Ditemukan 2684 data
HAINUR RASYID
Terdakwa:
WIRA Bin DURAIN
33 — 55
2020/PN TIkHal 1657 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1658 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1659 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1660 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1661 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1662 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1663 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1664 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1665 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1666
422 — 136
Pasal 584 Kitab UndangUndang HukumPerdata telah menyatakan bahwa Hak Milik atas suatu kebendaan tidak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karenadaluwarsa,Karena ............karena pewarisan, baik menurut undangundang, mau pun menurut surat wasiat dankarena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untukemindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadapkebendaan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666
48 — 8
Dari kwitansi nomor RB 1455 senilai Rp. 49.500.000, (empat puluhsembilan juta lima ratus ribu rupiah). di ikutkan transaksi lagi sebanyak 3(tiga) kali total senilai Rp. 120.630.000, (seratus dua puluh juta enamratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu : Pada tanggal 19 Desember 2012 sesuai kwitansi nomor RB 1666 senilaiRp. 37.630.000, (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)cair di tanggal 31 Desember 2012.
EVI DIAN KURNIAWATI.e Pada tanggal 29 Desember 2012 pencairan modal + laba sebanyak 6 (enam) kalitotal senilai Rp. 264.322.050, (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus duapuluh dua ribu lima puluh rupiah) yaitu : Dari kwitansi nomor RB 1665 senilai Rp. 65.329.050, (enam puluh limajuta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).Halaman 176 dari 250 halamanPutusan No.322/Pid.B/2014/PN.Tlg Dari kwitansi nomor RB 1666 senilai Rp. 41.393.000, (empat puluh satujuta tiga ratus sembilan puluh
HAINUR RASYID
Terdakwa:
BINTAR Bin KASWIR
28 — 43
2020/PN TIkHal 1657 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1658 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1659 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1660 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1661 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1662 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1663 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1664 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1665 dari 15 Hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN TIkHal 1666
45 — 11
.: 1.01 01 1666 5 2 , tanggal 27 Januari 2011, tercantum dalam rincian dokumen pelaksanaananggaran satuan kerja perangka daerah dengan kode rekening 5. 2. 3. 20. 09dengan uraian : belanja modal pengadaan alatalat peraga / praktek sekolah,Alat peraga dan TIK Sekolah dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.615.000.000, (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah )Bahwa sekitar awal bulan April 2011 saksi Drs. R.
pendidikan/referensi, pagu anggaran3.387.006.000,, direalisasi sebesar Rp. 3.286.066.000,, sisa sebesar Rp.100.994.000,e Bahwa sisa belanja modal pengadaan alatalat praktek sekolah sebesar Rp.1.777.936.000 ( satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratustiga puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 masukdalam APBD TA.2011 sebesar Rp. 1.615.000.000, ( satu milyar enam ratuslima belas juta rupiah)e Bahwa berdasarkan DPA SKPD Dinas Pendidikan Kota Batu No.: 1.01 01 1666
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
63 — 35
2019/PN TIkHal 1657 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1658 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1659 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1660 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1661 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1662 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1663 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1664 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1665 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1666
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riautentang Pemberian Hak Pakai tanggal 2 Oktober 1965No.IA.1666/HP/SK/65, atas nama Swang Lian, Luas 105 M?,untuk perumahan, terletak di Pasar Pusat, Gambar Kasartanggal 22 Mei 1965 No.845/Kinag/65, Luas 105 M*, denganbatasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan (buktiP22.f) ;g. Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Pekanbaru tanggal20 September 1975 No.SK/HPLPBR/1979, Pemberian HakPakai kepada Soliwati (bukti P22.g) ;h.
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
84 — 29
Sumenep, tanggal 16 September2014;Berita Acara Pembayaran Pengambilan Uang Mukapekeryaan renovasi pasar pragaan, nomor027/771/BAP/435.112/2014, tanggal 16 September2014;Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang mukapekeryaan renovasi pasar pragaan, tanggal 16September 2014;Bank Garansi jaminan uang muka nomor 1666/001052/2910/4135, tanggal 3 September 2014;Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep TahunAnggaran 2014 nomor DPASKPD : 2.07 01 27 03 5 2,tanggal
Sumenep, tanggal 16 September 2014;Berita Acara Pembayaran Pengambilan Uang Muka pekerjaanrenovasi pasar pragaan, nomor : 027/771/BAP/435.112/2014,tanggal 16 September 2014;Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang muka pekerjaanrenovasi pasar pragaan, tanggal 16 September 2014;halaman 576 dari 621 halamanBank Garansi jaminan uang muka nomor 1666/001052/2910/4135, tanggal 3 September 2014;Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014nomor
Sumenep, tanggal 16 September 2014;Berita Acara Pembayaran Pengambilan Uang Muka pekerjaanrenovasi pasar pragaan, nomor : 027/771/BAP/435.112/2014,tanggal 16 September 2014;Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang muka pekerjaanrenovasi pasar pragaan, tanggal 16 September 2014;Bank Garansi jaminan uang muka nomor 1666/001 052/2910/4135,tanggal 3 September 2014;Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014nomor DPASKPD : 2.07 01 27 03 5
171 — 66
Permendagri No.13/2006 dan terakhir PermendagriNo.1/2011 dan terakhir keluar Permendagri No. 32/2011 yangdiamandemen melalui Permendagri No. 39/2012 untuk Hibahdan Bantuan Sosial;Bahwa khusus di bidang olah raga, pemberian hibah daripemerintah daerah, bukan suatu kewajiban yang harusdiberikan, karena hibah khusus dibidang olah raga, hanya untukmendorong partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkanprestasi olah raga.Bahwa yang dimaksud tidak mengikat, awalnya menurut HukumPerdata dalam Pasal 1666
,MS;1.Bahwa hibah dalam sistem hukum perdata diatur dalam buku IllKitap UndangUndang Hukum Perdata Pasal 1666 sampai denganPasal 1693. Yang dimaksud dengan hibah sesuai Pasal 1666adalah perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnyadengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembaii,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibahyang menerima penyerahan itu.
hibah secara khusus adalah kepemindahankepemilikan suatu benda yang bukan suatu kewajiban pada orang lainketika masih hidup dengan ijab dan kabul tanpa mengharapkan pahalaatau karena menghormati dan juga bukan karena menutup kebutuhan(Departement Agama RI ensiklopedia Islam, jilid 1 hal.360)Menimbang bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, dimasa hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerimahibah ( pasal 1666
Pemberian hibah oleh daerah sebenarnaya merupakanmodifikasi dan pengembangan dari perjanjian hibah yang sudah diaturPutusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 573 dari 640574dalam KUH Perdata yaitu dalam pasal 1666 s.d 1693 KUH Perdata.
252 — 58
3diperoleh berdasarkan alas hak yaitu melalui Akta Hibah yang dibuat oleh dandihadapan Notaris;Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa PASARI JAYA bukanlah milik orang tua Penggugat dan para Tergugat (MULJONO danRUSTIAWATI);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim menilai bahwa petitum angka 3 patutlah untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 1666
ERWIN AS
Terdakwa:
ENCIK ERDIANTO Als EDI Bin INCEK HUSIN Alm
54 — 40
8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1657 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1658 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1659 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1660 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1661 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1662 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1663 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1664 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1665 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 1666
96 — 16
Pasal 584 Kitab UndangUndang HukumPerdata telah menyatakan bahwa Hak Milik atas suatu kebendaan tidak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karenadaluwarsa,Karena ............karena pewarisan, baik menurut undangundang, mau pun menurut surat wasiat dankarena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untukemindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadapkebendaan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666
100 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimaksud dalam Pasal 11, yaitu : Surat Walikotamadya Jakarta Barat Nomor 1088/1.785 tanggal 16Juni 2003 tentang : Surat Peringatan ;*" Surat Walikotamadya Jakarta Barat Nomor 1132/1.785 tanggal 07 Juli2003 tentang : Surat Peringatan Il ;" Surat Walikotamadya Jakarta Barat Nomor 1503/1.785 tanggal 29Agustus 2003 tentang : Surat Peringatan Ill ;*" Surat Walikotamadya Jakarta Barat Nomor 1507/1.785.2 tanggal 04September 2003 tentang : Surat Perintah Bongkar ; Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Barat nomor 1666
Terbanding/Tergugat II : JOHNNY TANDIARY
Terbanding/Tergugat III : AHMAD YANI
Terbanding/Tergugat V : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : ANTHAR SYADAD AL DAMARY
Terbanding/Tergugat VII : MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
164 — 258
Sebagaimanadijelaskan dalam penjelasan pasal 1666 KUH Perdata yangmenyatakan :Hiban adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibahdiwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
166 — 173
Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 18,angka 19, dan angka 20 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi:Halaman 35 dari 119 halaman Putusan Nomor 9/Pdt/2020/PT.BNA.Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibahmenyerahkan suatu barang secara Cumacuma, tanpa dapat menariknyakembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang.
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
159 — 85
Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), PT.Dutapalma Nusantara dan Sinar Mas Group, untuk Yayasan Bina SumberDaya Manusia (SDM) Riau;Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan dasar perolehanhaknya atas objek perkara adalah berupa Hibah, maka Pengadilan akanmempertimbangkan keabsahan hibah baik secara formal maupun meteril,apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 1666 KUHPerdata, disebutkan Penghibahanadalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkansuatu
104 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial YangBersumber Dari APBD menyatakan : hibah adalah pemberian uangatau barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahatau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakatdan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telahditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikatserta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjangpenyelanggaraan pemerintahan daerah;Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 1666
34 — 35
., Nomor:1666/Penk.Perd/2015/PN. Mdn., Nomor: 1663/Penk.Perd/2015/PN.Mdn., dan Nomor: 1665/Perd.Perd/2015/PN. Mdn., selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT L.a, I.b, l.c, I.d;4. SRI ADRIYANI LESTARI, alamat Jalan Erlangga II/7, Kelurahan Selong,Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakilikuasanya Ketut Mulya Arsana, S.H., M.
Terbanding/Jaksa Penuntut : MOCH RUM, SH
154 — 85
Seraya Sumber Makmur Nomor: 552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Seluas 22.000 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh ARWIN AS. (G.9);
- 2(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an.
Seraya Sumber MakmurNomor: 552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang PersetujuanPrinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYASUMBER LESTARI Seluas + 22.000 Ha dan Peta Lokasi,ditandatangani oleh ARWIN AS. (G.9);2(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani)No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: PersetujuanPrinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an.
Seraya Sumber Makmur Nomor:552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang Persetujuan PrinsipPencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBERLESTARI Seluas + 22.000 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani olehARWIN AS. (G.9);109) 2(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani)No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: PersetujuanPrinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an.
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;1666. Menghukum Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI membayar dendasebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denganketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulankurungan;7. Memerintahkan barang bukti berupa :1. Surat Nomor : S11/WPJ.22/KP.1005/2010, tanggal 2 Februari 2010,Perihal Usul Pemeriksaan Khusus;2.