanDaftar Buku Letter C yang dikeluarkan oleh Pemerintah DesaCaturtunggal, perlu kami sampaikan bahwa hingga
Putus : 18-06-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 18 Juni 2014 — DEDEN BAHTIAR, SE., AK., MM
219 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibayarkan untuk pembayaranpajak hotel dan restoran sebesar Rp829.172.365,00 dari pembayaran tersebutada selisih sebesar Rp691.027.635,00 yang berada pada Terdakwa DEDENBAHTIAR dan tidak pernah dikembalikan kepada perusahaan ;Pada tahun 2007 Terdakwa merenovasi GOR (gedung olah raga) yangberalamat di Desa Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,dengan menggunakan bahan bangunan yang Terdakwa beli dari Toko BangunanBINTANG ABADI beralamat di Jalan Raya Lembang, Nomor 263 lama, atau Nomor241
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
157 — 57
157 — 57
Noor Hayanig, S.pd, berikut 2(dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor241 .2/040/13.06/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tanganioleh Hj. Noorhaayanie, S.pd. 2(dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal25 Februari 2011 yang ditandatangni oleh pihak pertama Sahadi, S.pd. M.Mod.
Pd, berikut 2(dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor241 .2/128/SD.01/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tanganioleh M. Kambali, S. Pd.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Rusdi Taufig, Spd, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor421 .2/020/1309/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tanganioleh Rusfi Taufig, Spd.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj.
Noor Hayanig, S.pd, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor241 .2/040/13.06/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tanganioleh Hj. Noorhaayanie, S.pd. 2(dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal25 Februari 2011 yang ditandatangni oleh pihak pertama Sahadi, S.pd. M.Mod.
Pd, berikut 2(dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor241 .2/128/SD.01/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tanganioleh M. Kambali, S. Pd.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Rusdi Taufig, Spd, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor421.2/020/1309/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tanganioleh Rusfi Taufig, Spd.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj.
Register : 02-04-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 214/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 22 Mei 2018 — A.M.MARTINA WAHYU CS >< AAN BACHRUDIN Alias LIM OEN AN CS
53 — 37
53 — 37
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor241/JS/1981.P tanggal 15 April 1981 yang menetapkan MemberiZin kepada Tergugat untuk menjual tanah yang terletak di Jl.Hal 63 dari 75 hal Putusan No. 214/PDT/2018/PT.DKIRaya Kebayoran Lama berdasarkan Girik C Nomor 122 Persil 11a Blok D 1 seluas 9.260 m2. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/1989/PN Jkt.Sel.tanggal 6 Oktober 1989 Jo. Nomor 188/Pdt/1990/PT DKI.Jkt JoNomor 403 K/Pdt/1991 yang semuanya dimenangkan olehTergugat I.
Register : 24-09-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 2 April 2019 — PATMINAH NULARNA : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
226 — 165
226 — 165
dalam pemeriksaan;Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.5).Bahwa dalil/alasan yang dikemukan oleh Tergugat diatas telahmempunyai dasar hukum yang kuat karena berpedoman padaYurisprudensi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam halaman 40 sampai dengan halaman41 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor22/G/2017/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2017 yang telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor241
Register : 26-05-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Klb Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
BERNABAS MALEIMAKANI
Tergugat:
1. Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
195 — 48
BERNABAS MALEIMAKANI
Tergugat:
1. Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
195 — 48
dilakukan antaraYang Menyerahkan Hak ARNOLUS MALAIMAKANI dan yangmenerima hak yaitu DAIMAN SALEH MARIKAN SH U/A KantorKejaksaan Negeri Kalabahi yang sekarang dalam perkara aquosebagai TERGUGAT, dan berdasarkan kesepakatan sebagaimanadalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor06/PPAT/KABL/1992 Tanggal, 15 Januari 1992 yang dibuat oleh dandihadapan Camat Kecamatan Alor Barat Laut selaku PejabatPembuat Akta Tanah Sementara, maka Asli Sertipikat Hak MilikNomor 266 Tahun 1991 berupa Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor241
Register : 08-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 41 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb Tanggal 28 April 2015 — Yoseph Uli Rahail
117 — 60
117 — 60
Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2003.Bahwa selanjutnya perobuatan terdakwaYOSEPH ULI RAHAILdan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 19992004 yang menerimapembayaran panjar dana asuransi sebelum Perda Nomor : 3 Tahun 2003Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 disahkanmerupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49 ayat (1)KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor
Register : 11-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mtp Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
154 — 26
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
154 — 26
Surat Permohonan Penundaan Lelang dan Pelunasan tertanggal 17 April2017 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 17 April 2017Bahwa ternyata jaminan yang dijaminkan oleh PENGGUGAT akan dilakukanpelaksanaan Pra lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan PelaksanaanKegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari TERGUGAT III Nomor241/DOC/BLS/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Surat PemberitahuanPelaksanaan Kegiatan Pra lLelang lEksekusi Hak Tanggungan dariTERGUGAT III Nomor 242/DOC/BLS/VII/2017 tanggal
Putus : 13-08-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2695 K/Pdt/2014 Tanggal 13 Agustus 2015 — 1. NURALI bin Muhali, dkk
melawan
I. Ir. H. ABDUL MADJID, H.M, dk
dan
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA c.q. PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) BANJIR KANAL TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
152 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengapa demikian, karena dengan adanyaperkara tersebut berarti kasus perkara yang diajukan Para Penggugatadalah sama dengan kasus perkara yang pernah diajukan dan telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Putusan Nomor241/JT/1983/G., tanggal 23 Juli 1984 jo.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1599 K/Pdt/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — TIM LIKUIDASI PT.BANK RATU (Dalam Likuidasi) VS PT. AJI SATRIA SENA KARYA (PT.ASSK) Aji Satria Sena
Karya, dkk
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 29 Februari 2000, dengan Akta Nomor 41, dibuat olehNotaris Titiek Irawati S, S.H, Notaris di Jakarta, telah dibuat Akta PengikatanJual Beli antara PT Aji Satria Senakarya (PT ASSK) dengan PT Bank Ratu(salinan ulang tanggal 16 Maret 2012), dimana dijelaskan di dalam Aktatersebut bahwa PT ASSK telah sepakat menjual kepada PT Bank Ratu 15bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor241 4/Jatimekar, 2415/Jatimekar, 2418/Jatimekar, 2419/Jatimekar,2420/Jatimekar, 2422
Register : 13-10-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA BOYOLALI Nomor 1559/Pdt.G/2020/PA.Bi Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 14
108 — 14
yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor239/01933.09/X/2020 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahankabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya( P.12);Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1708 yang dikeluarkanoleh badan Pertanahan Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya (P.13);Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor241
Register : 18-12-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 286/Pdt.Plw/2020/PN Lbp Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
ANDI
Tergugat:
PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk kantor Cabang Medan Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
2.HERBERT ERFISON
74 — 10
ANDI
Tergugat:
PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk kantor Cabang Medan Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
2.HERBERT ERFISON
74 — 10
Tanah tersebut telah dibebani HakTanggungan Peringkat Nomor 1654/2010 sebesar Rp.1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah, Hak TanggunganPeringkat Il Nomor 100/2010 sebesar Rp. 110.000.000, (Seratussepuluh juta rupiah) , dan Hak Tanggungan Peringkat III Nomor241/2014. sebesar Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh jutarupiah).f.
Register : 08-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 39 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb Tanggal 29 April 2015 — IVO J RATUANAK, BA
99 — 49
99 — 49
Dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan proyek anggaranpendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008.Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa IVO J RATUANAK,BA dan 34Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 19992004yang menerima pembayaran panjar dana asuransi sebelum PerdaNomor :3 Tahun 2003 Tentang APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003disahkan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 49ayat (1) KEPUTUSAN MENTERI DALAM
Register : 27-05-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG Tanggal 19 Agustus 2015 — AHMAD SUBUR; TAJUDIN M.NUR; SETYORINI; JADI RAHARJO;
AGUS SUDRAJAT, DKK; LAWAN; PT. K A R U N A;
63 — 18
63 — 18
P11Foto copy surat PC SPKEP SPSI Kab/Kota BekasiNo.128/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/ 14 tanggal 17 Juli 2014perihal perundingan bipartit II dan pembayaran THR 2014Foto copy surat PC SPKEP SPSI Kab/Kota BekasiNo.129/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/ 14 tanggal 21 Juli 2014perihal permohonan pencatatan perkara dan mediasikepada Disnakertrans Kabupaten Bekasi ;Foto copy surat anjuran mediator DisnakertransKabupaten Bekasi Nomor 567/3656HISyaker/XII/2014tanggal 10 Desember 2014 ;Foto copy PC SPKEP SPSI kab/Kota Bekasi Nomor241
Register : 09-12-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 33/PID.TPK/2019/PT MKS Tanggal 7 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HERAWATI, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IDRUS A INDRA Diwakili Oleh : SRI WAHYUNI THAMRIN, SH
90 — 45
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IDRUS A INDRA Diwakili Oleh : SRI WAHYUNI THAMRIN, SH
90 — 45
Provinsi SulawesiSelatan Nomor 025.04.2.419366/ 2015, tanggal 06 Maret 2015 Nomor018.08.4.199133/ 2015 ; Bahwa Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) KegiatanDitjen PSP Tahun Anggaran 2015, (Rev APBNP) diketahui bahwakegiatan Percepatan Optimalisasi PATPIP Kedelai Kabupaten Gowamendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.5.283.930.000,( lima milyardua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)sebesar 3.000 Ha ; Bahwa Gubernur Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Nomor241
Putus : 23-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — Ir. NYOMAN SUWARJANA
221 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.T. bin Sularso(Alm.) selaku Direktur Proyek mengusulkan pemberian dana talangan atauuang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Direktur Utama PT.AP.1perihalAngkasa Pura (Persero) melalui surat Nomor241/HK.06.01/2009/PPBILB 2009Permohonan Dana Talangan atau Uang Muka PT. Slipi Raya Utama. Usulantanggal 4 Septemberpemberian dana talangan atau uang muka dibuat untuk membantu PT.
Putus : 19-07-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — NURALI BIN MUHALI, DKK VS IR. H. ABDUL MADJID, HM, DKK
142 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengapa demikian, Karena dengan adanya perkaratersebut berarti Kasus perkara yang diajukan Para Penggugat adalahsama dengan kasus perkara yang pernah diajukan dan telah diputusoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Putusan Nomor241/JT/1983/G. tanggal 23 Juli 1984 juncto Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor 20/Pdt/1985/PT. DKI., tertanggal 25 Februari 1985,dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;Halaman 32 dari 82 Hal. Put.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pdt/2014 Tanggal 8 April 2015 — WALIKOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN, DKK VS MOKH. SOLEH BIN DAMIN, DK
163 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor241/11/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P3b, T.I14);3. Nomor 242/12/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P3c, T.I15);Bahwa selanjutnya dibebaskan oleh Tergugat untuk melaksanakanproyek pembangunan bangunan kepentingan umum berupa jalan tol danAsrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang dilaksanakan olehDepartemen Pekerjaan Umum, Turut Tergugat (bukti T.T1/T.T5);Hal. 58 dari 87 hal Put. Nomor 2412 K/Pdt/201410.11.12.