Ditemukan 9199 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-11-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2153/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 28 Maret 2013 — ACHMADI
8821
  • Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : SELASA, tanggal 26Maret2013, oleh kami: HAS WAND I, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MARATUA RAMBE, SH.MH. dan ADI ISMET, SH. masingmasingsebagai Hakim Anggota.
Putus : 11-02-2016 — Upload : 18-02-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PT.TTE
Tanggal 11 Februari 2016 — Dr. Ir. ABDURAHMAN HODA, M.Si. alias ANTO
1149
  • Has Envirenomental;20. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor: 003/H44 /KP/2011 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan APBN 2011, tertanggal 17 Januari 2011;21. Foto copy Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Universitas Khairun, tertanggal 9 Pebruari 2011;22. Foto copy surat Rektor Unkhair, Nomor: 407/H44/KU/2011, perihal: Usulan Revisi DIPA 2011, tertanggal 21 Pebruari 2011;23.
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
SUZILA Pgl. ZILA BINTI ARSAL
14351
  • Oleh karenaitu Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,pentrasferan, pembayaran, hibah, Ssumbangan, penitipan, penukaranatau mengunakan harta kekayaaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan has!
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
17351689 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara onrechtmatig menyisipkanketentuan pemberian remisi dan pembebasan bersyaratyang disertai pembebanan persyaratan prosedural yangsama sekali tidak diatur oleh aturan pokok, UndangUndangNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Pembebanan Persyaratan Prosedural dimaksuddiberlakukan bagi narapidana tertentu yang dipandangsebagai pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).Pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 bagaimengayun bendul lonceng terlalu jauh (the pendulum of theclock has
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
877801
  • has no jurisdiction tomemiliki yurisdiksi untuk memeriksa hear the dispute between our Clientsengketa antara Klien kami dengan and PT Waagner Biro IndonesiaPT Waagner Biro Indonesia.selain itu, pihak PT Waagner BiroIndonesia firi i lakumnya ur ieJPSP/OX/1 i Sep nt1s nyats acaro don ketentuan pendaft an sengketo arbitrase pado 18 Setelah menerima Surat dari kuasa hukum Pemohon tersebut,Termohon akhirnya mengirimkan Surat dengan No. B.011/P.ARBBDS/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 (Vide, Bukti P9).
Register : 08-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SEPTIYANA RAHAYU, SH
Terbanding/Terdakwa : RONI NAPU, S.Sos
26996
  • halaman Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PT.MND CV.Rp1.297.500CAHA .000,YAPUTRIPRATAMA45 vHar CV.Rp1.295.000SATO .000,RIINDAH45 vHar CV.Rp1.292.500GRANI .000,TA45 VvHar CV.Rp1.290.000BINTA .000.NGFAJAR45 vHar CV.Rp1.287.500ANEK .000,KONSTRUKSl 45 vHar Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi terhadap masingmasing Penyediadengan hasil berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor :03/PANPBJ/PUKIMPRASWIL/BA/VII/2012tertanggal 18 Juni 2012 dengan rekapitulasi sebagai berikut: Nilai Penawaran Hasil Has
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208134
  • NegeriTulehu, selalu ditunjuk dari dan oleh Matarumah / Keturunan Bangsa RohoOhorella, untuk menjalankan roda pemerintahan, sekaligus menjadi pimpinanpersekutuan adat istiadat di Negeri Tulehu.Bahwa diakui sungguh, NegeriNegeri di Pulau Ambon, Seram dan SaparuaLease pernah berobah namanya dari negeri menjadi desa, dan Pemerintahnegeri yang bergelar Raja berubah namanya menjadi Kepala Desa,kemudian beberapa perangkat negeri seperti Saniri Negeri, kewang,matarumnah parentah, Soa dan beberapa ciri has
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
8425
  • MUHAMMAD FAHRI HAS YIM,,SH ; 5. WIDODO, SHI ;Kelimanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kurator M.Yusron Rusdiono, SH dan Rekan yang beralamat kantor di Gilang RT 03 KelurahanBaturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul D.LY, yang bertindak baiksendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 11 Januari2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 13Pebruari 2014 di bawah register W.1341/07/P.Tpkor.
Register : 13-11-2012 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 663/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.
Tanggal 11 Nopember 2013 — M E L A W A N EMPEROR MINES LIMITED INTERPID MINES LIMITED BRADLEY AUSTIN GORDON VANESSA MARY CHIDRAWI PT. INDO MULTI NIAGA ANDREAS REZA NAZARUDDIN MAYA MIRANDA AMBARSARI
212195
  • Alliance Agreement secara tegas mengatur hal berikut:Alliance Termination Date means the earlier of:(a) the date on which the parties execute the Transaction Documents; or(b) the date that is 30 days after Emperor has given notice of its intention toterminate this agreement; or(c) the Expiry Date.
Putus : 22-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN PALOPO Nomor 387/PID.SUS/2014/PN.PLP
Tanggal 22 Desember 2014 — Sanusi Alias Sanu Alias Uci Bin Dg. Mangiri
6625
  • ltrchfcsOf1insrsid4522303 diperiksa sehubungan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid4522303 T rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid2692438charrsid4522303 erdakwa telah membawa lari anak kandung saksi yangbernama Rahayu alias Yuyu pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitarpukul 16.00 wita bertempat di tempat PKL saksi rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1Mang1057langfe1033langnp1057insrsid4522303 korban rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid2692438charrsid4522303 di Klinik Komputer di jalan Haji Has
Putus : 28-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN Kis
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. Budiono Halim 2. Hendry Sutardyn 3. Eddy Suryadi 4. Wilian
7229
  • Liability mengandung makna bahwa it has been refered to as of the most Conprenhensif significance includingalmost avery character of hazard or responsibility absolute contigent or likely ithas been defined to mean all character of debts and obligation (Liabilitymenunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiapkarakter resiko atau pertanggungjawaban yang pasti yang bergantung atauyang mungkin hal itu dapat didefinisikan untuk memahami semua karakter hakdan kewajiban); Bahwa menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
32501291
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Hal ini dapatdisimpulkan dari pernyataan Ashworth bahwa if the parties are still atthe stage of negotiation, without having decided what to do, nocriminal conspiracy has yet come into being. Percakapan danperbincangan yang tidak disertai kesepakatan tidak termasuk dalampengertian pemufakatan jahat (conspiracy). Hal ini sejalan denganpendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingan dan pembicaraanbelum termasuk dalam pemufakatan jahat.
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
4951498
  • anggota Majelis Mahkamah Partai atasnama Jasri Marin dan Andi Matalata yang pada intinya mengabulkanpermohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPPPartai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinanAgung Laksono merupakan pendapat dari 2 (dua) orang anggota MajelisMahkamah Partai tersebut, bukan merupakan kesatuan pendapat dari 4(empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yang tentunya berbedadengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai atasnama Muladi dan HAS
    tidak tercela (PDLT), dengan tugasutama melakukan konsolidasi partai, mulai dari Musda tingkatKabupaten/Kota, tingkat provinsi, dan Munas Partai Golkar selambatlambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi padaalatalat kelengkapan partai lainnya,Menimbang, bahwa hal tersebut diatas adalah merupakan pendapatdari Anggota Majelis Mahkamah Partai Golkar atas nama Jasrin Marin danAndi Mattalata yang berbeda pendapat dengan Hakim Majelis MahkamahPartai Golkar lainnya yaitu Muladi dan HAS
Putus : 28-03-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2153/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt
Tanggal 28 Maret 2013 — ACHMADI Als MADI Bin Alm. SUKYAN
409
  • Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : SELASA, tanggal 26Maret2013, oleh kami: HAS WAND I, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MARATUA RAMBE, SH.MH. dan ADI ISMET, SH. masingmasingsebagai Hakim Anggota.
Register : 06-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
Terdakwa:
ALI SAMSURI Bin MUHAMMAD
452107
  • Dwi Kurniawan Argo Sriono;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Unit & Instalation Training Unit Of Stereo Microscope SZX7 OLYMPUS a.n. Dwi Kurniawan A.S;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Of Stereo Microscope SZX7 Olympus a.n. Dwi Kurniawan AS;
  • 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor:0115/Tbk/SPRINT-3140/19-S8.9 Tanggal 09 Juli 2019 Tentang Penunjukan sdr.
Register : 06-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 07-06-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
Terdakwa:
AGUSTINO alias AGAT Anak dari TJHIE SOEN SIONG
598284
  • Dwi Kurniawan Argo Sriono;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Unit & Instalation Training Unit Of Stereo Microscope SZX7 OLYMPUS a.n. Dwi Kurniawan A.S;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Of Stereo Microscope SZX7 Olympus a.n. Dwi Kurniawan AS;
  • 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor:0115/Tbk/SPRINT-3140/19-S8.9 Tanggal 09 Juli 2019 Tentang Penunjukan sdr.
Register : 29-08-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 455/Pdt.G/2016/PN JKT.PST.
Tanggal 1 Februari 2017 — PT KORINDO JASA PETRA X PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
19177
  • Notwthstanding other provisions of the Contract, the LeadContractor is the party that has been appointed by CONTRACTOR incommunicating wth the COMPANY wth respect to the Contract, to be responsible in all respect of the operations and management of theContract to ensure that Work performed by CONTRACTOR meets theContract requirements and satisfactorily completed in accordance wth the Contract requirements, and shall be contractually and legally liable tomeet all CONTRACTORS obligations under the
Putus : 13-11-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2118 K/Pdt/2012
Tanggal 13 Nopember 2013 — WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, dan kawan-kawan Melawan UD. GUNUNG SEWU, dan kawan Dan INDUK KOPERASI UNIT DESA (INKUD), dan kawan-kawan
8650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Succofindo atas dasar (bukti P.Int19 dan buktiP.Int20); Instruksi tertulis dari Standard Chartered Bank; dan Tanda pengeluaran tersebut DiOtorisasi oleh Pejabat Standard Chartered Bank;Ada banyak sekali ketentuanketentuan dalam konstruksi dasar importasi gula yangmemberikan kekuasaan penuh kepada Standard Chartered Bank tersebut, diantaranyaadalah:Pasal 5.1 CMA vide bukti P.Int.8, berbunyi sebagai berikut:"Sucofindo shall not allow the release of any Goods unless it has received writteninstruction
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — PT.VERSACON MEDICAL >< CARL ZEISS PTE Ltd CS
17788
  • Installation and service will take taken care by ZEISS (Newdistribution/logistic partner) engineers (except for thoseinstance where PTV already has a service agreement), but PTVis willing to support ZEISS whenever needed. Service quotationfor all the orders will be handled by our newdistribution/logistic partner. Tanggapan Pengqugat : AGREED." Terjemahnya:"Setelah berdiskusi panjang kita sepakat akan halhal berikut ini :Hal 58 dari 130 Halaman Put.
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
13859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAS PAWI yang ikut menjemput NURHADI diperkebunan tebu saat terjadi pembakaran dan penjarahan di rumah wargaSukadana Ilir tanggal 2 Februari 2016, yang kemudian diantarkan kePolpos Bunga Mayang, menemukan NURHADI masih dalam keadaansehat, tidak babakbelur, penuh Iuka lebam dan jalannya pincang;Majelis Hakim seakanakan lupa dan mengenyampingkanketerangan saksi Sarwono di hadapan persidangan Yang Mulia, saatmembesuk NURHADI dan Marsudi di Polres Lampung Utara menyaksikanNURHADI dalam kondisi lebamlebam