Ditemukan 2684 data
484 — 308
Put.No. 625/Pdt.G/2020/PA SmpBahwa pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa Hibah merupakanpemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara CumaCumadan tidak dapat ditarik kembali;Bahwa dalam pasal 881 ayat (2) KUHPerdata ditegaskan bahwa dengansesuatu pengangkatan ahli waris atau hibah , yang mewariskan /menghibahkan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhakatas sesuatu bagian mutlak, bagian mutlak tersebut sesuai dengangolongan ahli waris yang bersangkutan;Bahwa sesuai dengan pasal
Rasid (Alm) masih dibawah umur karena masih berumur16 tahun, maka terhadap dalil tersebut Para Tergugat menyanggah dengandalil sebagai berikut :Bahwa pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa Hibah merupakanpemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara CumaCumadan tidak dapat ditarik kembali;Bahwa dalam pasal 881 ayat (2) KUHPerdata ditegaskan bahwa dengansesuatu pengangkatan ahli waris atau hibah , yang mewariskan /menghibahkan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhakatas sesuatu
56 — 21
Matius Lasung) tidak dapat di artikansebagai perbuatan hukum HIBAH, oleh karena Pasal 1666 KUH Perdatamenyatakan : Penghibahan adalah suatupersetujuan dengan manaseorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara CumaCuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yangmenerima penyerahan barang itu.Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan denganPertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada halaman33 dalam putusannya, sehingga memberi putusan menolak
132 — 93
Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata menerangkan bahwahibah adalah suatu persetujuan dengan mana si pemberi hibah semasahidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan tersebut;Bahwa di dalam ketentuan Pasal 212 KHI menerangkan hibah dapatditarik kembali dalam hal hibah dari orang tua kepada anak, dan sampaisaat ini Turut Tergugat tidak pernah menarik kembali hibah yang telahdiberikan kepada
Aminah binti Abd. Rahman Nintir (Alm) alias Durahman Nintir
Tergugat:
Ir. SOEKOTJO.,MT
114 — 38
Undangundang hanyamengakui penghibahanpenghibahan antara orangorang yang masihhidup tertulis dalam Pasal 1666 KUHPer sebagai bukti hak/legal standingdari Penggugat mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan yangmempunyai hak atas tanah tersebut yang masih diatas namakan Abd.Rahman Nintir sebagai alas hak/asal usul tanah yang dimiliki olehmasingmasing pihak yang dikuasai oleh TERGUGAT disebut TanahObjek Perkara);TENTANG PERBUATAN TERGUGAT YANG DIJADIKAN DASAR DIAJUKANGUGATAN22.
1.EWIN MAULANA SITOMPUL
2.MARDIANA SITOMPUL
3.CHANDRA CHANDAR BENNY DICKTUS S
4.SUDARMAN
Tergugat:
1.HAMONANGAN SILALAHI
2.ERWIN MARTUA SILALAHI
3.TENNDY MARNAEK SILALAHI
81 — 19
Maka sudah menjadi konsekwensi hukumapabila objek tersebut tidak dapat dihibahkan sesuai dalam Pasal 1666 Pasal 1693 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.Bahwa harta yang akan dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada suatuperjanjian dengan pihak lain, tidak dalam sengketa atau permasalahan.2. Bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Sait Ni Huta Kalangan Il,Huraba, Kecamatan Tukka seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatas dengan : H.
Maka sudah menjadikonsekwensi hukum apabila objek tersebut tidak dapat dihibahkansesuai dalam Pasal 1666 Pasal 1693 KUHPerdata dan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997. Bahwa harta yang akan dihibahkandalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain,tidak dalam sengketa atau permasalahan; Bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Sait Ni Huta KalanganIl, Huraba, Kecamatan Tukka seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatas dengan :H.
104 — 22
Eksepsi Kompetensi Absolut;Bahwa melalui duplik ini, Tergugat dan Il akan mengajukan eksepsikompetensi absolute terkait dengan Proses dan Pembatalan Akta Hibah yangdibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaituTergugat V dan Tergugat VII;Bahwa proses dan Pembuatan Akta Hibah a quo yang dimohon untukdibatalkan oleh Para penggugat ke Pengadilan Agama Bondowoso dilakukandan diproses berdasarkan ketentuan Dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (BW), khususnya pasal 1666 KUH Perdata
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sudah cukup jelas disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang kewarisan,wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dengan demikianPengadilan Agama Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaraa quo melainkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membatalkan AktaHibah yang dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1666
15 — 1
.; levelnumbers'01; rtlchfcs1 afO ItrchfcsO hresOchhres0O fi1801164801in6480 listname ; listid 193543 1666 *listoverridetablelistoverridelistid338505325listoverridecountOls listoverridelistid 1340936299listoverridecountOIs2 listoverridelistid 1476295256listoverridecountOls3 listoverridelistid 18835 19572listoverridecountOIs4 listoverridelistid 1578204813listoverridecount lfolevellistoverridestartatlevelstartat1 Is5 listoverridelistid1 1623 11837listoverridecountO1s6 listoverridelistid 158 1258612listoverridecountOls7
1383 — 940 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa syarat hibah yang di ataur di dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa pemberi hibah adalah pemilikbarang;C. Bahwa dalam Akta Hibahan Bangunan Nomor 86 dan Aktapelepasan hak atas tanah Nomor 87 antara Maman Darmawan kepadaPT Propelat, pemberi hibah tidak pernah menyatakan bahwa dirinyaselaku pemilik barang karena barang yang dihibahkan adalah memangbukan miliknya pribadinya melainkan adalah milik Negara;d.
Pembanding/Penggugat II : Sri Walyati binti Siswo Dihardjo Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat III : Rizky Aji Pratama bin Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat IV : Yonita Sholihatun Nisa binti Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat V : Oktavina Wulan Nugrahani binti Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat VI : Yusuf Kurnia Pamungkas bin Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Terbanding/Tergugat : Dien Dama binti Nizam Dama
252 — 225
Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah yang dibuat secaraotentik tidak dapat ditarik Kembali. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan :Hibah adalah suatu pernanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimaHalaman 42 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.17.18.penyerahan itu.
44 — 14
Halaman 17 dari 53Menurut hukum perdata (BW) dalam pasal 1666 BW, hibahyang dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah sesuatuperjanjian dengan manae si penghibah, pada waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu"Dari rumusan tersebut diatas,dapat diketahui unsurunsur hibah sebagai berikuta. Hibah merupakan pejanjian sepihak yangdilakukan dengan cumacuma.
89 — 14
, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai hibah diatur dalam Pasal1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Adapaun pengertian dari hibah itu sendiri menurut Pasal 1666 KUHPerdataHalaman 36 dari 52 halaman.Putusan Perkara Nomor : 76/ Pdt.G/ 2018/ PN.
100 — 29
Sehingga apayang dimaksud oleh TergugatTergugat yang termuat dalampasal 1666 BW tidak dapat dipertahankan;= Bahwa masyarakat umum juga mengetahui bahwa Alm. CutAdian tidak pernah menandatangani akta hibah tersebutkarena pada saat itu Alm.
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerapan hukumnya, atau dengan kata lain tidak jelashukum apa yang diterapkan judex facti dalam menilai akta hibahyang dibuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga dinilai tidaksesuai dengan syarat hibah, karena dasar hukum apa yangdipakaipun tidak ada diuraikan dalam pertimbangan hukumnya,sehingga jelas pendapat judex facti tersebut adalah keliru;Bahwa ketentuan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masihmengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata (BW)pada Bab Ke sepuluh, dimana pada Pasal 1666
1.Makmur
2.H. Nurdin
3.Hj. Hartikah
4.Nursiah
Tergugat:
1.M. Syarifudin
2.Hj. Hane HP
3.Yahna, U,
4.Muhammad Ikhsan
5.Muhammad Mukhsin
6.Hj. Siti Nafsiah
7.Abdul Muthalib
8.Noor Lina
9.Muhammad Qosim
10.H. Airillah
11.Kepala Desa Mattone Kampung Baru
139 — 143
Dalam KUHPerdata ( BW ),perihal hibah ( schenking ) diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, mulaiPasal 1666 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata.
248 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RINomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya disebut PP RI Nomor 10 Tahun 1961)Tentang Pendaftaran Tanah; Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjukan oleh Menteri Agraria;Sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1666
140 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 1666:Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan manaseorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara Cumacuma, tanpa dapatmenariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerimapenyerahan barang itu;Halaman 4 dari 32 Hal. Put. Nomor 895 K/Pdt/201711.12.13.14.15.Bahwa dalam sistem hukum perdata di Indonesia menurut Prof.
149 — 15
Barisi diluardari yang disebutkan diatas;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 mengenai hibah, MajelisHakim berpendapat bahwa hibah menurut Pasal 1666 dan Pasal1667 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia (BW) adalahpemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cumacumadan tidak dapat ditarik kembali , atas barang bergerak maupun barangtidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup, namundalam Pasal 1688 BW disebutkan bahwa ada kondisikondisi tertentusehingga hibah yang sudah
Terbanding/Penggugat : Petrus Kanel Banglangi
93 — 42
Pengadilan Negeri Malili, para pembeli tanahtanah milikPembanding dari Andi Haerul Cs, yang belum mengajukan gugatanakan berpikir 1000 (seribu) kali untuk mengajukan gugatan baru ;oi Bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyamakan Hibahdengan Waris, adalah tidak benar sama sekali, yang mana Hibah tidakbisa disamakan dengan Waris, masingmasing punya perbedaan baikmengenai substansi, arti, maupun asasyang terkandung didalamnyasebagai berikut :HIBAH :Diatur dalam pasal 1666
Terbanding/Tergugat I : THERESIA INDRIANI
Terbanding/Tergugat II : FRANCE HANDOKO
Terbanding/Tergugat III : BUDI SETIAWAN RONNY WIDJAJA
60 — 23
undangundang,orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan tertentu.Dalam hal ini, Suami tidak berwenang melakukan tindakan hukum atas hartabersama tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal36 ayat (1) UU Perkawinan yaitu harus mendapatkan persetujuan dari isterinya.Hibah yang merupakan perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1666Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjadi batal demi hukumkarena yang memberikan hibah adalah orang yang tidak berwenang.Pasal 1666
Terbanding/Tergugat I : Rully Kurniawan
Terbanding/Tergugat II : Erine Ticoalu
Terbanding/Turut Tergugat I : Edward Jimmy Mamahit
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : Tan Mui Joon
147 — 67
Rekonpensi sebagaimana dikemukakan di dalam kontraPutusan Nomor 603/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 41 dari 44memori bandingnya tanggal13 Februari 2018, menurut Majelis Hakim TingkatBanding apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memoribanding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dantidak terdapat halhal yang baru, maka memori banding serta kontra memoribanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim TingkatBanding ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1666