perluditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai TERGUGAT WV karena> menurut hukumnya, untuk memenuhi persyaratan LELANG atas obyekJaminan, dibutuhkan suatu syarat pula yaitu : Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasionalyang mewilayahi Asset Obyek jaminan a quo Kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Indramayu dan pada akhirnya proses dari ini semuaakan berakhir di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayuyaitu pada saat Proses

Balik Nama, sehingga sangat penting dan strategisserta beralasan hukum apabila Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Indramayu tidak melayani : penerbitan Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan PertanahanNasional yang mewilayahi Asset Obyek jaminan a quo Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Indramayu dan Proses Balik Nama keatas nama Tergugat Ill maupun Pihak lainnya atas Obyek Jaminan (AssetJaminan) yang terletak di wilayahnya yang menjadi Obyek Perkara

Oleh karenanya itu atas permohonan Tergugat Ill tersebut, TergugatIV berwenang untuk melakukan proses balik nama atas tanah tanah yang dibelioleh Tergugat Ill menjadi atas nama Tergugat Ill.Menimbang, bahwa oleh karenanya itu petitum gugatan angka 9 tidakberalasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : B1627VlKC/ADK/04/2014 tanggal 03 Juni 2014 ( bukti T.I2C / T.I14 ) terbukti bahwaTergugat Il telah mengingatkan kepada Penggugat untuk menyelesaikanhutangnya

Penggugat menjadi malu, karena dianggap telahmenghilangkan sumbangan dari para donator (para alumni sekolahTionghoa Purwokerto / Tjung Hoa Sie Siaw) apabila dinilai denganuang senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);Menghukum para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat VIII) untukmenyerahkan tanah dan bangunan serta sertifikat HGB No.00358 seluas994 m2 surat ukur No. 00368/Purwokerto Kulon/2000 kepada Penggugat(Yayasan Pengusaha Banyumas) tanpa syarat;Menghukum Para Tergugat untuk melakukan proses

balik nama kembalisertifikat HGB No.00358 seluas 994 m2 surat ukur No. 00368 /Purwokerto Kulon / 2000 yang semula atas nama Yayasan PuteraHarapan Banyumas kembali menjadi atas nama Yayasan PengusahaBanyumas;Menghukum Para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat VIII) secaratanggung renteng untuk menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugatuang sejumlah Rp. 257.243.690,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta duaratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) milikPenggugat yang dikuasai oleh Para

hakim berdasarkan gugatan atau dasartuntutan tersebut;Dalam Pokok Perkara;1.Bahwa apa yang Tergugat IX telah kemukakan pada bagian eksepsitersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;Dalam pokok perkara No.28 bahwa perbuatan para Tergugat dalammelakukan balik nama sertipikat HGB No.00358 milik YayasanPengusaha Banyumas menjadi milik Yayasan Putra HarapanBanyumas dan menguasainya adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum.............. aBahwa proses

balik nama tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah Jo.

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkanbahwa perbuatan Para Tergugat dalam melakukan balik namasertifikat HGB nomor 00358 milik Yayasan PengusahaHalaman 42 Putusan Nomor 259/PDT/2020/PT SMG39.40.Banyumas menjadi milik Yayasan Putera Harapan Banyumasdan menguasainya adalah Perbuatan Melawan Hukum.Mengingat proses balik nama sertifikat HGB nomor 00358, darinama Yayasan Pengusaha Banyumas sampai dengan menjadinama sertifikat Yayasan Putera Harapan Banyumas, telahdilakukan 2 (dua) kali perubahan

keraguansedikit pun dari tergugat selaku pembeli untuk melakukan transaksijualbeli tanah berikut sebuah banguna nrumah permanen diatasnyadengan pihak penjual Siprianus Markus Suban Larantukan berdasarkanakta jual beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober1990 yang dibuat dihadapan turut terugat Il selaku PPATS wilayahkecamatan Larantuka;Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut tergugat melalui KantorBPN Kabupaten Flores Timur/Turut Tergugat , kKemudian melengkapisegala persyaratan terkait proses

balik nama, selanjutnya oleh turuttergugat tanah hasil jual beli tersebut didaftarkan atas nama tergugat Agusti Bin Murad sebagai pemegang hak baru dengan serifikat HMNo. 10/Postoh tanggal 15Oktober 1990;Bahwa selanjutnya serifikat HM No. 10/Postoh tanggal 15 Oktober1990atas nama tergugat kemudian dimohonkan kepada turut tergugat dengan alasan pelebaran jalan raya (jalan niaga) ketika itu, maka tanahtersebut dipisahkan/dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :> sertipikat tanah No. 54 tangal

Bahwaberdasarkan akta jual beli tersebut tergugat melalui Kantor BPNKabupaten Flores Timur/turut tergugat kemudian melengkapi segalapersyaratan terkait proses balik nama, selanjutnya oleh turut tergugat tanah hasil jual beli tersebut didaftarkan atas nama tergugat Agusti BinMurad sebagai pemegang hak baru dengan serifikat HM No. 10/Postohtanggal15 Oktober 1990.Bahwa selanjutnya serifikat HM No. 10/Postohtanggal 15 Oktober 1990 atas nama tergugat kemudian dimintakankepada iurut tergugat dengan alasan

objek sengketa tersebut dimohonkan sebagaihak milik sesuai SK Gubernur NTT 1971 atas nama Paulus DemonLarantukan dan disertifikatkan atas namanya sendiri dengan sertifikatNo. 10/Postoh tahun 1983 kemudian sesuai surat pembagian hartawarisan objek sengketa tersebut selanjutnya diwariskan kepada salahsatu anaknya yaitu SIPRIANUS MARKUS SUBAN LARANTUKAN dansekarang telah beralin kepada AGUSTI BIN MURAD TERGUGAT dengan cara jual beli yang dilakukan sesuai mekanisme hukum yangberlaku selanjutnya terjadi proses

balik nama (sertifikat tanah) dimanaawalnya atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan dan sekarangtelah dialinkan atas nama AGUSTI BIN MURAD Tergugat (vide :jawaban Tergugat Il Vil perkara A quo );Bahwa selanjutnya terkait keberatan PEMBANDING dalam memoribandingnya poin Ayang menyebutkan, bawa Majelis Hakim a quo telahmengabaikan azas hukum perdata sebagaimana Pasal 178 ayat (2) HIR /Pasal 189 ayat (2) RBG yang intinya hakim harus mengadili seluruhbagian gugatan dan tidak boleh memutus sebagiannya

MANDAJO di Restoran Thailand Senayan CityJakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali mengatakandengan disetornya uang muka/ DP sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyarrupiah), saksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias Mangatur Batubara yangmengurus proses balik nama dan juga mendatangkan Notaris SAFRYJON, SH,dari Pekan Baru Riau, untuk melakukan proses balik nama.Setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Ir. VICTORY JT.

MANDAJO di Restoran Thailand Senayan CityJakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali mengatakandengan disetornya uang muka/ DP sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyarrupiah), saksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias Mangatur Batubara yangmengurus proses balik nama dan juga mendatangkan Notaris SAFRYJON, SH,dari Pekan Baru Riau, untuk melakukan proses balik nama.e Setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Ir. VICTORY JT.

Kemudian terdakwa mengatakan apabila saksimembayar uang muka / DP sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)terdakwa langsung mengalihkan kepemilikan tanah tersebut menjadi atas nama PT.Kebangkitan Armand Satria, yang nantinya Notaris SAFRIJON, SH yang akandatang ke Jakarta dari Pekanbaru, untuk melakukan proses balik nama, dan apabilatidak terjadi balik nama, maka terdakwa yang akan mengganti uang muka sebesarRp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dengan menjual rumah terdakwa yangberlokasi di

pihak yang berkepentingan untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh kepastianhukum kepemilikan atas objek sengketa sebagai alas hak untukmengayjukan permohonan hak atas tanah; Poin 9 : Bahwa di atas tanah yang disengketakan tersebut ternyatakemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02491 Kelurahan Hedamtanggal 25 Oktober 2012, SU No. 15/Hedam/2012 seluas 900 m2 atasnama Nehemia Nemsy Olua yang selanjutnya telah dialihkan menjadi atasnama Rachmat Effendy melalui proses

balik nama; Poin 10 : Bahwa terhadap Kasus Pertanahan ini telah dilakukanpenanganan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dengan melakukanPenelitian data fisik dan data yuridis yang dituangkan dalam Berita AcaraPelaksanaan Tugas Pemeriksaan data Data Fisik Lapangan Nao.1019/BAB600.14/9171/x/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan memuatAnalisis Kasus tertanggal 24 November 2016 dan sebagai laporan Akhirtelah diterbitkan Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan No.Halaman 64 dari 96 halaman Putusan

sertifikat, apakah sertifikat tersebut bisa dilakukanHalaman 74 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2018/PTUN JPR.Akta Jual Beli atau tidak, kKemudian setelah penelitian itu dilakukan dan tidakada masalah maka PPAT akan membuat Akta Jual Beli kepada Para Pihak;Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan biasanya Kantor Pertanahan akanmemberikan suatu tanda jika tanah tersebut bermasalah tapi jika tanahtersebut tidak bermasalah maka saksi dapat melanjutkan proses pembuatanAkta Jual Beli dan proses

balik nama sertifikat ke atas nama pihak kedua ataupihak pembeli;Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan terhadap status tanah yang akandiperjual belikan tersebut hasilnya, tanah tersebut tidak bermasalah; Bahwa benar sertifikat tersebut sudah dilakukan balik nama kepada pihakDE Mbeli; 222 o enn nn nner en tenn enn nnn e neem nnnnenen nn enennnsaeaneBahwa seingat saksi pada saat proses pembuatan Akta Jual Beli dan baliknama sertifikat tidak ada yang menyatakan keberatan kepada Saksi;Bahwa saksi

balik nama sertifikat makaharus melampirkan Akta Jual Belinya;Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Nemsy Olua datang untuk mengurusAkta Jual Beli, tanah yang akan dijual tersebut sudah bersertifikat atas namaNehemia Nemsy OlUa;0nn nn nn eno nn ncn c nnn cnc nncn ncn cnc ncnsBahwa saksi tidak tahu mengenai proses sertifikat ke atas nama NehemiaOlua karena pada saat saksi membuat Akta Jual Beli pada tanggal14 November 2012, sertifikat tersebut Ssudah atas nama Nehemia Olua;Bahwa sepengetahuan saksi

Kwitansi Nomor 0384/AR/KWTCV/CGC/I/2012 tanggal 28 Januari 2013sebesar Rp 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah).Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 373.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh tiga juta rupiah) dan sisa sebesar Rp 22.000.000, (dua puluh dua jutarupiah) akan dibayar setelah proses balik nama. Untuk pembayaran rumah di Blok B9 yaitua. Kwitansi Nomor 082/KWTCV/CGC/V/2012 tanggal 28 Mei 2012sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).b.

dan terdakwa adamembuat surat pernyataan sebanyak 4 (empat) kali;Bahwa, setelah saksi melaporkan pidana terhadap terdakwa, lalusaksi digugat perdata;Bahwa, pembayaran pembelian rumah tersebut sudah lunas danada surat pernyataan;Bahwa, ada kompensasi SHM yang sedang proses balik namaatas nama LENI WIJAYA;Bahwa, terdakwa memberikan SHM atas nama LENI WIJAYAtersebut karena terdakwa meminta tolong tidak dilaporkan ke Polda Sumsel;Bahwa, SHM tersebut untuk sebidang tanah yang belum adabangunan;Bahwa, proses

balik nama dikuasakan pada pegawai terdakwayang bernama SANDI;Bahwa, saksi mengenai PT.

Kwitansi Nomor 315/AR/KWTCV/CGC/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 225.000.000, (dua ratus dua puluhlima juta rupiah) dan sisa sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)akan dibayar setelah proses balik nama;Bahwa, benar kemudian dibuatkanlah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 86yang dibuat dihadapan Notaris HUSNAWATY, SH. di Palembang pada hariJumat tanggal 23 Agustus 2013 untuk rumah di Blok B1 type 75 dan AktaPengikatan

akan dilakukan oleh Tergugat II yang mana telahdimohonkan oleh Tergugat , maka diperintahkan kepada Tergugat II untukdihukum membatalkan proses lelang yang akan dilakukan terhadap ObyekJaminan milik Penggugat, Sampai adanya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.11.Bahwa dengan ditariknya Tergugat III dan Tergugat IV diperintahkan untuktunduk dan patuh pada putusan ini dan tidak melakukan proses apapun jugaterhadap obyek jaminan milik Penggugat, termasuk mengalihkan ataumelakukan proses

balik nama kepada pihak ketiga sebelum adanya putusanyang telah berkekuatan hukum tetap.12.Bahwa dengan adanya gugatan ini, maka diperintahkan kepada Tergugat I,dan Tergugat Ill untuk menghitung kembali dengan seksama berapa jumlahsisa utang dari Penggugat kepada Tergugat I, karena antara Tergugat danTergugat III sebagai suatu lembaga perbankan yang saling mengikat, dimanaTergugat Ill sebagai Pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat .13.Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan patuhpada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama sebelum adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap.10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)atas Obyek Jaminan tersebut.11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraaad) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK.12.

Bahwa dengan ditariknya Tergugat III dan Tergugat IV diperintahkanuntuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan tidak melakukan prosesapapun juga terhadap obyek jaminan milik Penggugat, termasukmengalinkan atau melakukan proses balik nama kepada pihak ketigasebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penggugat dan Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat IIItelah selesai dan sudah sesuai prosudural hukum yang berlaku, maka Penggugatjuga telah memproses balik nama dalam sertifikat hak milik No. 168 / Desa Waiheru,tertanggal 8 Oktober 1996 di Kantor Pertanahan Kota Ambon (Turut Tergugat V)yang dari semula tertulis atas nama Turut Tergugat II telah dicoret oleh TurutTergugat V dan telah diganti dengan nama Penggugat, sehingga objek sengketaadalah sah menurut hukum milik Penggugat;Bahwa oleh karena proses

balik nama dalam sertifikat hak milik No. 168 / DesaWaiheru, tertanggal 8 Oktober 1996 yang dilakukan oleh Turut Tergugat V yang darisemula tertulis atas nama Turut Tergugat II telah dicoret dan telah diganti dengannama Penggugat sudah sesuai dengan prosudural hukum yang berlaku, makasertifikat hak milik No. 168 / Desa Waiheru, tertanggal 8 Oktober 1996 haruslahdinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum;Bahwa objek sengketa pada saat dibeli oleh Pengugat pada Tahun 2003 melaluiperbuatan hukum

Ill maka TurutTergugat Il (Andre Dareda) menjual objek sengketa secara terang dan tunai kepadapenggugat di hadapan Pejabat Umum Notaris PPAT M Husain Tuasikal, SH, M.Kndan telah terbit Akte Jual Beli No. 134/ 2018 tertanggal 13 Juli 2018.Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat poin 9, poin 10 dan poin 11 dimanasetelah Penggugat melakukan proses jual beli terhadap objek sengketa melalui TurutTergugat III selesai dan telah sesuai dengan procedural hukum yang berlaku makapenggugat telah melakukan proses

balik nama dalam sertifikat hak milik No.168/Desa Waiheru, tertanggal 8 Oktober 1996 di Kantor Pertanahan Kota Ambon (TurutTergugat V) dari yang semula atas nama Turut Tergugat II dicoret dan diganti dengannama Penggugat.

balik nama atas nama Penggugat telah sesuai denganprosedur dan aturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu

atas nama ADITYARAHMAN Proses Balik nama pada PENGGUGAT berdasarkan dengan AktaJual beli yang dibuat oleh TERGUGAT III yang terletak di komp.TamansariBukit Mutiara Blok KH12 No.22 kelurahan gunung Samarinda KecamatanBalikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi kalimantan Timur diuraikanHalaman 9 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bppdalam Surat ukur Nomor 00017/gunung samarinda/2010 tanggal 29 Maret2010 jangka waktu Pembiayaan selam 15 tahun dan Perjanjian tersebutberakhir pada tanggal

Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsurHalaman 17 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bppkesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal22, dan pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.DALAM PROVISIMemerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan perbuatan hukumyaitu mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan pada Instalasi terkaitterhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6520/gunung Samarinda Luas 164 m2atas nama ADITYA RAHMAN Proses

Balik nama pada PENGGUGATberdasarkan dengan Akta Jual beli yang dibuat oleh TERGUGAT Ill yangterletak di Jkomp.Tamansari Bukit Mutiara Blok KH12 No.22 kelurahan GunungSamarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi kalimantanTimur diuraikan dalam Surat ukur Nomor 00017/Gunung Samarinda/2010tanggal 29 Maret 2010DALAM POKOK PERKARA1.

denganundangundang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2004 TentangJabatan Notaris yang dirubah dengan undangundang Republik Indonesianomor 2 Tahun 2014 yaitu telah dibacakan dan ditandatangani dengansempurna oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I, para saksi dan TERGUGATII selaku notaris di Balikpapan dengan akta nomor 06 tanggal 12 Januari2015;Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bpp5. bahwa karena pada waktu pembuatan Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan tersebut Sertipikat masih dalam proses

balik nama(belum atas nama atas nama) PENGGUGAT maka masa berlakunyaSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah selama 3 (tiga)bulan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 4 UndangUndang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta BendaBenda yang berkaitan dengantanah juncto Penjelasan pasal 15 ayat 4 undangundang RepublikIndonesia nomor 4 Tahun 1996 tersebut diatas, jadi bukan 1 (satu) bulansebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 15 GugatanPENGGUGAT

KetuaPengadilan Negeri Sumber Cq Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo berkenan menetapkan secara provisional,memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memblokir dan/ataumenangguhkan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor :2136/Desa Tuk, luas tanah 1.245 M2? (seribu dua ratus meter persegji),sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 12 Oktober 2010,Nomor : 772/Tuk/2010, atas nama MOH.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq yangMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenanmenjatuhkan amar putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menetapkan, memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk memblokirdan/atau menangguhkan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor :2136/Desa Tuk, luas

putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISI:Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalamgugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya adalahsebagai berikut : Menetapkan, Memerintahkan kepada Turut Tergugat Konvensi untukmemblokir dan/atau menangguhkan proses

balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 2136/Desa Tuk, luas tanah 1.245 M2 (seribu dua ratus meterpersegi) , sebagaimana sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur,tertanggal 12 Oktober 2010, Nomor : 772/Tuk/2010, atas nama MOH.Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN SbrRUKYAT, yang terletak di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, KabupatenCirebon, Provinsi Jawa Barat, sampai dengan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;Menimbang, bahwa putusan provisional merupakan

Bahwa segala hal yang termuat di dalam eksepsi jawaban Tergugat II dapatdianggap termuat kembali dalam pokok perkara jawaban ini;2.Bahwa Kantor Pertahanan Kota Samarinda (Tergugat II) dalam setiapmelakukan penertiban sertifikat maupun proses balik nama selalu mengacupada aturanaturan yang tidak bertentangan dengan undangundang yangberlaku, disamping itu pula Kantor Pertahanan Kota Samarinda (Tergugat II)dalam setiap melakukan penertiban sertifikat maupun proses balik nama tidakakan mungkin keluar

Bahwa untuk melakukan penertiban sertifikat maupun proses balik nama,Tergugat II tidak serta merta melakukan penertiban sertifikat maupun prosesbalik nama sertifikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan;4.

(Tergugat Il) adalah sudah melaluiproses dan prosedur sesuai ketentuan serta peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut telah sahsecara hukum sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang paling kuatsesual dengan ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 32PP No 24 Tahun 1997, begitu pula proses balik nama Sertifikat tersebutdari Tergugat kepadaTergugat Il adalah sah secara hukum, karenatelah pula dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang

yang dibuat dihadapan TurutTergugat (Notaris/PPAT Ni Ketut Ardani, SH.,) Ketika dilakukanpengecekan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Sertipikat Hak MilikNo.777/Desa Dauh Puri Klod, tidak terdapat catatan apapun, tidakdibebankan hak apapun, tidak pernah dinyatakan batal, tidak pernahHalaman 27 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 476/Pdt.G/2016/PN.Dps.dinyatakan tidak berlaku maupun dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, tidak ada pihak manapun yang menyampaikankeberatan, sehingga proses

balik nama dari Tergugat (Putu Yuliari)menjadi atas nama Tergugat Il (Drs.

Jadi dalam proses balik nama Sertipikat Hak Milik No.777/DesaDauh Puri Klod telah dilakukan sesuai prosedur hukum pertanahan yangberlaku dan dengan itikad baik, dengan demikian dalildalil gugatanpenggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum sudahsepatutnya ditolak ;Bahwa perolehan hak atas Tanah Obyek Sengketa, Sertipikat Hak MilikNo.777/Desa Dauh Puri Klod atas nama Tergugat Il telah melalui prosedurhukum yang benar, maka Tanah Obyek Sengketa adalah sah sebagaimilik Tergugat Il :Bahwa

pabrikyang ada diatasnya sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya juga adalahberalasan dan berdasarkan hukum apabila Pelawan yang telah ternyata sebagaipemilik dari barang objek sengketa dimaksud untuk melakukan proses balik namaatas Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 (dahulu Sertifikat HGBNomor: 34) (vide bukti P11) tersebut menjadi atas namanya; Menimbang, bahwa selanjutnya karena objek dari barang objek sengketatersebut sekarang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, maka untukmelakukan proses

balik nama dan proses perpanjangan jangka waktu masa hakatas Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 11 (dahulu Sertifikat HGBNomor: 34) (vide bukti P11) tersebut dilakukan oleh Kantor PertanahanKabupaten Siak, namun menurut Majelis Hakim dengan adanya putusan iniKantor Pertanahan Kabupaten Siak tidaklah serta merta dengan sendirinya wajibmenurut hukum untuk melakukan proses balik nama dan perpanjangan masa haktersebut, karena dalam proses tersebut masih terdapat berbagai prosedurprosedur dan

ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh Pelawan; Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan didasarkan ataspertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum ini,khusus yang meminta agar Kantor Pertanahan Kabupaten Siak/Kabupaten SiakSri Indrapura wajib menurut hukum melakukan proses balik nama dan melakukanperpanjangan masa hak tersebut dinilai terlalu berlebinan, sehingga Majelis Hakimakan mengabulkan petitum ini terbatas pada Sertifikat Hak Guna BangunanNomor:

bersama yang dipimpin olehPendeta ROS DAI, STh dan Penggugat pun ikut berdoa bersama sama,karena Penggugat ada bersamasama dengan BENYAMIN DAVISDONKALELENA dan YULIANA KALESUPRATIKNO sebagai pemberi hibahdan penerima hibah serta beberapa orang lainnya yang turut hadir dalampenyerahan hibah tanah tersebut, maka dalil Gugatan bahwa Penghibahanini tidak diketahui oleh Penggugat adalah suatu kebohongan belaka ,Bahwa setelah YULIANA KALESUPRATIKNO memperoleh hibah tanahobyek sengketa, kemudian dilakukan proses

balik nama Sertifikat yangdilanjutkan dengan pemecahan sertifikat menjadi 9 (Sembilan) Sertifikatyakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m2, M.1112 seluas 2.063 m?

balik nama Sertifikat yangdilanjutkan dengan pemecahan sertifikat menjadi 9 (Sembilan) Sertifikatyakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m?

Milik Nomor: 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli1991, Gambar Situasi Nomor: 2033/1990, tanggal 2 10 1990, seluas19.560 M2 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi),dikembalikan kepada keadaan semula (ex tunc.) dengan diserahkankembali dalam kepemilikan Penggugat sebagai Harta Bersama yangbelum dibagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Tergugat dalam jawabannyamendalilkan halhal sebagai berikut :Setelah YULIANA KALESUPRATIKNO memperoleh hibah tanah obyeksengketa, kemudian dilakukan proses

Judex Facti inimaka harus diluruskan oleh Hakim Tingkat Kasasi dan berkenan untukmemeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo dan membatalkanPutusan Hakim Judex Facti Tingkat Banding;Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti halaman 38paragraf 11 s/d paragraf 14 yang selengkapnya berbunyi:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Matarammenjelaskan pada hal 62 paragraf 3 sebagai berikut:Menimbang sesuai uraian dalam dalil gugatan Penggugat WayanDalang karena ia dianggap berperan dalam proses

balik nama sertifikattanah objek sengketa menjadi atas nama T1 sedangkan Nasrah adalahKepala Dusun sebagai T2 atas dasar Nasrah selaku Kepala Dusuntersebut membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan yangdibuat oleh T1 yang atau tanpa penelitian akan kebenaran isi surattersebut;Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram padahalaman 62 paragraf ke 2 format dalam putusan sebagai berikut:Menimbang bahwa alasan Penggugat menggugat 1T3 selakuKepala Dusun yang sematamata membubuhkan tanda

oleh tergugat Il dan Tergugat Ill isi surat P8 dan P9 adalahtidak benar Ni Nengah Candri keberatan sertifikat atas nama NyomanDangin dibalik nama keatas nama Tergugat dan tidak benar NyomanDangin memiliki anak angkat Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta dipersidanganTergugat 2 dan Tergugat 3 hadir melalui Kuasa hukumnya hal inimembuktikan Tergugat 2 dan Tergugat 3 merasa memiliki kapasitas dankapasibilator terhadap perjanjian yang telah ditandatangai di atas buktiP8 dan P9 dalam proses

balik nama sertifkat objek sengketa menjadiatas nama tergugat sehingga dengan demikian terbukti Tergugat 2 danTergugat 3 mempunyai hubungan atau kepentingan hukum denganPenggugat atau dengan materi objek sengketa dan sangat mustahil bagiPenggugat untuk menghadiri dan Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebagaisaksi dipersidangan oleh karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 kroni dariTergugat sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat2 dan Tergugat 3 ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;Bahwa

balik nama sertifikatobjek sengketa menjadi atas nama Tergugat sehingga dengandemikian terbukti Tergugat Il dan Tergugat III memiliki hubungan hukumatau kepentingan hukum dengan Penggugat atau dengan materi objeksengketa ...

(TERGUGAT II) tersebuttidak sesuai dengan UUJNP dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a disebutkanmengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, NotarisWayib bertindak amanah, jujur , saksama, mandir, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.32.Bahwa SURAT KUASA JUAL (PALSU) tersebut digunakan olehTERGUGAT I untuk melakukan proses balik nama yang dilakukan di Notaris R.Giardi Suharjanto, SH, M.Kn (TURUT TERGUGAT 1), namun ditunda untukdilaksanakan oleh

Bahwa proses balik nama sertifikat antara Penggugat denganTergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Miliktersebut masih atas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis HakimPemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.2.

PIHAK PENJUAL dan PIHAK PEMBELI telah bersamasamamenandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dihadapanTergugat Il; Bahwa jual beli dimaksud adalah atas sebidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.420 atas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat) yang terletak di DesaPabelan dengan luas tanah +873mz2; Bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat II untuk menanyakanperihal Kuasa Menjual akan tetapi setelah dicari di protokol notaris ternyatasurat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak ada; Bahwa proses

balik nama sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masihatas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Turut Tergugat III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan KabupatenMagelang, Sertipikat Hak Milik No. 420/Desa Pabelan Luas 873 m?

Bdg.Sertipikat Hak Milik No.709/Kel.Ciumbuleuit dari atas nama Ny.Rd.Dewimenjadi atas nama Ginawan Chondro (dh.Tjong Tjung Ging) (Penggugat)pada tanggal 1 Desember 1988 (vide bukti T4 sama dengan bukti TT.VI1); Bahwa proses balik nama tersebut telah sesuai prosedur yang berlakusebagaimana diatur dalam Undangundang No.5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah No.10 Tahun 1961, dimana proses balik nama tersebut telahdilengkapi dengan warkah dan suratsurat lain yang diperlukan (vide jawabanTurut Tergugat

(halaman 78), sehingga dengan demikian AktaJual Beli tersebut adalah sah, dan oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;Bahwa demikian juga petitum ketujuh yaitu agar Sertipikat Hak MilikNo.709/Kel.Ciumbuleuit seluas 3.101 M2 (maksudnya 3.010 M2) atas namaGinawan Chondro, dinyatakan cacat hukum, menurut Majelis Hakim haruslahditolak, dengan alasan bahwa proses balik nama tersebut selain didasarkanatas Akta Jual Beli yang sah, juga telah dilengkapi dengan warkah dan suratsurat lainnya yang diperlukan

Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan tersebut, diperkirakandalam proses balik nama 2 (dua) bidang tanah dibuat tidak dengansebenarnya. 65Bahwa yang telah melakukan proses jual beli 2 (dua) bidang tanah dibuattidak dengan sebenarnya adalah sebagai penjual R. Pradono Supardi, sedangkan sebagai pembelinya Terdakawa.Bahwa yang membuat akta jual beli 2 (dua) bidang tanah dari R. PradonoSupardi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembelinya adalah PPATFahmi Noorhayati S. Widodo, S.H.

Bahwa yang membiayai proses balik nama 2 (dua) bidang tanah dari R.Pradono Supardi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembelinyaadalah Terdakwa sendiri. Bahwa Saksi mendapatkan foto copy akta jual beli 2 (dua) bidang tanahdari R. Pradono Supardi dengan Terdakwa dari Sumijo.Bahwa yang saksi minta dari Sumijo hanya akta jual beli Saja.Bahwa yang dipalsukan dalam akta jual beli 2 (dua) bidang tanah adalahtanda tangan R. Pradono Supardi dan tanda tangan Satilah isteri R.Pradono Supardi.

Pradono Suparditentang proses balik nama 2 (dua) bidang menjadi atas nama Terdakwaadalah apa tanda tangan R. Pradono Supardi yang ada dalam akta jualbeli tanda tangan R. Pradono Supardi, dan dijawab bukan.Bahwa pada waktu saksi menitipkan sertifikat kepada R. PradonoSupardi, pesan saksi adalah sertifikat jangan dipindah tangankan tanpaseijin Saksi. Bahwa setelah sertifikat yang saksi titipkan kepada R. Pradono Supardidiambil oleh Terdakwa, R.

Bahwa dalam membuat Akta Jual Beli bentuknya formalBahwa disamping Akta Jual Beli, kelengkapan untuk proses balik namaadalah Surat Pernyataan (absente), dan yang satunya lagi saksi lupa,serta ketentuan persyaratan tersebut dari Kantor Badan Pertanahan123Nasional (BPN), apabila menyalahi format tersebut tidakBahwa benar yang mengurus proses balik nama Akta Jual Beli nomor :158/2001 dan Akta Jual Beli nomor : 159/2001 ke Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo adalah dari pihakKantor

kami dan dalam mengurus proses balik nama memerlukan waktu.Bahwa selama proses permohonan balik nama sampai dengan terbitnyasertifikat menjadi atas nama pembeli, tidak ada pihak lain yangkeberatan.Bahwa pada waktu Terdakwa, R.

., MKn mengajukan permohonan ke KantorBadan Pertanahan Kota Jambi untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor :6721/ Thehok atas nama JOHAN LUXURY TAN menjadi atas nama RICKY BinAMANSYAH, namun pada tanggal 4 September 2014, Notaris BAMBANGHADINATA, SH., MKn memberitahukan kepada Sdr. RICKY Bin AMANSYAHbahwa permohonan balik nama tersebut ditolak dengan alasan sertifikat tersebut sudahdiblokir oleh terdakwa pada tanggal September 2014, selanjutnya Sdr.

RICKY Bin AMANSYAH melaluiNotaris BAMBANG HADINATA, SH., MKn mengajukan permohonan ke KantorBadan Pertanahan Kota Jambi untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor :6721/ Thehok atas nama JOHAN LUXURY TAN menjadi atas nama RICKY BinAMANSYAH, namun pada tanggal 4 September 2014, Notaris BAMBANGHADINATA, SH., MKn memberitahukan kepada Sdr.

Kemudian saksi Ricky bin.Amansyah kembalimenemui Notaris Bambang Hadinata, SH, MKN dan menyerahkan Asli Sertifikat HakMilik atas nama terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan proses balik nama sertifikatHak Milik No.6271/The Hok atas nama terdakwa tersebut.

Bahwaterhadap dalil dailil Penggugat yang menyatakan adanyaGugatan pihak ketiga terhadap obyek SHGB No : 4391 / damaisehingga tidak dapat dilakukannya proses balik nama dari Tergugat IVmenjadi atas nama Penggugat , dapat kami jelaskan fakta faktasebagai berikut :Bahwa benar pihak ketiga telah mengajukan gugatan sengketakepemilikan tanah terhadap Tergugat Il yang terdaftar dalam registerperkara Pengadilan Negeri Balikoapan Nomor : 60/Pdt.G/2007/PN.Bpp.yang diputus tanggal 26 Maret 2008 jo Pengadilan

No. 77/PDT/2016/PT.SMR16 Maret 2011 mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanahyang menyatakan obyek perkara adalah milik Tergugat Il ;Bahwa berdasarkan hasil Notulen Rapat musyawarah tertanggal 24Juni 2008 yang diadakan Kantor Pertanahan Balikpapan bahwaSHGB No : 4973 / Damai dapat dilakukan balik nama ke atas namaPenggugat di Kantor Pertanahan Balikpapan (In casu Turut Tergugat ) ;Bahwa dengan demikian jelas dan tegas apabila Tergugat Ill tidakdapat melakukan proses balik nama terhadap SHGB

Apabila , quodNon , terdapat kerugian apapun yang diderita Penggugat karena tidakbisa melakukan proses balik nama atas obyek sengketa karenaadanya Sita jaminan , maka hal tersebut sepenuhnya merupakanpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat , Tergugat IV danTergugat V;20.Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka Tergugat VI terbukti21tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkanPenggugat , sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo menolak Gugatan penggugat