Ditemukan 2853 data
SIGIT PURNOMO
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
169 — 95
Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota,4.
194 — 52
Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barattentang Hasil Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Moiso KecamatanJailolo Selatan Tahun 2016 disertai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi JumlahDPT berdasarkan pada RT 001 dan RT 004 yang telah menetapkan Penggugatsebagai Kepala Desa Terpilih di Desa Moiso patut dipertanyakan keabsahannyamengigat sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 jo.
35 — 13
terjadi peristiwa hukum, yaitu peralihan hak atas tanah yang tercatatdalam sertifikat hak milik nomor 17755, letak tanah di Jimbaran, luas 6.900 M2, yangsemula nama pemegang hak I Ketut Soder beralih ke pemegang hak baru atas nama I WayanSuarta (Penggugat);Bahwa surat bukti tertanda P6a berupa sertifikat hak milik nomor 17543, surattertanda PSa berupa sertifikat hak milik nomor 17755, surat bukti tertanda P6d berupaAkta Jual Beli nomor 84 / 2012 dan surat bukti tertanda PSd berupa Akta Jual Beli nomor112
Isman
Tergugat:
Bupati Donggala
Intervensi:
Lutfin, S.Sos.,
218 — 124
Pasal 44 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota;4.
105 — 209
Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang jinUsaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor112/HGU/BPNRI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas NamaPT.
1.Ir. Bruno suranto
2.Petrus Kanisius Ruswanto
3.Sutarmini Ambar Purnomo
4.Slamet Suharyanto
5.Yohanes Suharno
6.Kristiyanto
Tergugat:
1.Njoto Prijohartono alias Nyoto alias Njoto
2.Sutanti
3.Endar Suharni
4.Indarsih
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
2.Notaris .PPAT Fransisca Prameesty, SH.Mkn
3.Sumiyadi
124 — 39
* yang terletak di desa Cetok, denganperincian:Tanah sawah blok A asal persil 19a19b, patok 45, klas IllaIl; warkah nomor 108/ 78 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor112 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara a quodisebut sebagai TERGUGAT ) seluas 2420 m2 GS Nomor6217/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di DesaBaturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, PropinsiJawa Tengah;Tanah sawah blok B asal persil 21, patok 43, klas I; warkahnomor 107/ 78 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 111
Terbanding/Tergugat I : TUAN LA UNA
Terbanding/Tergugat IV : TUAN LA DEHE
Terbanding/Tergugat II : TUAN ALPIAN
Terbanding/Tergugat III : TUAN HUSPIADI
87 — 66
Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, (bukti P2), jo.Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMRPutusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2545K/PDT/1997, tanggal 10Nopember 1999.(bukti P3),H. Usra Utuhlah yang berhak/pemiliktanah sengketa tersebut, yang mana berdasarkan SuratPenyerahan Tanah, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P4), H.
169 — 76
telah diberi materai yang cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda T59;60.Foto copy dari sesuai aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tandaT60;61.Foto copy dari sesuai aslinya Surat Izin Membangun Rumah Tinggal Nomor: 870/Sub.Dit.Bang/75, tanggal 12 Agustus 1975, yang telah diberi materaiyang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T61;62.Foto copy dari sesuai aslinya Akta Pelepasan Hak Nomor112
265 — 149
;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P1,P2,P3, dan P7 tersebutdiatas walaupun berupa fotokopi dari fotokopisetelah dihubungkan dengan suratbukti P4, P5, P6, P8, P9, P10, dan P11 ternyata saling berkaitan satu samalain serta memiliki rangkaian dengan surat bukti P4, P5, P6, P8, P9, P10, danP11 tersebut, sehingga surat bukti bertanda P1,P2,P3, dan P/ tersebutmendukung dengan surat buktibukti lain yang diajukan oleh Penggugat, olehkarenanya apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112
88 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI BASO MISBAH PALAGUNA, SP, lahir di Makassar, umur 58Tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1958, jenis kelamin Lakilaki,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Toddopuli 22 Nomor112 KeluraHan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, agamaIslam, pekerjaan Pegawai BPN Kabupaten Sidrap, pendidikan Sarjana,Hal. 57 dari 79 hal. Put.
134 — 35
,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 240/SK74.7/IX/2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau) Nomor112/SK/2016/PN.Bau, tanggal 02 November 2016.
163 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dari Kantor Hukum RismaSitumorang, Heribertus & Partners, Tergugat selaku pribadi maupunselaku Komisaris Utama dan pemilik 80% saham PI EuropeTechnology Service Center telah mengirimkan somasi Nomor112/RH&P.IV/2011 kepada Penggugat untuk mencabutketerangan/pernyataan Penggugat mengenai adanya persetujuan dansepengetahuan Tergugat terhadap adanya rencana kerja samadengan PT Megah Jaya Perkasa, sebagaimana dalam surat Penggugattertanggal 31 Maret 2011, yang disusul dengan somasi kedua padatanggal
145 — 47
Padangsidimpuan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Juni 2019, sebagai Tergugat;Mahkamah Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;Telah memeriksa buktibukti dan saksisaksi yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2019telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor112
SUNENDI
Tergugat:
BUPATI CIREBON
297 — 71
Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa, yang menyatakan :(1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihankepala desa kepada BPD. ;Halaman 28 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG(2).
116 — 44
Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nikah merupakanakta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1angka 23 jo.
Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti T.20, 1.27, T.37 dan T.46 yang diajukanTergugat berupa hasil cetak digital, telah diberi meterai cukup memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) jo.
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal penerapan HukumPembuktian dimana dengan putusan Judex Factie tidak mempertimbangkanalat bukti petunjuk yang diperoleh dari Keterangan Terdakwa dan para saksisebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dankeyakinan akan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 188KUHAP).Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada pola penjatuhan pidana yangdapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiSemarang pada halaman ke97 sampai dengan halaman ke98 putusan Nomor112
Terbanding/Terdakwa : SIE LING
332 — 123
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permintaan bandingsebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor112/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa padatanggal 11 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta PemberitahuanPermintaan
Zuftia Restarani Karim. SH
Terdakwa:
Agus Syahri Alias Boris Bin Cik Mat Agus
25 — 10
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor112/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juni2021 tentang penetapan hari sidang;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri BlambanganUmpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.
161 — 101
dengan alur yang lebih menyeluruh dan mengutamakanjawaban yang lebih berguna untuk terangnya duduk perkara saja,sehingga menurut hemat PENGGUGAT akan lebih mudah digunakanmenilai obyek gugatan;Bahwa TERGUGAT adalah penyelenggara Pemilu Kota Malang untukperiode Tahun 20142019 berdasarkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Jawa Timur Nomor 112/Kpts/KPUProv01 4/2014tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Malang;Bahwa melalui Surat Keputusan KPU Povinsi Jawa Timur Nomor112
YULIANA Alias LIE JAN TJIAN
Tergugat:
1.EMILLIANA
2.EVIRIDAH GUMARUS
Turut Tergugat:
MEKAR HIDAYATI, S.H.
131 — 44
Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktaTanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan lampiran Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor112/KEP4.1/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 Tentang Kode EtikIkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebelum proses peralihanhak atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 670