SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan R 1917 EA tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan KH 8928 GC tujuan PT. SSS tertanggal 26112011, Slip Timbang kendaraan DA 1892 E tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan K 1435 VB tujuan PT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan KH 9134 GX tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan GCMDT1007 tujuan PT.

SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan R 1917 EA tujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan KH 9149 GC tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan Slip Timbang kendaraan DA 1492 E tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan KH 8783 Gtujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan H 1924 DD tujuanPT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbangkendaraan KH 9414 GH tujuan PT. SSS tertanggal 29112011, Slip Timbang kendaraan G 1837 BD tujuanPT.

SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan F 1917 EA tujuanPT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbangkendaraan H 1924 DD tujuan PT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan KH 9149 GC tujuanPT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbangkendaraan R 1821 DD tujuan PT. SSS tertanggal 30112011, Slip Timbang kendaraan H 1852 BW tujuanPT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbangkendaraan H 1796 FP tujuan PT. SSS tertanggal 28112011, Slip Timbang kendaraan H 1857 BW tujuanPT.

2012/ PT.SBY. tertanggal 22 Oktober2012, yang Telah Inkracht atau berKekuatan Hukum Tetap pada tanggal 8Maret 2013 Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Ill diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspekaspekmengenai asas ne bis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya,yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diaturdalam ketentuan Pasal 1917

Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata.

adalah: Rudianto, Bank Mandiri, Yudo Paripurno, SH, Merisa Herawati, SH, SoeparnoSaeran, SH, Badan Pertanahan Nasional.Bahwa mengingat perkara a quo memiliki kesamaan dengan perkara sebelumnyayaitu perkara Nomor 1675/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL, maka untuk menghindaripengulangan pemeriksaan terhadap perkara yang sama serta menghindari adanyadualisme putusan yang berbeda dalam perkara) yang sama, maka mohonkiranya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasanne bis in dem vide Pasal 1917

dalam putusan yang bersifat positifsedangkan Dalam perkara nomor: 181/Pdt.G/2021/PA Llk, amar putusannyamenyatakan bahwa petitum Penggugat nomor 5.1 dan 5.3 tidak dapat diterima,sehingga tidak dapat dimaknai sebagai suatu putusan yang bersifat positif dandalam perkara ini Penggugat menarik Tergugat IIl sebagai pihak, olehkarenanya sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yangne bis in idem, sehingga beralasan menurut hukum, eksepsi Tergugat a quoditolak;Menimbang, bahwa pasal 1917

Mengingat ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPerdata jo Yurisprudensi MANo. 1226 K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002 jo Yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1982 tertanggal 10 Maret 1983, bahwasanya terhadap subjekmaupun pokok perkara yang sama, harus dinyatakan ne bis in idem, makaGugatan Perlawanan dari Para Pelawan memenuhi kedua unsur ne bis inidem diatas :a) Subjek hukum Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor115/Pdt.G/2012/PN.Bgr sama dengan subjek dalam GugatanPerlawanan Para Pelawan, yaitu. : Linda Erlina

rupiah)Putusan perkara perdata Nomor 352/Padt.G/2016/PN.Jkt.Tmr tanggal 18Januari 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang amarnya:Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/201 7/PTUNJKTDALAM PROVISI : Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan;DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi dari TerlawanDALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; Membebankan' biaya perkara kepada Pelawan sejumlahRp.1.722.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)Dalam Pasal 1917

karenanyasesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 di atas maka sudahselayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakanbahwa Gugatan Para Penggugat nebis in idem demi terciptanyakepastian hukum.Selain itu, berdasarkan doktrin hukum acara perdata dinyatakanapabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif,kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 83/Pdt/2021/PT SMGmaka dalam putusan melekat nebis in idem sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1917

2018/PT SMGApa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap danbersifat position seperti menolak gugatan atau mengabulkan.Dengan demikian putusan tersebut sudah Litis Finiri Opportet.Namun apabila putusannya masih bersifat negatif, tidakmengakibatkan Nebis In Idem.Objek sama;Subjek sama;Materi pokok yang sama ;3 Bahwa Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917KUHPerdata sebagaimana disebutkan di bawah ini:12Pasal 1917

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IImemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSITeGugatan Penggugat Nebis in IdemNebis in idem lazim disebut execeptio rei judicatae atau gewijsde zaak.Permasalahan nebis in idem ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata.Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana :a.b.C.Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;dan telah ada putusan yang

Jkt.Pst. dan TERNYATAterdapat KEKHILAFAN HAKIM yang belum memeriksa pokokperkara karena antara Putusan SELA menyatakan berwenang danPutusan Akhir menyatakan tidak berwenang terhadap Partij Verzet,hanya dari Derden Verszet: Hal ini bertentangan dengan maknapenafsiran pasal 195 ayat 6 HIR yang dapat dibedakan dengan pasal378 RV secara penafsiran a Contrario, sehingga Putusan tersebutbersifat Contradictoir, tidak dapat dilaksanakan menurut pasal 200HIR ; (Vide pasal 1917 KUHPerdata dan Pasal 1919 KUHPerdata

Gugatan ne bis in idem.Sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila yang digugattelah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperolehkekuatan hukum tetap (res jucata) maka tidak boleh diajukan lagi untukkedua kalinya ;Tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini telah diperkarakan dan telahmempunyai putusan berkekuatan hukum tetap dengan putusan sebagaiberikut :o Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 03/Pdt/G/2003/PN.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangundangHukum Perdata (KUHPa) apabila terhadap putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan bersifat positif "Menolak Untuk Mengabulkan"kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem.

Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDN5, Bahwa azaz hukum dalam ketentuan Pasal 1917

MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNberdasarkan Pasal 1917

Bahwa gugatan aquo adalah sama dengan gugatan sebelumnya(vide Perkara 3) yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukumtetap dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dengan objekyang sama, sehingga memenuhi azaz nebis in idem sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan yurisprudensi serta doktrinhukum dimaksud diatas.10.

YahyaHarahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2017, halaman 504505 menyatakan sebagai berikut:Meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidangpidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidangperdata yang juga disebut eceptio res judicata (exceptie van geljsde zaak)berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata.

menguatkan Putusan PengadilanNegeri Bitung, tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benarbahwa gugatan A quo adalah mengenai objek sengketa yang samadengan objek sengketa yang telah dalam perkara terdahulu yaitu PerkaraNomor: 368/Padt.G/1994/PN.Mdo juncto Nomor 213/PDT/1996/PT.MDOjJuncto Nomor 3965 K/PDT/1999 Nomor 273 PK/PDT/2003, serta putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalahgugatan bersifat ne bis in idem sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 1917

2.532.000,00DesaJUMLAH 140.456.600,00 Menimbang, bahwa Dana Desa dan Dana Bantuan propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranyaHalaman 93 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgyaitu terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaan uang dengantujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengaku ustad di daerahMajalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidak menjadi kegiatanyang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917

propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.354.768.461,16, (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam PuluhDelapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu koma Enam Belas Rupiah, yaitudipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaanuang dengan tujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengakuustad di daerah Majalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidakdianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917

dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama Kepala KeluargaKorah Go Maria Elisabeth;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar juga keterangansaksisaksi baik saksi yang diajukan Penggugat yaitu) saksi DeckyKalengkongan dan saksi Hengki Korah yang menerangkan mengetahui bahwaTecy Korah menikah dengan Elizabeth Go dan mempunyai seorang anakangkat yaitu Penggugat dan saat ini Tecy Korah serta Elizabeth Go sudahmeninggal dunia;Menimbang, bahwa Staatblaad 1917

ataupunsurat yang dapat berupa Akte yang membatalkan Akte Kelahiran tersebutsehingga oleh karena Akte Kelahiran merupakan bukti resmi dan dokumenHalaman 96 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pat.G/2018/PN Armpenting sebagai warganegara yang mempunyai kekuatan hukum bagi semuanegara dan sebagai keabsahan status hubungan perdata seorang anaksehingga berdasarkan Akta Kelahiran seorang anak bisa mengetahui siapaorang tuanya yang sah menurut hukum negara;Menimbang, bahwa sebagaimana Staatblaad 1917

Untukdapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama,Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pnnbahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan olehdan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;Menimbang, apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut,maka dapat disimpulkan inti dari Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut adalah : Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dayakekuatan

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata a quo, dimanaGugatan Penggugat a quo, telah dapat dikwalifikasikan sebagai NeBis In Idem dengan dasar dan alasan sebagai berikut:1. Bahwa apa yang digugat Penggugat dalam GugatanPenggugat a guo sudah pernah diperkarakan atau digugatsebelumnya oleh Penggugat dalam bentuk Gugatan Rekonpensidalam Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap a quo;2.

Bahwa apabila Gugatan Rekonpensi Penggugatsebagaimana disebutkan dalam Putusan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetapa quo, dikaitkan dengan GugatanPenggugat a quo, TELAH TERBUKTI bahwa GugatanPenggugat a quo telah masuk dalam kwalifikasi Ne Bis InIdem berdasarkanPasal 1917 KUHPerdata;7. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata a quo,dimana Gugatan Penggugat a quo, telah dapatdikwalifikasikan sebagai Ne Bis In Idem dengan dasar danalasan sebagai berikut:29.

aiaf1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099 haruslahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata antara lain: rtlchfesl af1 ItrchfcsO f1insrsid13843099par pard Itrpars33qj fi4801i1560ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin 1 560itapOpararsidS5340619contextualspace rtlchfcs1af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 (1) rtlchfcs1 afl1ltrchfcsO f1insrsid 13843099 tab rtlchfcs1

134ri0s1360sImult1widctlpartx2340tx9360wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin1 134itap0pararsid5641258contextualspacertlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099Oleh karena demikian Majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, bahwaperkara yang dimohonkan kasasi ini dapat diterapkan rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsO if1insrsid 16605 168charrsid7 158762 nebis in idem rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsOf1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 afl ItrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099padahal syaratsyarat dari ketentuan Pasal 1917

untuk keluardan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong,sedangkan menurut Penggugat bahwa Objek Sengketa adalah Kebunsehingga adalah suatu kerancuan berpikir atau tidak lazim ketikadimintakan untuk mengosongkan kebun.Bahwa berdasarkan halhal yang Tergugat kemukakan diatas jelas dannyata bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Tidak Jelas,Kabur bahkan berhalusinasi sehingga pantas untuk ditolak.Gugatan Ne Bis in Idem (exceptio res judicata);Bahwa berdasarkan Pasal 1917

Landasan Hukum Pasal 1917 Kitab UndangundangHukum Perdata (KUH Perdata). Agar putusan dapat melekat Nebis InIdem, Putusan yang dijatunkan dalam perkara terdahulu harus bersifatpositif. Suatu Putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dandictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubunganhukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan bisa dalambentuk Menolak gugatan seluruhnya atau Mengabulkan gugatanselurunnya atau Sebagian.