Ditemukan 7245 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 22 Juli 2014 — PAMASONA, DKK
4948 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MELINDA RITONGA LAMUSE;Tanda bukti kas No.1234/R/2003 tanggal 31 Juni 2003 senilaiRp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam rangka mengikuti RapatSosilaisasi Tingkat Nasional FIT dan PROPER TEST yang menerimaABD. KADIR SAMAD, BA., tiket atas nama ABD. KADIR SAMAD,BA., 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 11 Agustus2003 atas nama ABD.
Register : 20-06-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
RIDUAN BIN SOFII
9953
  • Zeolit:1234. bentonit;5. silika (pasir kuarsa);6. kalsit (batu kapur/gamping);7. felspar; dan8. intan.b. komoditas tambang batuan, antara lain:. onik;. Opal:. glok;. agat;. topas;. perlit;. toseki;. batu sabak;:oO ON ODO oO KB W DN FR. marmer;10.granit;11.kalsedon;12.rijang (chert);13.jasper;14. krisopras;15. gatnet; dan16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.c. rumput laut;Hal 130 Put.
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
395236
  • Dwangsoom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telahmelaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimanaditentukan di dalam pasal 1234 BW;b. Dwangsoom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawanhukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkaramenyangkut masalah warisan.e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tgl. 7 Desember1976, antara lain menyatakan:a. Uang paksa (Dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untukmembayar uang;b.
Register : 14-11-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr
Tanggal 10 Desember 2014 — TERDAKWA : MARYONO Alias KINO OMPONG Bin MITRO SARJU
4021
  • Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1224 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr ari 4857 Putusan Nom Halaman 1226 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1227 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1228 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr /Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1230 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr B/2014/PN Unr Halaman 1232 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr B/2014/PN Unr Halaman 1234
Register : 05-12-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALINAU Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mln
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
1.Ermi Wijayanti, S.Kom.
2.Dewi Kartini
3.Merry Christiani Melani
4.Trini Windarwati
5.Jemmy Oktavianus
6.Toni Salsius
7.Kosasi
8.Mince
9.Ronna Sartika
10.Jenie Kristina
11.Yanus
Tergugat:
APRIORITA anak dari RUSTAM EFFENDY
Turut Tergugat:
1.DARING YUDAN anak dari YUDAN DARING
2.APRILIANI anak dari RUSTAM EFFENDY
145112
  • Isi perikatan terdiri dari: untuk memberikan sesuatu, untukberbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Inilahyang disebut sebagai suatu prestasi.
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
160346
  • Bireuen Ses.Permintaan kepolisian Negara RI Daerah Aceh Nomor : R/1234/X/2010tanggal 15102010. U/ keperluan Penyitaan yang ditanda tangani olehMUSLEM SYAMMAUN S.Sos dan ZULKIFLI.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SSP PPh 21 gaji guru dan nonguru pada Pemda Kab.
    Permintaan kepolisian NegaraRI Daerah Aceh Nomor : R/1234/X/2010 tanggal 15102010. U/ keperluanPenyitaan yang ditanda tangani oleh MUSLEM SYAMMAUN S.Sos danZULKIFLI.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SSP PPh 21 gaji guru dan nonguru pada Pemda Kab.
Register : 17-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 232 / Pid.B / 2014 / PN.Ktb
Tanggal 5 Nopember 2014 — ASEP MIFTAHUL ULUMUDIN Als ASEP Bin (Alm) SUKARA
5012
  • 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 205.00 829.00 Tm/F10 1 Tf(47) 2(25) 1(31) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 229.00 829.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 236.00 829.00 Tm/F10 1 TE(110) 2(105) 1(122) 1(4) 311(47) 2(25) 1(32) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 290.00 829.00 Tm/F10 1 TE(4) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 298.00 829.00 Tm/F10 1 TE(50) 1(131) 1(127131) 1(122) 14) 307((66) 1(115) 5(122) 1(113) 2(113) 2(1234
    294(55) 5(55) 5(55) 5(4) 294(46) 2(120) 5(123117) 4(4) 294(47) 2(25) 1(31) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 348.00 410.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 355.00 410.00 Tm/ELO 2 DE(110) 2(105) 1(122) 1(4) 294(47) 2(25) 1(32) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 409.00 410.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 416.00 410.00 Tm/F10 1 TE(50) 1(131) 1(127131) 1(122) 1(4) 294(66) 1(115) 5(122) 1(113) 2(113) 2(1234
    ((((((4) 186o5) 595) 555) 54) 18646) 2120) 5123117) 44) 18647) 225) 131) TodETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 482.00 349.00 Tm/F10 1 TE(4) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 488.00 349.00 Tm/F10 1 TE(110) 2(105) 1(122) 1(4) 186(47) 2(25) 1(32) TadETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 541.00 349.00 Tm/ELO 2 DE(4) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 102.00 328.00 Tm/F10 1 TE(50) 1(131) 1(127131) 1(122) 1(4) 419(66) 1(115) 5(122) 1(113) 2(113) 2(1234
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
4421205
  • ., TPK Konawe 151.) 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9780 warna hitam,dengan PIN: 2766B627, IMEI: 357175041053421, tanpa simcardmaupun memory card. 152.) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 823/III.1234/A.SK/III/BKD/2016 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara Periode 01 April 2016. 153. 1 (satu) bundel draft Daftar Usulan Menduduki Jabatan Strukturalbeserta Biodata. 154.) 1 (satu) buah amplop coklat
    TIMOTHEUSMANGINTUNG merk Verbatim bertuliskan Satgas 3, R.8, 26/82015, Thimotius M., TPK Konawe151. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9780 warna hitam,dengan PIN: 2766B627, IMEI: 357175041053421, tanpa simcardmaupun memory card.152. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 823/III.1234/A.SK/III/BKD/2016 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara Periode 01 April 2016.153. 1 (satu) bundel draft Daftar Usulan
Register : 29-11-2018 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN SERANG Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Srg
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AHMAD KOMARA
2.DEWI SITI LANYAR
3.MURTAPIAH
4.ABDUL ROHMAN
5.IRVAN WINARNO
6.SA ARAH
7.ALIA
8.SANI
9.NURHAYATI
10.MARJANI
11.ROHANAH
12.ADONG
13.MUSLIM
14.HERNI
15.KANISAH
16.HERWATI
17.SALAM
18.RASTA
19.ASNAWATI
20.SANUDIN
21.RIZKI NUGRAHA AGUNG
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
3.GUBERNUR PROVINSI BANTEN
4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP Immanuel Jonny dan Rekan
5.Kepala Kantor Kecamatan Tunjung Teja
6.Kepala Desa Catang
24688
  • 17

    Salam

    1088

    250.000

    272.000.000

    106.356.000

    165.644.000

    18

    Rasta

    1234

Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
264326
  • Peraturan Menteri PUPR Nomor 1/PRT/M/2016 tentang TataCara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan SumberDaya Air; Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DANDAERA KABUPATEN/KOTA;C, PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NoSUB URUSANPEMERINTAH PUSATDAERAH PROVINSIDAERAHKABUPATEN/KOTA 1234 LSumber Daya Air (SDA)a. Pengelolaan SDA dan.
Register : 24-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 9 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 8 Juni 2016 — PIEN THIONO, ST
19592
  • Banggai Kepulauan tahun anggaran 2013 olehCV Hansen Garden Indonesia ;Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Sekwan : sesuai PERDA No. 2Tahun 2008, tugas dan fungsi saksi yaitu :1234). Menyelenggarakan kegiatan administrasi Sekretariat DPRD;). Menyelenggarankan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;). Menyelenggarakan rapatrapat / persidangan DPRD; dan).
Register : 23-04-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01 / Pdt.Sus/ KPPU / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 8 September 2015 —
13861
  • Subekti dan Tjitrosudibio, cet.8(Jakarta:Pradnya Paramita, 1983), Pasal 1234);. Bahwa terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, terdapatbeberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjanahukum, diantaranya dikemukakan oleh R.Subekti, yangmemberi pengertian perjanjian, sebagai berikut: Perjanjianialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada oranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untukmelaksanakan suatu hal (Subekti R., Hukum Perjanjian,(Jakarta: PT. Intermasa, 1987);.
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. H. FAKHRURRAZI
9627
  • SPT 1234 / 1.793.42 sebesar Rp.59.206.000 tanggal 11 November 20131 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaaninfrastruktur Drainase / sal Mikro / sub macro tidak terprediksi Sal. Jl.Kebagusan (Dari JI. Mursid s/d JI. Jagakarsa) Jangkrik Kec. Jagakarsa 1246/ 1.793.42 sebesar Rp 47.738.000 tanggal 11 November 20131 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaaninfrastruktur Drainase / sal Mikro / sub macro tidak terprediksi Sal. Jl.Swadarma Kec. Jagakarsa No.
    SPT 1234 / 1.793.42 sebesar Rp.59.206.000 tanggal 11 November 20131 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaaninfrastruktur Drainase / sal Mikro / sub macro tidak terprediksi Sal. Jl.305512.513.514.515.516.517.518.519.520.Kebagusan (Dari JI. Mursid s/d Jl. Jagakarsa) Jangkrik Kec.
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. Drs. H. IRVAN AMTHA, M.Sc
10725
  • SPT 1234 / 1.793.42 sebesar Rp.59.206.000 tanggal 11 November 20131 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaaninfrastruktur Drainase / sal Mikro / sub macro tidak terprediksi Sal. Jl.Kebagusan (Dari Jl. Mursid s/d Jl. Jagakarsa) Jangkrik Kec. Jagakarsa1246 / 1.793.42 sebesar Rp 47.738.000 tanggal 11 November 20131 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaaninfrastruktur Drainase / sal Mikro / sub macro tidak terprediksi Sal. Jl.Swadarma Kec. Jagakarsa No.
Register : 17-12-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.SMG
Tanggal 29 April 2014 — HARIYANTO Bin GIARTO
9517
  • ahli ikut duduk , semua kejahatan barang dan jasa disatu sisi dibagianhukum , asas legalitas dihubungkan dengan tindak pidana korupsi selama jasa konstruksiada kejahatan tidak tunduk tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakaan tindak pidanakorupsi;Bahwa batasan dari penyalahgunaan sesuai asas legalitas dalam ranah tipikor yaitu :o Tindak pidana korupsi ada 30 jenis perbuatan dibagi 7 jenis :Korupsi yang mengakibatkan kerugian NegaraSuap menyuap ada 12 pasal;Penggelapan disektor public ada 5 pasal;1234
Putus : 23-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Nopember 2015 — Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho,S.T
7779 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuaan Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkantiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuatsesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
242125
  • Si. selaku SekretarisJenderal. 1234 (empat) lembar legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 683/SEKJEN/T.A.A/2012 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota DewePerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A87 Fraksi PartaiKeadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiTahun Anggaran 2012 yang ditandatangani pada tanggal 2 Janue2012 oleh Dra. NINING INDRA SHALEH, M.
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
238564
  • Karena wanprestasisebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW;b. Dwangsoom tidak bisa diterapbkan dalam perkara perbuatanHalaman 152 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKImelawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupunperkara menyangkut masalah warisan;e Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7Desember 1976, antara lain menyatakan :a. Uang paksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untukmembayar uang;b.
Register : 18-10-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 732/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Juli 2017 — PT Conbloc Infratecno, berkedudukan di Intercon Plaza Blok C 20-21, Jalan Meruya Ilir Raya, Kebon Jeruk, Jakarta 11620, dalam hal ini diwakili oleh Alpino Iskandar sebagai Direktur Utama Perseroan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Monita H. Elwanda, S.H., M.H.,dkk beralamat di Susy Tan & Partners, berkantor di Wisma Slipi, lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/ST/SK/IX/16Tanggal 14 September 2016 sebagai Penggugat ; Lawan: 1. PT Caterpillar Finance Indonesia, bertempat tinggal di Beltway Office Park, Beltway Office Park Building C Lantai 3 Ruang 3-01 &3-04, Jalan TB. Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12560 , sebagai Tergugat I; 2. Matthias Kaufmann, bertempat tinggal di Direktur PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, beralamat di Beltway Office Park, Beltway Office Park Building C Lantai 3 Ruang 3-01 & 3-04, Jalan TB. Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12560 , sebagai Tergugat II; 3. Cv. Graha Lumbung Lestari, bertempat tinggal di Ruko Vila Nusa Indah Blok W 3 No. 15, Bojong Kulur, Cileungsi, Jawa Barat , sebagai Tergugat III; 4. Dennis L. Tambunan, bertempat tinggal di direktur CV GRAHA LUMBUNG LESTARI, beralamat di Ruko Vila Nusa Indah Blok W 3 No. 15, Bojong Kulur, Cileungsi, Jawa Barat , sebagai Tergugat IV; 5. PT. Rizki Maju Bersama, bertempat tinggal di Jalan Kasturi VI No. 9, Komplek Atsiri Permai, Perumahan Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor , sebagai Tergugat V;
406154
  • Putusan Nomor 732/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL26.27.Berdasarkan doktrindoktrin para ahli hukum yang telah berlaku secara umum,unsurunsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :1234) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;) Adanya pelanggaran hukum, kesusilaan atau ketertiban umum;) Adanya kerugian;)Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.Unsurunsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif
Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 28 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 3 September 2014 — H. NAPARIN Bin (Alm) BASUNI
769
  • Nota Dinas.1234. Surat Tugas.5. SPPD.6. Laporan Perjalanan Dinas.7. Tiket + Boarding Pass.f. Belanja modal komputer :1. Kuitansi Pembayaran.Kwitansi Toko.Surat Permintaan Penawaran.Berita Acara Pemeriksaan Barang.Berita Acara Pembayaran.Pap onBerita Acara Serah Terima Barang.g Kursus Singkat :Kuitansi Pembayaran.Surat / Dasar pelatihan untuk kursus singkat.Laporan hasil kursus.Nota Dinas.Surat Tugas.SPPD.Tiket + Boarding Pass.NO a PF WN =h. Belanja sewa gedung :1. Kuitansi Pembayaran.2.