• US$27,690,199.00 sebagai biaya/kerugian akibat penurunan nilai persediaan.

  Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/2017atas persediaan pada akhir tahun 2009.

  Uraian Debit CreditUS$ US$Pencadangan tahun 2008 *)Beban penurunan nilai persediaan 27.690.199Cadangan penurunan nilai persediaan 27.690.199Pencadangan tahun 2009 *)Beban penurunan nilai persediaan 16.156.155Cadangan penurunan nilai persediaan 16.156.155 *) Sumber: Audit Report tahun 2009Bahwa secara akuntansi akun beban penurunan nilai persediaan pupuk inidapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

  Selisinh penurunan nilai persediaan secara komersialHalaman 21 dari 75 Halaman.

  biaya/kerugian akibat penurunan nilai persediaan.

• Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD RSUD Tahun Anggaran 2013.2. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 31 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD SANANA Kabupaten Kepulauan Sula.3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).4. 1 (satu) eksemplar fotokopi

  Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 003/SPP-UP/10221/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SP2D-UP/KS/2013 tanggal 20 Februari 2013 uang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPP-GU) Nomor : 008/SPP-GU/10221/KS/2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk Honor PTT Tenaga Teknis

  Mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan cara mengajukan pada awaltahun anggaran untuk mengisi kas RSUD Sanana;2. Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) dapat diajukan apabila minimal75% atau seluruh jumlah uang persediaan telah habis digunakan dandipertanggungjawabkan penggunaannya;3.

  TteUang Persediaan (GU).

  Setelah pengajuan permintaanGanti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui, terdakwa lalu memerintahkansaksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untuk mengajukan permintaanpembayaran Ganti Uang Persediaan (GU).

  Setelahpengajuan permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut disetujui,terdakwa lalu memerintahkan saksi KIKI ROSALIA ALWI, S.KOM untukmengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU).

• 2007 dari Bulan September ; ----------------------------------------

• 1 (satu) Ordner / file Arsip Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Tahun 2007 dari Bulan Oktober-Desember ; ------------------------------
• 1 (satu) Ordner / file Arsip Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Tahun 2007 dari Bulan Nopember ; ----------------------------------------

g. 1 (satu) buah Buku Gabungan Berita Acara Pemeriksaan Sisa Persediaan

ACHMAD JAENI yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; -------------------------

s. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan Tahun 2006 Nomor: 018/Kpts/III/2006 tanggal 10 November 2006 yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; ---------------------------------------------------------

t. 1 (

satu) berkas fotocopy Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan Tahun 2007 Nomor: 064/Kpts/KBM Sar/III/2007 tanggal 09 November 2006 yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; ------------------------------------------------------------------

u. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Opname Voorad (Persediaan Hasil Hutan Kayu) di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten untuk tahun 2006 yang telah dilegalisir

oleh Pejabat yang berwenang ; ------------------

v. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Opname Voorad (Persediaan Hasil Hutan Kayu) di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten untuk tahun 2007 yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; ------------------

Tetap Terlampir dalam berkas ; --------------------------------------------------

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000

Bahwa prosedur/mekanisme pengelolaan kayu yang mengatur tentang kegiatanpenerimaan hasil hutan, pengaplingan dan penyerahan hasil hutan di Perum Perhutaniyaitu := Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor 127/KPTSII/2003 tanggal 4 April 2003 tentang PengelolaanHasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Propinsi di WilayahJawa yaitu TPK menerima kayu dari Asper/BKPH sebagai produsen kayu, setelahditerima menjadi persediaan kemudian

Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu.

Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokanantara jumlah yang ada dalam dokumen persediaan dengan jumlah fisik dilapangan.Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal 1 Desember 2007 yangditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Saksi Abudin selaku Kepala TPK Emplak danSaksi Memed Sutarsono selaku Asisten Manager Persediaan KBM Pemasaran KayuWilayah I Cirebon ; Bahwa adanya perbedaan antara jumlah fisik kayu

Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu ; Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antara jumlahyang

ada dalam dokumen persediaan dengan jumlah fisik dilapangan ; Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal 1 Desember 2007 yangditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Saksi Abudin selaku Kepala TPK Emplak danSaksi Memed Sutarsono selaku Asisten Manager Persediaan KBM Pemasaran KayuWilayah I Cirebon ; Halaman 13 dari 65 halaman Perkara No.55/Tipikor/2011/PT.Bdg15.16.17.18.19.Bahwa adanya perbedaan antara jumlah fisik kayu

• Keuangan, Buku Persediaan, Control Account(terima dari CMT lalu dijual) logikanya jika penjualan Pemohon PeninjauanKembali diakui atau tidak dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembaliseharusnya mengakui jumlah persediaan yang dijual.Bahwa terkait dengn posisi saldo per 31 Desember 2006 yaitu mulai dari barangdikirm ke CMT sampai dengan terjual, seharusnya Termohon PeninjauanKembali bisa menyakini bahwa Persediaan per 31 Desember 2006 atau saldoawal tahun 2007 memang benarbenar ada.Bahwa koreksi

  telah diaudit.28 Bahwa Persediaan Awal Tahun 2007 sebesar Rp. 4.676.652.454,terdiri atas :Persediaan Awal di simpan di gudangPemohon Peninjauan Kembali.Persediaan Awal di simpan di gudang2.243.031. rekanan (CMT ) Rp. 2.243.031.859, Rp. 2.433.620.625,Rp. 4.676.652.454. 29 Bahwa jumlah persediaan awal tersebut terlihat jelas dalam buktibuktipendukung yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan saat uji buktidiantaranya berupa:Laporan Keuangan,Ledger persediaan awal tahun 2007,Ledger persediaan awal

  tahun 2006,Rekapitulasi persediaan akhir tahun 2006 yang ada digudang PemohonPeninjauan Kembali,Rekapitulasi persediaan akhir tahun 2006 yang ada di gudang rekanan,Kartu Stock.30 Bahwa berdasarkan hal tersebut dan Laporan Keuangan yang telah diaudit olehkantor akuntan Drs.

• Perbuatan mana telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu 45 % dari nilai stock barang pada saatdiserahkan dan 45 % dari inventaris toko yang kalau diperhitungkan45% dari persediaan : 45% x Rp. 831.953.800, = Rp. 374.379.210,45% dari inventaris : 45% x Rp. 23.900.000, =Rp. 10.755.000.Rp. 385.134.210,(Tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus sepuluhrupiah) ;12.

  Bahwa setelah toko ditutup Penggugat berupaya untuk menyelesaian masalah antaraPenggugat dan Tergugat dengan meminta pembagian sisa hasil toko, tetapi tidakpernah ditanggapi oleh Tergugat dengan berdalih Penggugat tidak lagi mempunyaihak atas persediaan toko karena tidak adaperjanjian dan Penggugatlah yang masih mempunyai hutang kepada Tergugat ;13.

  Toko Emas R & J bulan Nopember 2002, diberitanda P1 ;2 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Desember 2002, diberitanda P2 ;3 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Januari 2003, diberi tandaP3 ;4 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Pebruari 2003, diberi tandaP4 ;5 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Maret 2003, diberi tandaP5 ;6 Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan April 2003, diberi tandaP6 ;7 Foto copy Laporan Persediaan Toko

  Emas R & J bulan Mei 2003, diberi tandaP7 ;101011121314151617181920212220Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Juni 2003, diberi tandaP8 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Juli 2003, diberi tandaP9 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Agustus 2003, diberi tandaP10 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan September 2003, diberitanda P11 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Oktober 2003, diberi tandaP12 ;Foto copy Laporan Persediaan

  Toko Emas R & J bulan Nopember 2003, diberitanda P13 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Desember 2003, diberitanda P14 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Januari 2004, diberi tandaP15 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Pebruari 2004 diberi tandaP16 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan Maret 2004 diberi tandaP17 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R & J bulan April 2004 diberi tandaP18 ;Foto copy Laporan Persediaan Toko Emas R

• Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesarRp787.700.000,00, Tahun 2013;Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa PUTU SUARJANA, S.H.,M.H., memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukanTambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00, laluFIRMAN RACHMAN membuat dokumendokumen berupa:a.

  uang persediaan untukkeperluan belanja barang dengan jumlah sebesar Rp310.700.000,00dengan rincian sebagai berikut: Pertanggungjawaban Pengesahan dari KPPNNo.

  Pencairan Uang Persediaan sebesar Rp100.000.000,00 Tahun 2013 Bahwa bulan Januari 2013 FIRMAN RACHMAN mengajukanpencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp100.000.000,00 untukHal. 39 dari 155 hal. Put.

  Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesarRp787.700.000,00, Tahun 2013;Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa PUTU SUARJANA, S.H.,M.H., memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukanTambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp787.700.000,00, laluFIRMAN RACHMAN membuat dokumendokumen berupa:a. Surat Nomor B62/T.1.16/Cu.3/02/2013 tanggal 1 Maret 2013perihal Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesarHal. 40 dari 155 hal. Put.

  Pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesarRp600.710.000,00 Tahun 2013 Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa PUTU SUARJANA, S.H.,M.H., memerintahkan FIRMAN RACHMAN untuk mengajukanTambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp600.710.000,00, laluTerdakwa PUTU SUARJANA, S.H., M.H., selaku KPA KejaksaanNegeri Wamena menandatangani dokumendokumen sebagai berikut:a.

• tanpa hak dengan sengaja mengadakan persediaan farmasi yang tidak sesui dengan peruntukannya;

  KECENG Bin MUNARDI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 1. tanpa hakdengan sengaja menjadi perantara dalam penyaluran psikotropika 2. tanpa hakdengan sengaja mengadakan persediaan farmasi yang tidak sesui denganperuntukannya;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu. dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah),dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan

• Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP) UP) / Ganti uang (GU) dan Surat Permintaan Pembayaranlangsung( SPPLS).2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.5.

  Proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan(SP2DUP) :a.

  Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP) UP) / Ganti uang( GU) dan Surat Permintaan Pembayaranlangsung( SPPLS).2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.5.

  Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP) UP) / Ganti uang(GU) dan Surat Permintaan Pembayaranlangsung (SPPLS).2. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan.3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.5.

• Rencana Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP).4. Surat Permohon ke KPPN Wamena untuk Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kejaksaan Negeri Wamena.5. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan bendahara Kejaksaan Negeri Wamena TA 2012 sampai dengan TA 2013.6. 1 (satu) bundel SK Kajari Wamena Nomor: KEP-36/T.1.16/Cu.3/12/2012 Tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Wamena ditetapkan di Wamena pada Tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani Kajari Wamena I PUTU SUARJANA, SH, MH.7.

  Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Naman Medlama.20. 1 (satu) lembar kuitansi honor Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara T.A 2013 sebesar Rp.15.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Filemon Ketaren,SH.21. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar ) nomor SPM: 00092/KEJAKSAAN-UP/2012 tanggal 22-11-2012 sebesar Rp. 1.040.650.000,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Uraian Penyediaan Tambahan Uang persediaan

  SH.24. 1 (satu) lembar Perincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH.25. 1 (satu) lembar Rencana Kas Bulanan TA 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani I Putu Suarjana, SH.26. 1 (satu) lembar Laporan realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk semester yang berakhir 31 Desember 2012 tanggal 03 Desember 2012.27. 1 (satu) lembar Laporan Posisi Pertanggal 31 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 Desember 2012.28. 1 (satu) bundel Laporan

  untuk keperluan belanja barang.42. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM (surat Perintah Membayar ) nomor SPM: 00093/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 18.125.000,- (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.43. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan berupa SPM ( surat Perintah Membayar ) nomor SPM: 00092/GU/KEJAKSAAN-WMN/2012 tanggal 12-11-2012 sebesar Rp. 21.500.000,- (DUA PULUH SATU JUTA LIMA

  RATUS RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang.44. 1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH, MH ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH, MH.45. 1 (satu) lembar Kenaikan Gaji Berkala An.FIRMAN RACHMAN tanggal 01 November 2012 ditandatangani I PUTU SUARAJANA, SH, MH.46. 1 (satu) lembar foto copian SK.

  sebesar Rp. 600.710.000, namunsebagai pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan (TUP)dibuatlah seolaholah ada kegiatan, dengan membuat SPM Ganti UP Nihil,selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2D pengesahan ataspertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluan belanja barang denganjumlah sebesar Rp. 600.710.000, dengan rincian sebagai berikut: No.

  selanjutnya KPPN Wamena menerbitkan SP2Dpengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan untuk keperluanbelanja barang dengan jumlah sebesar Rp. 310.700.000, dengan rinciansebagai berikut: No.

  RIBU RUPIAH) Uraian Penggantian uang persediaan untukkeperluan belanja barang1 (satu) bundel Dokumen SPPD atas nama I PUTU SUARAJANA, SH.

• Sampai dengan 31 Desember bendaharapengeluaran tidak ada Meng SPJ kan penggunaan Uang Persediaan(UP) dan tidak ada dokumen kepada saya mengenai SPJ penggunaanUang Persediaan (UP) ;Bahwa Bendahara pembaniu tidak bisa mengambil Uang Persediaan(UP) hanya bendaharanya dan saksi ada 2 (dua) kali memberitahuterdakwa Terdakwa Rizki, SE agar meng SPJ kan penggunaan danaUang Persediaan (UP) sebelum datang auditor.

  Jika tahun sebelum nya Uang Persediaan (UP) belumdi SPJ kan, maka tahun berikutnya tidak bisa mengambil UangPersediaan (UP) kembali. Sehingga ada pengganti Uang Persediaan(UP) baru dikeluarkan Uang Persediaan (UP) kembali;Bahwa Uang Persediaan (UP) dalam perkara ini yakni Rp3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tidak sesuai denganperaturan bupati Pada waktu itu saksi ada melaporkan ke pak bupati danpak Sekda mengenai masalah Uang Persediaan (UP) yang belum diSPJ kan.

  Peraturan Bupati di tanda tangani terlebih dahulu barukemudian keluar Uang Persediaan (UP) dan Uang Persediaan (UP)Januari sampai dengan Desember bila tidak di SPJ maka tahunberikutnya tidak bisa diberikan lagi;Bahwa Menurut Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang UangMuka Kerja (UMK) 70% dari Uang Persediaan (UP).

  DPKKD menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) dan SP2D kepada bendahara pengeluaransetdakab dan bendahara pengeluaran mendistribusikan anggarantersebut ; Dana Uang Persediaan (UP) dapat dicairkan per tri wulan danbesaran normalnya 25% per tri wulan ; Dana Uang Persediaan (UP) dapat dipergunakan untuk membiayaikegiatan yang tidak melibatkan pihak ketika ; Dana Uang Persediaan (UP) dipertanggung jawabkan per tri wulansebelum diajukan permintaan Uang Persediaan (UP) berikutnya danapabila Uang Persediaan

  (UP) tersebut belum dipertanggungjawabkan, maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapatdicairkan;Bahwa benar bila Uang Persediaan (UP) belum dipertanggungjawabkan, maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapatdicairkan.

• debet(utang dagang, lainlain, no. acct, nama acct), dan kredit (kas,bank, lainlain, no acct, nama acct);e. buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor, tanggalPIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bank devisa/NPWPpenjual, nama barang, kuantum, keterangan;f. buku persediaan penjualan barang yang merinci nomor, tanggalfaktur pajak, nomor seri faktur pajak, NPWP pembeli, nama barang,kuantum, keterangan;2.

  Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2016Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa;a. Beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama2 tahun;b.

  Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yangkeluar dari persediaan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan bulanOktober 2008 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutangPPN berdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut: Uraian KeteranganWhey Powder 06/10/2008 A018 Whey Powder 9.134.561,81 penjualan lebih rendah dibanding harga pemakaianActuator 29/10/2008 B009 Actuator 10.587.582,61

  akhiryang ada, disamping itu Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) juga tidak menyerahkan kartu persediaan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa:a.

  Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilaiper unit barang mulai dari persediaan awal, pembelian,pemakaian dan penjualan;6.2.5. Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat:a. Bahwa beberapa jenis barang tertentu Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) melakukan pembelianbarang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama 2tahun;b.

• Belanja uang persediaan kegiatan koordinasi danpemecahan masalahmasalah daerah dengan jumlah anggaran Rp.10.733.385,; 6. Belanja tambahan uang kegiatan koordinasi danpemecahan masalahmasalah daerah dengan jumlah anggaran Rp.9.733.542,; 7. Belanja uang persediaan kegiatan penyusunan laporanrealisasi pembangunan dengan jumlah anggaran Rp. 4.906.360,;8. Belanja uang persediaan penyusunan laporan realisasipembangunan dengan jumlah anggaran Rp. 3.510.434,;9.

  /gantiuang, uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPDmelalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pasal220 ayat (4) bahwa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaanuang persediaan, dokumenlaporan pertanggungjawaban yangdisampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : buku kasumum, ringkasan pengeluaran perincian obyek yahg disertai denganbuktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincianobyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per

  Belanja uang persediaan kegiatan koordinasi danpemecahan masalahmasalah daerah dengan jumlah anggaran Rp.10.733.385,; 6. Belanja tambahan uang kegiatan koordinasi danpemecahan masalahmasalah daerah dengan jumlah anggaran Rp.9.733.542,; 7. Belanja uang persediaan kegiatan penyusunan laporanrealisasi pembangunan dengan jumlah anggaran Rp. 4.906.360,;188. Belanja uang persediaan penyusunan laporanrealisasi pembangunan dengan jumlah anggaran Rp. 3.510.434,;9.

  Belanja uang persediaan kegiatan koordinasi danpemecahan masalahmasalah daerah dengan jumlah anggaran Rp.10.733.385,; 6. Belanja tambahan uang kegiatan koordinasi danpemecahan masalahmasalah daerah dengan jumlah anggaran Rp.9.733.542, 7. Belanja uang persediaan kegiatan penyusunan laporanrealisasi pembangunan dengan jumlah anggaran Rp. 4.906.360,;8. Belanja uang persediaan penyusunan laporan realisasipembangunan dengan jumlah = anggaran Rp. 3.510.434,;9.

• Pertanggungjawaban tersebut dilampiri buktisetoran sisa uang persediaan.

  Persediaan (UP) sebagai panjar/pinjaman kegiatan kepada pejabatyang bersangkutan.

  RIDWAN sebagai bendahara tidak dapat mempertanggungjawabkan Uang persediaan karena berdasarkan pengakuan dari Sdr.RIDWAN bahwa Uang persediaan telah dipinjam oleh Sdr. SAFWAN;Bahwa Sdr. RIDWAN ada memperlihatkan kepada saksi tentangkwitansi peminjaman Uang Persediaan yang dipinjam oleh Sdr.

  RIDWAN sebagai bendahara tidak dapat mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) karena berdasarkan pengakuan dari Sdr.RIDWAN bahwa Uang persediaan telah dipinjam oleh Sdr.

• Saksi MUHAMMAD YASIN BIN CIK DANG, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016, sekira Pukul 18.30 WIBsaksi yang merupakan anggota security gudang persediaan PT. KAI Lahatsedang patroli di areal gudang persediaan seluas kurang lebih 5 (lima)hektar bersamasama anggota security lainnya yaitu Saksi IMAM SYAFEI,Sdr. DEDI dan Sdr.

  BIN SAKURA, dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Mei 2016, sekira Pukul 18.30 WIBsaksi yang merupakan anggota security gudang persediaan PT. KAI Lahatsedang patroli di areal gudang persediaan seluas kurang lebih 5 (lima)hektar bersamasama anggota security lainnya yaitu Saksi M. YASIN, Sadr.DEDI dan Sdr.

  SANDI (daftar pencarian orang, belum tertangkap) padahari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat diGudang Persediaan PT. KAI Lahat yang terletak di JI. Jaksa Agung R.Suprapto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat, berawal ketika Terdakwa yangsedang bersama dengan rekanrekannya yaitu Sdr. HERDIANSYAH, Sadr.NERU dan Sdr. SANDI (daftar pencarian orangbelum tertangkap) yangtelah bersepakat sebelumnya mengambil tanpa izin kabel tembaga digudang persediaan PT.

  SANDI (daftar pencarian orang, belum tertangkap) padahari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat diGudang Persediaan PT. KAI Lahat yang terletak di JI. Jaksa Agung R.Suprapto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat, berawal ketika Terdakwa yangsedang bersama dengan rekanrekannya yaitu Sdr. HERDIANSYAH, Sdr.NERU dan Sdr. SANDI (daftar pencarian orangbelum tertangkap) yangtelah bersepakat sebelumnya mengambil tanpa izin kabel tembaga digudang persediaan PT.

  SANDI (daftar pencarian orang, belum tertangkap) padahari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat diGudang Persediaan PT. KAI Lahat yang terletak di Jl. Jaksa Agung R.Suprapto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat, berawal ketika Terdakwa yangsedang bersama dengan rekanrekannya yaitu Sdr. HERDIANSYAH, Sdr.NERU dan Sdr. SANDI (daftar pencarian orangbelum tertangkap) yangtelah bersepakat sebelumnya mengambil tanpa izin kabel tembaga digudang persediaan PT.

• (data inventory) dimana jumlah yangada di laporan persediaan accounting lebih besar dibanding dengan laporan yang adadi gudang.

  fiktif ke dalam pembukuan bagianpurchasing untuk kemudian diinput ke dalam data persediaan bagianaccounting;7.

  Yusuf, maka saksi Nuryantokemudian menyerahkan catatan itu kepada saksi Faisal untuk diinput kedalam data persediaan di bagian purchasing, dan setelah itu, hasil inputtadi diserahkan saksi Faisal kepada saksi Irwansyah;Bahwa saksi membenarkan bukti catatan tangan Nuryanto berisi 11item persediaan yang dipilih untuk diubah nilainya;Bahwa dengan adanya perubahan data yang diinput oleh saksi Faisaltersebut, membuat perubahan pada laporan keuangan perusahaandengan meningkatnya persediaan barang dan =

  Yusuf;Bahwa data persediaan tersebut setelah disetujui Terdakwa Moch.

  laporan persedian bagian purchasingyang telah diubah ke dalam data persediaan bagian accounting.

• (data inventory) dimana jumlah yang ada di laporan persediaan accounting lebihbesar dibanding dengan laporan yang ada digudang.

  Yusuf tibatiba emosi sehinggawawancara tidak dapat dilanjutkan;Bahwa ahli melakukan perbandingan antara data persediaan di gudang,accounting dan purchasing, dan dari perbandingan tersebut memangditemukan adanya persediaan yang dicatat di bagian purchasing danaccounting namun tidak tercatat di dalam gudang;Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya penyimpangan yaitu data dibagian accounting berbeda dengan data fisik persediaan yang ada digudang, dimana data bagian accounting ini bersumber dari data

  ,telah melakukan audit ke PT KICI atas dasar perintah polisi knusus untukaudit data persediaan karena adanya dugaan penggelapan ataumanipulasi data;Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Pwk.

  valid atau benar, karena data persediaan yang ada adalahsama dengan jumlah stok persediaan barang di gudang; Bahwa data valid yang dimasukkan Terdakwa kemudian diserahkankepada Terdakwa Il dan juga saksi Irnwansyah di bagian accounting untukkemudian dimasukkan ke dalam data laporan keuangan perusahaan; Bahwa data awal yang valid ternyata menunjukkan perusahaan beradadalam keadaan merugi, hal mana tidak diterima oleh saksi Moch.

  dan membawahi gudang memilih sejumlahitem barang yang tinggi perputarannya, dan selanjutnya menyerahkannyakepada saksi Agus selaku Asmen Accounting untuk melakukan penghitungandan penentuan nilai persediaan dari itemitem yang telah dipilih Terdakwa II, dansetelah disetujui oleh saksi Yusuf, maka catatan item persediaan tersebutdiserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa yang merupakan bawahannya danmemang bertugas untuk menginput data persediaan ke dalam pembukuanbagian purchasing.

• Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a. Boberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama 2tahun;b.

  Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yang keluardari persediaan;c.

  Terdapat pencatatan notul yang mengurangkan nilai persediaan tetapitidak dilaporkan sebagai penjualan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan bulanNovember 2008 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutangPPN berdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut:Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 925/B/PK/PJK/2016UralanKeteranganClear Silicone1/2008 B010 iJumian sbuian harga pembelfan tetap!

  akhir yangada, disamping itu Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga tidak menyerahkan kartu persediaan;6.1.2.

  tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, perunit, dan customernya;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai perunit barang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaiandan penjualan;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat:a.

• (lihat Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan Nomor 23 tentang Pendapatan);Pada angka 06 (Biaya Persediaan) dinyatakan biaya persediaan harus meliputisemua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampaipersediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai(present location and condition );Pada angka 28 (Pengakuan sebagai Beban) dinyatakan jika barang dalampersediaan dijual maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai bebanpada periode diakuinya

  Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karenapeningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai penguranganterhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut;Pada angka 29 (Pengakuan sebagai Beban) dinyatakan proses pengakuan nilaitercatat persediaan yang telah dijual sebagai beban menghasilkan pengaitan(matching ) beban dengan pendapatan;Bahwa sehingga sesuai dengan PSAK Nomor 14 tersebut dapatdisimpulkan bahwa:Pembelian yang dilakukan akan mempengaruhi

  /menambah nilai persediaan;Pembelian yang dapat dibebankan sebagai pengurang pendapatan, tergantungdengan persediaan yang terjual;Sebaliknya, pembelian tidak dapat dibebankan sebagai pengurang pendapatansepanjang persediaan belum terjual;Hal ini dilakukan untuk pengaitan (matching) beban dengan pendapatan;9 Bahwa dengan demikian dalam menghitung Harga Pokok Penjualan yang akandibebankan, harus diperhitungkan adanya persediaan awal ataupun persediaanakhir barang yang belum terjual;10 Bahwa persamaan

  akuntansi untuk menghitung pembebanan pembelian barangpersediaan pada pendapatan (dalam akuntansi disebut sebagai Harga PokokPenjualan) adalah sebagai berikut: Saldo awal persediaan (persediaan Rp.

  XXXXmenambah barang persediaan)Dikurangi Saldo akhir persediaan (persediaan Rp. XXXX yang belum terjual) Harga Pokok Penjualan (harga pokok dari barang persediaan yang dijual) Rp.

• Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS WIRO BIN JASMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA API RAKITAN JENIS PAPPORO DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA PENIKAM / PENUSUK BERUPA SEBILAH PEDANG ;2.

  Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msbmenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari indonesia sesuatu Senjata api, Amunisi atau suatu bahanpeledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa Pada awalnya saksi Munawir Alias Nawir ( selanjutnya disebut saksiMunawir ) dan Saksi Risman (keduanya merupakan anggota polisi dari PolresLuwu Utara ) sedangkan melakukan

  Luwu Utara atau setidak tidaknya disuatu. tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriMasamba, telah membuat, menerima,mencobamemperoleh, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya,mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu Senjata api, Amunisiatau suatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut : Bahwa Pada awalnya saksi

  Tanoa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, MencobaMemperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan,Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan DariIndonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak ;Ad.1.

  Tanoa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, MencobaMemperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya,Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan AtauMengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, AtauSenjata Penusuk;Ad. 1.

  Nomor 82/Pid.B/2015/PN MsbMENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAMMILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA API RAKITAN JENISPAPPORO DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAUMEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKANSENJATA PENIKAM / PENUSUK BERUPA SEBILAH PEDANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan;3.

• Sampai dengan 31 Desember bendahara pengeluaran tidak adaMeng SPJ kan penggunaan Uang Persediaan (UP) dan tidak ada dokumen kepadasaya mengenai SPJ penggunaan Uang Persediaan (UP) ;Bahwa Bendahara pembantu tidak bisa mengambil Uang Persediaan (UP) hanyabendaharanya dan saksi ada 2 (dua) kali memberitahu Rizki, SE agar meng SPJkan penggunaan dana Uang Persediaan (UP) sebelum datang auditor.

  DPKKD menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) dan SP2D kepada bendahara pengeluaran setdakab danbendahara pengeluaran mendistribusikan anggaran tersebut ;Dana Uang Persediaan (UP) dapat dicairkan per tri wulan dan besarannormalnya 25% per tri wulan ;Dana Uang Persediaan (UP) dapat dipergunakan untuk membiayaikegiatan yang tidak melibatkan pihak ketika ;Dana Uang Persediaan (UP) dipertanggung jawabkan per tri wulansebelum diajukan permintaan Uang Persediaan (UP) berikutnya danapabila Uang Persediaan

  (UP) tersebut belum dipertanggungjawabkan, maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapatdicairkan ;= Bahwa benar bila Uang Persediaan (UP) belum dipertanggung jawabkan,maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapat dicairkan.

  Ketika saksimasuk Uang Persediaan belum dipertanggung jawabkan. Yang harusmempertanggung jawabkan pengunaan dana Uang Persediaan (UP) yakniRizki, SE dan sekdanya Ir. Nasrullah, M.Si., MT.

  Sehingga totalpenyetoran sisa Uang Persediaan (UP) Sekdakab.