Ditemukan 27824 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-09-2015 — Upload : 27-05-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msb
Tanggal 9 September 2015 — IRWAN ALIAS WIRO BIN JASMARUDDIN
5722
  • Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS WIRO BIN JASMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA API RAKITAN JENIS PAPPORO DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA PENIKAM / PENUSUK BERUPA SEBILAH PEDANG ;2.
    Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msbmenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari indonesia sesuatu Senjata api, Amunisi atau suatu bahanpeledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa Pada awalnya saksi Munawir Alias Nawir ( selanjutnya disebut saksiMunawir ) dan Saksi Risman (keduanya merupakan anggota polisi dari PolresLuwu Utara ) sedangkan melakukan
    Luwu Utara atau setidak tidaknya disuatu. tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriMasamba, telah membuat, menerima,mencobamemperoleh, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya,mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu Senjata api, Amunisiatau suatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut : Bahwa Pada awalnya saksi
    Tanoa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, MencobaMemperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan,Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan DariIndonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak ;Ad.1.
    Tanoa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, MencobaMemperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya,Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan AtauMengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, AtauSenjata Penusuk;Ad. 1.
    Nomor 82/Pid.B/2015/PN MsbMENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAMMILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SENJATA API RAKITAN JENISPAPPORO DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAUMEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKANSENJATA PENIKAM / PENUSUK BERUPA SEBILAH PEDANG ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan;3.
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
8636
  • ABD.KARIM,SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungjawabkan kemudian guna biaya tidaktersangka (A.N.
    KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggung awabkan kemudian guna biaya tidaktersangka (A.N.
    JOHNYNURMIDIN, untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka triwulan II;Tanggal 29 Juni 2004, SPMU nomor: 765/PK/Perb/2004sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD.KARIM, SE, untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka kebutuhan Desa Sidangoli Kec.
    KARIM, SE untuk uanguang persediaan yangakan dipertanggungjawabkan kemudian guna biaya taktersangka dana kontijensi);128. Tanggal 28 Desember 2004, SPMU nomor: 1549/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAIDABD. KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka;129.
    KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka;130. Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1551/PK/Perb/2004 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)yang ditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD.KARIM, SE untuk uanguang persediaan yang akandipertanggungj awabkan kemudian guna biaya taktersangka;131.
Putus : 16-10-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 602/Pid/B/2012/PN.TK
Tanggal 16 Oktober 2012 —
506
  • Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / Pengacara- Penasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV. Abadi ;f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barang jaminan berupa DO/Persediaan Barang ;g.
    No.42 Tahun 1999 adalah apabila obyek yangdijadikan Jaminan Fidusia adalah Benda yang tidak merupakan persediaan. Sedangkanyang terungkap dipersidangan benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah persediaanbarang furniture dan kasur milik terdakwa sebagaimana daftar persediaan barang dandelivery order tanggal 24 Agustus 2007. Sehingga menurut hukum tindakan terdakwayang menjual persediaan barangbarang persediaan tersebut tanpa persetujuan tertulisdari PT.
    Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor :001/ABD/DP/VITI/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / PengacaraPenasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV.Abadi ;f. Surat Pemberian Tugas Nomor : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barangjaminan berupa DO/Persediaan Barang ;19g.
    Bank Central Asia (BCA) akan menyita barangbarang persediaan tersebutditoko milik terdakwa ternyata barangbarang persediaan tersebut sudah tidak ada lagiditoko milik terdakwa karena sudah dijual oleh terdakwa kepada pembeli tanpa adapenggantian barangbarang yang sudah terjual tersebut;Menimbang, bahwa obyek jaminan Fidusia di toko milik terdakwa tersebutmerupakan benda/barang persediaan yang berupa springbed atau tempat tidurmerupakan barangbarang yang diperdagangkan, maka apabila barangbarang tersebutsudah
    Bank Central Asia (BCA) sebagaiPenerima Fidusia akan menyita Benda Persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadi toko milik terdakwa, ternyata Benda Persediaan tersebut sudah tidak ada lagi karenasudah dialihkan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada pembeli tanpa adapenggantian dengan obyek yang setara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dari PT.
    Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor :001/ABD/DP/VUI/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / PengacaraPenasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV.Abadi ;f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barangjaminan berupa DO/Persediaan Barang ;g.
Register : 29-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 12 Mei 2015 — T. NAGOURSYAH, SH. M.Si BIN Drs. T.M. HASAN ADAMY
5011
  • Sampai dengan 31 Desember bendaharapengeluaran tidak ada Meng SPJ kan penggunaan Uang Persediaan(UP) dan tidak ada dokumen kepada saya mengenai SPJ penggunaanUang Persediaan (UP) ;Bahwa Bendahara pembaniu tidak bisa mengambil Uang Persediaan(UP) hanya bendaharanya dan saksi ada 2 (dua) kali memberitahuterdakwa Terdakwa Rizki, SE agar meng SPJ kan penggunaan danaUang Persediaan (UP) sebelum datang auditor.
    Jika tahun sebelum nya Uang Persediaan (UP) belumdi SPJ kan, maka tahun berikutnya tidak bisa mengambil UangPersediaan (UP) kembali. Sehingga ada pengganti Uang Persediaan(UP) baru dikeluarkan Uang Persediaan (UP) kembali;Bahwa Uang Persediaan (UP) dalam perkara ini yakni Rp3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tidak sesuai denganperaturan bupati Pada waktu itu saksi ada melaporkan ke pak bupati danpak Sekda mengenai masalah Uang Persediaan (UP) yang belum diSPJ kan.
    Peraturan Bupati di tanda tangani terlebih dahulu barukemudian keluar Uang Persediaan (UP) dan Uang Persediaan (UP)Januari sampai dengan Desember bila tidak di SPJ maka tahunberikutnya tidak bisa diberikan lagi;Bahwa Menurut Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang UangMuka Kerja (UMK) 70% dari Uang Persediaan (UP).
    DPKKD menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) dan SP2D kepada bendahara pengeluaransetdakab dan bendahara pengeluaran mendistribusikan anggarantersebut ; Dana Uang Persediaan (UP) dapat dicairkan per tri wulan danbesaran normalnya 25% per tri wulan ; Dana Uang Persediaan (UP) dapat dipergunakan untuk membiayaikegiatan yang tidak melibatkan pihak ketika ; Dana Uang Persediaan (UP) dipertanggung jawabkan per tri wulansebelum diajukan permintaan Uang Persediaan (UP) berikutnya danapabila Uang Persediaan
    (UP) tersebut belum dipertanggungjawabkan, maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapatdicairkan;Bahwa benar bila Uang Persediaan (UP) belum dipertanggungjawabkan, maka Uang Persediaan (UP) selanjutnya tidak dapatdicairkan.
Register : 11-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 32 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 26 Agustus 2015 — ZAKIA, SE
5012
  • Copy Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;4 Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor:02/SPP/UP-1.20.03/Setdakab/2013 tanggal 10 Januari 2013 berserta ringkasan/ rincian penggunaan dana;5.
    Ringkasan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/1331/DPPKAD tentang Penetapan Jumlah Persediaan (UP) Untuk Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Desember 20126. Uraian penggunaan Uang Persediaan yang terlampir dalam Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor:02/SPP/UP-1.20.03/Setdakab/2013 tanggal 10 Januari 2013;7.
    Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor: 02/SPM/UP-1.20.03/Setdakab/2013 tanggal 10 Januari 2013;8. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05/SP2D/UP/DPPKAD/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk keperluan UP Setda Kab. Tojo Una-Una TA 2013 sejumlah Rp.400.000.000,-;9.
    Surat Permintaan Pembayaran GU Persediaan Nomor: 35/SPP/GU-1.20.03/SEKDA/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 sejumlah Rp.126.821.251,- beserta lampiran pertanggungjawaban dana;11.
    Copy catatan tangan penerimaan uang persediaan TA.2013 dan rincian penggunaan uang persediaan TA 2013 sejumlah Rp.20.130.000,-;Barang bukti Nomor :73 disita dari sdri; Ade Irma;74. Copy catatan tangan penerimaan uang persediaan TA.2013 dan rincian penggunaan uang persediaan TA 2013 sejumlah Rp.20.000.000,-;Barang bukti Nomor :74 disita dari sdri; Mellyawaty;Barang bukti Nomor : 1 s/d 74 tetap terlampir dalam berkas perkara; 8.
    Uraian penggunaan Uang Persediaan yang terlampir dalam SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor:02/SPP/UP1.20.03/Setdakab/2013 tanggal 10 Januari 2013. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) Nomor:02/SPM/UP1.20.03/Setdakab/2013 tanggal 10 Januari 2013. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05/SP2D/UP/DPPKAD/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk keperluan UPSetda Kab. Tojo UnaUna TA 2013 sejumlah Rp.400.000.000..
    Copy catatan tangan penerimaan uang persediaan TA 2013 dan rincianpenggunaan uang uang persediaan TA 2013 sejumlah Rp.20.130.000,Barang Bukti Nomor 73 di sita di sita dari Sdri. Ade Irma74. Copy catatan tangan penerimaan uang persediaan TA 2013 dan rincianpenggunaan uang uang persediaan TA 2013 sejumlah Rp.20.000.000,Barang Bukti Nomor 74 di sita dari Sdri.
    Tojo Una Una pernah menerima Uang Persediaan yaitusejumlah Rp. 400.000.000,;Bahwa sepengetahuan Saksi Bagian Administrasi PemerintahanUmum menerima bagian Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013sejumlah Rp. 15.000.000.
    Uraian penggunaan Uang Persediaan yang terlampir dalam SuratPermintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor:02/SPP/UP1.20.03/Setdakab/2013 tanggal 10 Januari 2013;7. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) Nomor: 02/SPM/UP1.20.03/Setdakab/2013 tanggal 10 Januari 2013;10.11.121314Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05/SP2D/UP/DPPKAD/2013tanggal 11 Januari 2013 untuk keperluan UP Setda Kab.
    Copy catatan tangan penerimaan uang persediaan TA.2013 dan rincianpenggunaan uang persediaan TA 2013 sejumlah Rp.20.130.000,;Barang bukti Nomor :73 disita dari sdri; Ade Irma;74. Copy catatan tangan penerimaan uang persediaan TA.2013 dan rincianpenggunaan uang persediaan TA 2013 sejumlah Rp.20.000.000,;Barang bukti Nomor :74 disita dari sdri; Mellyawaty ;Barang bukti Nomor: 1 s/d 74 tetap terlampir dalam berkas perkara;8.
Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2735 K/PID.SUS/2018
Tanggal 15 April 2019 — SULIS SETYOWATI
19598 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp227.860.000,00 (dua ratus duapuluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Maret 2010 sejumlah Rp113.352.500,00 (seratus tigabelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/201829.30.31.32.33.34.CPE36.1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan
    Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan April 2010 sejumlah Rp34.435.000,00 (tiga puluh empatjuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Mei 2010 sejumlah Rp36.326.000,00 (tiga puluh enamjuta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Mei
    juta delapan puluh ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan September 2010 sejumlah Rp66.850.000,00 (enam puluhenam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/201837.38:39.40.41.42.43.44,1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan September 2010 sejumlah
    Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Desember 2010 sejumlah Rp353.618.250,00 (tiga ratuslima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Maret 2011 sejumlah Rp284.050.500,00 (dua ratusdelapan puluh empat juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran
    Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Juni 2011 sejumlah Rp35.062.250,00 (tiga puluh lima jutaenam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luardaerah bulan Juli 2011 sejumlah Rp42.331.450,00 (empat puluh duajuta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLYPET KARYAPERSADA;
5441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan hargapokok hanya boleh dilakukan dengan cara ratarata ataudengan cara mendahulukan persediaan yang didapatpertama ("firstin firstout atau disingkat FIFO").
    Sesuaidengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukanterhadap sekuritas;Sekali Wajib Pajak memilin salah satu cara penilaianpemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokoktersebut, maka untuk tahuntahun' selanjutnya harusdigunakan cara yang sama;Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/20163)Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, perhitunganbesarnya koreksi positif Persediaan Akhir Barang Jadisebesar Rp5.982.311.337, diperoleh dari:Nilai Persediaan Akhir Barang Jadi
    berupa kartu persediaan,purchase order, invoice, faktur pajak, surat penerimaanbarang, PIB, bukti pembayaran, rekening koran, dan GeneralLedger terkait perhitungan persediaan.
    Kembali Tahun 2008 pada halaman 9 dinyatakanbahwa Persediaan Barang Jadi adalah sebesarRp68.213.283.000,.
    Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Akhir Barang jadisebesar Rp5.982.311.337,00;5.
Putus : 29-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT
Tanggal 29 Nopember 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH.
237102
  • JOHNY NURMIDIN uanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kemudianguna biaya tak tersangka triwulan Ill;Tanggal 06 September 2004, SPMU nomor: 1096/PK/Perb/2004sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yangditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untukuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkanPutusan No.12/Pid.Tipikor/2013/PT.
    JOHNY NURMIDIN, untukuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkankemudian guna biaya tak tersangka;Tanggal 28 September 2004, SPMU nomor: 1198/PK/Perb/2004sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untukuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkankemudian guna biaya tak tersangka;Putusan No.12/Pid.Tipikor/2013/PT.
    JOHNY NURMIDIN, untukuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkankemudian guna biaya tak tersangka;Tanggal 24 November 2004, SPMU nomor: 1413/PK/Perb/2004sebesar Rp. 150.000.000, (Sseratus lima puluh juta rupiah) yangditandatangani oleh terdakwa dan Drs. JOHNY NURMIDIN, untukuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkanPutusan No.12/Pid.Tipikor/2013/PT.
    KARIM, SE untukuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkankemudian guna biaya tak tersangka;Tanggal 07 Desember 2004, SPMU nomor: 1476/PK/Perb/2004sebesar Rp. 338.882.698, (tiga ratus tiga pulun delapan jutadelapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluhdelapan rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Drs.JOHNY NURMIDIN, untuk uanguang persediaan yang akanPutusan No.12/Pid.Tipikor/2013/PT.
    KARIM, SE untukuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkankemudian guna biaya tak tersangka;Tanggal 29 Desember 2004, SPMU nomor: 1550/PK/Perb/2004sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yangditandatangani oleh terdakwa dan SAID ABD. KARIM, SE untukPutusan No.12/Pid.Tipikor/2013/PT. MalutHalaman 58 dari 88 Halamanuanguang persediaan yang akan dipertanggungjawabkankemudian guna biaya tak tersangka;130.
Register : 06-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRI;
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahan kimia yang tercatat di General Ledgerawal Tahun 2006 adalah sebesar Rp.562.667.499,00 sebenarnya merupakanpersediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena sudahkadaluarsa, beku rusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimiatersebut tidak akan laku apabila dijual kembali.
    Persediaan bahan bakar yang tercantum pada GeneralLedger Account Fuel (Account 11514000) awal Tahun 2006 sebesarRp.137.236.879,00 merupakan persediaan bahan bakar yang sudak tidak layakdigunakan kembali karena tersimpan sudah begitu lama di dalam suatu tangkiyang letaknya diluar gudang dan pengurangan persediaan tersebut juga akibatHalaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2016adanya penguapan.
    Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpanbegitu lama dipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesinmesinproduksi ataupun pada komponen lainnya sehingga dapat menimbulkankerugian yang lebih besar lagi.
    Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42antara lain dinyatakan bahwa:Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasibersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban padaperiode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut';Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan rerdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor : Put
    Berdasarkan PSAK 14 tentangPersediaan, dalam paragraf 42 antara lain dinyatakan bahwa: "Setiappenurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasibersinh dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai bebanpada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut;13.13.Berdasarkan penelitian atas Laporan Keuangan Pemohon Bandinguntuk Tahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangannya,diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat penurunan nilai kerugian dari pemusnahan persediaan
Register : 01-09-2010 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44874/PP/M.V/15/2013
Tanggal 8 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12541
  • Harga Pokok Penjualan terdiri dari ::Biaya Packing Rp. 525.243.888 Biaya Langsung : Rp. 2.096.777.920 Biaya Tidak Langsung Rp. 401.962.055 Persediaan Akhir Brg Dim Proses : Rp. (84.208.129) Persediaan Akhir Brg Jadi Rp. 257.751.355Jumlah sengketa Harga Pokok Penjualan 3.197.527.089c.
    Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Persediaan Akhir Barang DalamProses tersebut sebesar (Rp 84.208.129,).
    Koreksi persediaan akhir sesuai data dari Laporan Audit Wajib Pajak di halaman 13, halini disebabkan Auditor tidak teliti dalam memindahkan jumlah Persediaan Akhir BarangDalam Proses."
    koreksi Persediaan Akhir Barang Jaditersebut sebesar Rp 257.751.355,.
    Koreksi persediaan akhir sesuai data dari Laporan Audit Wajib Pajak di halaman 13, halini disebabkan Auditor tidak teliti dalam memindahkan jumlah Persediaan Akhir BarangJadi."
Register : 09-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA;
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Persediaan Awal Rp(50.826. 173.106)c. Koreksi Persediaan Akhir Rp 56.038.871.785Jumlah Rp 12.204.822.098Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan total HPP dengan benarpada Lampiran Inamulti Intipack SPT PPh Badan Tahun 2008.
    dengantepat dalam menghitung persediaan awal dan persediaan akhir;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas,Pemohon Banding telah melaporkan total HPP dengan benar padaLampiran Il SPT PPh Badan Tahun 2008.
    Dimana selisihSaldo Awal dan Akhir untuk Bahan Baku (raw materials) dan BahanDalam Proses (work in process), Pemohon Bandingmengalokasikannya pada Biaya LainLain (Kolom HPP);Bahwa berdasarkan jumlah Persediaan Awal dan Persediaan Akhir antara Pemohon Banding dengan Terbanding saat prosespemeriksaan, terdapat perbedaan sebagai berikut:No Rincian Persediaan Pemohon Banding Terbanding Selisih1 Persediaan Awal 15.724.194.247 66.550.277.353 (50.826.083.106)2 Persediaan Akhir (28.327.224.090) (84.366.095.875
    Pemohon Banding tidak setujuatas koreksi sehubungan dengan Persediaan Awal dan PersediaanAkhir atas Raw Material in transit sebesar total Rp9.472.118.829,00dan Persediaan Awal dan Persediaan Akhir atas Supplies sebesartotal Rp435.153.290,00;Bahwa untuk itu dalam berita acara pada tanggal 1 February 2011,Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan atas nilaipersediaan awal dan akhir berdasarkan pemeriksa.
    Dengandemikian Pemohon Banding telah konsisten dalam menjawab danmenjelaskan perbedaan jumlah persediaan tersebut;Bahwa adapun jumlah Persediaan Awal dan Persediaan Akhir RawMaterial in transit dan Supplies tidak seharusnya menjadi bagiandalam penghitungan persediaan awal dan akhir dapat dijelaskansebagai berikut:a.
Register : 20-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGITA TRI MOERTJAHJANTO, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir.H.PRAYITNO
7434
  • Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:

    - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

    - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh

    ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama ) KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

    - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang

    NANANG SETYAWAN, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan:

    - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);

    - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

    14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura

    pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;

    22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;

    23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 07 Nopember 2014;

    24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan

    Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai KepalaGudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernahmelakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang digudang;2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar879.685,07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;Halaman 8 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTPK/2016/PT SBY3.
    Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP) / Laporan AkhirPenyimpanan;3. Laporan Akhir Penyimpanan;4.
    Laporan Insidentil;Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkanperubahan posisi persediaan, seperti kebakaran, bencana alam, kegiatan perawatanbarang (pemenuhan kembali kemasan tidak utuh / kemps / robek dan penyelamatanbarang rusak);Bahwa Sdr.
    PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura.Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak adaselisih terhadap persediaan (Stock) jumlah beras dan jumlah gabah yang ada di gudangBeras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terimatersebut dilampiri dengan:a.
    Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah tanggal 24 Juli 2014:Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg netto 281.000 Kg;Halaman 12 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTPK/2016/PT SBYb. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kuralon: Posisi Akhir Karung692.000 Benang 692.000;c.
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Plk
Tanggal 31 Agustus 2016 — Yayuano Alias Yayo Bin Arenson
4710
  • Menyatakan terdakwa YAYUANO ALIAS YAYO BIN ARENSON terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai,Halaman I dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN.Plkmembawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu. senjata api, amunisisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU. RI. No.12/Drt/1951 dalam Surat Dakwaan kami;2.
    KusumaNegara Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokumPengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari
    Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitandengan gagang terbuat dari kayu dan 2 (dua) butir peluru / amunisi aktif yangterdapat tulisan REMUMC 9 M/M LUGER tidak memiliki ijin yang sah dari pihakberwenang dantidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU. RI.
    dan 2 (dua) butir peluru / amunisiaktif yang terdapat tulisan REMUMC 9 M/M LUGER tidak memiliki ijin yang sahdari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sahterdakwa; Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) pucuksenjata api rakitan dengan gagang terbuat dari kayu dan 2 (dua) butir peluru /amunisi aktif yang terdapat tulisan REMUMC 9 M/M LUGER merupakan barangyang diamankan saat penangkapan terdakwa karena secara tanpa hakmenguasai, membawa, mempunyai persediaan
    Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;Ad.1 unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjukkepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung
Register : 21-02-2012 — Putus : 26-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46535/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 26 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
9721
  • berdasarkan ekualisasi dengankoreksi Peredaran Usaha yang berdasarkan pengujian arus barang diketahui terdapat8.391.636 pcs barang jadi senilai Rp. 1.911.163.256,00 yang belum dilaporkan sebagaiPeredaran Usaha Pemohon Banding Tahun 2009, dan diantaranya terjadi pada Masa PajakAgustus 2009 terdapat selisih 441.638 pcs barang jadi sehingga Terbanding melakukankoreksi penyerahan dalam negeri senilai Rp.100.581.379,00;bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap Berita Acara penghitunganfisik persediaan
    diketahui bahwa penghitungan tersebut dilakukan oleh pihak internalPemohon Banding, tidak ada pihak independen yang terlibat dalam penghitungan tersebut.Penandatanganan dokumen tersebut juga hanya disebut sebagai petugas gudang dan petugasaccounting tanpa menyebutkan nama dan jabatan;bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap laporan auditor diketahuibahwa berdasarkan review kondisi fisik dan sisa inventori di akhir tahun, manajemenperusahaan yakin bahwa tidak terdapat persediaan yang
    menyatakan adanya Peredaran Usaha/penjualanyang dilakukan oleh Pemohon Banding;bahwa atas tambahan bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalampersidangan, Terbanding menyatakan bahwa dokumendokumen yang terkait sengketayang ditunjukkan Pemohon Banding hanya merupakan dokumentasi terhadap barang rusakyang diproduksi oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Terbanding dalam uji bukti Pemohon Banding tidak dapat menunjukkandokumendokumen terkait pencatatan atas barang rusak tersebut seperti Kartu Persediaan
    ,Buku Besar Persediaan dan sebagainya yang dapat menunjukkan proses pencatatan atastimbulnya persediaan barang rusak;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Terbanding tidak dapat meyakini alasanPemohon Banding dan berpendapat bahwa atas selisih persediaan barang jadi yang tidakdilaporkan oleh Pemohon Banding merupakan barang jadi yang dijual di dalam negeri;bahwa atas pendapat Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyatakan bahwafaktanya sebagaimana bukti dan dokumen yang Pemohon Banding
    disengketakan adalah terjadinya selisih antara pemakaian barang jadisebanyak 23.419.510 pcs dengan ekspor/penjualan sebanyak 15.027.874 pcs, sehinggaterdapat selisih sebesar 8.391.636 pcs;bahwa atas selisih tersebut untuk jumlah rupiah Terbanding menggunakan nilai ratarataekspor yang didapat dari jumlah rupiah ekspor dibagi dengan kuantiti ekspor selanjutnyadikalikan dengan nilai selisih sebesar 8.391.636 pcs yang menghasilkan nilai koreksisebesar Rp. 1.911.163.256,00;bahwa menurut Terbading atas selisih persediaan
Register : 06-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRI;
2925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahankimia yang tercatat di GL awal tahun 2006 adalah sebesarRp562.667.499,00 sebenarnya merupakan persediaan yang sudahtidak dapat dipergunakan kembali karena sudah kadaluarsa, bekurusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimiatersebut tidak akan laku apabila dijual kembali.
    bahwa persediaan tersebutrusak/hilang seperti Berita Acara Barang Rusak/Hilang.
    Account 11513000) nilai persediaan per31 Desember 2006 (audited) adalah nihil;Halaman 8 dari 32 halaman.
    Persediaan bahan bakar yang tercantumpada GL Account Fuel (Account: 11514000) awal tahun 2006 sebesarRp137.236.879,00 sesungguhnya merupakan persediaan bahan bakaryang sudak tidak layak digunakan kembali karena tersimpan sudahbegitu lama di dalam suatu tangki yang letaknya diluar gudang danpengurangan persediaan tersebut juga akibat adanya penguapan.Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpan begitu lamadipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesinmesinproduksi ataupun pada komponen
    Pengurangan persediaan inidikoreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 21 dari 32 halaman.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
34471 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 984/B/PK/PJK/2014Bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan Banding PemohonBanding adalah sebagai berikut:Menurut TerbandingBahwa pada akhir tahun 2007 Pemohon Banding membalik cadanganpiutang dan persediaan dengan tujuan untuk perbaikan laba komersial, masingmasing sejumlah:Cadangan piutang Rp 1.842.863.797,00Cadangan persediaan Rp 8.908.061.875,00Rp10.750.925.672,00Bahwa pihak Pemeriksa melakukan koresi sebesar Rp1.842.863.797,00atas koreksi fiskal negatif cadangan piutang yang
    Bahwa berdasarkan datadata pada dokumen tersebut di atas, diketahuibahwa atas pembentukan Cadangan Penurunan Nilai Persediaan yangtelah dibebankan secara komersial, tidak diperhitungan sebagaiHalaman 20 dari 26 halaman.
    akhirTahun Cadangan Kerusakan Persediaan adalah sebesarRp16.285.000.000,00 sedangkan akhir tahun 2001 adalah sebesarRp1.551.069.411,00 sehingga terdapat penambahan cadangankerusakan persediaan sebesar Rp14.733.930.589,00 namunberdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002 (IkhtisarRincian Koreksi Fiskal sesuai SPT 1771) besarnya penyisihanpenurunan nilai persediaan hanya sebesarRp12.147.779.592,00.Bahwa di samping itu, berdasarkan datadata pada tabel tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat
    ketidakkonsistenan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalam melakukankoreksi fiskal atas pencadangan penurunan nilai Persediaan, misalnyapada tahun 2004, berdasarkan Laporan Keuangan hasil Audit diketahuibesarnya saldo akhir Tahun Cadangan Kerusakan Persediaan adalahsebesar Rp4.370.365.400,00 sedangkan akhir tahun 2003 adalahsebesar Rp16.125.397.792,00 sehingga terdapat penurunan cadangankerusakan persediaan sebesar Rp11.755.032.392,00.Berdasarkan data pada SPT Tahunan PPh Badan
    Tahun 2004 yangdiperiksa Majelis (lihat tabel di atas), diketahui jumlah Penyisihanpenurunan nilai persediaan yang menurut Termohon PeninjauanHalaman 21 dari 26 halaman.
Register : 22-12-2011 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 55/PID.TPK/2011/PT BDG
Tanggal 1 Februari 2012 — Pembanding/Terdakwa : Ahmad Jaeni Bin M Yajid
Terbanding/Jaksa Penuntut : Wahyu Sudrajat
6234
  • 2007 dari Bulan September ; ----------------------------------------
  • 1 (satu) Ordner / file Arsip Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Tahun 2007 dari Bulan Oktober-Desember ; ------------------------------
  • 1 (satu) Ordner / file Arsip Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Tahun 2007 dari Bulan Nopember ; ----------------------------------------

g. 1 (satu) buah Buku Gabungan Berita Acara Pemeriksaan Sisa Persediaan

ACHMAD JAENI yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; -------------------------

s. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan Tahun 2006 Nomor: 018/Kpts/III/2006 tanggal 10 November 2006 yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; ---------------------------------------------------------

t. 1 (

satu) berkas fotocopy Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan Tahun 2007 Nomor: 064/Kpts/KBM Sar/III/2007 tanggal 09 November 2006 yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; ------------------------------------------------------------------

u. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Opname Voorad (Persediaan Hasil Hutan Kayu) di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten untuk tahun 2006 yang telah dilegalisir

oleh Pejabat yang berwenang ; ------------------

v. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Opname Voorad (Persediaan Hasil Hutan Kayu) di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten untuk tahun 2007 yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ; ------------------

Tetap Terlampir dalam berkas ; --------------------------------------------------

  1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000
Bahwa prosedur/mekanisme pengelolaan kayu yang mengatur tentang kegiatanpenerimaan hasil hutan, pengaplingan dan penyerahan hasil hutan di Perum Perhutaniyaitu := Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor 127/KPTSII/2003 tanggal 4 April 2003 tentang PengelolaanHasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Propinsi di WilayahJawa yaitu TPK menerima kayu dari Asper/BKPH sebagai produsen kayu, setelahditerima menjadi persediaan kemudian
Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu.
Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokanantara jumlah yang ada dalam dokumen persediaan dengan jumlah fisik dilapangan.Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal 1 Desember 2007 yangditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Saksi Abudin selaku Kepala TPK Emplak danSaksi Memed Sutarsono selaku Asisten Manager Persediaan KBM Pemasaran KayuWilayah I Cirebon ; Bahwa adanya perbedaan antara jumlah fisik kayu
Asep Padilah, Ariyanto dan Tarmidi ; Bahwa untuk mengetahui posisi sisa persediaan hasil hutan kemudian Tim VooradOpname melakukan pemeriksaan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) berdasarkanDokumen Mutasi Penambahan, Pengurangan dan Sisa Persediaan (DK 310) danmelakukan pemeriksaan Dokumen Persediaan/Pertelaan Persediaan (DK 309) untukmengetahui spesifikasi atau keadaan kayu seperti ukuran panjang, diameter, mutu danstatus kayu ; Selanjutnya Tim Voorad Opname menemukan adanya ketidak cocokan antara jumlahyang
ada dalam dokumen persediaan dengan jumlah fisik dilapangan ; Kemudian hasil pemeriksaan Tim Voorad Opname tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Pemeriksaan Persediaan Hasil Hutan tanggal 1 Desember 2007 yangditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Saksi Abudin selaku Kepala TPK Emplak danSaksi Memed Sutarsono selaku Asisten Manager Persediaan KBM Pemasaran KayuWilayah I Cirebon ; Halaman 13 dari 65 halaman Perkara No.55/Tipikor/2011/PT.Bdg15.16.17.18.19.Bahwa adanya perbedaan antara jumlah fisik kayu
Register : 06-05-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTE
Tanggal 2 Juni 2020 — R A H M A D, SE
398198
  • Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.-Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.-Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.
    TTEBahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan GantiUang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai BendaharaPengeluaran untuk membiayai kegiatan opersional atau membiayai pengeluarandi Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp.36.789.648.219., terdiri dari:Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.
    ,yaitu:a Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPPUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015 Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPPUP) tanggal 7Januari 2015 Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 7 Januari 2015.: Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPMUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan
    Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan GantiUang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai BendaharaPengeluaran untuk membiayai kegiatan opersional atau membiayai pengeluarandi Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp.36.789.648.219., terdiri dari:Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPkK/2020/PT.
    Bahwa Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran padatanggal 7 Januari 2015 mengajukan permintaan pencairan Uang Persediaan(SPP, SPM UP) kepada BPKD Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.500.000.000., yaitu:2 Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPPUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015 Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPPUP) tanggal 7Januari 2015.
    TTEUang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000. Ne) esas oma ele Uraian Jumlaho Tgl Nomor Tgl Nomor Tg! Nomor1 1/7/ 0003/1.20.03/UM 1/7/ 0003/1.20.03 1/8/ 0029/SP Belanja Uang 1,500,000,0002015 UM/SPPUP/2015 2015 /UMUM/SPM 2015 2D/BUD Persediaan.(UP/2015 /2015 Bag. Umum)JUMLAH 1,500,000,000Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 35.289.648.219.
Register : 18-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : PURJIO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : SANIRA Bin alm NUIN
9131
  • Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2015.2. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Desember 2015.3. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Januari 2016.4. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Februari 2016.5. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Maret 2016.6.
    1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan April 2016.7. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Mei 2016.Halaman 19 Putusan No.11/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.8. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juni 2016.9. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Juli 2016.10. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Agustus 2016.11
    . 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan September 2016.12. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Oktober 2016.13. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2016.14. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Desember 2016 hanya sampai dengan 29Desember 2016.15. 1 (Satu) lembar Daftar Pengantar Kiriman Bendanomor 07/OPi/met/pml/15 tanggal 2 November
    Memerintahkan barang bukti, berupa :1. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan November 2015.2. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Desember 2015.3. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Januari 2016.4. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Februari 2016.5. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Maret 2016.6
    . 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan April 2016.7. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meteral(model BM 1.2) bulan Mei 2016.8. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juni 2016.9. 1 (Satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Juli 2016.10.1 (satu) lembar Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai(model BM 1.2) bulan Agustus 2016.Halaman 23 Putusan No.11/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.11.1
Register : 09-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — PT. SASCO INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • US$27,690,199.00 sebagai biaya/kerugian akibat penurunan nilai persediaan.
    Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/2017atas persediaan pada akhir tahun 2009.
    Uraian Debit CreditUS$ US$Pencadangan tahun 2008 *)Beban penurunan nilai persediaan 27.690.199Cadangan penurunan nilai persediaan 27.690.199Pencadangan tahun 2009 *)Beban penurunan nilai persediaan 16.156.155Cadangan penurunan nilai persediaan 16.156.155 *) Sumber: Audit Report tahun 2009Bahwa secara akuntansi akun beban penurunan nilai persediaan pupuk inidapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.
    Selisinh penurunan nilai persediaan secara komersialHalaman 21 dari 75 Halaman.
    biaya/kerugian akibat penurunan nilai persediaan.