Ditemukan 1873 data
1.TOMY LIM
2.LYLY MAWAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.KASIM
2.SOEMARNI
3.SOENARNY RUSTAM
4.ANGELINE
121 — 62
Bahwa dalam dalil Para Penggugat tidak menjelaskan berapaluas tanah yang terindikasi tumpang tindin dengan tanah yangdikuasal Tergugat IIntervensi;c. Bahwa jika ditotal luas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugatyaitu 174.150 M2, sehingga Tergugat menganalisa, mungkinkahtanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih dengankepemilikan Tergugat II Intervensi hanyalah 80.000M??;d.
112 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepentingan untuk mengajukan gugatandalam perkara sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; atau setidaktidaknyaoleh karena alas hak yang menjadi dasar Penggugat masih dalamstatus sengketa Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak dapatmengajukan gugatan dalam perkara a quo, kecuali berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimanaPenggugat dinyatakan sebagai pemilik lahan (pemegang hak lahan)perkebunan sawit yang tumpang tindin
Terbanding/Tergugat III : SUZIE
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KAB. KEP. MERANTI
Terbanding/Tergugat IV : HELMI
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat VII : H. DAUD
Turut Terbanding/Penggugat V : BUKHARI, SH
Turut Terbanding/Penggugat III : H. JUNAIDI WAHAB
Turut Terbanding/Penggugat VI : SYAHBUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : ABDULLAH M
Turut Terbanding/Penggugat II : SATIYAH
27 — 16
dari 90 hal Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT PBR2)3)4)5)6)7)di Selatpanjang, dengan No. 78/w/2011 tertanggal 11 November2011,bahwa kuasa tersebut hanya kuasa jual untuk mencari pembell;Bahwa dengan adanya kuasa tersebut Tergugat II mulai menawarkankepada relasi, teman, keluarga dan sebagainya untuk mencari pembelitanah tersebut;Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan dan Kuasa dari Tergugat Illdan Tergugat IV kepada Tergugat II tersebut diatas, diketahui diatastanah objek perkara terjadi saling tumpang tindin
3.ANTON bergelar DT. MALIN
4.REFNI HAMDANI
Tergugat:
PT. TIDAR KERINCI AGUNG (TKA)
Turut Tergugat:
5.Pemerintahah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
153 — 101
dalam Perkara Aquo, maka harus ditolak; Kekeliruan Turut Tergugat Ill menafsirkan dasar hukum ObjekPerkara karena Turut Tergugat III tidak mengetahui tempat dan letakObjek Perkara, Penggugat duga Turut Tergugat III hanya melegalkansaja Objek Perkara yang diajukan Tergugat, dengan alasan HakUlayat Penggugat seluas 870 Ha di Dusun Koto Ubi yang beradadalam Sertifikat HGU No. 1 tanggal 12 Agustus 1986 seluas 16.182Ha, ternyata juga termasuk dalam Sertifikat HGU No. 2 tahun 1995,maka terjadi tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : JOSEP SIPANGKAR
54 — 39
(seribu lima ratus limapuluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehinggaberdasarkan dalil tersebut legal standing Para Terbanding/ParaPenggugat tidak jelas atas tanah yang dinyatakan sebagai tanahyang diperoleh dari orang tua Para Penggugat atau tanah yangmenjadi objek perkara a quo oleh karenanya Para Pembanding/ParaTergugat menganggap telah terjadi tumpang tindin tentang hakkepemilikan/penguasaan atas tanah ;Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat,kekaburan gugatan
91 — 83
Rapat tentang penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan di area AccessRoad To Power House 2 yang hasilnya tercantum di dalam Risalah RapatSosialisasi Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindin Kepemilikan Untuk AreaAccess Road To Power House 2 PLTA Peusangan unit 1 & 2 No. 01/ARPH2/PLTA/2014/Sanggahan tanggal 24 November 2014 yang dihadiri olehperwakilan masyarakat : 1. Jupri Darwis, 2. Arianto Gunawan, 3. Muchlis AB, 4.Yusdar, 5. Kepala Desa Arul Kumer Barat (Arifin), 6. Ketua Tim Tanah PT.
Yuhanizar, S.Pd
Tergugat:
1.JAYA BIN IMAN
2.MAJA BIN IMAN
3.MANI BINTI IMAN
4.MANAH BINTI IMAN
5.MAYA BINTI IMAN
6.MARTA BIN IMAN
7.ENAS
8.NENIH
9.NENAH
10.NENGSIH
11.NIRMAN
12.EED BIN JAYADI BIN IMAN
13.ADE BIN JAYADI BIN IMAN
14.MAS HIKMAT DARMAWAN
15.MAGDALENA SUYANTO
Turut Tergugat:
1.PPAT DURACHMAN, SH
2.NOTARIS SRI KUSUMASTUTI
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
133 — 104
mengetahui kalau DHKP menunjukkan blok, sedangkan Cdesa menunjukkan persil;Bahwa saksi membenarkan bukti T.XV8 dan T.XV9; (dipersidangandiperlihatkan bukti T.XV8 dan T.XV9)Bahwa saksi mengetahui dalam buku C desa No.1372 atas nama NoranRaya dan tidak ada girik lain atas nama Noran Raya;Bahwa saksi mengetahul pernah terjadi pemekaran wilayah, namunpemekaran tersebut tidak akan merubah nomor C desa maupun nomorpersil, Karena kalau berubah akan mempengaruhi obyek yang lain;Bahwa saksi mengetahui tumpang tindin
141 — 51
Amin, SH bin MuslimAmin, dan Sartono bin Karsoni Wiyoto, ketiganya dari Kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Tangerang, di muka persidangan menerangkan antara lainbahwa ke 32 Sertifikat Hak Milik yang saat ini dikuasai Terdakwa, diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, pada tanggal 31Desember 1981, keadaan fisik tanahnya tumpang tindin dengan Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 1112, GS 6828, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1113, GS. 6829, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan
Pembanding/Tergugat II : SULASTO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Pembanding/Tergugat III : SUPARJO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Pembanding/Tergugat IV : SUPARIYO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Terbanding/Penggugat I : HERAYATI Binti SUKARDI
Terbanding/Penggugat II : HERAWATI Binti SUKARDI
Terbanding/Turut Tergugat I : RINTO DWIYONO
Terbanding/Turut Tergugat II : GUNADI SASMITA
Terbanding/Turut Tergugat III : TITIK SETYANINGSIH
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
Turut Terbanding/Tergugat V : MARDI SUMARTONO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
105 — 37
terlebih dahulu telahdiumumkan di tempat Pengumuman yaiti di Papan Pengumumna Kantor TurutTergugat V dan Kantor Desa Borokulon tempat bekerja Tergugat V, maka keduasertifikat hak milik tersebut telah sah mengikat dan berkekuatan hukum , makadalil Gugatan para Penggugat harus ditolak .Bahwa Para Tergugat selanjutnya menolak dengan tegas uraian padahalaman 9 Posita angka 21 selanjutnya Penggugat menguraikan kembali angka20 angka 21 dengan uraian isi posita yang berbeda hal ini menjadikan gugatantumpang tindin
M. SAMEN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA diwakili SENGKONO DHARMMAWAN
224 — 88
Intervensiselama dalam proses jual beli maupun dalam pengecekan fisik bidangtanah, tersebut oleh karena itu jelasjelas dalil dari penggugat ini tidakbenar dan terkesan mengadaada dan sudah sepatutnya ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatanya padaangka 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada intinya bahwa adapun pokokpermasalahan dalam Gugatan ini adalah terjadinya suatu maladministrasisehingga mengakibatkan tumpang tindin
227 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletak di Jalan Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek,Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, PenetapanWaris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor0301/Pdt.Pen/2012/PA.Krw dan Akta Pernyataan Nomor : 3 Tahun 2012 dariahli waris DJIUN Bin RIKET yang pada pokoknya menyatakan bahwa objektanah milik ahli waris almarhum SUKMAWNAYA Bin SUMITRO yang terletakdi Jalan Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek, Kelurahan Klender,Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tidak tumpang tindin
58 — 33
(sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di DesaMuara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yangbertumpang tindin dengan tanah yang diakui Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi sebagai miliknya yakni tanah dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1451 tahun 1997 seluas: 3.754 M@ (tiga ribu tujuh ratus lima puluhempat meter persegi) milik Tergugat , tanah dengan Sertifikat Nomor 1452tahun 1997 seluas: 6.173 M?
1.OLMA KASNIANI Br. SARAGIH
2.JULIANTI HARO. N. SILITONGA
3.PARLUHUTAN SILITONGA
4.ANDELIA SILITONGA
Tergugat:
1.KASBEN SILITONGA
2.GUSTIANA Br. SILITONGA
3.GUNTUR SILITONGA
4.PT. GANDHI MULTI TRANS
5.RADEN UKE UMAR RACHMAT, SH, MKn
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
54 — 22
Ckr;Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantahdalil angka 26 sampai dengan angka 28 dalam gugatan aquo tentanguraian kerugian materiil yang tidak logis, tidak jelas, tidak ada dasarhukumnya dan saling tumpang tindin karena Para Penggugat tidakmampu menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa dansesungguhnya yang telah menimbulkan kerugian material di pihakHalaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.
106 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakandan mendalilkan surat kKeputusankeputusan a quo yang digugattumpang tindin dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU314) "SK DIRJEN 95". Akan tetapi tidak jelas dimana wilayahkoordinatnya dan/atau dimana lokasi yang tenang dan jelasadanya tumpang tindih tersebut.
77 — 42
Mengenai gugatan obscuurlibel.Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat , Il, Ill dan IV mendalilkanterdapatnya kekaburan/tumpang tindin mengenai dalil perhitungan kerugianmateriil Penggugat dalam posita gugatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuurlibe!
Terbanding/Tergugat : UMAR MUHAMMAD
Terbanding/Tergugat : EKI ( anak HISYAM MUHAMMAD )
Terbanding/Tergugat : H. SYAMSUL ARIF
Terbanding/Tergugat : M. NUR PRIMADIANTHO
Terbanding/Tergugat : M. ANDHIKA BHASKARA
Turut Terbanding/Penggugat : Dra. WIDJAYA LILIK
Turut Terbanding/Penggugat : WIDJAJA LINGKAR RAINO
Turut Terbanding/Penggugat : dr. ELYSAWATI SHINTA
115 — 85
Malang.Dengan demikian agar tidak terjadi tumpang tindin putusan antaraperkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 150/PatG/2011/PN Kpj) dengan perkara baru (No. 57/Pdt G/2013/PN Kpj)apapun alasannya sekalipun pihakpihaknya ditambah namun pokokpermasalahan (obyek hukum) adalah sama dengan perkara yangterdahulu maka secara hukum tetap memenuhi asas hukum Ne bis InIdem atau Non Bis In Idem, sehingga gugatan Para Penggugat a quoNo. 57/Pdt G/2013/PN Kpj., harus dinyatakan ditolak.Halaman
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
141 — 59
melekat kepada tanah negara tersebut, yang berartitanah negara tidak bebas; Negara membuka kesempatan kepada siapapunyang memohon untuk memakainya;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Publisitas adalah pengumumantentang adanya pendaftaran hak atas bidang tanah, yang wajib dipenuhidalam proses pendaftaran tanah, karena merupakan pengumumanmengenai hubungan hukum antara tanah dengan pemegang haknya;Pengumuman itu dilakukan dalam lembaran negara agar semua orangmengetahui, serta jangan sampai terjadi tumpang tindin
112 — 20
Yusuf, letak objek dimaksud SHM Sementara No. 1232tanggal 25 September 1982 adalah tumpang tindin dengan SHMSementara 1234 a.n. Wahyu Wijaya;9.
Terbanding/Terdakwa : PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN
48 — 20
Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRh.Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek laindan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.4. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
141 — 78
bahwaterkait dengan obscuur libel adalah telah ditolak sebagaimana pertimbangan dalameksepsi, kemudian terkait dengan Legal Standing, telah pula dijelaskan olehPenggugat dalam gugatannya yaitu kapasitas penggugat adalah mewakiliPemerintah Kota Banjarbaru, maka dengan berdasarkan hal tersebut MajelisHakim menolak materi pokok perkara tersebut;Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perolehan tanah melaluiMekanisme Prosedur yang Tidak benar dan memaksakan kehendak, karenaterbukti terjadi Tumpang Tindin