Ditemukan 914754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mambu mampe mampa marpu mampo
Penelusuran terkait : Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 9 Agustus 2017 — PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E
851 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti ... [Selengkapnya]
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus Anak
Register : 23-11-2015 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 89/Pid.Sus.Ank/2014/PN. ME
Tanggal 24 Maret 2014 — Nama lengkap : DISAMARKAN Tempat lahir : Lubuk Mampu, Gunung Megang Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 12 November 1996 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Desa Lubuk Mampu, Kampung I, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Turut orang tua Pendidikan : Tidak sekolah
85 — 9
  • Nama lengkap : DISAMARKANTempat lahir : Lubuk Mampu, Gunung MegangUmur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 12 November 1996Jenis Kelamin : Laki-lakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Lubuk Mampu, Kampung I, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara EnimAgama : IslamPekerjaan : Turut orang tuaPendidikan : Tidak sekolah
    MEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama lengkap : DISAMARKANTempat lahir : Lubuk Mampu, Gunung MegangUmur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 12 November 1996Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Lubuk Mampu, Kampung I, Kecamatan GunungMegang, Kabupaten Muara EnimAgama > IslamPekerjaan
    sepeda motorYamaha Vega R tersebut, saksi SANDRA Bin BAKARUDIN menyuruh TerdakwaDISAMARKAN seraya memberikan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)untuk membeli rokok di warung sembari mengawasi Terdakwa melakukan aksimengambil sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit atau lebin saksi SANDRA BinBAKARUDIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kearah kotaMuara Enim disusul oleh Terdakwa DISAMARKAN dibelakangnya, selanjutnya merekamelanjutkan perjalanannya ke Desa Lubuk Mampu
    atasperbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannyaMenimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumsebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah TerdakwaDISAMARKAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitassebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga ada kecocokan antara satudengan lainnya oleh karena itu perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error inpersona) ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyataTerdakwa mampu
    dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan12 PUTUSAN RONALDIkepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagaiorang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas makaunsur ini terpenuhi secara hukum ;Ad.2 Tentang unsur Mengambil barang sesuatuMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatudalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk di kuasai sendiri,sedangkan
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 29-07-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0184/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 10 September 2015 — Pemohon Melawan Termohon
63 — 22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
650 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • No. 2659 K/PID.SUS/2016miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakatlanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putripahlawan yang tidak mampu.
    Penanggulangan bencana ;Selain itu sesuai dengan pasal 26 ayat 2 disebutkan : Bantuan sosialberupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah uang yangdiberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anakmiskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakatlanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putripahlawan yang tidak mampu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa ; Dra. CAYA FARDANI
506 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat bahwa ... [Selengkapnya]
  • No. 2000 K/PID.SUS/2016tanggal 15 Juni 2016, dengan menguatkan putusan perkara a quo(putusan hal. 47);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa yang telahmenyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatanTerdakwa, justeru oleh karena perbuatan melawan hukum berlakuumum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsisebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secarahukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
705 — 619 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
  • komisiteknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanyasebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahappelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakandan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan dan pada sewaktutanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini hanyalahbersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrakhampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanantidak akan mampu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-05-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
1171 — 766 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial yang dialokasi untuk KONI. Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang ; H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN;
877 — 521 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menilai perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut. Menurut Majelis ... [Selengkapnya]
  • Faisal Putra Mandiri, adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkanoleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dariperbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harusmembedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindakpidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukumberlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawabmenurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa dalam perkara korupsi a quo;Bahwa sesuai fakta hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Juni 2017 — RUSTAM DUANG SAFI, S.E, dkk
165 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
913 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • setiap orang menyatakan bahwa unsuru setiap orangdalam dakwaan primair tidak meliputi Terdakwa, dengan demikianTerdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, untuk itu PengadilanTingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebutMenimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1butir ke3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiaporang perorang, termasuk koporasi, selaku subyek hukum yang cakapbertindak dan mampu
    setiap orang menyatakan bahwa unsur setiap orang dalamdakwaan primair tidak meliputi Terdakwa, dengan demikian Terdakwadibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk itu Pengadilan TingkatBanding akan memperbaiki pertimbangan tersebut.Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1 butirke3 undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiaporang perorangan, termasuk korporasi, selaku subyek hukum yang cakapbertindak dan mampu
    yaitu:(1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ataudengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus adaunsur Obejektif, dan ;(2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentukkesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawanhukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi adaunsur subjektif;Bahwa berdasarkan pendapat Simons yang dikutip Sutrisna dalam bukuPeranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana menyatakan bahwa:mampu bertanggungjawab adalah mampu
    Penuntut Umum :Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut umum sebagaimana yangdiuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 dan 4 dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum JF tersebut tidak dapat dibenarkan menuruthukum oleh karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delikmelainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukumpelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karenabersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Juli 2018 — Gazali T.Parenta,S.H Alias Gazali Bin Tahir Parenta
788 — 648 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) didakwa telah menerima dana bantuan sosial (bansos) Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima ... [Selengkapnya]
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 04-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BARRU Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bar
Tanggal 27 September 2021 — Pemohon:
WAHYUNI
88 — 18
  • Menyatakan Mampu Husain yang mengalami sakit jiwa/schizophrenia diletakkan dibawah pengampuan;

    3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Mampu Husain;

    4. Menetapkan Pemohon demi hukum untuk melakukan pengurusan kepentingan kehidupan Mampu Husain,atau kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan dari Mampu Husain;

    5. Menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar sebagai Pengampu Pengawas terhadap pengangkatan Pemohon sebagai Pengampu dari mampu Husain;

    6.

Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 27-11-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 16 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RASYID, SH
2.ABDUL RAHMAN, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
Dra. BADAH SARI, M.M. Als. BADAH Binti SULMAN
145 — 29
  • jalur tidak mampu atas nama TAUFIK HIDAYAT tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik NINA tanggal 8 Juni 2017 Beserta1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama NINA tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik SANDI
    2017/2018 jalur tidak mampu atas nama RAHMAWATI tanggal 20 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik DELLA ARDINI tanggal 7 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama DELLA ARDINI tanpa tanggal tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas
    tidak mampu atas nama DWI RIANA tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik REVALINA CLAUDIA tanggal 7 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama REVALINA CLAUDIA tanpa tanggal tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama
    tidak mampu atas nama NOVA THERESIA tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ANDI SETIAWAN tanggal 9 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ANDY SETIAWAN tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta
    tidak mampu atas nama CHYNTIA EKA PUTRI tanggal 18 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 10 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 19 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 27-11-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 18-04-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 16 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RASYID, SH
2.ABDUL RAHMAN, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA
223 — 341
  • tidak mampu atas nama YUSRIL PERMANA tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik RISKY SAPUTRA MALILANA tanggal 8 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama RISKY SAPUTRA MAULANA tanggal 19 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas
    PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik PRADANA M.
    tidak mampu atas nama DWI RIANA tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik REVALINA CLAUDIA tanggal 7 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama REVALINA CLAUDIA tanpa tanggal tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama
    tidak mampu atas nama NOVA THERESIA tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ANDI SETIAWAN tanggal 9 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ANDY SETIAWAN tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta
    tidak mampu atas nama CHYNTIA EKA PUTRI tanggal 18 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 10 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 19 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 K/PID.SUS/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — Servasius Gassi Palobo,S.H
748 — 625 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana ... [Selengkapnya]
  • Lagi pula perbuatan melawan hukum berlaku kepada siapa sajasebagai subjek hukum, termasuk diri Terdakwa sendiri yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawabsecara hukum;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — MUCHTAR KAIMUDDIN, S.E. bin KAIMUDDIN
2695 — 1278 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini diadili pertama kali di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus Terdakwa bersalah. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar mengubah pembebanan pidana terhadap Terdakwa. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi bermula dari adanya ... [Selengkapnya]
  • pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan menurut hukum oleh karena unsur setiap orang bukanlahmerupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagaiorang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang tidak adahubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalammelakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orangjustru. bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasukTerdakwa yang tidak ada hubungannya dengan jabatan ataukedudukan sepanjang ia mampu
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama Perceraian
Register : 28-01-1980 — Putus : 04-02-1980 — Upload : 21-06-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 76 SKT.3/1980
Tanggal 4 Februari 1980 —
13 — 0
  • SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama Perceraian
Register : 16-12-1978 — Putus : 04-01-1979 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 08 SKT.3/1979
Tanggal 4 Januari 1979 —
15 — 2
  • SUAMI TIDAK MAMPU ISTERI KEDUA
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama Perceraian
Register : 21-06-1979 — Putus : 09-07-1979 — Upload : 28-05-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 433 SKT.3/1979
Tanggal 9 Juli 1979 —
5 — 0
  • TIDAK MAMPU DALAM EKONOMI
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama Perceraian
Register : 22-02-1979 — Putus : 15-03-1979 — Upload : 14-11-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 162 SKT.3/1979
Tanggal 15 Maret 1979 —
24 — 2
  • SUAMI TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NAFKAHNYA