Ditemukan 510 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-03-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 233/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : Hasan Ismail
Terbanding/Tergugat I : PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia
11287
  • * dari luas keseluruhan25.337 m* dalam sengketa tanah seluas 2.180 m*%, terletak diJalan Bungur Besar/Angkasa, Desa Pasar Baru, KecamatanSawah Besar, Jakarta Raya antara PT Citra Marga NusaphalaPersada, Tok Dengan Hasan Ismail, sampai dengan putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract vangeljsde);Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Register : 09-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN Mjk
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat : - NURASIM Melawan Tergugat : - PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
9031255
  • di halaman 8 sampai dengan halaman 9 nomor 28 sampai dengan37 dugaan PENGGUGAT harus dibuktikan secara YURIDIS sebagaimanakesepakatan yang telah disepakati olen Pemerintah dan tokoh masyarakat(stakeholder)serta Pemerintah yang terlibat dalam kesepakatan itu dalamberita acara tanggal 15 Maret 2019.Bahwa terkait halaman 9 Nomor 38 sampai dengan nomor 45 mengapatidak di tuangkan dalam GUGATAN di PENGADILAN TATA USAHANEGARA JAKARTA tahun 2014 yang saat ini sudah ada PENETAPANPENGADILAN yang bersifat INKRACT
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 47/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7125
  • telah diajukanKasasinya;Sehubungan dengan Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalamPerkara Aquo, maka dengan tegas Tergugat menyatakan, bahwa secaraprosedural hukum Gugatan ini telah secara keliru dan tidak tepatdiajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA.Sebab Gugatan yang diajukan dalam perkara Agquo sesungguhnyaadalah pokok pangkal perkaranya, yaitu; Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (inkract
Register : 03-02-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA JAYAPURA Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Jpr
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8526
  • sebenarnya menurutAgama IslamBahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dari Tahun2011 dan saksi tidak ada hubungan keluarga denganPenggugat dan Tergugat dan hanya mengenal Penggugatdan Tergugat karena bertetangga Rumah dari Tahun 2011sampai 2020 sekarangBahwa saksi menerangkan mengetahui Penggugat danTergugat adalah suami isteri sah.Bahwa saksi mengetahul Penggugat dan Tergugat sudahbercerai dan saksi tidak mengetahui tanggal dan bulanperceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan hanyamengetahui Surat Inkract
Register : 31-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 14 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. PROPINDO SEDAYU Diwakili Oleh : PT. PROPINDO SEDAYU
Terbanding/Penggugat : JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat VI : LINA SUTEDJA
Turut Terbanding/Tergugat IV : THE LOAN NIO,
Turut Terbanding/Tergugat II : IWAN LEONARDI
Turut Terbanding/Tergugat XV : SETIADI WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Ny. HARTATY
Turut Terbanding/Tergugat XI : Ny. PATTY WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat IX : Ny. VERONIKA DEWIJAYA,
Turut Terbanding/Tergugat VII : THUNG EDDY YAN
Turut Terbanding/Tergugat V : HERAWATY SUTEJA
Turut Terbanding/Tergugat III : FREDY SUTEDJA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : EDDY WIDJAJA
Turut Terbanding/Tergugat XIV : CHANDRA SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : Ny. SUSANTI SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. ROSELYNA DJAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. TAN HARTUTI,
895310
  • (Bukti P 3, P 4, P5 danP 6);Bahwa alas Hak Kepemilikan Penggugat atas tanah Objek Sengketatersebut telah pula diuji dan dibuktikan secara judicial dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) secarakeperdataan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 337 PK/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang didukung denganputusan pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 122 PK/Pid/2006 tanggal 5 Pebruari 2007, (Bukti P 7dan P 8);Bahwa berdasarkan Surat
Register : 30-05-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 58/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : HERY DARSONO THIO
Terbanding/Tergugat I : STEVEN LEONARD TANOJO
Terbanding/Tergugat II : SRI SUMARNI TANOJO
Terbanding/Tergugat III : SUJARWO
Terbanding/Tergugat IV : Dra. ST. MARJUMIAH
Terbanding/Tergugat V : Drs. I NYOMAN SUDJANA
Terbanding/Tergugat VI : DJUNAID alias ACHMAD DJOENAIDI
Terbanding/Tergugat VII : HENDRIK
Terbanding/Tergugat VIII : SUPARNO
Terbanding/Tergugat IX : SLAMET HANDOKO
Terbanding/Tergugat X : SRI WAHYUNI alias TAULAH
Terbanding/Tergugat XI : SAHWANI
Terbanding/Tergugat XII : W A T I
Terbanding/Tergugat XIII : PARUB
Terbanding/Tergugat XIV : SAMAD
Terbanding/Tergugat XV : ACHMAD EFFENDY
Terbanding/Tergugat XVI : SANDRI HARTATI
Terbanding/Tergugat XVII : SUMARNO
Terbanding/Tergugat XVIII : I WAYAN DARMAWAN
Terbanding/Tergugat XIX : I WAYAN MULYAWAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH.
Terbanding/Turut Tergugat
8396
  • Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 05 Maret 2008 Nomor 08/PDT/2008/PT.KT.Smda;Menimbang, bahwa dalam perkara di muka telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkract van gewijsde),dan Pembanding semula Penggugat telah mengajukanHal 82 dari 87 hal. Put.
Register : 10-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
9653
  • pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor: 11/HM/BPN.31BTL/2017 tanggal 4 April2017 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Milik No. 116/PasarBaru (Sisa) Tercatat Atas Nama Hasan Ismail Seluas 2.180 m2 Dari LuasKeseluruhan 25.337 m2 Dalam Sengketa Tanah Seluas 2.180 m2, terletakdi Jalan Bungur Besar/Angkasa, Desa Pasar Baru, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Raya Antara PT Citra Marga Nusaphala Persada, TokDengan Hasan Ismail, sampai dengan putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract
Register : 17-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 86/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat III : JOHAN Alias. ONG WIE HAN Diwakili Oleh : DESMON SIMANJUNTAK, SH
Pembanding/Tergugat I : SUDIFIA Alias AHUY Diwakili Oleh : DESMON SIMANJUNTAK, SH
Pembanding/Tergugat II : HADI GUNAWAN Diwakili Oleh : DESMON SIMANJUNTAK, SH
Terbanding/Penggugat : BENNY GUNAWAN
Terbanding/Turut Tergugat : RUSTAM SJ Alias. AHAI
11148
  • Menghukum Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar uangpaksa (Dwangsom) Sebesar Rp.5.00.000, (lima ratus ribu rupiah) setiaphari, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract van gewijde).11. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini.12.
Register : 26-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN.DPS
Tanggal 2 Nopember 2016 — DELILA HARAHAP melawan PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) Cabang Benoa
10235
  • Gugatan aquo tidak didasarkan pada putusan yang inkract;g.
Register : 07-03-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 9 Januari 2018 — PT. SINAR KARTASURA LAWAN PT KERETA API INDONESIA, DKK
14842
  • Bag.Bahwa dalam KESIMPULAN pada butir 4.1. di atas sudah dikemukakan ,bahwa amar putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract)dari peradilan Tata Usaha Negara (TUN) atas perkara PembatalanSertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Candi dan Sertipikat HGU N.1/Kentang atas nama PT Sinar Kartasura cq. Penggugat dengan Nomornomor perkara tersebut di atas adalah : GUGATAN TIDAK DAPATDITERIMA.
Register : 07-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 139/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Agustus 2020 — MUSTAKIM, lahir di Seoul pada tanggal 04 September 1954, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Apartemen Essence Dharmawangsa South 21 Unit 2105, RT. 007/008 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dahmar, SH., Achmad Yarus,SH.,MH., Andi Wijaya,SH.,MH., Fajar Lesmana, SH.,MH., Jiffy Ngawiat Prananto,SH., Risal Manan, SH.,MH., dan Aji, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Yaskum Indonesia Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut .................................. PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. SEUNG EUN HO, Warga Negara Republik Korea,berkantor di Wisma Korindo lantai 12, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62,DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut .................................................TERGUGAT 1 ; 2. PT. ASPEX KUMBONG, suatu perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 26, Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 2 ; 3. PT. BADE MAKMUR ORISSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav.62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 3 ; 4. PT. TUNAS SAWA ERMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 4 ; 5. PT. BINTAN MAKMUR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat/dengan alamat PT.Korindo Abadi Kija, Jalan Sei Lekop Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 5 ; 6. KIM JONG MAN, Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Seoul, Karea Selatan, pada tanggal 04 Oktober 1970, beralamat di Apt. Taman Raja C404, Jl Warung Jati I No. 83, RT. 011 RW. 009 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik untuk dan atas nama pribadi maupun mewakili perusahaan,untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 6 ; 7. Dr. LIMARAN DWI HARTADI, beralamat di Jalan Wiratno No. 5, RT. 002 RW.002 Kampung Baru, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut ..........................TURUT TERGUGAT 1 ; 8. KEPALA KANTORWILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITANJUNGPINANG,Jl. MT. Haryono KM 3.5, Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 2 ; 9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, beralamat di Jalan Ceruk Ijuk, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, di Kabupaten Bintan,untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 3 ; 10. KEPALA DESA TELUK BAKAU, Jalan Trikora, Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 4 ; 11. CAMAT GUNUNG KIJANG, Jalan Gesek KM 23, Desa Tuapaya, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 5 ; 12. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Jalan Gatot Subroto No. 44, RT. 5/RW.4 Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 6 ; 13. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12940, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 7 ; 14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK REPUBLIK INDONESIA, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 8 ; 15. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, RT. 2/RW.3 Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 9 ; 16. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 10 ;
399197
  • sebagai pinjaman dinas untukkepentingan prusahaan bukan kepentingan pribadi PENGGUGAT.Sehingga sudah sepatutnya tanahtanah tersebut dibaliknamakan kepadaTERGUGAT 2 dan beberapa perusahaan lainnya ;Berdasarkan uraianuraian fakta tersebut di atas Jelas dalil gugatanPENGGUGAT tidak dapat dikatakan benar bahkan mengadaada untuksebuah kebenaran, maka melalui Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor : 955/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Februari 2019yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkract
    Putusan No. 139/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.Berdasarkan uraianuraian fakta tersebut di atas Jelas dalil gugatanPENGGUGAT mengadaada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 955/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Februari 2019 yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) jelas SuratKonsep/Usulan No :001/PRJKT/VI/07 tertanggal 08 Juli 2007 menjadibukti Perbuatan PENGGUGAT dalam menggelapkan uang milikTERGUGAT 2 ;8.
Register : 07-03-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Bdg.,.
Tanggal 9 Januari 2018 — PT. SINAR KARTASURA LAWAN PT KERETA API INDONESIA, DKK
10720
  • Bag.Bahwa dalam KESIMPULAN pada butir 4.1. di atas sudah dikemukakan ,bahwa amar putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract)dari peradilan Tata Usaha Negara (TUN) atas perkara PembatalanSertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Candi dan Sertipikat HGU N.1/Kentang atas nama PT Sinar Kartasura cq. Penggugat dengan Nomornomor perkara tersebut di atas adalah : GUGATAN TIDAK DAPATDITERIMA.
Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1701 K/PID/2015
Tanggal 7 Maret 2016 — NJOO DANIEL DINO DINATA
10956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Pid/2012, yang juga diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;Bahwa dengan Judex Facti Pengadilan Tingi Denpasar a quo, menguatkanbegitu saja putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar a quo, padahalputusannya adalah salah/keliru dalam penerapan hukum, maka Judex FactiPengadilan Tinggi Denpasar a quo terbukti telah menghasilkan keputusan aquo yang salah/keliru juga dalam penerapan hukum khususnya terhadaphukum Pembuktian.Bahwa menurut hukum, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(inkract
Register : 08-11-2010 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 647/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 September 2011 — 1. THE ENG LAN, 2. BENG SUSANTO, 3. SUSANDY, 4. SUTRISNO, 5. DEBY AGUSTIN, 6. FONNY MEILIA, MELAWAN 1. IWAN SETIAWAN (SOUW (SO) WIE SEE, 2. SOUW (SO) SIOK LING, 3. PT. WIJAYA KARYA REALTY (PT.WIKA REALTY), 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN,
5127
  • Setiabudi, Jakarta Selatan, tersebut kepada pihak lain, maka ParaPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan(conservatoir beslag), agar segala proses peralihan hak, jualbeliapartemen, sewa dan / atau transaksitransaksi lainnya atas tanah berikutbangunan APARTEMEN TAMANSARI SUDIRMAN tersebut, dihentikanterlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) didalam perkara
Putus : 13-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm
Tanggal 13 Agustus 2019 — * Perdata Sulasman Dkk Lawan 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tergugat I 2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII Kantor Pusat Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tergugat II 3. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III Kantor Pusat Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
18720
  • Nusantara Ill (Tiga) didudukkandanditarik sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara perselisihan hubunganindustrial ini, yaitu pihak yang tidak terkait kKepentingan langsung dalamgugatan pokok perkara, namun karena kedudukannya sebagai penanggungHalaman 17 dari 108 Putusan Nomor 6/ Pat.SusPHI/2019/PN.Bjm10.11.12.jawab teertinggi dalam Group Perusahaan (Holding) diharapkan nantinyaakan menghormati dan mematuhi Putusan Pengadilan PHI padaPengaadilan Negeri Banjarmasin yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap(Inkract
Putus : 16-08-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.Sus-Lain-Lain/2018/PN Niaga Mdn
Tanggal 16 Agustus 2018 — - PT. Bumi Flora (Pemohon) - Yana Supriatna, SH (Termohon)
200584
  • APAKAH TINDAKAN KURATOR YANG MENJALANKAN PERINTAHSESUAI PASAL 16 DAN PASAL 185 UNDANGUNDANG NO. 37 TAHUN2004 TENTANG' KEPAILITAN DAN PENUNDAAN' KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG SERTA PERINTAH PENGADILAN (PENETAPANHAKIM PENGAWAS YANG INKRACT VEN GEWIJDE) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM??? KEWENANGAN TERMOHON MENJUAL BOEDEL PAILIT PT. DWI KENCANASEMESTA (DALAM PAILIT).Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.LainLain/2018/PN Niaga Mdn.Jo.
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
9522
  • Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Surat Keputusan Direksi No.0009/SKD/DIRUTIGSSP/06.2020, tertanggal 30 Juni 2020 yang dilakukanTergugat terhadap Para Penggugat Batal Demi Hukum sebelum adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);.
Register : 12-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 77/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT INDO KARYA GEMA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
8546
  • Bahwa dalildalil keberatan Pembanding / semula Tergugat (PT IndokaryaGemasakti) pada butir (4), halaman (9) di dalam Memori Banding yangmengatakan bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara perdata padaPengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Balikpapan) telahmengabaikan alatalat bukti yang diajukan oleh Pembanding, yakni buktibukti berupa putusanputusan pengadilan dan bahkan Pembanding jugamenyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut telah inkract dan telahdilaksanakan eksekusi, adalah dalildalil
Register : 10-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 472/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. Kereta Api Indonesia Persero Diwakili Oleh : 1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Terbanding/Penggugat : PT. PURA BARUTAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
213298
  • AKBP Agil Kusumadya Selatan : Rumah WargaBahwa perbedaan batasbatas tidak sampai disitu, yang mana perbedaanterlihat pula pada proses pembuktian persidangan dalam perkara tata usahanegara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde)diperoleh fakta bahwa BATASBATAS TANAH didasarkan dari sertifikat milikNo. 447 atas nama Soemadji Bin Nitisemito yang didasarkan pada C 442atas nama Nitisemo, MAKA TERLIHAT JELAS KETIDAK SESUAIANBATASBATAS BUKTI SERTIFIKAT NO 447 DIMAKSUD DENGAN BUKTIPeta
Putus : 11-08-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. ADE NURDIN, DKK VS PT. HASURA MITRA GEMILANG (diwakili CIOFEN CHANDRA/Direktur Utama
144379 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terjadi dengan mengingatbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) berupaya memberikanjaminan dan perlindungan bagi buruh untuk tetap menerima upahnyaselama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial masihberlangsung, padahal putusan itu sendiri bersifat inkract bisa terjadi diPengadilan Hubungan Industrial ataupun sampai dengan putusan kasasiatau peninjauan kembali di Mahkamah Agung.