Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1959 1319 1619 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 20 April 2015 — DEDE SOMANTRI Bin MA’MUR
56 — 7
  • ;Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBerkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum (unrechtsmatig) di dalam hukum perdatasebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 28-01-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 1 Agustus 2018 — Nama lengkap : Ali Daud Rumakur Tempat Lahir : Tinarin ; Umur atau Tgl. Lahir : 60 Tahun/2 Desember 1957 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Negeri Administratif Tinaru Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tinaru ;
148 — 87
  • (Satochid Kartanegara, ibid); Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagisejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentangpengertian onrechtmatigdaad adalah perbuatan yang mempekosa hakhakOrang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangandengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijke betamelijkeheid.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat:
IRFAN
Tergugat:
1.HAJI NAWAKIT
2.AMIR HAMZAH
3.MARDIANSYAH
4.DARMAWANSYAH
5.HARDIANSYAH
6.KAPSAH
7.SITI DARWISYAH
8.KEPALA KELURAHAN CILINCING
9.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
131 — 57
  • Bahwa menurut Hoge Raat tahun 1919, Perbuatan MelawanHukum diartikan, sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku; Melanggar subyektif orang lain; Melanggar kaedah tata susila; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihatiyang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor: 445/PDT.G/2016./PNJKT.UTR.11.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 290/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 23 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat : Tuan Ir. Ruddy Tjahjono
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
73 — 41
  • S 1919 No. 81 di Kantor Catatan SipilSalatiga;Hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi telah berakhir karena perceraian sebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2001 dan Akta Perceraian Nomor37/i/2002 tanggal 25 Februari 2002;Selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:a.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-10-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT TK
Tanggal 30 Oktober 2014 — Pembanding/Terdakwa : IMOP SUTOPO, SE bin SUDARMAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : AZRIJAL, SH
92 — 30
  • banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara nomor: 27/Pid.Tpk/2014/PNTK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiTanjungkarang untukpemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana surat pemberitanhuan untukmempelajari berkas perkara masingmasing tanggal 22 September 2014 nomor:W9.UI/1919
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 18-12-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 93-K/PM I-07/AD/XII/2015
Tanggal 12 April 2016 — Gita Wardana Praka NRP 31060709270985 Talidik VI Siintel Purkima Yonif 613/Rja
87 — 28
  • tidak dirumuskan bersifat melawanhukum, namun dari katakata tanpa hak dalam rumusan delik inisudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus adaijin terlebin dahulu dari yang berwenang untuk melakukan perbuatantersebut,Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhokum atau yang dilindungi oleh Undang Undang.Bahwa berdasarkan Arrest HR tanggal 31 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2628 K/Pdt/2010
Tanggal 12 Januari 2012 — SITTI HARLINA binti KADERE,dkk ; R. MUCHTAR BASO OPU PATTA BUNDU,dkk
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pati (istri kKedua, kawin padatahun 1919), memiliki anak perempuan bernama St. Fatimah Krg. Intang;Bahwa menjelang akan kawin untuk kedua kalinya (kawin dengan St. LoroDg.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
54 — 38
  • tidakberalasan karenanya dalil posita dan petitum gugatan ParaPenggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkandalam pemeriksaan perkara aquo ;16.Bahwa secara hukum Pengertian tentang Perbuatan MelawanHukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, menggantikerugian tersebut", dan kemudian sejak tahun 1919
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 29-K / PM.II-10 / AD / VII / 2015
Tanggal 29 September 2015 — - Agus Riyanto, Serma NRP 21980134310477
127 — 38
  • Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adaalasan pemaaf.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berartisi pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yangdilindungi oleh hukum.Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal13865 BW, mengenai pengertianpengertian tindakan yang tidaksesuai dengan hukum yang berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UndangUndang.b.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 976/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
ANDARTO KOSASIH
Tergugat:
1.PT. AMARANZ PROPERTINDO
2.NOTARIS HUMBERG LIE, S.H.,S.E.,M.Kn
3.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW
4.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW (dalam hal ini : RENATA JACOB, VIVIENA SORAYA, DEVI MONICA, ROY MANUEL dan JOICE CATHERINE)
Turut Tergugat:
1.Tn. SUHERMAN
2.Tn. BENNY KURNIA SURYA
286 — 121
  • Bahwa, sebagaimana berlaku dan dianut dalam Jurisprudensi sejak PutusanHoge Raad1919 Arrest 31 Januari 1919 (kasus Cohen v. Lindenbaum)mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam ex.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
113 — 29
  • Tgl.17/10/14 SMAN 43) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 54) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 75) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 106) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 207) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 248) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 259) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 2710) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3011) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 3512) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 6813) RP HPS Tgl.17/10/14 SMAN 7714) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 115) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 316) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1417) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1618) RP HPS Tgl.17/10/14 SMKN 1919
    ))a ff WwW NDPrint Out Detail PP SMAN 10Print Out Detail PP SMAN 20Oo Halaman 296, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST 7) Print Out Detail PP SMAN 248) Print Out Detail PP SMAN 259) Print Out Detail PP SMAN 2710) Print Out Detail PP SMAN 3011) Print Out Detail PP SMAN 3512) Print Out Detail PP SMAN 6813) Print Out Detail PP SMAN 7714) Print Out Detail PP SMKN 115) Print Out Detail PP SMKN 316) Print Out Detail PP SMKN 1417) Print Out Detail PP SMKN 1618) Print Out Detail PP SMKN 1919
    Pengadaan UPS SMAN 1)2) BOQ Pengadaan UPS SMAN 43) BOQ Pengadaan UPS SMAN 54) BOQ Pengadaan UPS SMAN 75) BOQ Pengadaan UPS SMAN 106) BOQ Pengadaan UPS SMAN 207) BOQ Pengadaan UPS SMAN 248) BOQ Pengadaan UPS SMAN 259) BOQ Pengadaan UPS SMAN 2710) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3011) BOQ Pengadaan UPS SMAN 3512) BOQ Pengadaan UPS SMAN 6813) BOQ Pengadaan UPS SMAN 7714) BOQ Pengadaan UPS SMKN 115) BOQ Pengadaan UPS SMKN 316) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1417) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1618) BOQ Pengadaan UPS SMKN 1919
    .245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3011) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 3512) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 6813) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMAN 7714) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 115) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 316) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1417) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1618) No.245/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 UPS SMKN 1919
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
191 — 276
  • Adanya hubungan Kausalitet atau sebabakibat ;Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perobuatan MelawanHukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919(Arrest lindebauw Chohen,tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmuhukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungHalaman 173 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN AmbRI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas danterdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Andi Sianto alias Baba Anga
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1552 K/Pid.Sus/2016Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) pada kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi
    Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasusLindebaum Cohen; maka pengertian istilah menyalahgunakan wewenangdiadopsi dari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
620 — 332
  • pada orang lain, maka ia telah"melawan" tanpa harus menggerakkan badannya;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yangmelanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yangbertentangan dengan kewajiban menurut undangundang atau bertentangan denganapa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalampergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasanpembenar menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919
    , Hoge Raad berpendapat danmenafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawanhukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hakorang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur olehundangundang.Menimbang, bahwa Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalamperkara LidenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, dimana ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang secara alternatifdisebutkan
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Sgl
Tanggal 16 Maret 2016 — BIMANTORO, DKK melawan PT.CINDYTAMA PUTRINDO
139 — 31
  • DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUMBahwa berdasarkan Buku Proyek Pengembangan Teknis YustisialMahkamah Agung RI, tentang Penemuan Hukum dan PemecahanMasalah Hukum Reader III, Jilid 1, Penerbit Tim Penguji Hukum MahkamahAgung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohenpada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.Keempat kriteria tersebut, antara lain sebagai
    SglMenimbang, bahwa, pengertian perbuatan melawan hukum telahmengalami perkembangan setelah tahun 1919, dimana berbuat atau tidakberbuat adalah perbuatan melawan hukum jika :1.Melanggar Hak orang lain ;Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektiforang lain (R.Setiawan,SH PokokPokok Hukum Perdata Penerbit BinaCipta Budaya 1979 Hal 82) :Hak Subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :a. Hak Perorangan seperti :e Kebebasan ;e Kehormatan;e Nama baik dan lainlain ;b.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.TJP
Tanggal 3 Mei 2012 — - BUSTAMI lawan - HUSNIWATI, dkk
123 — 25
  • objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebihdahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum.Menimbang,bahwa sebagaimana telah dinyatakan bahwa tanah objek perkaraadalah merupakan harta pusaka dari kaum Datuk Gindo Simarajo, dimana kepemilkanpusaka kaum merupakan kepemilikan secara komunal yang merupakan hak dari semuaanggota kaum.Menimbang, bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimanayang dimuat dalam YURISPRUDENSI HOOGE RAAD sejak tahun 1919
    (Arrest LindeBaum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta188menjadi pula doktrin imu hukum di Indonesia, dimana pengertian bertentangan denganhukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat nama katagori perbuatan ;a) bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undangundang;b) bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undangundang;c) bertentangan dengan tata susila yang baik (goede Zeder);d) bertentangan dengan azas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-05-2014 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Juni 2015 — ICHWAN SUSILO Melawan : 1. JIMMY M. P. JOHANES, 2. RONALD SOETRISNO, 3. PT. BANK OCBC NISP, TBK., 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN, 5. RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. 6. VESTINA RIA KARTIKA, S.H. 7. SETIARI UTAMI, S.H., 8. LIES HERMININGSIH, S.H.
256 — 164
  • Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v.Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok Hukum Perikatan,cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yaknisebagai berikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulanhidup dalam masyarakat perihal memperhatikan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 17-11-2015 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 54/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 23 Mei 2016 — HANDOYO GUNAWAN, DKK MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, 2. INSINYUR MAYOR HARJUBLI PURBA
123 — 58
  • Raidah 1919 Istri Kel. Serpong2. Sarikin 1940 Anak Kel. Serpong3. Tardin 1940 Anak Kel. Serpong4. Asnan 1952 Anak Kel.Kademangan5. Tini 1953 Anak Kel. Serpong6. Karni 1954 Anak Kel. SerpongT. Mahmur 1960 Anak Kel. Serpong 3 Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2006, Raidah (Istri Idi Raikin) telah meninggal dunia.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Bkn
Tanggal 17 Maret 2015 — IDRIS MELAWAN SALOMON GINTING, DKK
144 — 95
  • Ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919,yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuatjika :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 27-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Mei 2013 — Drs. ANTON OBEY, dan kawan Melawan SOEMARTO WIJAYA, dan kawan-kawan Dan RUSTAM MAKKAWARU, dan kawan-kawan
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anton Obey) adalah ahli waris dari58almarhumah Yao Sioe Kiem/Jauw Kusumawati Jayalestari, yang meninggaldunia pada tanggal 30 Juni 1995 di Surabaya, berdasarkan Akta KematianKantor Catatan Sipil Ujung Pandang Nomor 67/CK/CS/1995, tanggal 7 Juli1995;3.Bahwa almarhumah Yao Sioe Kiem/Jauw Kusumawati Jayalestarimemperoleh harta warisan dari ayah kandungnya yang bernama YaoHong Liong berdasarkan Akta Wasiat Nomor 58, tanggal 29 Maret 1919,yang dibuat dihadapan Notaris Carel Frederik Emile Blankestein,