Ditemukan 12516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dicabut dijalan dicatat didapat djabah didajat dirawat dibabat dicabat
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
157 — 111
  • ;Halaman 96 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2018/PN MglMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan SuratPencabutan/Pembatalan Akta Jual beli (Bukti P10(1) sampai denganbukti P10(8)) kepada Camat Simpang Pematang dan telahmengeluarkan Surat Keterangan Pencabutan/Pembatalan Akta JualBeli (bukti P10)Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Labuhan Batin KecamatanWay serdang Kabupaten mesuji yang pada saat dijabat oleh saksiAHMAD.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 22 Maret 2012 — ARNA EFENDI
179 — 12
  • yang dimaksud dengan unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatuntung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsurmenguntungkan ini adalah merupakan tujuan dari sipelaku ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-12-2010 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 720/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Desember 2011 —
62 — 42
  • Dokumentasi pelaksanaan konsultasi InisitorMunaslub IWAPI (DPD IWAPI MALUKU) denganDewan Pembina IWAPI yaitu KADIN Indonesiayang saat itu dijabat oleh .
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2011 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 693/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar
Tanggal 29 Agustus 2012 — NY.SRI ARIANTI; DJOKO IMAN SANTOSO; Lawan; MINTORO WIRJO; NY. PAULINA YANSEN SIM;
118 — 26
  • yang kebetulan mantan Istri Tergugat I tidakbertanggung jawab sepenuhnya fungsi dan pengurusan seharihari PT.CentralHarmoni Karsa,Akan tetapi Tergugat H hanya membantu Administrasi ringankepada Terugat I Direktur Utama/pemegang saham dan alm Djoko SoetionoSoeroso, mantan Komisaris pemegang saham PT.Central Harmoni Karsa, jugaikut mengawasi jalannya perusahaan perseroan PT.Central Harmoni Karsa, jadidalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Direktur Utama danKomisaris yang pada saat itu dijabat
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 43/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
330 — 1780
  • Akreditor BidpropamPolda berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaranKEPP yang dilakukan oleh anggota Polri :a. golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan di Polresb. yang bertugas pada Polda, cabang laboratorium , Forensik,dan anggota Polda penugasan di luar struktur organisasi Polri.dan berkaitan dengan surat perintahnya dibuat danditandatangani oleh Kabid Propam, mengacu pada pimpinanAkreditor Bidang Propam Polda yang berhak memberikan perintahtersebut adalah Kepala Bidang Propam Polda, yang dijabat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna
Tanggal 17 Februari 2014 — Drs. Khairil Azhar Bin Ramli Idris
103 — 52
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakankewenangan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindakpidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatanatau sarana tersebut;Halaman 111 dari 152 halaman Putusan No.46/Pid.SUS/TPK/2013/PNBNA112Menimbang, bahwa unsur ketiga
    Sedangkanyang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan olehpelaku, yang mana peluang tersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehpelaku, dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalamdakwaan primair diatas dapat disimpulkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
276 — 160
  • ALEX RUMASEB, MM, di bawah sumpah, di depan persidangan padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala BAPPEDA Propinsi Papua sejakTahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, ketika itu Gubernur Papua dijabat olehBARNABAS SUEBU;Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala BAPPEDA antara lain menterjemahkanvisi dan misi Gubernur Propinsi Papua, memimpin MUSREMBANG, asistensiPropinsi dan Kabupaten, melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan olehGubernur Papua;Bahwa
    tidak pernah bertanya kepada Inspektorat karena tidakmenyangka akan ada masalah tersebut;Bahwa setelah masingmasing SKPD membuat RKA dan telah diserahkankepada TAPD, kemudian oleh TAPD langsung diserahkan kepada DPRDuntuk dibahas, sehingga Terdakwa tidak tahu detail usulan dari masingmasing SKPD;Bahwa SKPD yang menangani DED PLTA adalah Dinas Pertambangandan Energi Propinsi Papua;Bahwa Kepala Distamben pada tahun 2008 dipimpin oleh TOTOPURWANTO, pada tahun 2009 karena TOTO PURWANTO pensiunsementara dijabat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 15 September 2015 — dr. TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
404 — 274
  • M.Kes.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/D/1.3/65/2010 tanggal 4 Januari2010 tersebut selanjutnya dilakukan perubahan dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor HK.03.01/D/1.3/2737/2010 tanggal 3 Juni 2010 denganmenambah nomenklatur yang semula "Pejabat Pembuat Komitmen pengadaanbarang/jasa pada anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit"menjadi "Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang/jasa pada anggaranProgram Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan PPK Program PendidikanTinggi" yang dijabat
    tanggal 4 Januari2010 tersebut selanjutnya dilakukan perubahan dengan Keputusan MenteriHal. 75 dari 186 Perkara No. 28/PID/TPK/2015/PT.DKIKesehatan Nomor HK.03.01/D/1.3/2737/2010 tanggal 3 Juni 2010 denganmenambah nomenklatur yang semula "Pejabat Pembuat Komitmen pengadaanbarang/jasa pada anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit"menjadi "Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang/jasa pada anggaranProgram Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan PPK Program PendidikanTinggi" yang dijabat
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 17 Juni 2013 — POLAN ARIO TEJO, SP. MKM
106 — 15
  • terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusanunsur diatas.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat
    lain darimaksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaianhak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik; Sedangkan yangdimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku,peluang mana tercantum didalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan yang dijabat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 173/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2016 — -Drs. ROSIDIN, M.Pd -AJAT SUDRAJAT, S.Ip
84 — 13
  • Unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh sipelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.
    baik ;Menimbang , bahwa yang dimaksud wewenang adalah kemampuan untukmelakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalahkemampuan bertindak yang diberikan oleh undangundang yang berlaku untukmelakukan hubungan hukum tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi , peluangmana tercantum di dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan yang dijabat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2014 — BUSONO, ST Bin (Alm) MANGUNJAYA
92 — 20
  • Unsur * menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh sipelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan , kesempatan atau sarana tersebut ;Menimbang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 16-04-2012 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.MDO
Tanggal 9 April 2012 — JIMMY SUMENDAP, SE
132 — 25
  • milyarrupiah) ;Bahwa nilai kontrak CV Empat Saudara adalah Rp.986.810.000, ( Sembilanratus delapan puluh enam delapan ratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa lama pekerjaan adalah 50 hari kerja sejak tanggal 02 Nopember 2010sampai dengan 21 Desember 2010;Bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak karena mobil baru ada pada bulanMei 2011 dan belumlah lengkap isinya;Bahwa pembayaran telah dilakukan sebanyak 2 kali dan saat pembayaranberkasnya sudah lengkap;Bahwa berkas pembayaran diajukan oleh PPTK yang dijabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pdt/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — Tuan DAYUSMAN, DKK VS SYAHREL, SKM gelar DATUK BINTARO RAJO, DKK
73 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan sah Surat Pengurus KUD Manggopoh II NomorKUD.M.II/46/06/01 tertanggal Balai Satu, 19 Juni 2001, Hal:Kebun Plasma, yang ditandatangani oleh Syahrial Bakri Syarifselaku Ketua dan Suhatri, selaku Sekretaris, yang diberikankepada Engku Ninik Mamak & Pusako Tanjung NagariManggopoh;Padahal jelasjelas Surat Pengurus KUD Manggopoh II NomorKUD.M.II/46/06/01 tanggal 19 Juni 2001 tersebut dibuat olehPengurus KUD Manggopoh II yang pada waktu itu dijabat olehSyahrial Bahri Syarif (Tergugat A.4/Turut
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2012 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN MANADO Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 13 Desember 2012 — Terdakwa I Dortje Poniskori, SH, Terdakwa II Stenly M. Mamuaja, SE dan Terdakwa III Gani Sander Siamarga, SH.
96 — 17
  • adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalammencapai maksud dan tujuan, alat media ( halaman 999 ) ;Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi,fungsi dinas jabatan ( halaman 448 ) ;Kedudukan adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggaluntuk melakukan pekerjaan atau jabatan ( halaman 278 ) ;91Menimbang, bahwa dengan demikian maka kata menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan katakerena jabatan atau kedudukan yang dijabat
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ELGA NUR FAZRIN, S.H
Terdakwa:
Drs. MANINGO RAHMAT, M.Si Bin A. BADARUDDIN
104 — 42
  • Bahwa untuk pencairan sisa dana 40 % itu merupakankewenangan Kepala Desa Pattojo yang dijabat oleh Drs.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 40/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PAULUS UDJA HURINT Diwakili Oleh : FELIXIANUS DEKE RAU, S.H.
Terbanding/Tergugat VII : YOHANES LADO KLEDEN Diwakili Oleh : YOSEPH P. DATON, SH
Terbanding/Tergugat V : MARKUS MAMUNG GESI Diwakili Oleh : YOSEPH P. DATON, SH
Terbanding/Tergugat III : YULIANUS ATU NUHAN
Terbanding/Tergugat I : Yansinta Buku Daton Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat VIII : LAURENSIUS JAGA KELEN Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat VI : PETRUS DOPE HURINT Diwakili Oleh : YOSEPH P. DATON, SH
Terbanding/Tergugat IV : PETRONELA MATHILDE BOLENG Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat II : YOHANES SUBAN NUHAN Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
Terbanding/Tergugat IX : BUPATI FLORES TIMUR CQ CAMAT ILE MANDIRI CQ KEPALA DESA LEWOLOBA
Terbanding/Turut Tergugat : NASU KLEDEN Diwakili Oleh : GREGORIUS SENARI DURUN,SH
92 — 58
  • Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut disaksikan olehdua orang saksi serta diketahui pula oleh Kepala Desa Lewoloba( TERGUGAT IX ) yang dijabat oleh YOHANES LEWA DOREN;5. Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 01 April 1999 tersebutdi atas, pada pokoknya memuat halhal sebagai berikut :a. Sdr. Almarhum YOSEF RAJA NUHAN menegaskan kembali,bahwa ia memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun RT.01, DesaLewoloba, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur seluas kuranglebin 4.000 M?
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2008 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor . 182/Pid.B/2008/PN.Smp.
Tanggal 15 September 2008 — Ir. ANDREAS SRIJONO
118 — 20
  • Dengan menyalahgunakan kesempatan, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuanketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat ataudiduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosonganatau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang tata kerja atau kesengajaanmenafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuan tersebut ;
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2021 — KETUT DARMADA alias LEBER
406 — 226
  • No. 5/Pid.SusTPK/2021/PN.DPS10.Adt Kalianget masih dijabat oleh Ketut Darmada alias LEBER danpengurusnya masih pengurus lama.Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Klian Desa Adat tidak pernahketua LPD meminta rekomendasi pinjaman atau kasbon kepada saksi.Bahwa modal LPD awlanya adalah sebesar Rp. 5.000.000, yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah KabupatenBuleleng sesuai dengan SK Gubernur nomor 144 tahun 1992 tentangPendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng tahun1991
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HENDRI KURNIAWAN
96 — 20
  • kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kKedudukan tersebut bertujuan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;Unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT – I 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT – II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
114 — 68
  • yang dilakukanTergugat terkesan bersifat membatasi dan diskriminasi,karena proses lelang jabatan yang dilakukan hanyadengan mengeluarkan dan/atau) menyampaikanlangsung undangan yang berisi nomenklatur jabatankepada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil tertentuSaja untuk mengikuti tes pengisian jabatan (lelangjabatan) pada jabatanjabatan yang masih adapejabatnya (tidak lowong) dan tidak memberikankebebasan/kesempatan kepada PNS untuk memilihjabatan yang diinginkannya/dilamar ;Jabatan struktural yang dijabat