Bahwa saksi Tidak terdaftar sebagai Ahli dan tidak memiliki sertifikasikeahlian ;e Bahwa Saksi bertugas di Dinas BPKP sebagai Auditor namun oleh karenatidak bersesuai dengan hati nurani Saksi sehingga Saksi mengundurkan dirisebagai PNS ;e Bahwa Saksi sudah sering kali menjadi ahli dalam perkara Korupsi seperti diSurabaya Bandung, Medan, Jakarta dan Kalimantan ;e Bahwa Standar Audit yang seharusnya dilakukan mengacu para standar Apip (Aparatur Pengawasan Interen Pemerintah ;e Bahwa Sesuai dengan Menpan

., setelan disumpah memberikan pendapatnya yangpada pokoknya sebagai berikut; Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Halaman 119 dari 209 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Plk Bahwa audit/pemeriksaan dalam hal ini BPKP mengeluarkan UU Nomor15 tahun 2014, dimana pemeriksaan harus berstandar pemeriksaanKeuangan Negara (SPKN), sementara Menpan mengeluarkan Peraturantentang tandar audit aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Bahwa Riwayatpekerjaan saksi yaitu :e Tahun 1994 di Biro Administrasi dan Kepegawaian BPKP Pusat.e Tahun Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya di BPKPPerwakilan Jawa Barat Bahwa sesuai dengan Peraturan Menpan nomorPER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan FungsionalAuditor dan Angka Kreditnya yaitu tugas dan fungsi saksi sebagaiAuditor Ahli (Ahli Pertama) pada BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu :e Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikandan/atau peradilan

Tetapi pada waktu itubelum dilaporkan kepada Menpan RB. Namun usaha pada waktuitu sudah ada.Bahwa ada pembagian tugas yang jelas antara Gubernur danWakil Gubernur menurut UndangUndang. Terkait dengan mandat,Saksi sering juga mewakili Gubernur pada rapatrapat di luar kota.Saksi pernah beberapa kali datang langsung menilai evaluasiPUPR, terkait kinerja Dinas PU dan kemudian Saksi laporkankepada Gubernur dan Terdakwa selaku Gubernur langsungmenegur KUNTADI terkait dengan hasil temuan BPK itu.

pejabatstruktural investigatif atau pejabat struktural yang diperintahkan oleh KepalaBPKP;Hal 177 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.Bahwa yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bukti, mengevaluasi,menyimpulkan hasil audit, dan melaporkan hasil audit dimana harusdilakukan dengan prinsip kehatihatian;Bahwa standar audit ada bermacammacam, menurut standar audit umumuntuk kKeuangan negara yaitu BPK,standar terhadap akuntansi yang berlaku,standar audit aparat pengawasan pemerintah yaitu menpan

dalam BAPpenyidikan halaman 49 sampai dengan halan 55 yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa mekanisme/prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat KotaLhokseumawe terhadap kegiatan yang dikelola instansi pemerintah padaumumnya atau menyangkut kasuskasus tertentu keadaan keuangan, pengadaandan pembangunan pada instansi pemerintah pada umumnya atau khususnyamenyangkut kasuskasus tertentu yang menimbulkan kerugian negara adalahsesuai dengan standart audit yang tertuang dalam peraturan Menpan

Cirebon Tahun 2012 dalamProgram Revitalisasi Budidaya Udang;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor : PER / 220 / M.PAN / 7/ 2008 tanggal 4 Juli 2008 tntang Jabatana Fungsional Auditor, tugas Ahlisebagai Auditor Ahli (Ahli Pertama) pada Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, salahsatunya adalah : Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikandan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit

AGAH SUGANJAR, SE danTerdakwa NANDANG NURDIN, SP (Perkara terpisah) dan saksi tidak adamemiliki hubungan keluarga dengan keduanya;Bahwa saksi ditetapbkan sebagai Auditor Ahli (Ahli Pertama) pada bulanNopember 2011 sid sekarang di BPKP Perwakilan Jawa Barat;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menpan nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya yaitu tugas dan fungsi saksi sebagai Auditor Ahli (Ahli Pertama)pad a BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu:e

Kesalahan adadi eksekutor karena tidak memberi batas waktu sehingga yang mendapatkanhukuman haruslah eksekutornya bukan anggota DPRD; Bahwa menurut ahli tentang perubahan audit dari BPK menjadi BPKP adalahsecara hierarki BPK lebih tinggi dari BPKP sehingga audit yang dilakukanBPKP haruslah dinyatakan batal, karena BPKP keberadaannya berdasarkanKeppres dan BPKP adalah bawahan dari Menpan.

telah nyatanyata melanggarSTANDAR AUDIT Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDITAPARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH yang dikeluarkanMenpan tanggal 31 Maret 2008 (vide lampiran pledoi/lampiran 7) danmelanggar KODE ETIK PENGAWASAN sesuai dengan PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARANOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARATPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (Vide lampiran pledoi/Lampiran8) yang juga dikeluarkan oleh Menpan

Untung Wiyono sendiri.Bahwa saksi pernah menerima uang tertanggal 21 Nopember 2005 sebesar Rp.13.500.000, keperluan Bupati dalam rangka kunjungan Menpan, uang itusaksi ambil dari sdr. KUSHARDJONO Sekda Kabupaten Sragen atas perintahlisan Bupati Sragen sdr. Untung Wiyono, uangnya selanjutnya saksi serahkankepada sdr.

Nagekeo Tahun Anggaran 2011 dan 2012sebesarRp359.450.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat RatusLima Puluh Ribu Rupiah) ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menpan Nomor PER05/M.PAN/03/2008tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit APIP, Standar PelaporanAudit Investigatif pada Nomor 7200 Isi Laporan angka 8 diuraikanbahwa dalam pengungkapan pihak yang bertanggungjawab atau didugaterlibat, auditor harus memperhatikan azas praduga tidak bersalah yaitudengan tidak menyebut identitas lengkap ;Bahwa

saksi cek tidak ada uangnya;Bahwa waktu pembayaran tanggal 29 April 2010 ketemu Terdakwa dan saatitu sertipikat sudah ada di TPT karena sudah diserahkan kepada perangkatDesa Muzaidi di Balai Desa dan Terdakwa ada;Bahwa saksi tidak memberi tahu jika tanah telah dijual kepada Agus Sukma;Bahwa bukti pembayaran ini tandatangan saya, untuk bukti persetujuan134harga dan transfer, ketua panitia pembebasan tanah, bukan tandatangansaya;Bahwa waktu ada musyawarah tidak ditunjukkan SK dari Bupati maupundari Menpan

No. 537 K/Pid.Sus/2014939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.1 (satu) lembar asli kuitansi untuk duk staf Menpan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari2011, yang menerima Desmont.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan oleh Benita Pratiwitertanggal 2242010 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratusribu rupiah) untuk Div.

sebesar Rp76.937.312 yang menerima WASIS tanggal 14 Juli2010 dan 2 lembar lampirannya.1 (satu) lembar asli kuitansi telah terima uang Rp268.922.000,00 (duaratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua riburupiah) tertanggal 21 November 2009 bermeterai 6000 (enam ribu) dan1 (satu) lembar asli tulisan tangan legimo tolong buatin Nodintertanggal 28 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar asli invoicenomor : INV0238 dari Digital Print & Percetakan.1 (satu) lembar asli kuitansi untuk duk staf Menpan

No. 537 K/Pid.Sus/2014939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.ribu) dan 1 (satu) lembar asli tulisan tangan legimo tolong buatinNodin tertanggal 28 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar asliinvoice nomor : INV0238 dari Digital Print & Percetakan.1 (satu) lembar asli kuitansi untuk duk staf Menpan sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11Januari 2011, yang menerima Desmont.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan oleh Benita Pratiwitertanggal 2242010 sebesar

No. 537 K/Pid.Sus/20141) Piala Citra Pelayanan Prima Unit Kerja Samsat danSatpas (Satuan Pelaksana Administrasi SIM) yangdiberikan oleh Presiden RI sejumlah 6 Unit Kerja, disejumlah Samsat maupun Satpas (satuan pelaksanaadministrasi SIM), pada 12 (dua belas) kantor pelayanandi wilayah Jabodetabek.2) Piagam Citra Pelayanan Prima Unit Kerja Samsat danSatpas (Satuan Pelaksana Administrasi SIM) yangdiberikan oleh MENPAN sejumlah 9 Unit Kerja.3) Sertifikasi ISO 9001 : 2000 sejumlah 26 Sertifikasi UnitKerja

No. 537 K/Pid.Sus/2014939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.ribu) dan 1 (satu) lembar asli tulisan tangan legimo tolong buatinNodin tertanggal 28 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar asliinvoice nomor : INV0238 dari Digital Print & Percetakan.1 (satu) lembar asli kwitansi untuk duk staf Menpan sebesarRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11Januari 2011, yang menerima Desmont.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan oleh Benita Pratiwitertanggal 2242010 sebesar

yangmengeluarkan data tersebut tersebut.Bahwa pengambilan data harus ada izin dari pihak yang mengambil laporan.Bahwa dalam hal audit, BPK dan BPKP merupakan ahli audit, sedangkandalam Inspektorat Propinsi Riau sangat jarang orang yang memiliki pendidikankhusus untuk audit dan terjun ke lapangan.Bahw Laporan Hasil Pemeriksaan Program K2I Riau yang dibuat olehInspektorat Propinsi Riau adalah audit yang tidak sesuai dengan StandarPemeriksaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI(Menpan

menggunakan standar BPKP sendiri yaitustandart audit pengawasan aparat pengawasan fungsionaltahun 1996, dan standart audit tersebut diadopmenjadi salah satu referensi disusun sebagai standaraudit pengawasan aparat intern pemerintah tahun 2008diatur oleh Permenpan Nomor 5 tahun 2008, yangmenerbitkan standar audit aparat pengawasan intern138pemerintah yang juga ahli anut, tetapi apa yangtertuang di standar audit di BPKP tahun 1996 tersebutdengan standar audit pengawasan intern pemerintahdisusun oleh MENPAN

Kemudian ada masalah clearance dari kementeriankeuangan, MenPan RB dan BPKP. Ada pertimbangan HPS samadengan pagu anggaran. HPS jadi sekitar 3 minggu kemudian setelahlelang perencana selesai;Bahwa yang dicantumkan dalam pengumuman pelelangan adalah nilaipagu anggaran, dan sudah tertera di laporan review BPKP;Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Budi Rachmat Kurniawan padatahun 2010, saat tanda tangan kontrak tahap Proyek IPDN RokanHilir;Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.

AGAH SUGANJAR, SE danTerdakwa NANDANG NURDIN, SP (Perkara terpisah) dan saksi tidak adamemiliki hubungan keluarga dengan keduanya; Bahwa saksi ditetaokan sebagai Auditor Ahli (Ahli Pertama) pada bulanNopember 2011 s/d sekarang di BPKP Perwakilan Jawa Barat;206Bahwa sesuai dengan Peraturan Menpan nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya yaitu tugas dan fungsi saksi sebagai Auditor Ahli (Ahli Pertama)pada BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu:

Bahwa standart pemeriksaan itu patokan untuk melakukan pemeriksaan.Bahwa patokannya Ada 2 yaitu SPKN adalah standart yang diterbitkan PPK.Standart audit yang diterbitkan pemerintah atau birokrasi, yang pertama PKNyang diterbitkan PPK pada Januari 2007, yang kedua Standart audit internalpemerintah diterbitkan pada Agustus 2008 Menpan.

dirumah dinas tersebut sekitar 23 bulan, menjelang Terdakwa mau pensiun, untukmemudahkan mobilisasi isteri Terdakwa yang sedang sakit berobat ke rumahsakit;Bahwa Terdakwa juga pernah bercerita kepada Saksi, Terdakwa tidak mautinggal di rumah dinas yang bagus dan kemanamana strategis, karena khawatirkalau nanti disaat pensiun Terdakwa kaget biasa hidup enak lalu kembali kerumah yang Jelek;Bahwa Saksi sering mengantar Terdakwa rapatrapat ke Menko Perekonomian,DPR RI, Istana Presiden, Wakil Presiden, Menpan

dengan BEM, HMI, PMII, dan hari Rabu 23 Agustus2011 dengan wartawan ESDM (tertera tulisan tangan nama nama dibelakang kertas). 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran dari Biro Hukum dan Humas untukpembayaran Kegiatan Sosialisasi sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus JutaRupiah) yang diterima tanggal 20 Juni 2013. 1 (satu) lembar asli kuitansi berwarna hijau sejumlah Rp. 50.000.000,00 (LimaPuluh Juta Rupiah) yang diterima IRNA pada tanggal 3 Oktober 2012 denganketerangan untuk pembayaran Deputi Menpan