Ditemukan 344 data
174 — 32
FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, dandiketahui oleh Manajer Bidang keuanga IRWANDI dan disetujui olen GeneralManager ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan FlameTube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU.Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007,ALBERT PANGARIBUAN selaku GeneralManager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tentang PanitiaPengadaan barang Jasa TA 2007 PT.
60 — 27
kebijaksanaan dalam Perusahaan Daerah atau sebagaipengambil kebijakan, sedangkan penentu atau pengambil keputusan operasional (pelaksanaanlapangan) adalah manajer atau kepala bagian;Bahwa pengelolaan PDAM baik teknis administrasi dan keuangan dilakukan berdasarkanpelimpahan wewenang dengan hak otoritas khusus;Bahwa SR yang dananya dari pelanggan PDAM maka penggunaannya di sesuaikan kebijakanperusahaan dan tetap berpedoman kepada peraturan menteri otonomi daerah nomor 8 tahun 2000,sehingga bukan merupakan keuanga
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
Drs. GUNAWAN BASRI, HS Bin BASRI
119 — 27
Perubahan Anggaran (RKAP) danDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Memverifikasi Dokumen Pengajuan Anggaran untuk membiayai /membayar suatu kegiatan keBadan Keuangan Daerah=" Bahwa selain sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangansaksi jugasebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD" Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penata Usahaan KeuanganOPD di Dinas Sosial Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, tugas dan tanggung jawabsebagai Pejabat Penatausahaan Keuanga
56 — 10
jawab Fasilitator Kabupaten pada dana BLM programPNPMMP Kab.Situbondo :Sebagaimana PTO PNPMMP DEPDAGRI Tgl. 5 Nopember 2008 Bab II FasilitatorKab bertugas diantaranya :1.Mensosialisasikan PNPM mandiri Perdesaan kepada pemerintah daerah, DPRD,Pelaku PNPM Mandiri perdesaaan kabupaten lainnya .memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM mandiri perdesaan kabupatendalam pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di KabupatenMelakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan sertapengelolaan keuanga
101 — 25
Ini selalu terjadi /Saksi ARSENY lakukan hingga kemudian Saksi ARSENY mengambiluang kas Kantor Pos Muara Bungo tersbut untuk kepentingan pribadiHalaman 67 dari 140 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Jmb.Saksi ARSENY Bahwa Saksi ARDIANTOselaku Kepala Kantor Pos Muara Bungomaupun yang lainnya sama sekali tidak ada yang mengetahuikesepekatan antara Terdakwa GUNARA selaku Manager Keuanga danBPM kepada Saksi ARSENY selaku kasir terkait pelaksanaan tugaspengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ROMSI HATTA Bin SAROPI
125 — 26
Perubahan Anggaran (RKAP) danDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Memverifikasi Dokumen Pengajuan Anggaran untuk membiayai /membayar suatu kegiatan keBadan Keuangan Daerah" Bahwa selain sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangansaksi jugasebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD" Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penata Usahaan KeuanganOPD di Dinas Sosial Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, tugas dan tanggung jawabsebagai Pejabat Penatausahaan Keuanga
132 — 20
Ini selalu terjadi / Saksi ARSENY lakukanhingga kemudian Saksi ARSENY mengambil uang kas Kantor PosMuara Bungo tersbut untuk kepentingan pribadi Saksi ARSENY Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo maupunyang lainnya sama sekali tidak ada yang mengetahui kesepekatanantara SAKSI GUNARA selaku Manager Keuanga dan BPM kepadaSaksi ARSENY selaku kasir terkait pelaksanaan tugas pengelolaanuang Kas Kantor Pos Muara Bungo Bahwa pengamanan kunci kluise itu menjadi tanggung jawab SAKSIGUNARA selaku
117 — 42
YA DAPAT MERUGIKAN KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA.
235 — 207
Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.270.
Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air;Nomor tiket : 9771034659870C1;Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal: 24 Agustus 2015; rute: Ternate Jakarta;Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal DalamRangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga kebendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd(Sekretaris Daerah Kab.
Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air;Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal :24 Agustus 2015; rute: Ternate Jakarta.Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal DalamRangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga kebendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd(Sekretaris Daerah Kab.
PT. Telaga Mega Buana
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan III BP2JK Wilayah Jawa Tengah Semarang
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
437 — 427
kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain yg secara langsung atau tidak langsungmerugikan Ne@Qara;nn nono nnn c nonce nn nnncneeBahwa sesuai dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 6 poin a, ePengadaan barang/jasa menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif,transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif danakuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapproses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi,teknis dan keuanga
100 — 33
PRAYOGOyang memberikan keterangan dibawah sumpah:Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan atas mesinpengolahan kelapa sawit di SMK 1 Sarolangun tahun 2009.Bahwa dari hasil perhitungan ahli ditemukan penyimpangan danmengakibatkan kerugian keuangan negara.Bahwa jumlah kerugian keuanga negara didapat dari selesihkerugian antara dokumen kontrak dan barang yang riil ada dilapangan sebesar Rp. 286.221.347, dan hanya untuk peralatansaja.Bahwa metode yang digunakan ahli adalah harga wajar yang adadi pasar
159 — 75
JAYA, SH ) mendisposisi ke Kabag Keuanga (RUPPE.L, SE)kemudian Kabag keuangan mendisposisi ke bendahara pengeluaran bantuan( ARSIL SAAD, SE )kemudian bendahara mengajukan penerbitan SPD (Surat Persdian Dana )dan setelah terbit dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran ) kemudiandibuatkan SK Walikota tentang pemberian bantuan Sosial setelah SK ditandatangani oleh Walikota Palopo kemudian dibuat SPM (Surat PerintahMembayar) dan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana)bahwa setelah semua proses adminitrasi
116 — 34
Mei 2012 perihal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2012, SNVT Penrencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Kota Metropolitan Jakarta, Kode Satker 495421; 20.1(satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja T.A. 2012; 21.1(satu) eksemplar Penelaahan Rencana Kerja ANggaran Kementerian Negara/Lembaga (Kementerian PU) T.A. 2012; 22.SURAT NOMOR : SR-876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuanga
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : franciskawati nainggolan
32 — 0
suratpengangkatan direktur keuanga No :
16/MM/KEU/06/2022;
109. 1 (satu) surat perjanjian sewa ruko;
110. 1 (satu) surat edaran No: 01/HRD/DIR/CMD/I/2022.
61 — 15
pada bulan Desember 2010 jumlah penerimaan dana yang ada padabendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp.1.962.019.838, (satu milyarsembilan ratus enam puluh dua juta sembilan belas ribu delapan ratus tigapuluh delapan rupiah), meliputi : saldo pertanggal 1 Desember 2010Rp.14.661.425,, Ganti Uang (GU) tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp.515.166.930, Tambah Uang (TU) tanggal 20 Desember 2010 sebesarRp.1.269.050.000, dan penerimaan pajak Rp.162.140.523,;Bahwa, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuanga
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
213 — 116
Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yangditetapkan oleh berwenang;.
Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;aa.Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;bb.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkanoleh berwenang;cc.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
265 — 178
Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yangditetapkan oleh berwenang;.
Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;aa.Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;bb.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkanoleh berwenang;cc.
169 — 67
Halmahera Utara tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.119.407.333, (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tigaratus tiga puluh tiga rupiah);Bahwa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuanga Desa yang menyatakanbahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah;Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan pihak terkait menunjukanbahwa pencairan anggaran DD dan anggaran ADD Desa TorawatTahun Anggaran 2015
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. M. MASYHUDI
109 — 25
JAYA, SH ) mendisposisi ke Kabag Keuanga (RUPPE.L, SE)kemudian Kabag keuangan mendisposisi ke bendahara pengeluaran bantuan( ARSIL SAAD, SE )kemudian bendahara mengajukan penerbitan SPD (Surat Persdian Dana )dan setelah terbit dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran ) kemudiandibuatkan SK Walikota tentang pemberian bantuan Sosial setelah SK ditandatangani oleh Walikota Palopo kemudian dibuat SPM (Surat PerintahMembayar) dan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana)bahwa setelah semua proses adminitrasi
Pembanding/Terdakwa : IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ASRUL FERRYANDI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RURI FEBRIANTO, SH
314 — 100
Dikualifikasisebagai :menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanga Negara atauperekonomian Negara, dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1 .Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.2 .Unsur Menyalahguanakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.3 .Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian