Ditemukan 1872 data
78 — 48
Mengenai gugatan obscuurlibel.Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat , Il, Ill dan IV mendalilkanterdapatnya kekaburan/tumpang tindin mengenai dalil perhitungan kerugianmateriil Penggugat dalam posita gugatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuurlibe!
Terbanding/Tergugat : UMAR MUHAMMAD
Terbanding/Tergugat : EKI ( anak HISYAM MUHAMMAD )
Terbanding/Tergugat : H. SYAMSUL ARIF
Terbanding/Tergugat : M. NUR PRIMADIANTHO
Terbanding/Tergugat : M. ANDHIKA BHASKARA
Turut Terbanding/Penggugat : Dra. WIDJAYA LILIK
Turut Terbanding/Penggugat : WIDJAJA LINGKAR RAINO
Turut Terbanding/Penggugat : dr. ELYSAWATI SHINTA
120 — 90
Malang.Dengan demikian agar tidak terjadi tumpang tindin putusan antaraperkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 150/PatG/2011/PN Kpj) dengan perkara baru (No. 57/Pdt G/2013/PN Kpj)apapun alasannya sekalipun pihakpihaknya ditambah namun pokokpermasalahan (obyek hukum) adalah sama dengan perkara yangterdahulu maka secara hukum tetap memenuhi asas hukum Ne bis InIdem atau Non Bis In Idem, sehingga gugatan Para Penggugat a quoNo. 57/Pdt G/2013/PN Kpj., harus dinyatakan ditolak.Halaman
1.OLMA KASNIANI Br. SARAGIH
2.JULIANTI HARO. N. SILITONGA
3.PARLUHUTAN SILITONGA
4.ANDELIA SILITONGA
Tergugat:
1.KASBEN SILITONGA
2.GUSTIANA Br. SILITONGA
3.GUNTUR SILITONGA
4.PT. GANDHI MULTI TRANS
5.RADEN UKE UMAR RACHMAT, SH, MKn
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
57 — 26
Ckr;Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantahdalil angka 26 sampai dengan angka 28 dalam gugatan aquo tentanguraian kerugian materiil yang tidak logis, tidak jelas, tidak ada dasarhukumnya dan saling tumpang tindin karena Para Penggugat tidakmampu menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa dansesungguhnya yang telah menimbulkan kerugian material di pihakHalaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.
117 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepentingan untuk mengajukan gugatandalam perkara sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; atau setidaktidaknyaoleh karena alas hak yang menjadi dasar Penggugat masih dalamstatus sengketa Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak dapatmengajukan gugatan dalam perkara a quo, kecuali berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimanaPenggugat dinyatakan sebagai pemilik lahan (pemegang hak lahan)perkebunan sawit yang tumpang tindin
1.TOMY LIM
2.LYLY MAWAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.KASIM
2.SOEMARNI
3.SOENARNY RUSTAM
4.ANGELINE
127 — 67
Bahwa dalam dalil Para Penggugat tidak menjelaskan berapaluas tanah yang terindikasi tumpang tindin dengan tanah yangdikuasal Tergugat IIntervensi;c. Bahwa jika ditotal luas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugatyaitu 174.150 M2, sehingga Tergugat menganalisa, mungkinkahtanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih dengankepemilikan Tergugat II Intervensi hanyalah 80.000M??;d.
328 — 144
Pelepasan tanah disertai penyerahan pembayaran rekognisi dalam halTanahnya berupa tanah ulayat, sepanjang kenyataanya hak ulayattersebutmasih ada.Menimbang, bahwa dalam kasus tumpang tindin hak kepemilikantanah di dalam tanah yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan harusmelakukan pembebasan tanah untuk memperoleh tanah tersebut.
156 — 40
telah melakukan perbuatan yang bukanmenjadi kewenangannya terlebih lagi hal tersebut dijadikan pertimbanganoleh Tergugat Ill didalam surat keputusannya;Bahwa tindakan tergugat yang miminta kepada Tergugat Il dan tindakanTergugat NM kepada Tergugat Ill untuk meminta pencabutan danpembatalan sertifikat Hak Milik 301/Desa Arang Limbung, sekarang DesaLimbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasanmelaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dansertifikat tumpang tindin
201 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, proses pengukuran kadasteral terhadaptanah/lahan Penggugat telah selesai, di mana dari area lahan/tanahperkebunan luas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar), yang telah diterbitkanpeta bidang tanah atas nama Penggugat adalah seluas 5.607,74 Ha,sementara sisanya seluas 4.392,26 Ha masih tumpang tindin denganarea lahan perusahaan lain.
3.ANTON bergelar DT. MALIN
4.REFNI HAMDANI
Tergugat:
PT. TIDAR KERINCI AGUNG (TKA)
Turut Tergugat:
5.Pemerintahah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
163 — 111
dalam Perkara Aquo, maka harus ditolak; Kekeliruan Turut Tergugat Ill menafsirkan dasar hukum ObjekPerkara karena Turut Tergugat III tidak mengetahui tempat dan letakObjek Perkara, Penggugat duga Turut Tergugat III hanya melegalkansaja Objek Perkara yang diajukan Tergugat, dengan alasan HakUlayat Penggugat seluas 870 Ha di Dusun Koto Ubi yang beradadalam Sertifikat HGU No. 1 tanggal 12 Agustus 1986 seluas 16.182Ha, ternyata juga termasuk dalam Sertifikat HGU No. 2 tahun 1995,maka terjadi tumpang tindin
Terbanding/Tergugat III : SUZIE
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KAB. KEP. MERANTI
Terbanding/Tergugat IV : HELMI
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat VII : H. DAUD
Turut Terbanding/Penggugat V : BUKHARI, SH
Turut Terbanding/Penggugat III : H. JUNAIDI WAHAB
Turut Terbanding/Penggugat VI : SYAHBUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : ABDULLAH M
Turut Terbanding/Penggugat II : SATIYAH
32 — 20
dari 90 hal Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT PBR2)3)4)5)6)7)di Selatpanjang, dengan No. 78/w/2011 tertanggal 11 November2011,bahwa kuasa tersebut hanya kuasa jual untuk mencari pembell;Bahwa dengan adanya kuasa tersebut Tergugat II mulai menawarkankepada relasi, teman, keluarga dan sebagainya untuk mencari pembelitanah tersebut;Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan dan Kuasa dari Tergugat Illdan Tergugat IV kepada Tergugat II tersebut diatas, diketahui diatastanah objek perkara terjadi saling tumpang tindin
PT. Sunindo Property Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
ANIK RAHMAWATI
330 — 474
untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara.Bahwa tindakan Tergugat yang penerbitan suratkeputusan objek sengketa melanggar Asas Keterbukaankarena Tergugat telah bersikap diskriminatif dan tidaknetral dalam melakukan pengecekan / pengukuran ulangSertifikat Hak Milik No. 1520/Ngesrep yang tumpangtindin diatas SHGB No. 165/Ngesrep seluas 6.400 M2dan tumpang tindin
143 — 52
Amin, SH bin MuslimAmin, dan Sartono bin Karsoni Wiyoto, ketiganya dari Kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Tangerang, di muka persidangan menerangkan antara lainbahwa ke 32 Sertifikat Hak Milik yang saat ini dikuasai Terdakwa, diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, pada tanggal 31Desember 1981, keadaan fisik tanahnya tumpang tindin dengan Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 1112, GS 6828, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1113, GS. 6829, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan
Pembanding/Tergugat II : SULASTO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Pembanding/Tergugat III : SUPARJO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Pembanding/Tergugat IV : SUPARIYO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
Terbanding/Penggugat I : HERAYATI Binti SUKARDI
Terbanding/Penggugat II : HERAWATI Binti SUKARDI
Terbanding/Turut Tergugat I : RINTO DWIYONO
Terbanding/Turut Tergugat II : GUNADI SASMITA
Terbanding/Turut Tergugat III : TITIK SETYANINGSIH
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
Turut Terbanding/Tergugat V : MARDI SUMARTONO Diwakili Oleh : NURKHAMID,S.Ag.
109 — 39
terlebih dahulu telahdiumumkan di tempat Pengumuman yaiti di Papan Pengumumna Kantor TurutTergugat V dan Kantor Desa Borokulon tempat bekerja Tergugat V, maka keduasertifikat hak milik tersebut telah sah mengikat dan berkekuatan hukum , makadalil Gugatan para Penggugat harus ditolak .Bahwa Para Tergugat selanjutnya menolak dengan tegas uraian padahalaman 9 Posita angka 21 selanjutnya Penggugat menguraikan kembali angka20 angka 21 dengan uraian isi posita yang berbeda hal ini menjadikan gugatantumpang tindin
M. SAMEN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA diwakili SENGKONO DHARMMAWAN
231 — 89
Intervensiselama dalam proses jual beli maupun dalam pengecekan fisik bidangtanah, tersebut oleh karena itu jelasjelas dalil dari penggugat ini tidakbenar dan terkesan mengadaada dan sudah sepatutnya ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatanya padaangka 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada intinya bahwa adapun pokokpermasalahan dalam Gugatan ini adalah terjadinya suatu maladministrasisehingga mengakibatkan tumpang tindin
59 — 36
(sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di DesaMuara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yangbertumpang tindin dengan tanah yang diakui Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi sebagai miliknya yakni tanah dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1451 tahun 1997 seluas: 3.754 M@ (tiga ribu tujuh ratus lima puluhempat meter persegi) milik Tergugat , tanah dengan Sertifikat Nomor 1452tahun 1997 seluas: 6.173 M?
233 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletak di Jalan Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek,Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, PenetapanWaris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor0301/Pdt.Pen/2012/PA.Krw dan Akta Pernyataan Nomor : 3 Tahun 2012 dariahli waris DJIUN Bin RIKET yang pada pokoknya menyatakan bahwa objektanah milik ahli waris almarhum SUKMAWNAYA Bin SUMITRO yang terletakdi Jalan Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek, Kelurahan Klender,Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tidak tumpang tindin
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
147 — 59
melekat kepada tanah negara tersebut, yang berartitanah negara tidak bebas; Negara membuka kesempatan kepada siapapunyang memohon untuk memakainya;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Publisitas adalah pengumumantentang adanya pendaftaran hak atas bidang tanah, yang wajib dipenuhidalam proses pendaftaran tanah, karena merupakan pengumumanmengenai hubungan hukum antara tanah dengan pemegang haknya;Pengumuman itu dilakukan dalam lembaran negara agar semua orangmengetahui, serta jangan sampai terjadi tumpang tindin
NURSIAH PURBA
Tergugat:
1.ASTI BORU GULTOM
2.MARSAULINA BORU SIBORO
3.RAPIA BORU SINAGA
4.SABAM SIAHAAN
5.TOGI RAHMAD SIREGAR
6.ARGIDE LUMBAN RAJA
7.ROMA MARLINA Br. LUMBAN RAJA
8.ERITA Br. LUMBAN RAJA
9.LIJON LUMBAN RAJA
10.HOTBIN LUMBAN RAJA
11.JUNIAR Br. LUMBAN RAJA
12.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG TEBING TINGGI UNIT KAMPUNG PON BRI KCP KAMPUNG PON
13.NOTARIS YUNASRIL, S.H., Mkn.
15.PEMERINTAH RI Cq KNA dan TRBPN Cq KanWil BPN Prov SumUt Cq Kantor Pertanahan Kab Serdang Berdagai
16.PEMERINTAH RI Cq Pemerintah Kab Serdang Bedagai Cq Pemerintah Kec Tanjung Beringin Cq Pem Desa Pematang Cermai
17.ROMA MARLINA BORU LUMBAN RAJA
18.ERITA BORU LUMBAN RAJA
19.JUNIAR BORU LUMBAN RAJA
20.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Berdagai
21.PEMERINTAH RE
102 — 37
Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pat.G/2020/PN SrhTergugat V bukan merupakan bahagian dari tanah obyek perkara aquo, makapenguasaan Tergugat V terhadap bidang tanahnya tidak melanggar haksubyektif Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbanganMajelis Hakim oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalilgugatannya tentang dasar kepemilikannya terhadap obyek perkara danTergugat Il tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tentang dasarkepemilikan tanahnya yang bertumpang tindin
NURSIAH PURBA
Tergugat:
1.ASTI BORU GULTOM
2.MARSAULINA BORU SIBORO
3.RAPIA BORU SINAGA
4.SABAM SIAHAAN
5.TOGI RAHMAD SIREGAR
6.ARGIDE LUMBAN RAJA
7.ROMA MARLINA Br. LUMBAN RAJA
8.ERITA Br. LUMBAN RAJA
9.LIJON LUMBAN RAJA
10.HOTBIN LUMBAN RAJA
11.JUNIAR Br. LUMBAN RAJA
12.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG TEBING TINGGI UNIT KAMPUNG PON BRI KCP KAMPUNG PON
13.NOTARIS YUNASRIL, S.H., Mkn.
15.PEMERINTAH RI Cq KNA dan TRBPN Cq KanWil BPN Prov SumUt Cq Kantor Pertanahan Kab Serdang Berdagai
16.PEMERINTAH RI Cq Pemerintah Kab Serdang Bedagai Cq Pemerintah Kec Tanjung Beringin Cq Pem Desa Pematang Cermai
17.ROMA MARLINA BORU LUMBAN RAJA
18.ERITA BORU LUMBAN RAJA
19.JUNIAR BORU LUMBAN RAJA
20.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Berdagai
21.PEMERINTAH RE
163 — 41
Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pat.G/2020/PN SrhTergugat V bukan merupakan bahagian dari tanah obyek perkara aquo, makapenguasaan Tergugat V terhadap bidang tanahnya tidak melanggar haksubyektif Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbanganMajelis Hakim oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalilgugatannya tentang dasar kepemilikannya terhadap obyek perkara danTergugat Il tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tentang dasarkepemilikan tanahnya yang bertumpang tindin
335 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat LXXVI) tidak tumpang tindin sebagaimana diuraikan dalampeta situasi terlampir;16.Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa tersebut Tergugat LXpadatanggal 10 Oktober 2011 mengajukan surat pengaduan Nomor021/Arsip/X/2011 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan(Tergugat LXXVIII);17.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Tergugat LXXVIII menanggapi suratpengaduan Tergugat LX dengan mengadakan rapat intern dengan NotulenRapat Nomor 01/15/NOT/PPSKP/2011 dengan hasil kesimpulan:a.