Ditemukan 1819 data
Terbanding/Penggugat I : PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
Terbanding/Penggugat II : KOPERASI RAPAK JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR ATR , BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : BUPATI KUTAI TIMUR
233 — 124
perkebunan kelapa sawitPENGGUGAT,II terletak di wilayah DESA BUMI RAPAK, yang berlainan DESAdengan TERGUGAT,I selain itu pula Ijin lokasi yang dimiliki PENGGUGATJItahun 2003, ternyata masa berlakunya sudah berakhir sejak tahun 2005 dantidak dilakukan perpanjangan Ijin Lokasi kepada TERGUGATUJV, sehingga dalamhal ini kKedudukan PENGGUGATJI TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUMyang KUAT " untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGATJ sebab jinlokasinya terhadap PENGGUGATJI sudah habis masa berlakunya.17.Bahwa sesaui
106 — 43
alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakimuntuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagaimana permohonan ceraitalak yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, mengingat bahwaHalaman 75 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdgsejak awal perkara ini berjalan telah dilakukan tahapan mediasi namun Parapihak baik Pemohon dan Termohon berbeda pendapat yang tidak dapatdipersatukan lagi sebagai pasangan suami istri, sehingga alasan permohonancerai talak yang diajukan oleh Pemohon kiranya telah sesaui
142 — 73
Bendahara harus bertanggung jawab padasetiap pengeluaran keuangan ;Bahwa kosekwensi bagi Bendahara sesuai UU No 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat 3,4dan 5 Bendahara bertanggung jawab secara Pribadi ;Bahwa konsekwensi Yuridis bagi pejabat yang menandatangani setiap pengeluarankeuangan tetap harus bertanggung jawab penuh atas pengeluaran keuangantersebut ;Bahwa Bendahara berhak untuk menolak apabila ada pengeluaran tidak sesuaidengan peruntukannya dan apabila Bendahara tetap melakukan pengeluarantersebut maka sesaui
449 — 300
Pasal 52 ayat (2)Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakansebagai berikut :Pasal 52Ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi :Huruf a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;Huruf b.dibuat sesuai prosedur; danHuruf c. substansi yang sesaui dengan objek keputusan.Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkanpada ketentuan peraturan perundangundangandan AUPB.Bahwa pada kesempatan ini Penggugat sampaikan Ringkasan Uraian dan Penjelasantentang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
360 — 310
waktu 3 (tiga) bulan saja yaitu dari tanggal 1Agustus 2017 s.d. 31 Oktober 2017, bukti ini bersesuaian dengan keteranganSaksi SUSI MELINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas yang didepanpersidangan menyatakan bahwa SK tersebut tidak diperpanjang sehinggamasa jabatan PEMOHON BANDING sebagai PJS Direktur Capital Markethanya sampai tanggal 31 Oktober 2017 dan setelahnya PEMOHONBANDING hanya berstatus sebagai sales biasa dibawah Divisi Fix Income.Berdasarkan uaraian tersebut didapatkan fakta hukum sesaui
Berdasarkan uaraian tersebut didapatkan faktahukum sesaui fakta persidangan bahwa PEMOHON BANDING menjabatsebagai PJS Direktur Capital Market hanya untuk periode pembelian MTNSNP tahap ke Bank Sumut sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh duamiliar rupiah) dan untuk penawaran MTN Tahap II dan Tahap Ill sudahsepenuhnya Kembali menjadi wewenang Direktur Utama MNC untukmenandatangani surat penawarannya dimana hal ini sesuai dengan BuktiSurat Penawaran MTN Tahap II dan Tahap III yang bukan lagi ditandatanganiPEMOHON
53 — 17
selaku Pengguna Anggaran telah melakukan penegurandengan Surat Teguran Pertama kepada Terdakwa selaku Direktur CV.EKA WIJAYA melaluiSurat 585/440/KesPP/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dijawab oleh Terdakwa137138mengenai papan nama akan dipasang segera, penimbunan bekas galian segera merupakantanggung jawab terdakwa dan melaporkan kondisi lapangan di Kecamatan Sebangau sangatsulit sehingga memerlukan penanganan lebih dibandingkan daerah lain serta minta petunjukuntuk kelancaran pekerjaan agar sesaui
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
MARDIANSYAH, A.M.Pd Bin ISMAIL
77 — 19
Saksi DIDIK DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa tugas dan tanggung saya selaku Sekretaris pada DinasLingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2017 s/d sekarang yakniMembantu kepala daerah menjalankan programprogram dan kegiatanyang sesaui dengan RPJMP;Bahwa terkait ganti rugi atas tertabraknya dermaga sesayap Kab. TanaTidung Tahun 2015 awalnya saksi mengetahui tertabraknya dermagasesayap Kab.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
103 — 69
FAJRUL FALIHIN.Hal 100 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Bahwa nilaiyang dibayarkan dalam pelaksanaan proses pembayarantermyn 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi padaDinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 terasebut sesaui denganSP2D nomor : 160161303003523, tanggal 11 Juli 2016 adalah sebesarRp.281.820.000 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah).
saksimemerintahkan PPK agar dilakukan pemutusan kontrak apabilah sudahberakhir dan memperbaiki administrasi sesuai dengan aturan yang ada.Bahwa pembayaran atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodipada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut hanyadibayarkan uang muka saja sebesar 30% dari nilai kontrak.Bahwa nilai yang dibayarkan dalam pelaksanaan proses pembayarantermyn 30% atas kegiatan pengadaan benih kedelai dan saprodi padaDinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2016 terasebut sesaui
65 — 5
Bin Ahmad.Selain itu sesaui menurut hukum islam di karenakan orang tua dariPara turut Tergugat dan II meninggal terlebin dahulu yaitu padaTahun (1996) dari pada Pewaris yaitu H. Bin Ahmad pada 7September 2002 maka kedudukan hak mewaris Para Turut Tergugat dan II menjadi terhijab/terdinding.4.
65 — 7
2012, Buku di gudang tersebut namun saat pemeriksaan/penelitian tersebut tidak dilakukan perhitungan jumlah buku , judulbuku, spesifikasi tehnis buku seluruhnya hanya kami tim PPHPmengambil sampel secara acak sebanyak kurang lebih 50 Judul bukukemudian kami cocokkan dengan daftar table buku yang diberikanoleh PPTK terdakwa RAMDAN YUSUF, ST dan ternyata sampel yangdiambil kurang lebih 50 Judul buku sesuai dengan daftar tabel bukudimana Judul buku, pengarang, penerbit , jumlah halaman, NomorISBN sesaui
adalah setelahSKPD menerbitkan Surat perintah membayar dan kemudiandiserahkan ke DPPKAD maka selanjutnya di register surat masukkemudian kaitan dengan dana DAK DAN Bantuan keuangan maka diteruskan ke Bidang anggaran untuk diverifikasi, Dana LSAPBDlangsung ke Perbendaharan, Kaitan dana GU dan tambah uang kebagian akuntansi dan kemudian setelah masuk bagian masingmasing maka diteruskan ke Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D.Perbendaharan meneliti ketersedian anggaran, ketepatanpembebanan anggaran sesaui
83 — 45
Kahayan Hilir sesaui dengan SPJ DPDKNPI Kab. Pulang Pisau tahun 2007 dan SPJ DPD KNPI Kab. Pulang Pisau tahun2008 memang terdapat dua kali kegiatan, kegiatan tersebut dari tahun 2007 dan tahun2008 dilaksanakan hanya satu kali saja, namun terdakwa sudah lupa apakah padatahun 2007 atau tahun 2008 yang benarnya. Kemudian dana sebesar Rp. 1.850.000,(Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan rincian penggunaandana kegiatan Pengukuhan PKKNPI Kec.
Kahayan Kuala sesaui dengan SPJ DPDKNPI Kab. Pulang Pisau tahun 2007 dan SPJ DPD KNPI Kab. Pulang Pisau tahun2008 memang terdapat dua kali kegiatan, kegiatan tersebut dari tahun 2007 dan tahun2008 dilaksanakan hanya satu kali saja, namun terdakwa sudah lupa apakah padatahun 2007 atau tahun 2008 yang benarnya. Kemudian dana sebesar Rp. 6.700.000,(Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan rincian penggunaan dana kegiatanPengukuhan PKKNPI Kec.
44 — 13
PLN Kabanjahe adalah saat ini Supervisorteknik, saat 2012 saksi masih staff di teknik ; Bahwa yYang mencetak surat permohonan itu saksi sendiri dan ituatas perintah pimpinan ; Bahwa saksi mengetahui 11 titik yang akan dipasangkan KWH metertersebut ; Bahwa 11 lokasi tersebut sudah terpasang semua ; Bahwa artinya dibayarkan terlebih dahulu baru dipasangkan ; Bahwa saksi hanya memberikan surat registrasi, lalu kita kasi kepelaksana masalah pembayaran saksi tidak tahu menahu siapa, dikwitansi nama sesaui
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
175 — 130
Mempertanggung jawabkan keuangan, uraian pekerjaannya adalahmengumpulkan buktibukti pertanggung jawaban dari SP2D UP/GU/TUdan SP2D LS yang kemudian di dalam format sesaui petunjuk teknisdan permendagri 55 Tahun 2008 dan di tanda tangani oleh KuasaPengguna Anggran (KPA) dan dikirim ke Bupati Kab.Fakfak Cq KabagKeuangan dengan tembusan Inspektorat;Bahwa Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan rumah guru SDInpres Urat TA 2015 adalah CV.MAMUR JAYA (dir.
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
UKON MUTAHAR Bin AHMAN alm
173 — 62
Verifikasi pada permintaan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III, II tahun anggaran2017, dan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) tahap , Il Desa Bojongkerta, dan telan melakukanVerifikasi/oengecekan persyaratan untuk proses pencairan Dana Desayang diajukan, dengan metode melakukan pemeriksaanadministrasi/pertanggungjawaban tahap sebelumnya, dan setelahdilakukan ceklist, tim verifikasi menyetujui dengan menandatanganiberkas permohonan pencairan sesaui
500 — 351
plurul litis consortium)sehingga putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;Gugatan Terbanding terbukti kabur karena tuntutan Terbanding yangmenyangkut kehormatan/martabat dan nama baik (Eer en goede naam)seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum yang lebih spesifik, yakniketentuan pasal 1372 KUHPerdata;Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan gugatan terbukti kabur karenatidak menjelaskan kerugian khususnya kerugian immateriil;Dalam Pokok Perkara :Pembanding telah menjalankan Profesi Advokat sesaui
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
668 — 418
Izin lingkungan hidup Hotel The Zurike Yalhi tapi kesekretaariatan menyatakan tidak pernah menerimasebagaimana yang tercantum dalam surat Somasi;Bahwa Pembangunan hotel The Zuri Murni dari Perusahaan bukan darianggaran APBD/APBN;Bahwa Hotel The Zuri Pembangunannya memakai Bor sesuai yangtertera dalam dokumen;Bahwa masyarakat masih bisa menyampaikan saran/pendapat walau izinlingkungan sudah terbit, karena tiap 3 bulan dan 6 bulan ada laporan izinpengelolaan lingkungan dan pemeriksaan secara rutin sesaui
101 — 36
PLN (Persero) terlebihdahulu mengurus syaratsyarat yang dibutuhkan sesaui aturan yang terkaitdengan pelebaran jalan tersebut dan pembangunan Base Camp PLTAAsahan Ill.Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan KasminSimanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati TobaSamosir Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diKabupaten Toba Samosir Tahun 2010.
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
MARDIANSYAH, A.M.Pd Bin ISMAIL
70 — 19
Saksi DIDIK DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa tugas dan tanggung saya selaku Sekretaris pada DinasLingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2017 s/d sekarang yakniMembantu kepala daerah menjalankan programprogram dan kegiatanyang sesaui dengan RPJMP;Bahwa terkait ganti rugi atas tertabraknya dermaga sesayap Kab. TanaTidung Tahun 2015 awalnya saksi mengetahui tertabraknya dermagasesayap Kab.
71 — 14
., dan terdakwa selakupelaksanan kebijakan dalam pengelolaan APBDEs dalam pencairan danaADD maupun bantuan keuangan tidak sesaui dengan proposal yangdibuat serta tidak ada pemisahan dalam pencairan dana Alokasi DanaDesa maupun dana bantuan keuangan sedangkan yang ada hanyapencairan Alokasi Dana Desa saja dan terdakwa adalah sebagai salahsatu pihak yang harus menyetujui dalam pencairan Alokasi Dana Desamaupun dana bantuan keuangan setelah dana tersebut berada direkening desa ;Bahwa jumlah kerugian
53 — 5
., dan terdakwa selakupelaksanan kebijakan dalam pengelolaan APBDEs dalam pencairan danaADD maupun bantuan keuangan tidak sesaui dengan proposal yangdibuat serta tidak ada pemisahan dalam pencairan dana Alokasi DanaDesa maupun dana bantuan keuangan sedangkan yang ada hanyapencairan Alokasi Dana Desa saja dan terdakwa adalah sebagai salahsatu pihak yang harus menyetujui dalam pencairan Alokasi Dana Desamaupun dana bantuan keuangan setelah dana tersebut berada direkening desa ;Bahwa jumlah kerugian