Ditemukan 10641 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1019 1959 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 27 Februari 2019 — Perdata : ABNER SAWAT SAMANAS, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong, dk
269 — 218
  • arti sebenarnya secara tepathanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPerdata (Lihat Rachmathalaman 62 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonSetiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta,Hal.5) ;Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPerdata tersebut,sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatanmelawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganutpengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 01-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 17 Maret 2015 — - SURYO Kopka NRP 557212
53 — 26
  • Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
185 — 73
  • dan Tergugat 11 di atassecara hukum dapat dikuatifikasikan sebagai suatu Perouatan Melawan Hukum(Onrechtsmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawakerugian, kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Halaman 11 dar 85 Halaman Perkara Nomor 582/Pat.G/2015/PN.JKTPST25.Bahwa selain itu berdasarkan Yunprudensi tetap Putusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1007/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Made Wiartana
2.Santoso Wijaya
3.Alexander Tanzil
4.Aping Johanes Chorman
5.PT Tiara Alam Abadi
6.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Badung
213 — 93
  • ,Tinjaua Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, 1892, hal 14 danDarwan Prinst, SH, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), serta berpedoman padapengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan kaidah yuridis baiksebelumnya maupun sesudah Arrest 1919, maka tindakan Tergugat I, Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah dengansengaja tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, melakukan serangkaianpenerbitan
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
1.Haidir Ola, SH
2.Ansar Djae
3.Ilham Taher
4.Ridwan Awal
5.Basir I Jamal
6.Taufik Dj Fabanyo
7.Junita Nyong
8.Ainun Ishak
9.Jalil Ternate
10.Oya Mursaha
11.Surjin Lasani
12.Tarawia Muhammad
13.Anton B Jamal
14.Kene Ahmad
15.Narti Moni
16.Amir Djen
17.Nursina Ismail
18.Bonso Mala
19.Jaleha Jafar
20.Marwan Bode
21.Wiwik Susanti
22.Jabir Saleh
23.Halima Habibu
24.Jaber Aba Haji
25.Faujia Ismail
26.Mansur Bone
27.Masita Sibu
28.Fandi Ismail
29.Maryam Muhammad
30.Armina Ola
31.Isma Rajak
32.Hamadar Miraji
33.Jaber Abu Talib
34.Edi Ternate
35.Manawia Habibu
36.Nurlaila Hi Jafar
37.Anwar Noho
38.Dahlan Husen
39.Baina Alim
40.Ali Tidore
41.Hindun Alim
42.Kene Hasim
43.Basri J Safi
44.Amru Hamis, SE
45.Tamrin Hi Tobona
46.Ainun Muhammad
47.Cao Ahe
48.Ariyanto Hidayat
49.Raiha Saha<
Tergugat:
1.Kasman Kasim
2.Gafar Ali
3.Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate
219 — 117
  • Harus ada kerugian;7.4 Harus ada kausal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdata yakni perbuatan tersebutmelawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest Cohen lindembaum (H.R. 31 januari 1919) yangkemudian sudah diperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanyalagi terbatas pada undangundang tetapi juga hukum tidak tertulis jugayakni melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini yakni haksubjektif Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
172 — 59
  • PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUMSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluas luasnya, yakni meliputi :a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-12-2017 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 671/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat:
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
85 — 26
  • pada pokoknya secarakhusus telah bertentangan dengan asas kepatutan dalam pergaulan masyarakat;Bahwa terdapat para sarjana yang menyatakan mengenai perbuatan melawanhukum antara lain adalah Moleegraf yang menyatakan bahwa perbuatan melawanhukum tidak hanya melanggar undangundang namun juga melanggar kaedahkeasusilaan dan juga kaedah kepatutan;Bahwa Munir Fuady menurut bukunya Perbuatan Melawan Hukum PendekatanKontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 11, menyebutkan bahwasejak tahun 1919
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 23-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 39-K/PM.I-04/AD/VI/2021
Tanggal 16 September 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muhammad Ardial
80 — 38
  • jual belli,menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal iniadalah Narkotika Golongan I.Sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologisetelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atasrekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untukkepentingan lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 10-07-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
1.ANUR
2.RAMALAH
3.RAHMAN
4.ASNIR
5.RATNA WILIS
6.EDISON
7.ASMIRA
Tergugat:
1.SYAFRI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
78 — 20
  • Para Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya dengan alatbukti baik bukti Surat maupun bukti Saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, pokok permasalahan pada point/angka kedua yaitu. apakahTergugat 1 dan Tergugat 2 ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok permasalahan yang kedua, akan menjelaskan tentang perbuatan melawanhukum, yaitu sejak Tahun 1919
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 17-02-2014 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Suminto/Pelda NRP / 566064/Bati Ops Dim 0806 / Trenggalek.
38 — 19
  • Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untukmendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiridari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihakpihak yang dirugikan.Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapatpendapat dari para pakar hukumpidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31Desember 1919
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-01-2015 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 42-K/PM.III-12/AD/ IV/ 2016
Tanggal 24 Mei 2016 — -KUSNANDAR, Kopda NRP. 31960152460474
167 — 57
  • Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Pengadilan PN MALINAU Perdata
Register : 02-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MALINAU Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mln
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.HJ. ROHANA
2.HJ. AGUSTINA IDA ROCHJATI
3.HJ. SITI SUNDARI
4.GATOT WIDYANTOKO
Tergugat:
1.Sopiansyah
2.Mardiana
3.HJ. ALIYAH
151 — 97
  • Fotokopi dari fotokopi Petikan Dalam Buku Besluit Zelfbestuur VanBoeloengan di Tanjung Palas tertanggal 1 Agustus 1919 tentangPengangkatan dan Penetapan Aji Kapitan sebagai Wakil Kepala KampungMalinau, selanjutnya diberi tanda bukti T17e;32.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Juli 2011 — 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (DPP F SPTI), yang diwakili oleh ABI SOFIAN R.E.L PALANDI dan ROBINA PASARIBU, L a w a n KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (K. SPSI) H. ACENG ENO MULYONO, KARMEN SIREGAR, SH, RACHMAT S. FATAH,
339 — 135
  • Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dapat ditemukan melaluiYurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangatpenting dalam sejarah hukum perdata, dimana Perbuatan Melawan Hukum diperluassehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain atau dengankata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif oranglain ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 April 2013 — THOYIB BAHRI, SH >< PRESIDEN RI, Dk
185 — 38
  • R tahun 1919 antara lain dikatakan bahwa yang dimaksudperbuatan melawan hukumadalah :a. Melanggar hak orang lain atau,b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat atau,c. Bertentangan dengan kesusilaan atau,d.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. HAJI SYAHRIL HS sebagai Pembanding I 2. I MADE WIARTANA ( ahli waris almarhum I MADE GELAR), sebagai Pembanding II; 3. AZIS HUSIN sebagai Pembanding III; M e l a w a n 1. ABDUL AZIZ ALAMUDI Bin HUSIN ALAMUDI sebagai TERBANDING 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Turut Terbanding
132 — 75
  • ,Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), sertaberpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukumberdasarkan kaidah yurisprudensi baik sebelum maupunsesudah Arrest 1919, maka tindakan Made Gelar (PewarisTergugat ), Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut di atasadalah merupakan perobuatan melawan hukum, karena telahmelanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangandengan kewajiban hukum Made Gelar (Pewaris Tergugat ),Tergugat Il dan Tergugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 43/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 27 Februari 2014 — 1. Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ : 2. MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE
65 — 18
  • Nomor : 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27 April 2012perihal Pertanggungjawaban Dana.Ash 1 (satu) Iembar surat nomor : 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012perihal Susulan I.Ash 1 (satu) lembar surat nomor : 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012perihal Susulan I Pertanggungjawaban Dana.Ash 1 (satu) lembar surat nomor : 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan IL.Hal 83 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA129.130.131.132.133.134.135,136.137.Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919
    Ash 1 (satu) lembar surat nomor : 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012perihal Susulan I.Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah Aceh;259.Ash 1 (satu) lembar surat nomor : 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012perihal Susulan I Pertanggungjawaban Dana.260.Ash 1 (satu) Ilembar surat nomor : 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan II.261.Ash 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262.Asli
    Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).263. Ash 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.264.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 10-09-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 176-K/PM.II-08/AU/IX/2020
Tanggal 20 Januari 2021 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
M. Ichwan Akbar
87 — 33
  • sendiri ataupun untuk keuntunganorang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan haksubjektif orang lain dan bertentangan dengan Hukum.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum berarti siPelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban Hukumnya, menyerang kepentingan orang lainyang dilindungi Hukum.Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor 176K/PM II08/AU/IX/2020MenimbangBahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Putus : 31-05-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 19-K / PM I-05 / AD /II/ 2016
Tanggal 31 Mei 2016 — Mundofar Sertu NRP 31940596000772
48 — 33
  • dimaksud dengan hak menurut pengertianbahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan,milik, kepunyaan atas sesuatu.Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal iniTerdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untukmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatubarang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 13-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 103-K/PM.I-01/AD/V/2014, 17-07-2014
Tanggal 17 Juli 2014 — T1 : KAPTEN ARH PASKALISPARNINGOTAN PANJAITAN T2 : PRADA ARI MULIADI T3 : PRATU HERMANTO
32 — 19
  • Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.Dengan demikianYang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa yang dimaksud dengan Memaksa dalam unsur ini adalah menyuruh orang lain untukmemberikan barang sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya .Bahwa yang dimaksud Dengan kekerasan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 13-04-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor PUT/23-K/PM I-02/AD/II/2010
Tanggal 13 April 2010 — HERMANSYAH CHANIAGO, PANGKAT PRATU NRP 31040503010982
25 — 16
  • dijual, menyalurkan,menjual, membeli , menyerahkan, menerima, menjadiperantara dalam jual belli Narkotika Golongan harusdisertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagaibukti dari pejabat yang berwewenang = dari MenteriKesehatan Rl, yang diatur dengan Keputusan MenteriKesehatan sebagaimana diatur dalam Undangundang ini danapabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, makadinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karenabertentangan dengan Undang undang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919