BAWASLUPROV/JTM/I/2013, tanggal 2 Januari 2013dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu Prov Jatim yang manasejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYMenyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

5.415.752.400 5.192.153.165 223.599.235 246.694.000 37.430.46996% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung(PL) yaitu :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

person adalahsaksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan Meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.2 Pada tanggal 4 September 2013 s/d 6 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh);3 Pada tanggal 25 September 2013 s/d 28 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatane Kegiatan adalah bimbingan tekhnis

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujun) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalHal. 147 dari 377 hal. Put.

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT. KeangNam Development Indonesia disahkan oleh Panitera PengadilanNegeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani olehSUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:922.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.

PN.JKT.PST.Bahwa Atas keterangan saksi dalam BAP tersebut, kemudian Saksimenjelaskan bahwa memang daerah yang diminta tersebut dilihat petanyamemang lebih banyak rawanya sehingga dari segi internis menurut kamitidak dimungkinkan untuk ditanami Kelapa Sawit, sehingga apabila lahandibagi menjadi 3 bagian maka tidak akan mencukupi membangun pabrikkepala sawit yang biasanya dibutuhkan lahan sebesar 6000 hektar, dan halini bisa menyebabkan kerugian bagi investor.Bahwa Saksi menjelaskan ketentuan secara tekhnis

buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan 302.) 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK Halaman 183 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST. 09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016301. 4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan302. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

pada tanggal 25 Juni2010;Bahwa dalam proses aanwidzjing dilakukan addendum tentangspesifikasi Barang (beberapa item barang) terhadap 6 (enam) itembarang dan karena addendum tersebut Pit kepala dinas KesehatanLabuhanbatu Utara memanggil terdakwa dan menanyakan kenapadi addendum dan terdakwa menjelaskan agar spesifikasi baranglebih lengkap;Halaman 237 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN MdnBahwa tahap selanjutnya panitia menerima sampul dari tiapperusahaan yang berisi data dan spesifikasi tekhnis

Hubban Siagian selaku ketua dan Suhaibah selakusekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayati masingmasing selaku anggota, mempunyai tugas: membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis

sekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayatimasingmasing selaku anggota, mempunyai tugas:Halaman 286 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketntuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksnaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis

satu) jepit Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal10 Oktober 2013:34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 35/KEP/HK/2014,tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor584/A.PembNGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo Nomor 028/A.PembNGK/121/09/2011, tanggal 7 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis

SABAR MANURUNGe Bahwa saksi pernah diperiksa Polres Tebing Tinggi sebagai saksidalam perkara pemalsuan dan penggelapan yang disangkakan telahdilakukan terdakwa ;Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidiksebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebutadalah benar ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yanglalu dalam urusan bisnis ;Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IVUnit usaha kebun Tinjauan ;Bahwa saksi bekerja di PTPN IV

Putusan No.245/Pid.B/2013/PN.TIDitu. juga dibuat dan ditandatanganilah kontrak kerjasamapenggunaan alat berat Whell Loader ;Bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh Manager kebunTinjauan dengan saksi Waris sebagai Direktur UD KARTIKA ;Bahwa saksi Riza Pahlevi dan saksi Sabar Manurung yang merupakanKepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IV Unit usaha kebunTinjauan, menerangkan bahwa adapun sewa alat berat Whell Loadertersebut adalah sebesar Rp.43.511.760, (empat puluh tiga juta limaratus sebelas

Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis

LK3P);Bahwa kegiatan Pelatinan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan padatanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 diHotel Cavinton Yogyakarta, sedangkan BIMTEK untuk BPD yangdilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28November 2015 di Hotel Gideon Batam;Bahwa awalnya Saksi FAISAL UMAR selaku pihak LK3P datang ke kantorBPMPD Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa surat undangan mengikutikegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan PelaksanaanBimbingan Tekhnis

untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatinan bagi aparatur desadi Yogjakarta dan BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 secara khusus tugaspokok dan fungsi Terdakwa yang terkait dalam hal itu tertuang pada Pasal 12Ayat (2) huruf k, yaitu memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalamkegiatan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD; Bahwa Terdakwa menerima surat penawaran dari Saksi Faisal Umar tersebutsecara langsung karena tekhnis

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilEvaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT. Adhi Karya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilHal. 25 dari 237 halaman Put. No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.22.23.24.Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT.

wewenangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia baik ditingkat pusat, Propinsi maupun ditingkatKabupaten adalah wewenang absolut dari Pemerintah Negara RepublikIndonesia yang mutlak dan harus berdasarkan dan didasarkan pada aturanhukum/regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengadaan danpengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut aturanaturan tekhnislainnya yang secara resmi diakui dan dikeluarkan oleh lembaga negaraselaku pelaksana dan penyelenggara tekhnis

ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada perusahaandan harusnya Tergugat sekarang Termohon Kasasi menerima danmengakui bahwa pekerjannya tersebut merupakan pekerja Tetap PT.Liman jaya Anugerah (PKWTT); Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPUXII/2014 yangmenyatakan bahwa setelah Nota Dinas Yang dikeluarkan oleh bagianPengawasan Disnaker Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yangseharusnya diteruskan atau dicatatkan/ditetapkan di Pengadilan olehPengawasan Disnaker, tetapi sampai saat ini masih belum adapetunjuk tekhnis

memperhatikan dalil gugatan aquo sebagaimanadikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, yangmengajukan gugatan ini adalah dengan dasar tuntutan ganti rugikarenaPerbuatan Melawan Hukum tersebut, dengan pihak pihak, yakni para Tergugat selaku diri sendiri ( in persoon )tidak mewakili siapapun, selaku para Tergugat maka seharusnyadalam konteks 1365 KUHPdt tersebut, Amar Putusan Aquo adalahMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa, disamping itu sungguh sangat memprihatikan, akankemampuan tekhnis

tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksipengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor :188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat KeputusanHalaman 30 dari212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis

.;1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014;1 (Satu) bundel konsep Telaahan staf tanggal 25 Januari 2011Nomor 600 Perihal Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Sidan Ir.

Bahwa kalaupun permohonan RKTIUPHHKHT yang dilengkapi dengandokumendokumennya tersebut sampai ke meja terdakwa, Terdakwa tidaksempat membacanya dan juga tidak mengerti masalah tekhnis sehingganyaitu menjadi tupoksi pejabat tekhnis dalam hal ini Wakil Kepala Dinas Kehutanan, Kasubdin dan Kasi yang menanganinya.Bahwa lampiran pendukung atau dokumendokumen tersebut sampai keWakil Kepala Dinas, kemudian yang bersangkutan akan mendisposisikan keKasubdin untuk dipelajari dan diproses sesuai aturan yang

Bahwa Terdakwa meyakini Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Kasubdinadalah orangorang tekhnis, dimana yang bersangkutan sudah menanganipermasalahan ini sebelumnya, dimana RKTIUPHHKHT bukan hal yangbaru, bawahan terdakwa sudah pernah memproses sebelumnya.

Bahwa Terdakwa tidak membaca aturan peraturan berkaitan RKTIUPHHkHT, alasan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak berlatar belakangtekhnis dan terdakwa meyakini bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan,Kasubdin, Kasi adalah orangorang tekhnis yang mengetahui aturanHalaman 388 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRperaturan terkait RK TIUP HHKHT.Bahwa Terdakwa tidak pernah sharing dengan Wakil Kepala Dinas Kehutanan terkait RKTIUPHHKHT, mengingat tidak ada permasalahanterkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa

Bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan salah satu tugasnya adalah membantu Kepala Dinas Kehutanan.Bahwa Terdakwa tidak melihat pertimbangan tekhnis terkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melihat kualifikasi perusahaan yang mengajukanRKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian Permohonan RKTUPHHKHT, dimana penilaian dilakukan staf/oawahan terdakwa yang berkaitan tekhnis. Bahwa pada saat terdakwa tidak berada di kantor maka yang mewakili tugasterdakwa adalah Wakil Kepala Dinas kehutanan.

Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April

Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan sertaKeputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara PemberianIzin Pemakaian Tanah Pemrintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tidakserta merta seseorang mengajukan bukti

SindueTombusabora sejak tanggal 15 November 2011; Bahwa saksi menerangkan bantuan dana PNPMMP berasal dari BankDunia selanjutnya dialokasikan ke BPMD Provinsi dan turun lagi keBPMD Donggala selanjutnya ke kecamatan.Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalBahwa sumber dana PNPMMP berasal dari pusat (APBN) sebanyak90% dan dana APBD sebanyak 10%;Bahwa tugas saksi secara khusus memfasilitasi membantu danmemberikan bimbingan secara tekhnis dilapangan terkait pelaksanaanPNPM mulai dari