Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor21/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara int ;3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No Reg.

Energi.Isi dan ketentuan JOC tersebut telah sesuai dengan PeraturanMenteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 10tahun 1981 tentang Pedoman dan SyaratSyarat KerjasamaKontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antaraPERTAMINA dan Kontraktor dalam Pelaksanaan KuasaPengusahaan Sumber Daya Panasbumi (Permentamben10/1981).Meskipun pengusahaan panas bumi berdasarkan JOC di atasdilakukan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 27 tahun2003 (sebagaimana diubah berdasarkan UndangUndang Nomor21

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alatbukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.i. Dengan demikian alasan PEMOHON tersebut tidakdapat diterima karenatanpa faktadantanpamengertiaturan sehingga terlalu dibuatbuat.2.

Aceh Tengah Tahun2011 ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani besertalampiran ;Hal 67 Nomor: 5 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAol.D2.53.4.5D.56.57.58.59.60.6162.63.1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25Juni 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31Desember 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor21 Nopember 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana

Bahwa sekalipun demikian, jika PARA PENGGUGAT tetapmau mengacu pada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT WESTPOINT TERMINAL, maka harus pula disertakan sebagai TERGUGAT,TODUNG MULYA LUBIS yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris,berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para PemegangSaham PT WEST POINT TERMINAL tanggal 15 Agustus 2014 Nomor21, dibuat di hadapan Carolina Mulyati, S.H., Notaris Kota Batam.29.

;Bahwa Hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai StafTeknis (Pengawas Lapangan) berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Nomor21.C/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang PengangkatanPPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi, Staf Keuangan KegiatanPenyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo Kota Tanjungbalai TA 2014;Bahwa Adapun Pejabat yang ada hubungan

Mengangkat HERIANTO,SE sebagai PPK Kegiatan Review Designdengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor02/PA.KPW/PDAM/IX/2012 tanggal 24 September 2012dansebagai PPK Kegiatan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill danPemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di LokasiWTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 20132014dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor21.A/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;c.

No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI(3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihalLaporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasauntuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Baratdan Riau) tahun anggaran 2011(4) 1 (satu) lembar copy dokumen Pernyataan Kuasa PenggunaAnggaran Atas Tambahan Persyaratan SBU Gred 7 tanggal8 September 2011 yang ditandatangani oleh DUDY JOCOM(5) 4 (empat) lembar

No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKKhususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung KampusIPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, danSumatera Barat) tahun anggaran 2011(3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor21/ND/KK/KDN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihalLaporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasauntuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di 4Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Baratdan Riau) tahun anggaran 2011(4) 1 (satu) lembar copy dokumen Pernyataan

dokumen di clip berisikan :(1) 2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor : S370/D4/01/2011 perihal Hasil Review Proses PengadaanGedung Kampus IPDN Pada 4 Lokasi di Daerah TahunANggaran 2011 tanggal 22 Agustus 2011(2) 5 (lima) lembar copy dokumen Penjelasan Panitia terkaitProses Pelaksanaan Pengadaan Barang atau JasaKhususnya Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung KampusIPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, danSumatera Barat) tahun anggaran 2011(3) 2 (dua) lembar copy dokumen Nota Dinas Nomor21

.:1849 seluas 270 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 19 Maret 1998 Nomor21/Tukadmungga/1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):22.04.05.27.01973;SHM No.:1850 seluas 230 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 27 Agustus 1998 Nomor75/Tukadmungga/1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):22.04.05.27.01974;SHM No.:1806 seluas 995 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 19 Maret 2015 Nomor00701/Tukadmungga/2015, Nomor Identifikasi Bidang Tanah(NIB): 22.04.05.27.01944

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor21/Pdt.G.2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015;Halaman 60 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBR2. Menghukum Pembanding / Dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara.DALAM REKONPENSI1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untukseluruhnya;2. Menyatakan menurut hukum, Para TERGUGAT REKONPENSI telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para PENGGUGATREKONPENS;3.

dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangmenunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam ketentuan pasalundangundang dimaksud, dan tidak harus menimbulkan akibat dari perouatanyang telah dilakukan.

diberi meteraisecukupnyadandinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;Halaman 48 dari 120 halaman Pts.No. 138/Pdt.G/2019/PA.UtjFotokopi di atas fotokopi Surat KeteranganGanti Rugi SKGR nomor18/SKGR/BTM/2018,tanggal 21 Mei 2018, Ketua Majelis tidak dapatmencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya,Ketua Majelis diberi tanda T.2;Fotokopi di atas fotokopi Surat KeteranganGanti Rugi SKGR nomor21

;Halaman 110 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa Hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai StafTeknis (Pengawas Lapangan) berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Nomor21.C/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang PengangkatanPPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi, Staf Keuangan KegiatanPenyelesaian Pembangunan WTP Ill dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo

;Bahwa Hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai StafTeknis (Pengawas Lapangan) berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Nomor21.C/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang PengangkatanPPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi, Staf Keuangan KegiatanPenyelesaian Pembangunan WTP Ill dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo Kota Tanjungbalai TA 2014;Bahwa Adapun Pejabat yang ada hubungan

Mengangkat HERIANTO,SE sebagai PPK Kegiatan Review Designdengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor02/PA.KPW/PDAM/IX/2012 tanggal 24 September 2012dansebagai PPK Kegiatan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill danPemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di LokasiWTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 20132014dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor21.A/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;c.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Nomor21 tanggal 2 Oktober 2015, (diberi tanda T.II2);3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia REpublik Indonesia NomorAHU2460435.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT Pilar Slnergi BUMN Indonesia Tanggal 12Oktober 2015, (diberi tanda T.II3);4. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pilar Sinergi BUMNIndonesia Nomor 62 Tanggal 25 Januari 2018, (diberi tanda T.II4);5.

Pihak Pertama(Penggugat) 45% (empat puluh lima persen) berbentuk lahan (penyertaanmodal dengan mengkonversi nilai lahan menjadi nilai saham);Halaman 74 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN MdnMenimbang, bahwa berdasarkan Produk bukti P9 berupa Akta Nomor21 tanggal 30 April 2019 tentang Berita Acara Rapat PT. Poly Kartika Sejahtera(Hasil RUPS Thn 2019), menunjukkan lahan Kebun Sei Tuan tidak ditanamiselurunnya (hanya 627,37 Ha), nilai Aktiva Perusahaan PT.

Bukti T ILINTV 39Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman IndustriPada Hutan Produksi ; (fotokopi dari fotokop)) ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan PokokKehutanan ; (fotokopi dari fotokopi) ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor21 Tahun 1970, Tentang Hak Pengusahaan HutanDan Hak Pemungutan Hasil Hutan ; (fotokopi darifotokopi) ;Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.529/MenhutII/2012 Tanggal25 September 2012 Tentang Perubahan

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah) ;Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Undangundang Nomor 1 Tahun 2004) ;Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas makaHal. 207 dari 241 hal. Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrterhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannyadengan faktafakta yang relevan;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur CV.

Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara RepublikIndonesiaMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 7 Undangundang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangyang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau dengan tanpapersetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerjaatau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, Seksual, organ produksi atausecara melawan

Tergugat VI.C dan Tergugat VI.D berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03.2/KAD/V/2021 tanggal 30 April 2021 yang telah didaftar padaBuku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor21/SK/2021/PA.SIk tanggal 21 Juni 2021;Menimbang, Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diaturdalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihakberperkara dapat memilih untuk menguasakan kepada pihak lain dengan suatusurat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;Hal.

yang belum maksimal mengetahui dan mempertahankanhak adatnya, apalagi dihadapkan dengan sistem hukum tanah bekas peninggalanpenjajahan Belanda seperti hak Erpacht, yang bisa saja pihak penjajah tersebutmenguasai tanah yang luas tanopa memberikan kompensasi yang wajar dan patutkepada masyarakat setempat ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomor21

ELVI ASMAWATI ARITONANG Sampai dengan Nomor21 .RUJI KARUJITA . 1 (satu) lembar Surat pernyataan Bidan pegawai Tidak tetap Angkatan XVIII tertanggal 07Mei 2012 atas nama Nomor 1. RINI RAHMAN AJIE Sampai dengan Nomor 27 .BERTAELITA SIBAGARIANG Angkatan XVIII Tahun 2007 1 (satu) Satu lembar Surat pernyataan Bidan pegawai Tidak tetap Angkatan XIV tertanggal07 Mei 2012 atas nama Nomor 1.