Ditemukan 2661 data
DEDI SURYADI
Tergugat:
1.PT.MINEMEX INDONESIA
2.SAIFUL ADRI
3.H. A.HARIS
130 — 100
Bisrah karena Hj. lbu Bisrah pada waktuitu masih hidup dan sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1666 yaitu Hibahadalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya,Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Srldengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu.d.
YEYEN VALENTINA
Tergugat:
1.SUTARJO
2.LIWUH UMBUK
3.KRIS YULIUS
4.ALISA GINUNG
5.ENDROYONO
6.RENNANDO
7.NANSI T.N
8.PITSON
9.Kepala Kelurahan Bukit Tunggal
10.Kepala kantor Kecamatan Jekan Raya
99 — 17
No. 594.138/1666/Pem Tgl. 29 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: BAP/PEM/UT/KL-BT/2010 Tgl. 28 Juni 2010 yang diterbitkan Tergugat IX;
Yang turut ditandatangani Tergugat IX dan Tergugat X serta berita acara pemeriksaan tanah yang diterbitkan Tergugat IX adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan oleh karenanya semua surat tanah/alas hak atas tanah dengan semua surat tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Elfin Rudianto Sitorus
206 — 371
Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA 1 lembar Copytanggal 15 Agustus 201663 ) Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI 1 lembar CopySEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untukpembayaran progress 7 (89,4858%) paketpekerjaan pengadaan elektronika Project YansHouse Hotel SPK No.001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AMJBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp23.305.000,64 ; Copy Faktur Pajak nomor 010.031 1 lembar Copy16.02833434 tanggal 9 Agustus 201665 Sertifikat pembayaran no 1lembar Copy08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/Y HH/VIII/1666
Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA 1 lembar Copytanggal 15 Agustus 201663 Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI 1 lembar CopySEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untukpembayaran progress 7 (89,4858%) paketpekerjaan pengadaan elektronika Project YansHouse Hotel SPK No.001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AMJBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp23.305.000,64 ; Copy Faktur Pajak nomor 010.031 1 lembar Copy16.02833434 tanggal 9 Agustus 201665 Sertifikat pembayaran no 1lembar Copy08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/Y HH/VIII/1666
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
I Made Sudaris
215 — 78
Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA 1 lembar Copytanggal 15 Agustus 201663 ) Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI 1 lembar CopySEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untukpembayaran progress 7 (89,4858%) paketpekerjaan pengadaan elektronika Project YansHouse Hotel SPK No.001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AMJBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp23.305.000,64 ; Copy Faktur Pajak nomor 010.031 1 lembar Copy16.02833434 tanggal 9 Agustus 201665 Sertifikat pembayaran no 1lembar Copy08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/Y HH/VIII/1666
Tanda terima PT JAYA BALI SEJAHTERA 1 lembar Copytanggal 15 Agustus 201663 Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT JAYA BALI 1 lembar CopySEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2016 untukpembayaran progress 7 (89,4858%) paketpekerjaan pengadaan elektronika Project YansHouse Hotel SPK No.001/SPPP/Peng.ELEKTRONIKA/AMJBS/YHH/2015, banyaknya uang Rp23.305.000,64 ; Copy Faktur Pajak nomor 010.031 1 lembar Copy16.02833434 tanggal 9 Agustus 201665 Sertifikat pembayaran no 1lembar Copy08/SP/Mat.ELEKTRONIK/MK/Y HH/VIII/1666
282 — 101
La Tenri Tappu telah meninggal dunia padaabad ke 18, maka tidak dapat menjual tanah /obyeksengketa, sedemikian berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdatadan almarhum tersebut tidak dapat pula menghibahkantanah obyek sengketa (dalil Pelawan poin 6), sedemikianberdasarkan Pasal 1666 Juncto Pasal 1682 KUH Perdata.Demikian pula para ahli waris alm.
La Tenri Tappu tidakdapat menjual harta peninggalan alm. ayahnya, sedemikianberdasar Pasal 1066 KUH Perdata Juncto Pasal 1457 KUHPerdata, juga para ahli waris tidak dapat menghibahkantanah obyek sengketa, sedemikian berdasarkan Pasal 1066junctis Pasal 1666 dan Pasal 1682 KUH Perdata, oleh karenajuga berdasarkan hukum yang berlaku it est : Pasal 832 KUHPerdata dan atau Pasal 174 ayat (1) juncto Pasal 171 hurufb Inpres No. 1 tahun 1991 (Hukum Waris Islam) Pelawantidak berstatus hukum sebagai ahli waris
127 — 60
Pendidikan Bung Hatta seluas 8.754 m2 Surat Ukur No.02537/2010, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan denganaslinya. diberi tanda dengan T.1.45;Fotokopi Surat Ukur No. 02537/2010, yang telah diberi materai secukupnya dantelah disesuaikan dengan aslinya. diberitanda dengan T.1.46;Fotokopi Akta Pelepasan Hak tanggal 14 Desember 2010, yang telah diberimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. diberi tanda denganT.L47;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2011 No. 1666
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
53 — 29
Bukuan seluas 83.602 M2 berdasarkan Hibah dari PTEmporium Lumber sesuai Akta Hibah Nomor 2/HB/Palaran/1985tanggal 13 September 1985 dihadapan Laden Mering, SHNotaris/PPAT Kotamadya Samarinda, sehingga telah sesuai denganketentuan Pasal 1666 s.d. 1676 KUH Perdata tentang kecakapanuntuk menghibahkan dan menerima hibah serta Pasal 1682 KUHPerdata tentang cara menghibahkan ;Bahwa penerbitan Sertipikat HGB Nomor 3/K.
Bukuan seluas 83.602 M2 berdasarkan Hibah dari PTEmporium Lumber sesuai Akta Hibah Nomor 2/HB/Palaran/1985tanggal 13 September 1985 dihadapan Laden Mering, SHNotaris/PPAT Kotamadya Samarinda, sehingga telah sesuai denganketentuan Pasal 1666 s.d. 1676 KUH Perdata tentang kecakapanuntuk menghibahkan dan menerima hibah serta Pasal 1682 KUHPerdata tentang cara menghibahkan;Bahwa penerbitan Sertipikat HGB Nomor 3/K Bukuan untuk tanahseluas 83.602 M2 telah memenuhi ketentuan dan persyaratansebagaimana
147 — 119
darikeseluruhan obyek sengketa 3.1 dan 3.2Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Darmawan alias AmaqHayani adalah memperoleh 29, 1666 % dari harta peninggalan Amagq Lemah ditambah12,5 % harta warisan Inaq Silah yang diperoleh dari peninggalan Amaq Lemah yaitu29,1666 % + 12,5 % = 41,6666 %sehingga anak Lakilaki memperoleh 41,6666 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.1dan 3.2Hal. 99 dari 166 hal. Putusan. No. 475/Pdt.G/2021/PA.
sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yangmenjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahliwarisnya;Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan tidak melebihihak yang seharusnya diperoleh Darmawan maka penjualan tersebut berdasar atashukum;Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan obyek sengketa 3.1 dan 3.2setelah dihitung dan dijumlahkan adalah seluas 8.800 M2Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian warisDarmawan (anak lakilaki) memperoleh 29, 1666
AMBOLOLO
Tergugat:
2.JOHNNY TANDIARY
3.AHMAD YANI
5.AMIRUDDIN
6.ANTHAR SYADAD AL DAMARY
7.MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
131 — 112
Sebagaimana dijelaskan dalampenjelasan pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan :Hibah adalah suatu penanjian dengan mana si penghibah diwaktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu.
112 — 25
statusnya sebagai saksi, karena jika Paiman jugamerupakan anak angkat Mbah Karyosemito sebagaimana dalil Tergugat danTergugat Il, maka seharusnya saat itu Paiman tidak menandatangani surattersebut; Hal ini juga didukung bukti P7 berupa surat pernyataan dari Paiman ;Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti surat penyerahan hak milikbaik P3 maupun T.I.Il2 tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hibah,dimana dalam hukum perdata, mengenai penyerahan hak milik melalui hibahdiatur dalam ketentuan Pasal 1666
80 — 24
Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undangundang Hukum Perdata, adalah :Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda gunakeperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.;Menimbang, bahwa tentang cara menghibahkan sesuatu telah diatur dalamKitab Undangundang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam :a.
Pembanding/Penggugat II : FATHUL MARDENY Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat III : AGUS SOPIAN Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat IV : SALAMAH Binti H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat V : ACHMAD NABAWI Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat VI : HENDRA IRAWAN Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat VII : RATNA JUWITA Binti H. IMIS ARDI
Terbanding/Tergugat I : PT. AGUS BERSAUDARA PRIMA
Terbanding/Tergugat II : EDRALINA TENING
Terbanding/Tergugat III : SURMIATI
Terbanding/Tergugat IV : WAZIR
Terbanding/Tergugat V : MANGATAS SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
110 — 39
Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPer Pengertian Hibah adalahsebagai berikut:Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara cumacuma, tanpadapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yangmenerima penyerahan barang itu. Undangundang hanya mengakuipenghibahanpenghibahan antara orangorang yang masih hidup.;2.
84 — 50
bantahan Para Tergugatdalam mengulas materi hukum yang bersinggungan dengan PokokPermasalahan dalam Perkara a quo, yaitu tentang Hibah.Halaman 34 dari halaman 107 putusan Nomor : 82/PDT/2017/PT KPGBahwa berdasarkan Jawaban Para Tergugat bertanggal 21 November2016 dan Duplik bertanggal 5 Desember 2016 tidak terdapat 1 (satu)dalil bantahanoun yang dikemukakan oleh Para Tergugat/ParaTerbanding, yang mendalilkan bahwa Obyek Sengketa telahdihibahkan oleh Haji Woda kepada Gere Ne.Bahve menurut Pasal 1666
96 — 40
Idham kemudian menyerahkan tanah dan fotokopi sertipikatkepada Penggugat untuk melakukan perubahan nama;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan diatas, menimbulkanpertanyaan bagi majelis, sekaligus menjadi beban wajib bukti bagi Penggugatkhususnya tentang perbuatan hukum apa yang menjadi dasar/alas hak (rechts title)terjadinya peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Rusly Idham H kepadaPenggugat apakah didasarkan karena adanya pemberian atau Hibahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666
39 — 9
Sehingga terlapor memenuhi kriteria subjek menurut Pasal 8UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20Tahun 2001.Bahwa Secara hukum (Pasal 1666 KUHPerdata) Hibah : suatupersetujuan dengan mana di penghibah diwaktu hidupnya dengancumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerimapenyerahan itu.
41 — 9
Bahwa Secara hukum (Pasal 1666 KUHPerdata) Hibah : suatu persetujuandengan mana di penghibah diwaktu hidupnya dengan cumacuma dan dengantidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluanpenerima hibah yang menerima penyerahan itu.
172 — 101
Tentang Hibah Secara HukumMenimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana diatur dalamPasal 1666 KUHPerdata dijelaskan bahwa Hibah adalah suatu perjanjiandengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cumacuma dandengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. bertitik tolak darimakna hibah tersebut, maka hibah merupakan sebuah perjanjian antaraPenghibah dan Penerima Hibah, sehingga hibah itu adalah sebuah bentukHalaman
161 — 142
tindakan atau perbuatan hukum yangdilakukan oleh ANDREAS KAKO/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap tanah adat milik Suku Seso Foa termasuk tanah yangdijadikan obyek sengketa, selama ini selalu bertindak bersamasamadengan Fungsionaris Adat dan mendapat persetujuan Anggota SukuSeso Foa dalam melakukan proses hibah maupun jualbeli tanah adatmilik Suku Seso Foa tersebut kepada para pihak yang membutuhkantanah;Dan kemudian hal tersebut di atas telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dalam Pasal 1666
tindakan atau perbuatan hukum yangdilakukan oleh ANDREAS KAKO/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap tanah adat milik Suku Seso Foatermasuk tanah yang dijadikan obyek sengketa, selama iniselalu bertindak bersamasama dengan Fungsionaris Adat danmendapat persetujuan Anggota Suku Seso Foa dalammelakukan proses hibah maupun jualbeli tanah adat milik SukuSeso Foa tersebut kepada para pihak yang membutuhkantanah;Dan kemudian hal tersebut di atas telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalam Pasal 1666
1456 — 546
dan Bangunan harus dibatalkan,maka pembatalan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan ParaPihak, yakni PARA AHLI WARIS (termasuk didalamnyaTERGUGAT REKONPENSI) dan PENGGUGAT REKONPENSI(vide Pasal 1338 KUHPerdata).BERDASARKAN URAIANURAIAN DI ATAS, MAKA DEMI HUKUMTERBUKTI BAHWA AKTA HIBAH NO. 21/VII/1977 DEMI HUKUMTIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK MEMBATALKANTRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN, SESUAIDENGAN KETENTUAN PASAL 37 JO PASAL 40 PP NO. 24 TAHUN1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PASAL 1666
1668KUHPerdata tidak di daftar itu bukan menjadi tidak berlaku akta hibahnya ;Bahwa kalau suatu perceraian itu sah di KUHPerdata dilarang pemberian hibahsuami istri tapi kalau tidak lagi didalam perkawinan itu bisa pasal 1678 itudilarang penghibahan antara suami istri selama perkawinan tapi kalau tidakdalam perkawinan boleh;Bahwa anak dari istri kedua tidak berhak atas barang hibah itu anak dari istrikedua hanya berhak dari waris ayahnya yang setelahnya tapi tidak kebelakang;Bahwa dasar hukum hibah pasal 1666
11 — 0
16075389rsid 160801 00rsid16130029rsid16135556rsid 1614729 Irsid 16147506rsid16151429rsid16187882rsid16188739rsid16198794rsid 16203523rsid 1625975 1rsid16261361rsid16265753rsid16268865rsid16273043rsid16319844rsid 16332728rsid 16334906rsid 163881 15rsid16416064rsid16450439rsid 1645422 1rsid16471794rsid 16472133rsid 16530735rsid 1653 1900rsid 16533 107rsid 165349 1 6rsid 16536227rsid 16542682rsid 16545432rsid16599466rsid 16602 154rsid16606736rsid16610474rsid 16646882rsid 16647662rsid 16652309rsid 1666