terdakwa tersebut dengan menebang 1 (satu)batang kayu jati yang dipotong menjadi dua bagian yaitu dengan ukuran 200cm 22 cm kubikasi 0,174 m3 milik RPH Sugihan BKPH Tretes KPHBojonegoro, Negara dirugikan sebesar Rp 3.131.918,00 (tiga juta seratustiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.SusLH/2016/PN.BjnPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.AtauKedua:wn Bahwa terdakwa BEJO bin SAKIMAN bersamasama dengan Sadr.SARuI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 23.00 Wib, atausetidaknya pada suatu wakiu dalam tahun 2016, bertempat di dalam kawasanhutan petak 57C RPH Sugihan BKPH Tretes KPH Bojonegoro DesaKedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Dengan sengaja

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat(4) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 17 Putusan

Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHPyang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaanalternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah teroenuhi, dan berdasarkan alatalat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalahpelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 193ayat 1 Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasalpasalperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

dakwaan disusun secara alternatif yaitu Kesatupasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua pasal 88 ayat (1) hurufa Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.Sesuai bentuk dakwaan tersebut maka Majelis Hakim hanya membuktikan salah satuyaitu langsung ke dakwaan Kesatu pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undangundang RINomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke KantorPolda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.Dengan demikian unsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana semua unsurdari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harusdipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan yang telahdijalaninya tersebut

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;.

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPATAUKEDUABahwa terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN BtgSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPSUBSIDIAIRPERTAMABahwa terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidakHalaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btgtidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPidana langsung dakwaan alternatif primer keduaHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btgsebagaimana diatur dalam Pasal yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primer kedua;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yangmenuntut terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke1 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa EDI SAPUTRA BIN ZAINUDDIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPIBERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf ob UU No.18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuaidalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ataukedua Pasal 83 Ayat (2) huruf b, UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatifmaka atas dakwaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan yang paling tepat berdasarkan faktafakta hukum yang ditemukan selama dipersidangan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsurunsur pasal yangdimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang

tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkanlebih lanjut apakah faktafakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidanganitu dapat memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, danapakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan yang dihubungkanantara keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti maka MajelisHakim terlebih dahulu akan membuktikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum, adapun unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadappasalpasal tertentu menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatip yaitupidana penjara dan pidana denda, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf b UUNo.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanmaka Majelis Hakim akan menerapkan kedua pemidanaan tersebut yaitu baik berupapidana penjara dan pidana denda dan apa bila terhadap pidana denda

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudahmengerti akan maksud dari dakwaan itu dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas,Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan membacakan 3 (tiga)keterangan saksi serta menghadirkan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan, yangmasingmasing saksi dan ahli memberikan

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. dengan sengaja;2. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Ad. 1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yang dimaksudSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumendokumen yang merupakanbukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabutanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.10 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugaskepolisian karena kedapatan telah memuat kayu olahan yang berasal dari Kelompok JenisRimba Campuran (RC) sebanyak 325

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi,karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimanadidakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaansecara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, dansetelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwatersebuttidak menyangkut

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan pasalpasal dalam UUNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2016/PN Pbu halaman 21MENGADILI1. Menyatakan terdakwa HADIANSYAH Bin M.

dengan BeritaAcara Pemeriksaan kayu jati No 08/BAP/Ngr/2014tertanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganioleh Yusamanto dan Agus Rohmat).e Akibat perbuatan terdakwa Perhutani Desa Plandirejomengalami kerugian sekitar Rp 81.822 (delapan puluhsatu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atausetidaktidaknya lebih dari Rp 250, (dua ratus limapuluh rupiah).wonnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, atas penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut terdakwa meyatakan mengerti dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dalampersidangan dibawah sumpah yaitu:1.

dibuktikan dengan minimaldua alat bukti yang sah serta didukung oleh keyakinan Hakim;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakimmengambil alih halhal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang takterpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggalmelanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:a.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI;1.

Pasal 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana.ATAU:KEDUA:Bahwa Terdakwa SARAPUDIN, S.H. bin H. MUHAMAD MASUD MADAIN padahari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, sekira Pukul 10.30 WITA, atau pada suatuwaktu pada bulan Desember 2018, atau masih dalam tahun 2018, bertempat KawasanTaman Nasional Gunung Rinjani yang beralamat di Wilayah Resort Aikmel, lokasi HutanHalaman 4 dari 13 halaman Put.

Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalamSurat tuntutannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2019,menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri RabaBima yang mengadili perkaraini memutuskan :Setelahn mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Pasal 22 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI> Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Juni 2019Nomor. 51/Pid.B/LH/2019/PN.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;> Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;Halaman 12 dari 13 halaman Put.

tersebut mau dibawa ke tempat penggergajian kayu didusun Dukuh Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tapi belumsampai ke tempat tujuan sudah diamankan oleh petugas Polres Nganjuk;e Bahwa benar kayu rimba sono yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dilengkapiketerangan sahnya hasil hutan.Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu terdakwadidakwa dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sedangkandalam dakwaan Kedua melanggar pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang Undang RINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dakwaan Pertama 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga apabila

perlumempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yangdijatuhakan kepada terdakwa ; Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan istri; w Mengingat pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang Undang No 8 Tahun 1981Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; MENGADILI1.

x2 x USD.16,5) = USD 28,6407 (dua puluh delapan komaenam empat kosong tujuh Dlar Amerika);Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah);Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa

Unsur Orang Perseorangan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan dan/atau koorporasi, yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, Pengertiansetiap orang juga sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana diaturdalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah subjek

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mengaturmengenai status barang bukti, namun perihal barang bukti diatur dalam PenjelasanPasal 16 UndangUndang tersebut yang pada pokoknya bahwa hasil hutan danalat angkut baik darat maupun perairan yang digunakan untuk mengangkut hasilhutan dirampas untuk Negara, oleh karena itu dalam perkara ini barang buktiberupa: 70 (tujuhpuluh) potong kayu olahan dalam bentuk balokan; 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Mistubishi Triton warna hitam Nopol:KH8241BMbeserta

kunci kontaknya;Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan daripembayaran biaya perkara, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN KIkMengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan, dan pasalpasaldalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertapasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang berkaitan denganperkara inl;MENGADILI:1.

bersamasama kedalam mobil Truck Dumptersebut untuk diangkut dan dibawa jalan, sedangkan untuk legalitas kayu jenisulin pacakan (belahan) dan olahan tersebut tidak ada.e Bahwa terdakwa memberikan upah dari terdakwa FAHRUR RAHMI alsANGKING bin KURDI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,(emapt juta rupiah) per truck/ per rednya sampai dengan tujuan.Perbuatan terdakwa KHALIS FUADI als ULIS bin SURIANSYAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiair pasal Pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Majelis terlebih dulu membuktikan dakwaan Primair pasal pasal Pasal 83 ayat (1 )huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

,Oleh Majelis Hakim akan diperintahkan untuk dipergunakan dalamperkara lain.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biayaperkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.Mengingat ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor : 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. danPeraturan lain bersangkutan.MENGAODILI1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan DAN keduamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwadi mulai dari dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UU RINo. 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;3.

Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPyang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukanhalhal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itumerupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, makaperlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dansebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkanpasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun

menunjukkan lalu terdakwa dan barang buktinyadiserahkan ke Polres Nganjuk;Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengangkut sebanyak 2 (dua) batang kayu jatiyang berbentuk gelondong dengan ukuran panjang 90 cm diameter 16 cm sebanyak batangdan panjang 70 cm diameter 19 cm sebanyak batang atau total 0,04 m3 menyebabkankerugian Negara sebesar Rp.48.000, (empat puluh delapan ribu rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakanmengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi),Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkansaksisaksi yang masingmasing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang didalam Penjelasan UU RI No. 41 Tahun1999 yang telah diubah dengan UU RI No Tahun 2004 tentang Kehutanan yang telah diubahdengan UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialahSubyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkanmendahului unsurunsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan elemen"Mengangkut", karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan pada faktafaktahukum yang terjadi dipersidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah perbuatan yang secaranyata dilakukan untuk membawa barang berupa kayu kayu hasil hutan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/MenhutlI

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdidakwakan dalam dakwaan Alternate Kesatu telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telahdidakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Menyatakan terdakwa RAMIN bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamDakwaan Kedua ;2.

Pasal 12 huruf a UURI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau keduamelanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau melanggar pasal 82 ayat (1) huruf cJo. Pasal 12 huruf c UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, atau melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Jo.

Pasal 12 huruf d UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau melanggarpasal 83 ayat (1) huruf b Jo.

Pasal 12 huruf b UU RI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Orang perseorangan;2.

Pasal 12 huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:. Menyatakan terdakwa RAMIN Bin SUNARDI tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana dakwaan alternatif kedua;.

Menyatakan masingmasing Terdakwa SUMARDI alias MAI bin MOMOTdan Terdakwa II RUNAIDI alias UNAI bin MOMOT bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama dengan sengaja melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

danmeringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga pidanayang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan /udexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiono Bin Mesdi bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a jo pasal 82 ayat 1 huruf a UU 18/2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000

RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa Pidana Penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) Subsidair 2 (dua) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil Isuzu Phanter Station Wagon, warna merahNo. Pol: K1517WP beserta STNK an.

RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.2.Setiap orang;Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;3.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan

denda paling sedikitRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa yang telahdinyatakan terbukti adalah melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b UU No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutandimana terdapat ancaman pidana dan denda yang bersifat komulatif, makaTerdakwa haruslah dihukum pidana dan membayar denda;Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b UU No. 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disampingpidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sehingga kepada ParaTerdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda yang apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidanapenjara, yang besarnya pidana denda dan pidana penjara pengganti dendaakan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata untukmembalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Kemudianpada saat dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Dinas KehutananSumba Barat Daya, terdakwa SAVERINUS SAKTY WAINIGHA AliasSAKTI selaku pengemudi truk tidak dapat menunjukkan dokumenpengangkutan hasil hutan yang sah dari pejabat yang berwenang dan DEDIRAKATUPU (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor :18 tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan JisPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana:;ATAUKEDUABahwa terdakwa SAVERINUS SAKTY WAINIGHA Alias SAKTI masingmasing bertindak sendirisendiri baik selaku orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersamasama dengan DEDIRAKATUPU (DPO), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 23.00WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 ataupada tahun 2015, bertempat di Kampung Homba Karipit, Desa Homba Karipit,Kecamatan

dokumen oleh petugas Dinas KehutananSumba Barat Daya, terdakwa SAVERINUS SAKTY WAINIGHA AliasSAKTI selaku pengemudi truk tidak dapat menunjukkan dokumenpengangkutan hasil hutan yang sah dari pejabat yang berwenang dan DEDIRAKATAPU (DPO) yang berjanji menunjukkan suratsurat perijinanpengangkutan kayu melarikan diri menggunakan sepeda motor;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Republik Indonesia nomor18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;0Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2. Membebaskan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI dari dakwaan PrimairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;3.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pada dakwaan SubsidairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;4.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengajamenghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentangapa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahDokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan

atau, sehingga untukterbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif olehterdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria teroenuhi secaraalternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kalalaiannya adalah adanya sikapkurang hatihati dari pelaku ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan ;Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN PtiMenimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu sebagaimana Pasal 1angka 13 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayubulat, kayu bulat kecil, kKayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Patkur Bin Parno bersalah telah melakukan tindakpidana *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempattinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UURI No 18 tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan kedua.2 Menjatuhkan pidana terhadap Patkur Bin Parno dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahansementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.Pidana Denda sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) Subsidier 2 (dua) bulan kurungan.3 Menyatakan barang bukti := (satu) batang kayu jati dengan ukuran 150 Cm X 20 Cm X 15 Cmdirampas untuk dikembalikan ke Perhutani KPH Padangan.= 1 (satu) unit

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupunalasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12huruf b UURI Nomor 18

: Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah memberantaskegiatan illegal logging;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;e Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;e Terdakwa belum pernah dipidana;Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b UURI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa Patkur bin Parno tersebut diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijinyang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal disekitarkawasan hutan" ;sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksudhasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan,atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Sedangkan yang dimaksud dengansurat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Pasal 1 angka 12 Undangundang R.I.Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Menimbang, bahwadari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwaberdasarkan