Ditemukan 7347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memasukan melakukan mengajukan memalsukan memasukkan majukan memabukan melajukan megajukan memalukan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2265 — 656
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • diIndonesia saat ini belum secara maksimal dilaksanakan secara profesional begitupula akses untuk memperoleh informasi publik masih terkesan setengah hati.Pendapat AhliPembukaan UUD 1945 telah menegaskan latar belakang, maksud dan tujuanpembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pertama menghapuskankolonialisme di muka bumi, kKemerdekaan Indonesia, dan yang terpenting sebagaitindak lanjut kemerdekaannya itu, adalah selain pembentukan suatu PemerintahNegara Indonesia, juga antara lain, memajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1119 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
  • ROSNA Bibti SYAHIDAN, yaitu:Pada halaman 115 paragraf ke6 menyatakan : bahwa Terdakwa telahlanjut usia, sekarang berumur 71 tahun dan telah menjadi janda, pernahmenjadi istri Bupati Mukomuko selama 2 (dua) periode (10 tahun) danmemimpin tim penggerak PKK memajukan daerahnya sehingga mengingatjasa jasanya terhadap Negara khususnya daerah mukomuko maka sudahselayaknya dijatuhi hukuman pidana yang lebih ringan kepada Terdakwasebagaimana disebutkan dalam ama putusan dibawah ini.Bahwa terhadap pertimbangan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
131 — 47
  • Koeshardjono, Darmawan, Sri Wahyuni ;Bahwa kiatkiat terdakwa sebagai Bupati dalam memajukan KabupatenSragen antara lain : pendidikan, ekonomi dan kesehatan ;Bahwa pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Sragen tertinggi ditingkat Kabupaten;Bahwa setiap Jumat terdakwa melakukan keliling ke mesjid untukberdialog dengan masyarakat ;Bahwa terdakwa juga mendatangi kepala keluarga miskin ;Bahwa terdakwa juga berusaha merubah minset PNS dan merubahkarakter masyarakat ;Bahwa pada pemerintahan periode kedua
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2973 — 1557
  • Tentang : Cipta Kerja
  • menjadi alat utama.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 21(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas danwewenang:a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifatstrategis di bidang Industri Pertahanan;b. menyusun dan membentuk rencana indukIndustri Pertahanan yang berjangka menengahdan panjang;c. mengoordinasikan pelaksanaan danpengendalian kebijakan nasional IndustriPertahanan;d. mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalamrangka memajukan
    pelayanan non perizinan antara lain:pajak, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang dankeimigrasian.Huruf cCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Angka 17Pasal 24Cukup jelas.Angka 18Pasal 24ACukup jelas.Pasal 24BCukup jelas.Pasal 24CAyat (1)Yang dimaksud dengan pola pengelolaan keuanganBadan Layanan Umum, adalah pola pengelolaankeuangan yang memberikan fleksibilitas berupakeleluasaan untuk menerapkan praktikpraktik bisnisyang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng
153 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utara pada tahun 2012 adalahsebesar Rp320.612.739.499,00 (tiga ratus dua puluh miliar enam ratus duabelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluhsembilan rupiah) atau setara dengan 95 % dari seluruh tagihan rekening airtahun 2012.Bahwa selaku suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara memang diperkenankan untuk melakukan kerjasamadengan pihakpihak lain, baik itu kerjasama dalam bidang usaha ataupun dlambidang investasi, Sepanjang untuk memajukan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.TPK/2016/PT PT PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : Abdul Azis S.Sos M.Si Bin Slamet (Alm)
87 — 38
  • Baitur Rozak merupakan pendidikan pra sekolah dengan tujuanuntuk memajukan pendidikan umum (nasional dan agama) yangmenjembatani anakanak usia dini untuk menuju gerbangkebahagiaan didunia dan diakhirat, dan tujuan secara khusus RA.Baitur Rozaq sendiri adalah sebagai wadah untuk anak usia diniuntuk mengembangkan kemampuan dasar anak yang adadilingkungan sari Padjajaran dan sekitarnya.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 9 Maret 2021 — JPU HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H. TDW 1.RUHADI bin RASIJAN 2.RUSYOTO bin SUMARDI
216 — 66
  • Pada dasarnyaadalah pengantar dan penegasan format Perjanjian Tebu RakyatKemitraan Kerjasama Operasional (TR Km KSO) kepada Administratur P G;Bahwa,saksi pernah mengajukan permohonan ke Gubernur dengan surat(surat nomor PTPN IX.0/INSIP/031/2012.SL tanggal 23 Mei 2012 perihalpermohonan ijin pelaksanaan TR Km KSO kepada Gubernur JawaTengah). karena model TR Km KSO ini adalah merupakan InovasiKelembagaan untuk memajukan atau upaya memperluas areal tanamantebu serta membantu petani untuk mau berusaha
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2017 — - HAMDAN SUHARTO BINTANG, MM (TERDAKWA)
115 — 30
  • Vitex, karena sebelumnya Mansyur sudahmeminta Saksi untuk membuat perencanaa, dan Saksi katakan tidak bisakarena Saksi belum berpengalaman dalam memajukan perusahaan,pengalaman Saksi hanya utuk bekerja. Lalu. oleh Mansyurmemperkenalkan Vitex dan mengatakan Vitex yang akan mengerjakanperencanaan pembangunan pabrik mini pengolahana kelapa sawittersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
220 — 123
  • Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semuaperangkat daerah; k.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
145 — 86
  • bermasyarakatkhususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalamperkara aquo ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanayang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepadaTerdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yangHalaman 326 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2018/PN Mtrmemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimanatersebut di bawah ini :Halhal Yang Memberatkan : e Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publikterhadap program untuk memajukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
917 — 1571
  • atau Unit Kerja pada SatuanKerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yangdibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupajasa dibudang kesehatan.Bahwa pola pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD di daerahsesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2007, adalah pola pengelolaan keuangan yangmemberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkanpraktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat dalam rangka memajukan
    berikut:Keadaan Yang Memberatkan : > Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitukejahatan luar biasa yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat,oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, jelassangat melukai perasaan hukum masyarakat.> Terdakwa sudah pernah dihukum.Keadaan Yang Meringankan : Hal. 520 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgVV V WVPerkara Tindak Pidana KorupsiPara Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengabdikan diriuntuk memajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
191 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Nomor : SR1145/PW09/5/2011 tanggal 14 Februari 2011 atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara antaralain sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Pasal 27, UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahTerdakwa selaku Kepala Daerah mempuyai kewajiban antara lain :e Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan ;e Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;e Memajukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
188 — 78
  • Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadapprogram untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satuamanat Pembukaan Konstitusi,2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalampengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangandengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Halhal Yang Meringankan : 1. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan ;2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
129 — 37
  • sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbag, bahwa Majelis Hakim sepedapat dengan Mahkamah, bahwaBadan Hukum Milik Negara PT, Badan Usaha Minil Negara (BUMN), BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) atau nama lain atau yang lebih khusus lagi yangmenyelenggarakan amanah konstitusional dalam pasal 31, pasal 32, pasal 33UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankansebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskankehidupan bangsa atau memajukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
328 — 171
  • untuk dihukum tetapi untuk mendapatkan Putusanyang dijatuhkan oleh Hakim dengan putusan yang Sseadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yangpatut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa,terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini:Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap programuntuk memajukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
217 — 69
  • Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadapprogram untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satuamanat Pembukaan Konstitusi,2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaanKeuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan programPemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Halhal Yang Meringankan :1. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,2.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
611 — 1120
  • pemecahan tersebut terjadi koperasi kami bisa berdiri yaituKoperasi Rukun Makmur;Bahwa setelah dilakukan perpisahan koperasi dibuatlah perjanjian baruantar koperasi;Bahwa khusus lahan Koperasi Rukun Makmur adalah lahan bekasTransmigrasi;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya permasalahan lahan didesalain;Bahwa lahan yang dimiliki Koperasi Rukun makmur adalah + 732 (tujuh ratustiga puluh dua) hektar;Bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Rukun Makmur adalah untukmensejahterakan masyarakat, untuk memajukan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
272 — 155
  • Dan pada saat itu saksi juga diperintah oleh pakKONDO untuk memajukan saja permohonan kreditnya kekantor pusat, walaupun persyaratanya tidak layak. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggungjawab adalah kepala BPD Papua cabang Kaimana (PARWOTOKRISTIANTO). Dan Direktur JOHAN KAFIAR. 103 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus. TPK/2018/PN.JapMenimbang bahwa atas' keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannnya.6.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
240 — 119
  • berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2013 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi dalampengelolaannya PPKBLUD diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untukmenerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat dalam rangka memajukan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
99 — 75
  • sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku.Menimbag, bahwa Majelis Hakim sepedapat dengan Mahkamah, bahwaBadan Hukum Milik Negara PT, Badan Usaha Minil Negara (BUMN), BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) atau nama lain atau yang lebih khusus lagi yangmenyelenggarakan amanah konstitusional dalam pasal 31, pasal 32, pasal 33UUD 1945 adalah sebagai perpanjangan tangan dari negara dalam menjalankansebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskankehidupan bangsa atau memajukan