Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1959 1119 1199 1319 1979 1989 1991 1969
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk vs. ANI SETIAWAN, dk
202 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur melanggar atau melawan hukumini diartikan seluasluasnya sejak tahun 1919 yang meliputiunsurunsur sebagai berikut :a. melanggar undangundang yang berlaku;melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden); atauo 29 5bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain;3.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 07-09-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 132-K/PM.II-09/AU/IX/2020
Tanggal 1 Desember 2020 — Oditur:
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Agustian
153 — 80
  • ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan(gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudahmempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatanbeserta akibatnya.Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti si Pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.Hal. 46 dari 66 hal Putusan Nomor: 132K/PM II09/AU/IX/2020Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 06-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Sarbin
137 — 99
  • tindakan atau akibatakibatnya)yang mungkin terjadi.Halaman 84 dari 103 halaman Putusan Nomor 05K/PM.1I05/AD/I/2021Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan siPelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi)yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahuiterlebin dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itusudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untukmelakukan perbuatan beserta akibatnya.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum,menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31Desember 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
265 — 92
  • Hakim KetuaRealtindo) ;Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen Pasca Sarjana;Halaman 66 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Bahwa Ahli mengajar sebagai dosen pasca sarjana dibidang Hukum Perdata;Bahwa konsepsi Perbuatan Melawan Hukum secara normatif yang diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam perkembangannya padatahun 1919 konsepsi asas legisme mengalami perkembangan yang semulaperbuatan melawan hukum hanya dikualifikasi jika melawan undangundangsaja tetapi dalam perkembangannya berkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 29 Nopember 2010 — Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos Bin H. DADYO HARDONO
70 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Mutholib 112 Vf on Malay, of cies 200.0 kan00 dari18 Parmanta No.100.0 12S00 d No.ys 1919 TitikIndartiningtyas, 150.0Amd 0020 Wahyu Agung P, PengST 600.0 gandaICV. Teken Mas 00, anasilstudykelayakanlpenentuan2+ PFDewa 2500 (Stiey)Arystama 000, Bandiing keSurablayaitgl. 16Is/d 18Deseimber2007yangtidakdilaksnakaInftetapiNUMLAH 7.550. SPd000, kan1 Kwitansi tertanggal 2062007 1 (satu) lembartelah terima dari Ir.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
344 — 364
  • Diktum Keenam adalah TIDAK pernah dilaksanakanoleh PT RPPI, yaitu menentukan, PT RENCONGPULP DAN PAPER INDUSTRY harus' melunasimembayar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) untuk jangkawaktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjangsatu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluhlima) tahun, yang pembayarannya dilakukan secara3 1919 S10 102 e3.2.2.2.Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012,tanggal O4 Mei 2012 Tentang Perubahan SuratKeputusan Gubernur
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pemohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.LINDA ANGGRIANI als ONG PIE HWA
Termohon:
KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM POLDA JATIM
205 — 122
  • Trisulowati (pelapor) dengan TersangkaGunawan Angka Widjaja (Pemohon 1) telah melaksanakanpernikahan secara adat China, pada tahun 1999 melaksanakan nikahsecara agama, kemudian pada tahun 2000 melaksanakan nikah dicatatan sipil Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta PerkawinanNomor : 914/WNI/2000 dari daftar perkawinan S.1917 No. 130 joS.1919 No. 81;Sejak dilaksanakannya pernikahan dan selama pernikahan sampaidengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Trisulowati(Pelapor) alias Chin chin pada
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-03-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 29-K/PM.III-18/AD/III/2015
Tanggal 29 Juni 2015 — Munawir Hamis Madi VS Oditur
104 — 17
  • dimaksud dengan hak menurut pengertian bahasa adalahkekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, Kepunyaan atassesuatu.Bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwaterhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa tidak terdapatkekuasaan atau kKewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam hal ini adalahNarkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 18-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 2-K/PM.III-14/AD/II/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — Oditur:
Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
Sudirman
129 — 31
  • disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat.Yang menjadi sandaran ialah sejauh manapengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwatentang tindakan atau akibat terlarang (bersertatindakan atau akibatakibatnya) yang mungkinterjadi.Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalamtingkatan (gradasi) yang pertama= yaitu= siPelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksudatau tujuan untuk melakukan perbuatan besertaakibatnya.Bahwa yang dimaksud Dengan melawan hukummenurut asas HR tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penggelapan
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 08-K/PM III-16/AD/I/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — Terdakwa : ASRIL TAUFIK ARSYAD Serka Nrp 21060220031284, Oditur Militer : Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970.
125 — 47
  • Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HR tanggal31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undangundang.b. Melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankewajiban (hukum/si pelaku/Petindak menurut UndangUndang).Cc. Melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankepatutan masyarakat.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 22 September 2014 — ZARKASYI melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
76 — 17
  • PutusanMahkamah Agung RI No.66 K/SipTahun 1953 dan No. 838 K/Sip/1970;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiPara Tergugat Konvensi adalah bagian dari pemerintah/penguasa;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalamPasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian mengganti kerugian itu;83Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Hoge Raad 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-09-2017 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
DRS. ACHMAD LATIEF ALWI,
Tergugat:
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Turut Tergugat:
Notaris ARRY SUPARTNO, S.H,
Intervensi:
YULIA ADIANTI
192 — 71
  • salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdatatersebut, ada 5 (lima) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan, perbuatan tersebut melawanhukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, danadanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksuddengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, sejak tahun 1919
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 01-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 17 Maret 2015 — - SURYO Kopka NRP 557212
50 — 21
  • Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
1.Haidir Ola, SH
2.Ansar Djae
3.Ilham Taher
4.Ridwan Awal
5.Basir I Jamal
6.Taufik Dj Fabanyo
7.Junita Nyong
8.Ainun Ishak
9.Jalil Ternate
10.Oya Mursaha
11.Surjin Lasani
12.Tarawia Muhammad
13.Anton B Jamal
14.Kene Ahmad
15.Narti Moni
16.Amir Djen
17.Nursina Ismail
18.Bonso Mala
19.Jaleha Jafar
20.Marwan Bode
21.Wiwik Susanti
22.Jabir Saleh
23.Halima Habibu
24.Jaber Aba Haji
25.Faujia Ismail
26.Mansur Bone
27.Masita Sibu
28.Fandi Ismail
29.Maryam Muhammad
30.Armina Ola
31.Isma Rajak
32.Hamadar Miraji
33.Jaber Abu Talib
34.Edi Ternate
35.Manawia Habibu
36.Nurlaila Hi Jafar
37.Anwar Noho
38.Dahlan Husen
39.Baina Alim
40.Ali Tidore
41.Hindun Alim
42.Kene Hasim
43.Basri J Safi
44.Amru Hamis, SE
45.Tamrin Hi Tobona
46.Ainun Muhammad
47.Cao Ahe
48.Ariyanto Hidayat
49.Raiha Saha<
Tergugat:
1.Kasman Kasim
2.Gafar Ali
3.Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate
197 — 82
  • Harus ada kerugian;7.4 Harus ada kausal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdata yakni perbuatan tersebutmelawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest Cohen lindembaum (H.R. 31 januari 1919) yangkemudian sudah diperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanyalagi terbatas pada undangundang tetapi juga hukum tidak tertulis jugayakni melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini yakni haksubjektif Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Bahwa
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1007/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Made Wiartana
2.Santoso Wijaya
3.Alexander Tanzil
4.Aping Johanes Chorman
5.PT Tiara Alam Abadi
6.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Badung
208 — 81
  • ,Tinjaua Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, 1892, hal 14 danDarwan Prinst, SH, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), serta berpedoman padapengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan kaidah yuridis baiksebelumnya maupun sesudah Arrest 1919, maka tindakan Tergugat I, Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah dengansengaja tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, melakukan serangkaianpenerbitan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
171 — 73
  • dan Tergugat 11 di atassecara hukum dapat dikuatifikasikan sebagai suatu Perouatan Melawan Hukum(Onrechtsmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawakerugian, kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Halaman 11 dar 85 Halaman Perkara Nomor 582/Pat.G/2015/PN.JKTPST25.Bahwa selain itu berdasarkan Yunprudensi tetap Putusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
162 — 59
  • PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUMSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluas luasnya, yakni meliputi :a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Tanah
Register : 24-04-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 29/PDT.G/2014/PN.SGT
Tanggal 11 Maret 2015 — Sutina Lawan Yusuf Afandi Alias Bong Khui, Dkk
99 — 13
  • tetapi juga bertentangandengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalammasyarakat (maatschappelijke betamelijkheid), sedangkan perbuatan yangmelawan hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawanhukum dan merugikan orang atau orangorang lain, dapat dituntut pembayarankerugian;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagaiperbuatan yang melawan Undangundang menurut Jurisprudensi tetap diIndonesia ( Vide : Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 17
  • maupun secara bersamasamaatau bersekutu adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad), karena perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW / KUHPerdata yang berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.Dan / atau Perbuatan / tindakan Para Tergugat bertentangan dengan putusanHoge Raad tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-11-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Blk
Tanggal 23 Desember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
18 — 8
  • li0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3092787 rtlchfcs1 abaf1 ItrchfcsO bf1langOlangfe1033langnp0langfenp1033insrsid3092787charrsid12078390 TENTANG DUDUK PERKARANYApar pard ltrparqj fi7201i0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3092787 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1langOlangfe1033langnpOlangfenp 1033insrsid3092787charrsid 12078390Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yangkemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 28 Agustus 2014 di bawahNomor 1919