Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
264 — 122
264 — 122
baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu unsur setiap orangmenurut majelis telah terpenuhi.Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 telah menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum adalah dalam pengertian formil maupun materiil, hal mana jelas di nyatakandalam penjelasan umum UndangUndang tersebut yang berbunyi : agar dapatmenjangkau berbagai modus
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
196 — 334
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
196 — 334
ke rekening kas desaBahwa saksi bisa mengetahui terdakwa selaku bendahara bisamenguasai uang dalam bentuk kas tunai yang besar dan kemudiantidak bisa dipertanggungjawabkan karena terdakwa melakukanpencairan anggaran lebih besar dari belanja kegiatan sedangkansisanya tidak disetorkan ke rekening kas desa, berdasarkanpenyampaian dari akuntan publik Wahyu Trimayukti yang saksi mintasecara pribadi untuk membantu melakukan audit atas adanya selisihSILPA di Desa Dauh Puri Klod yang menyampaikan bahwa modus
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
115 — 37
115 — 37
memusuhi hukum ;Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenangdalam konsep hukum pidana selalu. diparalelkan dengan konsepdtournement de pouvoir dalam hukum administrasi, maka secara melawanhukum dalam konsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan daad vanwilekeur atau tindakan yang sewenangwenang atau tindakan sekehendakhatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukum adminisirasi;Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN PBR Tanggal 23 Maret 2015 — ARMAINI SEVANTI
333 — 113
333 — 113
keterangan saksi dan keteranganTerdakwa maka sepanjang mengenai jati diri terdakwa telah lengkap danjelas, sehingga terbukti bahwa terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitasdiatas inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dandari dakwaan tersebut diancam dengan pidana dan bukan orang lain, dengandemikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
237 — 135
237 — 135
dilaporkan melanggar pasal 49 ayat (2) b inikalau tidak salah Bank Citra Hasta Mandiri itu, Direksi dan Komisarisnya dihukummenggunakan pasal 49 (2) b, karena setelah ditemukan pelanggaran dia tidak maumelakukan perbaikan, kemudian dilaporkan dan sudah diputus oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat pada tahun 1999 ;Bahwa kalau kita melihat pasal 49 ayat (1) dimana jiwa dari ayat (1) ini, dengan perbuatanyang dengan sengaja, kalau kita melihat jika pejabat bank tidak melakukan SOP, disitu Adabeberapa modus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
153 — 87
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
153 — 87
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum Undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagail modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1
Register : 24-04-2014 — Putus : 12-09-2014 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR Tanggal 12 September 2014 — - Ir. ATOK YUDIANTO
- ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG
- DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si
158 — 50
158 — 50
Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secaramelawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) iniMenurut Mr. D.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID.SUS/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — Ir.Herliyan Saleh,M.Sc
106 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik (bestanddeel delict) daripasal tersebut adalah Adanya perbuatan melawan hukum untukmemperkaya diri sendiri atau orang lain dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagaicara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitumemperkaya
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
82 — 23
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
82 — 23
., sering sering melakukan modus yangsama seperti yang di lakukan dengan pengadaan Buku pendidik SD danSMBP.;Bahwa setiap mau mengambil uang berkaitan dengan pengadaan bukupanduan pendidik SD dan SMP selalu menjumpai Saksi Heri Syafriansyahdimana EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sudah menelpon sebelumnya kepadaSaksi Heri Syafriansyah.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan.28.
pembayarannya ditandatangani di Lab Terpadu Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bersamasamadengan Terdakwa EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., pada bulan Juli tahun2020;Bahwa saksi MACHADINAH RON HARAHAP melihat langsung EFNIEFRIDAH, S.Pd., M.Pd., menandatangani Surat perjanjian penyelesaianpembayaran di Lab Terpadu Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bersamasama dengan saksi Toni Parasian Siregar, SE dan saksi Gibson Manurungdari pihak sales Penerbit Andi Offset;Bahwa EFNI EFRIDAH, S.Pd., M.Pd., sering melakukan modus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
357 — 273
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
357 — 273
harusnya tidak terjadi kontrak,jika telah terjadi hal tersebut seharusnya diputus secara sepihak jika melihat klausulklausul terjadi masalah dalam kontrak, jika tidak diputus maka harus melibatkan Apipagar Negara tidak dirugikan;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan jika dialihkan seluruh pekerjaan itu tidakdiperbolehkan terkecuali di Subkon sebagian kecil pekerjaan, sanksi haltersebut adalah putus kontrak meskipun, apabila ada kuasa direksi juga harusdikaji karena biasanya kuasa direksi juga dijadikan modus
Dalamketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomiannegara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.Bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 : Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur
Register : 04-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 20 Agustus 2014 — H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM, DKK
94 — 21
94 — 21
Hal manajelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/PID.SUS/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — H.Azrafiany Azis Raof,S.H
86 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik (bestanddee/delict) dari pasal tersebut adalah Adanya perbuatan melawan hukumuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan demikian menjadisangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikansebagai cara atau sarana (modus
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
114 — 33
114 — 33
melawan hukum dalam arti formil dan materiildengan dasar pemikiran :* Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang dimana uangnegara yang dikorupsi bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat ;* Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undangundang adalahkeuangan dan perekonomian negara ;Page 228 of 282Putusan Pengadilan Tipikor Perkara DIMAS EKO PRASETYONomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn* Kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus
Register : 13-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
246 — 131
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
246 — 131
oleh Jaksa Penuntut Umum,maka hal ini akan menjadi pembuktian dalam pokok perkara;Unsur ke2 : Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007 Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
287 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
NegeriBengkalis pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 (Tergugat 5 dahulubernama PT Fuji Internasional, sekarang sesudah merger bernamaPT Bank Mizuho Indonesia) dan Tergugat 17 adalah lembagakeuangan yang sering mencari keuntungan dengan cara memberikan nasihat dan atau terlibat langsung dan merekayasastrategi pembiayaan (strategic engineering financing) yangkeuntungannya jauh lebih besar dari praktek perbankan konvensionalseperti pemberian kredit.Bahwa salah satu modus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
188 — 113
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
188 — 113
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum Undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — ANDI KHAIRUDDIN
108 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
IskandarKrisna alias OK Kena tersebut merupakan modus operandi terjadinyaHal. 319 dari 334 hal. Put.
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi
- TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
301 — 76
301 — 76
placement, layering dan integration tidak perlu terjadisecara lengkap dan berurutan namun dapat terjadi seperti terpisahmaupun sendirisendiri untuk dikategorikan sebagai tindak pidanapencucian uang;Bahwa subyek hukum tindak pidana pencucian uang adalah pelakuutama berupa orang atau badan hukum sedangkan orang lain dapatdikategorikan sebagai penyertaan atau pembantuan, sifat perouatannyaaktif artinya semua jenis perobuatan dalam pasal tersebut memilikitujuan yaitu menyembunyikan/menyamarkan;Bahwa modus
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - HERIYANTO PALILATI, S.KM.,M.Kes
82 — 16
82 — 16
undangundang, dengan demikian Pompe memandangmelawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum, adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagaiberikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
286 — 111
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
286 — 111
SMI dan benar Saksi pada saat itu berceritakepada Ismail Rizki;Bahwa menurut Saksi mungkin Ismail Rizki menyampaikan kepada Terdakwabahwa Achmad Zunaidi Sunardi (Ketua DPRD Lampung Tengah) meminta uangmaka Terdakwa memberikan kepada Achmad dZunaidi Sunardi sebesarRp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);Bahwa Achmad Zunaidi Sunardi meminjam uang kepada Saksi, namunfeeling Saksi ini hanya modus dari Achmad Zunaidi Sunardi agar mau tanda tanganSurat pernyataan Pimpinan;Bahwa Saksi tidak