Pembuktian unsur ke-2 pada halaman 103 s/d 119. sebagai berikut :Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Kuasa Hukum Terdakwa berkeyakinan dan berpendapat bahwa Unsur Ke-2, "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", TIDAK TERPENUHI.4.

TENTANG HUKUMAN TAMBAHANYang Mulia Majelis Hakim Banding,Selain uraian fakta dan analisa unsur-unsur tersebut diatas, Kami Kuasa Hukum Terdakwa memohon kiranya kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk meniadakan (menghilangkan) atau mempertimbangkan terkait hukuman tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :I.

Bahwa dengan demikian kendatipun dalam diri Pembanding terdapat unsur-unsur melawan hukum namun kesalahan dalam diri Pembanding tersebut masih dapat dibina tanpa harus memisahkan Pembanding dari anggota militer lainnya:8.

Tentang Pertimbangan Unsur dalam pasal. Pembanding telah tidak sepakat dengan uraian unsur pasal dalam uraian pertimbangan/putusan Judek factie tingkat pertama kecuali terhadap hal-hal yang telah terungkap jelas dan terang dalam persidangan. Kuasa Hukum Terdakwa tetap pada pembuktian unsur yang telah dikemukakan pada tahap Pledoi (Pembelaan). 7. Tentang Hukuman Tambahan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BARNABAS WANMA Alias NABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Unsur tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menyatakan Terdakwa Barnabas Wanma alias Nabas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur tanpa hak danmelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotikagolongan dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 114 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.

Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalahmenunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yangHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum,menurut doktrin yang berlaku dalam Hukum Pidana, ajaran sifat melawanhukum formil diartikan sebagai berikut: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki Semua unsur yang termuat dalamrumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana; Jika ada alasanalasan pembenar maka alasanalasan tersebut harus jugadisebutkan secara tegas dalam UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap

Sus/2018/PN.MNKyang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan danmenguasai Narkotika jenis ganja;Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang pada saat terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasaiNarkotika jenis ganja tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, dengandemikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;Ad.3.

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan subyekpengertiannya sama sehingga terhadap makna dari secara tanpa hak dapatdiartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan subyek hukumtanpa mendapatkan ijin dan melampaui batas kewenangannya sehingga suatuperbuatan tersebut dikatagorikan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, berdasarkan

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III yang seharusnya melaksanakan amanat Penggugat untuk mendepositokan uang milik Penggugat yang seharusnya sebesar Rp. 75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) dan fakta yang terungkap hanya di depositokan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah sudah memenuhi unsur

Dengan demikian patut diduga perbuatan Tergugat III yangtelah menahan uang Penggugat selama lebih dari satu bulan lamanya sebesarRp 25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah) dan menerima kembaliuang tersebut untuk penempatan Deposito namun tidak dilakukan, hal demikiantelah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Tergugat Ill secara sepihak dantanpa izin Penggugat malah menyampaikan surat perpanjangan Depositoberjangka, yang menurut Penggugat perbuatan Tergugat Ill tersebut sudahmemenuhi unsur perbuatan melawan hukum;Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2014, mengajukan suratNomor. 1456/Pos Properti/1114.

Putusan Perdata Nomor 2671Pdt.Gl2015IPN.Bdglima milyar rupiah) dan fakta yang terungkap hanya di depositokan sebesarRp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah sudahmemenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;5. Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang selalu menolak mencairkan DepositoSyariah Mandiri No.

Bahwa berdasarkan atas Pasal 227 HIR, suatu Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) harus didasarkan pada fakta bukti yang otentik dan harus benarbenar terbukti adanya indikasi/lalai maupun perbuatan melawan hukum(point gugatan angka 5,6) atas adanya perbuatan sengaja atau unsur lalai/manipulatif Tergugat Il yang bersifat melawan hukum.

Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdgyang tidak lazim yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II yang pada hariyang sama malah mentransfer kembali kepada Tergugat Ill, juga sudahtermasuk lalai dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;7.

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur setiap orang.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

pasal ini;Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena terdapat fakta bahwa pada diri terdakwa telah menyimpan 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu maka sub unsur dari unsur Pasal menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan membenarkan perbuatan yang

dilakukan, maka terhadap permohonan tersebut akan disebutkan didalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa DIAN ADI CANDRA TARUNA Bin SIGIT PRAMONO, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangsebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara iniyang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa DIAN ADI CANDRA TARUNABin SIGIT PRAMONO, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalampersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi maupun terdakwa telahmenerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas,Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensiaHalaman 14

oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwabukan petugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pulapedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugasLembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memilikiiin;Menimbang, bahwa unsur

hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tandakoma dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalamunsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zatatau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya

pasal ini;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan diatas oleh karena terdapatfakta bahwa pada diri terdakwa telah menyimpan 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabumaka sub unsur dari unsur Pasal menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman telah terobukti maka Majelis Hakim berpendapatunsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi terdakwa yang pada pokoknyahanya memohon keringanan hukuman dan membenarkan perbuatan yang dilakukan

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;Ad. 1.

Unsur setiap orang;Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu Setiap orang yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa RANDI Bin GENDA yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.2.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan TANPA HAK adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat

35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagaiberikut;Ad. 1.

Unsur setiap orang;Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang dalam HukumPidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delikyang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidanganHalaman. 15 dari 1 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Trgsesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidanasebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu Setiap orang yangidentitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan.Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan

yakni terdakwaRANDI Bin GENDA yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan parasaksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.2.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabilasalah satu sub unsur dari unsur ini telah teroenuhi, maka keseluruhan unsurkedua ini telah terpenuhi;Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikanbeberapa pengertian sebagai berikut :> Bahwa yang dimaksud dengan TANPA HAK adalah menunjukkanbahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat jijin darikekuasaan yang

kedua Pasal 112 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan ny,Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukanalasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan,maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur

Demikian kesepakatanPerjaftjian ini drbuat dan ditandatangani oleh para Pihak tanpa ada unsur paksaan dari manapun juga. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,- ( lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah;)

terhutang dari Pihak II selama 5 bulan sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Pasal 6Bahwa untuk menjamin Kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjianperdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara PerdataNo.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Pasal 7Bahwa perjaniian ini berlaku sebagai undangundang bagi Pihak I dan Pihak II.Pasal 8Demikian kesepakatanPerjaftjian ini drbuat dan ditandatangani oleh para Pihaktanpa ada unsur

5 bulan sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjianperdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara PerdataNo.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Bahwa perjaniian ini berlaku sebagai undangundang bagi Pihak I dan Pihak II.Hal 29 dari 31 hal Put No 0836/Pdt .G/2014/PA.BiDemikian kesepakatanPerjaftjian ini drbuat dan ditandatangani oleh para Pihak tanpaada unsur

eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III yang seharusnya melaksanakan amanat Penggugat untuk mendepositokan uang milik Penggugat yang seharusnya sebesar Rp. 75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) dan fakta yang terungkap hanya di depositokan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah sudah memenuhi unsur

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Setia Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa berdssarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DAHLIANA Binti H.

dahulu kebenaran dari kejadian tersebut, setelah di lakukan penyisiran oleh Anggota Keplisian Polres Kukar ternyata tidak di temukan orang di perkosa dan di bunuh dalam keadan telungkup sebagaimana gambar dan berita yang di posting oleh Terdakwa, dengan demikian berita yang disebarkan oleh Terdakwa merupakan berita bohong, dan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dengan demikian unsur

KEJAHATAN DI MNA 2 ;Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut ternyata terpenuhi menurut hukum;Ad.3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi RUSDIANSYAH, saksi ASTUTI, saksi SYAMSUDIN, Ahli H.

memposting di akun Facebook miliknya dengan nama akun IDAH KUTAI yang berisi berita Bohong/Hoax karena menimbulkan keresahan di masyarakat/konsumen dalam transaksi elektronik menggunakan media social face book kemudian mereka menanyakan kepada Pihak Kepolisian tentang kebenaran berita adanya korban pemerkosaan dan pembunuhan di Gunung sampah Triu 2 Tenggarong yang telah diposting di akun Facebook dengan nama akun IDAH KUTAI ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka unsur

hukuman dan mengakui perbuatan serta menyesalinya, Mejelis Hakim menilai telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur delik yang didakwakan dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara aquo sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal

WASPADA...WASPADA..KEJAHATAN DI MNA 2 ;Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut ternyata terpenuhi menuruthukum;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN TrgAd.3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap,sesuai keterangan saksi RUSDIANSYAH, saksi ASTUTI, saksi SYAMSUDIN, AhliH.

dalamkolom berandanya diposting gambar seorang perempuan tanpa busanadengan posisi telungkup ; Bahwa saksi SYAMSUDIN Anggota Sat Reskrim Polres Kukar melakukanpenyisiran dan mengumpulkan informasi dari masyarakat di sekitar lokasiyang ditunjukkan oleh Postingan Terdakwa DAHLIANA yang berada diGunung Sampah Triu 2 Tenggarong dan ternyata tidak ditemukan kejadianpemerkosaan dan pembunuhan sehingga postingan yang dilakukan olehTerdakwa merupakan berita bohong;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut maka unsur

tersebut terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang dikemukakansecara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringananhukuman

dan mengakui perbuatan serta menyesalinya, Mejelis Hakim menilai telahturut dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsurunsur delikyang didakwakan dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkaraaquo sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal yaknimelanggar

Transaksi Elektronik yangHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Trgkwalifikasinya Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita BohongDan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen DalamTransaksi Elektronik ;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Majelis Hakimtidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa selamapersidangan, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi.Ad.2.

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain harus diartikan perbuatan mengambil merupakan perbuatan kesengajaan dimana terdapat suatu niat dari pelaku perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku dan perbuatan mengambil ditujukan pada suatu barang yang dikuasai orang lain dengan hak.

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah dianggap sebagai kepunyaannya dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya penjatuhan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaiamana

berkaitan dengan anak baik Penggugat dan Tergugat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, waktu bermain, melakukan ibadah keagamaan, hobi, dan lain-lain;

3.7 Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

3.8 Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut, dan Keempat Pasal 312 UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

Unsur barang siapa ;2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Dengankorban luka berat.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1.

Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkandalam dakwaan Kesatu Kumulatif dan terbukti, maka Majelis Hakimsecara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktiandalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaankedua kumulatif ini;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad.2.

Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkandalam dakwaan Kesatu Kumulatif dan terbukti, maka Majelis Hakimsecara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktiandalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaankedua kumulatif ini;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad.2.

kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraandan/atau barang;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310Ayat (1) UU.

Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kwalitas / kedudukan tertentu, Terdakwa SURYA PATRIYYA BIN PONIMIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu

jiwanya serta telah membenarkan semua identitasnya dalam berkas perkara dan surat dakwaan ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.2.

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;Menimbang bahwa unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita di jalan poros Mulawarman Samarinda Sebulu teatnya di Desa Karang Tunggal Kec. Tenggarong Seberang Kab.

diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat berat dan sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;Menimbang, bahwa kelalaian terdakwa dalam hal tersebut adalah mengendarai kendaraan bermotor terdakwa yang tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas di jalan tikungan serta tidak menyalakan lampu tanda isyarat mendahului serta membunyikan klakson ikut untuk mendahului atau memotong jalan ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur

ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lau Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 03 April 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, pertimbangan pembuktian unsur kedua, dan pidana tambahan berupa membayar uang

sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan TermohonsepakatmemohonkepadaMajelisHakimyang memeriksadanmengadili perkaraini untukmemuatkesepakatan perdamaianinikedalampertimbangandan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohondilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 62/Pid.Sus/2022/ PN Jpa tanggal 9 Juni 2022 sekedar mengenai terbuktinya unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan Subsidair Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.

suatu perbuatan yang berkaitan dengan anak baik Penggugat dan Tergugat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, waktu bermain, melakukan ibadah keagamaan, hobi, dan lain-lain;

3.6 Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

3.7 Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Ad. 1.

jiwanya serta telah membenarkan semua identitasnya dalam berkas perkara dan surat dakwaan ;Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan ;Ad.2.

Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakan alalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaran dengan atau tanpa pengguna jalain lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(UU LLAJ), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan selanjutnya dalam Pasal 112 UU LLAJ menyebutkan pengemudi kendaran yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, saming, dan di belakag serta memberikan isyarat ;Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut :- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sel Rabu tanggal

setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga terhadap putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus

Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahsetiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapatmempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan padakwalitas / kedudukan tertentu, terdakwa HARNOKO BIN (alm) KASILAN adalahpribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atasperbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didalam persidangan dalamkeadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya serta telah

membenarkan semuaidentitasnya dalam berkas perkara dan surat dakwaan ;Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapatdibuktikan ;Ad.2.

Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena KelalaiannyaMengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Mengakibatkan Orang LainMeninggal Dunia ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakan alalu lintasadalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkankendaran dengan atau tanpa pengguna jalain lain yang mengakibatkan korbanmanusia dan/atau harta benda ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 ayat (4) UU No. 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ

), setiap orang yangmengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajid mematuhi ketentuan rambuperintah atau rambu larangan selanjutnya dalam Pasal 112 UU LLAJmenyebutkan pengemudi kendaran yang akan berpindah lajur atau bergerakkesamping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, saming, dan di belakagserta memberikan isyarat ;Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta hukumsebagai berikut : Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sel Rabu tanggal16 September 2020

puluhtahun, ditemukan deformitas pada tangan kanan, memar pada abdomenkanan atas berukuran tujuh kali sepuluh kali nol koma satu meter, Pasiendatang datang dalam keadaan meninggal dunia ; Bahwa kelalaian terdakwa dalam hal tersebut adalah mengendaraikendaraan bermotor terdakwa yang tidak memperhatikan rambu rambu lalulintas di jalan tikungan serta tidak menyalakan lampu tanda isyaratmendahului serta membunyikan klakson ikut untuk mendahului ataumemotong jalan ;Menimbang , bahwa dengan demikian unsur

46 (empat puluh enam) buah petasan selongsong yang telah disisihkan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/47.a/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 berupa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 46 (empat puluh enam) petasan menjadi 1 (satu) selongsong untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang mana setelah dilakukan uji kriminalistik mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO3) unsur

kilogram) bubuk mercon. yang telah disisihkan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/48.a/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 berupa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 4,1 (empat koma satu) kilogram menjadi 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang mana setelah dilakukan uji kriminalistik mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO3) unsur

pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 1.225.000/ha x 3000 ha Rp.3.675.000.000 (14) Pembentuk tanah Biaya pembentukan tanah akibat rusak didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 3000 ha Rp. 150.000.000 (15) Pendaur ulang unsur

hara Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, Rp.13.830.000.000 Halaman 422 dari 429 hal.

Pendaur ulang unsur hara Rp. 13.830.000.000 b. Pengurai limbah Rp. 1.305.000.000. c. Keanekaragaman hayati Rp. 27.745.500.000 Halaman 426 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel. Rp. 8.100.000.000. d. Sumberdaya genetik Rp. 1.230.000.000. e. Pelepasan karbon Rp. 2.430.000.000. f. Perosot karbon Rp. 850.500.000.

Unsur Kesalahan69.Bahwa unsur kesalahan berdasarkan pendapat Prof. DR.

Dengandemikian, unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat terpenuhi.c.

Adanya hubungan kausal terhadap kesalahanAhli menerangkan bahwa terhadap unsur kesalahan dalammasalah hukum lingkungan hidup sangat sulit untuk di buktikan,maka dilaksanakanlah apa yang disebut strict liability, dimanahakim tidak perlu) mempertimbangkan unsur kesalahan,kesengajaan ataupun kelalaian.

Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.dapat dengan mudah menyerap unsur hara. Sepanjang air yangdatang bukan air asam.

DanPenggugat mendalilkan bahwa unsur melawan hukum dalam hukumpidana tidak sebangun dengan unsur melawan hukum dalam hukumperdata. Unsur melawan hukum dalam hukum pidana diterapkan dalampengertian formil, dan sesuatu perbuatan dikualifikasi sebagai melawanhukum (wederrechteliike) apabila ada undangundang tertulis yangmenentukan demikian, hal mana terkait dengan asas legalitas.