Ditemukan 2684 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
484308
  • Put.No. 625/Pdt.G/2020/PA SmpBahwa pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa Hibah merupakanpemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara CumaCumadan tidak dapat ditarik kembali;Bahwa dalam pasal 881 ayat (2) KUHPerdata ditegaskan bahwa dengansesuatu pengangkatan ahli waris atau hibah , yang mewariskan /menghibahkan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhakatas sesuatu bagian mutlak, bagian mutlak tersebut sesuai dengangolongan ahli waris yang bersangkutan;Bahwa sesuai dengan pasal
    Rasid (Alm) masih dibawah umur karena masih berumur16 tahun, maka terhadap dalil tersebut Para Tergugat menyanggah dengandalil sebagai berikut :Bahwa pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa Hibah merupakanpemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara CumaCumadan tidak dapat ditarik kembali;Bahwa dalam pasal 881 ayat (2) KUHPerdata ditegaskan bahwa dengansesuatu pengangkatan ahli waris atau hibah , yang mewariskan /menghibahkan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhakatas sesuatu
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 52/PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 19 Juli 2016 — 1. DARIUS BENUNG, Pekerjaan: Tani; Alamat: Desa Liang Biadung RT.004, Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara ; 2. Ahli waris dari Sakai Benung (Alm) 1. Lina binti Parang (Isteri); Pekerjaan : Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 2. Ellias Bin Sakai; Pekerjaan : Tani; Alamat : Kampung Long Tuma Jl. Lawas Damit 98850 Lawas, Sarawak, Malaysia; 3. Esta Binti Sakai; Pekerjaan : Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan,Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 4. Esap Bin Sakai; Pekerjaan: Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 5. Estenli, A. Md binti Sakai; Pekerjaan : Swasta (Guru TK); Alamat : Semelanap RT. 4 Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 6. Elshe, S. Pdk binti Sakai; Pekerjaan : PNS (Guru SD); Alamat : Desa Pa’ Matung RT.006 Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; 7. Elvi Sukaisi, S. Th binti Sakai; Pekerjaan : Swasta (Pendeta); Alamat : Desa Lekaq Kidau Jl. Pdt. Soleman RT. IV Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur; 8. Brigpol Enos Bin Sakai; Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia; Alamat : Aspolres Kutai Timur Jl. Bhayangkara No.01 Bukit Pelangi, Kecamatan Sangata, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ; Selanjutnya semuanya disebut sebagai PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT ; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOFRI, SH.,MH. Advokat pada kantor yang beralamat Jl. Batu Cermin Gang SMPN 27 Blok D RT.04 No.95 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015; M E L A W A N 1. LALUNG BIN ATING ; Pekerjaan : Tani; Alamat : Desa Liang Biadung RT.004, Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara ; 2. YULIUS BIN LALUNG ; Pekerjaan : Tani; Alamat : Puneng Megatel, Lokasi Terang Baru, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara ; Selanjutnya semuanya disebut sebagai PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT ;
5621
  • Matius Lasung) tidak dapat di artikansebagai perbuatan hukum HIBAH, oleh karena Pasal 1666 KUH Perdatamenyatakan : Penghibahan adalah suatupersetujuan dengan manaseorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara CumaCuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yangmenerima penyerahan barang itu.Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan denganPertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada halaman33 dalam putusannya, sehingga memberi putusan menolak
Register : 20-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 122/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 2 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
13293
  • Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata menerangkan bahwahibah adalah suatu persetujuan dengan mana si pemberi hibah semasahidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan tersebut;Bahwa di dalam ketentuan Pasal 212 KHI menerangkan hibah dapatditarik kembali dalam hal hibah dari orang tua kepada anak, dan sampaisaat ini Turut Tergugat tidak pernah menarik kembali hibah yang telahdiberikan kepada
Register : 22-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bon
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
Aminah binti Abd. Rahman Nintir (Alm) alias Durahman Nintir
Tergugat:
Ir. SOEKOTJO.,MT
11438
  • Undangundang hanyamengakui penghibahanpenghibahan antara orangorang yang masihhidup tertulis dalam Pasal 1666 KUHPer sebagai bukti hak/legal standingdari Penggugat mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan yangmempunyai hak atas tanah tersebut yang masih diatas namakan Abd.Rahman Nintir sebagai alas hak/asal usul tanah yang dimiliki olehmasingmasing pihak yang dikuasai oleh TERGUGAT disebut TanahObjek Perkara);TENTANG PERBUATAN TERGUGAT YANG DIJADIKAN DASAR DIAJUKANGUGATAN22.
Register : 18-12-2020 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 114/Pdt.Bth/2020/PN Sbg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
1.EWIN MAULANA SITOMPUL
2.MARDIANA SITOMPUL
3.CHANDRA CHANDAR BENNY DICKTUS S
4.SUDARMAN
Tergugat:
1.HAMONANGAN SILALAHI
2.ERWIN MARTUA SILALAHI
3.TENNDY MARNAEK SILALAHI
8119
  • Maka sudah menjadi konsekwensi hukumapabila objek tersebut tidak dapat dihibahkan sesuai dalam Pasal 1666 Pasal 1693 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.Bahwa harta yang akan dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada suatuperjanjian dengan pihak lain, tidak dalam sengketa atau permasalahan.2. Bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Sait Ni Huta Kalangan Il,Huraba, Kecamatan Tukka seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatas dengan : H.
    Maka sudah menjadikonsekwensi hukum apabila objek tersebut tidak dapat dihibahkansesuai dalam Pasal 1666 Pasal 1693 KUHPerdata dan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997. Bahwa harta yang akan dihibahkandalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain,tidak dalam sengketa atau permasalahan; Bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Sait Ni Huta KalanganIl, Huraba, Kecamatan Tukka seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatas dengan :H.
Register : 21-04-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 654/Pdt.G/2014/PA.Bdw.
Tanggal 11 Februari 2015 — Hatimah binti Sumo Sukarni binti Suha Sumiati binti Jumadin Misyono bin Mus Farizatul Kutsiah binti Kuddus
10422
  • Eksepsi Kompetensi Absolut;Bahwa melalui duplik ini, Tergugat dan Il akan mengajukan eksepsikompetensi absolute terkait dengan Proses dan Pembatalan Akta Hibah yangdibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaituTergugat V dan Tergugat VII;Bahwa proses dan Pembuatan Akta Hibah a quo yang dimohon untukdibatalkan oleh Para penggugat ke Pengadilan Agama Bondowoso dilakukandan diproses berdasarkan ketentuan Dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (BW), khususnya pasal 1666 KUH Perdata
    Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sudah cukup jelas disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang kewarisan,wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dengan demikianPengadilan Agama Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaraa quo melainkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membatalkan AktaHibah yang dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1666
Register : 18-12-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 1925/Pdt.P/2013/PA. Sby
Tanggal 5 Februari 2014 — PEMOHON
151
  • .; levelnumbers'01; rtlchfcs1 afO ItrchfcsO hresOchhres0O fi1801164801in6480 listname ; listid 193543 1666 *listoverridetablelistoverridelistid338505325listoverridecountOls listoverridelistid 1340936299listoverridecountOIs2 listoverridelistid 1476295256listoverridecountOls3 listoverridelistid 18835 19572listoverridecountOIs4 listoverridelistid 1578204813listoverridecount lfolevellistoverridestartatlevelstartat1 Is5 listoverridelistid1 1623 11837listoverridecountO1s6 listoverridelistid 158 1258612listoverridecountOls7
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DK VS LIEM TEDDY, DK
1383940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa syarat hibah yang di ataur di dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa pemberi hibah adalah pemilikbarang;C. Bahwa dalam Akta Hibahan Bangunan Nomor 86 dan Aktapelepasan hak atas tanah Nomor 87 antara Maman Darmawan kepadaPT Propelat, pemberi hibah tidak pernah menyatakan bahwa dirinyaselaku pemilik barang karena barang yang dihibahkan adalah memangbukan miliknya pribadinya melainkan adalah milik Negara;d.
Register : 04-01-2022 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PTA SEMARANG Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg
Tanggal 11 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Sugati binti Siswo Dihardjo Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat II : Sri Walyati binti Siswo Dihardjo Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat III : Rizky Aji Pratama bin Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat IV : Yonita Sholihatun Nisa binti Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat V : Oktavina Wulan Nugrahani binti Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat VI : Yusuf Kurnia Pamungkas bin Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Terbanding/Tergugat : Dien Dama binti Nizam Dama
252225
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah yang dibuat secaraotentik tidak dapat ditarik Kembali. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan :Hibah adalah suatu pernanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimaHalaman 42 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.17.18.penyerahan itu.
Register : 16-09-2011 — Putus : 17-03-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 197/PDT.BTH/2009/PN.SKA
Tanggal 17 Maret 2010 —
4414
  • Halaman 17 dari 53Menurut hukum perdata (BW) dalam pasal 1666 BW, hibahyang dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah sesuatuperjanjian dengan manae si penghibah, pada waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu"Dari rumusan tersebut diatas,dapat diketahui unsurunsur hibah sebagai berikuta. Hibah merupakan pejanjian sepihak yangdilakukan dengan cumacuma.
Register : 12-03-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN TONDANO Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 13 September 2018 — JULITA POLUAN Lawan JULIANA POLUAN,Dk
8914
  • , maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai hibah diatur dalam Pasal1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Adapaun pengertian dari hibah itu sendiri menurut Pasal 1666 KUHPerdataHalaman 36 dari 52 halaman.Putusan Perkara Nomor : 76/ Pdt.G/ 2018/ PN.
Register : 09-06-2010 — Putus : 25-04-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 0071/Pdt.G/2010/MS.TTN
Tanggal 25 April 2012 — CUT MARLINA Binti TEUKU RAJA ISKANDAR. Cs MELAWAN CUT NURHAJIDA Binti TEUKU RAJA GEH. Cs
10029
  • Sehingga apayang dimaksud oleh TergugatTergugat yang termuat dalampasal 1666 BW tidak dapat dipertahankan;= Bahwa masyarakat umum juga mengetahui bahwa Alm. CutAdian tidak pernah menandatangani akta hibah tersebutkarena pada saat itu Alm.
Putus : 05-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264K/AG/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — SALBIAH binti TEGEN LUBIS vs ZULKIFLI LUBIS bin MARATAON LUBIS, Dkk
3629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerapan hukumnya, atau dengan kata lain tidak jelashukum apa yang diterapkan judex facti dalam menilai akta hibahyang dibuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga dinilai tidaksesuai dengan syarat hibah, karena dasar hukum apa yangdipakaipun tidak ada diuraikan dalam pertimbangan hukumnya,sehingga jelas pendapat judex facti tersebut adalah keliru;Bahwa ketentuan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masihmengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata (BW)pada Bab Ke sepuluh, dimana pada Pasal 1666
Register : 10-07-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Bln
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.Makmur
2.H. Nurdin
3.Hj. Hartikah
4.Nursiah
Tergugat:
1.M. Syarifudin
2.Hj. Hane HP
3.Yahna, U,
4.Muhammad Ikhsan
5.Muhammad Mukhsin
6.Hj. Siti Nafsiah
7.Abdul Muthalib
8.Noor Lina
9.Muhammad Qosim
10.H. Airillah
11.Kepala Desa Mattone Kampung Baru
139143
  • Dalam KUHPerdata ( BW ),perihal hibah ( schenking ) diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, mulaiPasal 1666 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata.
Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 PK/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — NY. MINTJE SARTJE MALEKE, dkk vs PT SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
248173 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RINomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya disebut PP RI Nomor 10 Tahun 1961)Tentang Pendaftaran Tanah; Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjukan oleh Menteri Agraria;Sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1666
Putus : 05-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — MUTIJO atau disebut juga H. TIJO dan/atau H. LATIF VS PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO, DKK
140143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 1666:Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan manaseorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara Cumacuma, tanpa dapatmenariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerimapenyerahan barang itu;Halaman 4 dari 32 Hal. Put. Nomor 895 K/Pdt/201711.12.13.14.15.Bahwa dalam sistem hukum perdata di Indonesia menurut Prof.
Putus : 24-08-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN MAROS Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Mrs
Tanggal 24 Agustus 2015 — Pengugat : HJ. BAHARIA Kuasa Hukum Pengugat : LIBRAHMAN, SH Advokat Tergugat : 1. Hj.Ratnah, 2. Bakhtiar, 3.Basaria Rahayu, 4. Akhmad Ariesta Gemilang, 5.Nurjannah Hamid, SH, 6. Ahmad Yulias, SH, Turut Tergugat : 1,Pemerintah Kabupaten Maros cq Camat Tanralili, 2.Bahar Kuasa Hukum Tergugat I,II,II : AMIRULLAH, SH Kuasa Hukum Turut Tergugat I : FATIMAH NADIR, SH.MH
14915
  • Barisi diluardari yang disebutkan diatas;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 mengenai hibah, MajelisHakim berpendapat bahwa hibah menurut Pasal 1666 dan Pasal1667 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia (BW) adalahpemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cumacumadan tidak dapat ditarik kembali , atas barang bergerak maupun barangtidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup, namundalam Pasal 1688 BW disebutkan bahwa ada kondisikondisi tertentusehingga hibah yang sudah
Register : 17-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 145/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. Cupumanik Gemah Permata Diwakili Oleh : Sitti Hairawati Mase
Terbanding/Penggugat : Petrus Kanel Banglangi
9342
  • Pengadilan Negeri Malili, para pembeli tanahtanah milikPembanding dari Andi Haerul Cs, yang belum mengajukan gugatanakan berpikir 1000 (seribu) kali untuk mengajukan gugatan baru ;oi Bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyamakan Hibahdengan Waris, adalah tidak benar sama sekali, yang mana Hibah tidakbisa disamakan dengan Waris, masingmasing punya perbedaan baikmengenai substansi, arti, maupun asasyang terkandung didalamnyasebagai berikut :HIBAH :Diatur dalam pasal 1666
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 334/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Penggugat : WIDJAJA IMAN SANTOSA
Terbanding/Tergugat I : THERESIA INDRIANI
Terbanding/Tergugat II : FRANCE HANDOKO
Terbanding/Tergugat III : BUDI SETIAWAN RONNY WIDJAJA
6023
  • undangundang,orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan tertentu.Dalam hal ini, Suami tidak berwenang melakukan tindakan hukum atas hartabersama tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal36 ayat (1) UU Perkawinan yaitu harus mendapatkan persetujuan dari isterinya.Hibah yang merupakan perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1666Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjadi batal demi hukumkarena yang memberikan hibah adalah orang yang tidak berwenang.Pasal 1666
Register : 20-12-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 603/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 13 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat I : Lana Yunharti Ticoalu
Terbanding/Tergugat I : Rully Kurniawan
Terbanding/Tergugat II : Erine Ticoalu
Terbanding/Turut Tergugat I : Edward Jimmy Mamahit
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : Tan Mui Joon
14767
  • Rekonpensi sebagaimana dikemukakan di dalam kontraPutusan Nomor 603/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 41 dari 44memori bandingnya tanggal13 Februari 2018, menurut Majelis Hakim TingkatBanding apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memoribanding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dantidak terdapat halhal yang baru, maka memori banding serta kontra memoribanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim TingkatBanding ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1666