makanminum dan terkait kerjasama dengan Rumah Makan Sudi Mampir, saksi tidakmengetahui; Bahwa Saat itu saksi di tuntut untuk ganti rugi sebesar Rp 85.000.000, dan saksibayar setelah ada sidang TPTGR di Kas Daerah, tindak lanjutnya saksi kemudiandiperiksa oleh Penyidik Kepolisian; Bahwa pada saat saksi ditetapkan sebagai tersangka kerugian Negara sebesar Rp200.000.000, lebih dan saksi tanyakan dari mana temuan tersebut tapi tidakdiindahkan waktu itu ; Bahwa untuk anggaran perjalanan dinas dalam daeran

KUSHARDJONO selaku Kepala BPKDtahun 2003, 2004 yang kemudian mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010 menjabat selaku Sekretaris Daeran Kabupaten Sragen, dan kepadaterdakwa SRI WAHYUNI SE, MM Kepala Bidang Pemegang Kas DaerahBadan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 yangkemudian sejak 4 Desember 2004 sampai dengan tahun 2010 menjabatKepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan PengelolaKeuangan Daerah Kabupaten Sragen ;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain

Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain diatur dalam pasal pasal berikut :Pasal 4.(2) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan azas Keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 70(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerahuntuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APBD.(2) Pelaksanaan belanja daeran

Kepala Bagian UmumSekretariat Daeran menandatangani 52 (lima puluh dua) buah SPP LS senilaiRp.15.425.547.500,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) Berita Acara SerahPutusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP. 40Terima Pekerjaan (BASTP) dari total 566 (lima ratus enam puluh enam) Berita Acara SerahTerima Pekerjaan (BASTP).Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan

Merauke, berisi lampiran : 1( satu ) lembar foto copy legalisir lampiran keputusan Bupati Kab.Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentangNama nama panitia pembelian /pekerjaan sekertariat daerah( P3SD ) pada bagian umum sekertariat daeran Kab. Merauke,Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Meraukedan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum SekdaKab. Merauke.3 ( tiga ) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.

Menyelengarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengankebijakan umum Pemerintah Daeran..

Bahwa Terdakwa II pada Tahun 2019 selaku kepala seksi InfrastrukturJaringan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) KotaPasuruan, dan kedudukan terdakwa dalam pengadaaan/pembuatan sistemaplikasi organisasi perangkat daeran (OPD) pada Dinas KomunikasiInformatika dan statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA)2019 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

SOENARDJI selaku lurah keputih.4) Surat Dinas Pertanian tanaman pangan daeran pemerintahkotamadya daerah TK Il Surabaya dengan nomor:5933/410/402.5.07/1999, tanggal 24 April 1999 perihalpertimbangan tingkat kKesuburan tanah yang ditanda tangani olehSdri SRI GAMAWATI ALIPINGDIAH selaku Kepala DinasPertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.Bahwa pihak Kelurahan Manyar Sabrangan bersama warganya telahmenyetujui terhadap tanah pengganti dari PT.

., menyatakan bahwakeadaan bahaya tidak harus selalu seperti keadaan darurat menurut PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 23 Tahun 1959/UndangUndangNomor 23 Prop Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya karena ukurannya sudahjelas yaitu bersifat kualitatif yang dapat mempengaruhi, menghambat ataumenghentikan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dari informasipejabat di daeran maupun pantauan langsung dari pusat, sehingga didasarkanpada penilaian objektif saja, namun Majelis mempertimbangkan

koma satusentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada,tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri lukatumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairanmengalir dari dalam luka, warna kemerahan.b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, lukapertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tigasentimeter, satu sentimeter dibawah luka pertamaterdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeterkali dua sentimeter, warna kemerahan.Pemeriksaan dalam:14) Jaringan lemak bawah kulit daeran

menggunakan sekira 10(Sepuluh) unit Dumptruk.Bahwa Saksi tidak ada membayar Pajak Galian C, adapun pengambilansirtu (batu campur pasir) untuk kegiatan dari Sungai Batang tebomerupakan arahan dari Terdakwa.Halaman 115 dari 212 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Bahwa Saksi yang membeli polong goronggorong untuk kegiatanKegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun Peninjaudimana Pembelian polong tersebut saksi beli dari toko MEGA JASAperusahaan Percetakan Batu Beton yang berada di daeran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdan ditambah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daeran. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal

Aceh Tamiang yang dijabat olehABDUL LATIF berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor dan tanggalSaksi tidak ingat lagi dan kemudian diangkat sebagai BUD berdasarkan keputusan BupatiAceh Tamiang nomor 133 tahun 2008 tentang penetapan penunjukan pejabat pengelolakeuangan daeran Kab. Aeh Tamiang tahun anggaran 2008 tanggal 05 Mei 2008 ;e Bahwa jabatan dalam pelaksanaan dana APBD T.A. 2008 pada pekerjaan pengaspalanjalan Desa Suka Mulia Suka Damai 2000 x 3 M (lanjutan) Kec.

Bin SUYITNO (Alm) selakuDirektur Perusahaan daeran Aneka Usaha dan Jasa telahmenyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan danaperusahaan PerusdaAUJ maupun anak perusahaannya dengan totalsejumlah Rp3.757.458.137,00, diantaranya yakni: Pengerjaan Pengaspalan lahan parkir sejumlah Rp149.891.563,00;Terdakwa tidak melakukan pekerjaan pengaspalan lahanparkirsebagaimana yang telah diprogramkan, namun telah dibuat laporanpertanggungjawaban seolaholah kegiatan sudah terlaksana denganbaik dan telah terjadi

DPMD/KK/2021 perihal MohonPenanda Tanganan SK dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)Tahun 2021, tanggal 28 Januari 2021, yang tidak ada diposisi;Bahwa, Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45268 Tahun 2021 berserta Lampirannya tersebut tidak melaluiBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;Bahwa, saksi tidak mengetahui ketika Dinas PMD Kabupaten Kaurmeminta Nomor Surat Keputusan Bupati Kaur Tentang PenetapanNomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur ke Bagian HukumSekretariat Daeran

uang dan barangyang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaanKeuangan Desa.Pasal 72(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat(2) bersumber dari:a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadayadan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;c. bagian dari hasil pajak daeran

Tiga Putra Mandiri Bengkulu tanpapersetujuaan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran (DPRD) KotaBengkulu,mengakibatkan terjadi pelepasan Hak Tanah milik PemerintahKota Bengkulu kepada terdakwa Dewi Hastuti selaku direktur PT TigaPutra Mandiri yang selanjutnya tanah/lahan tersebut diperuntukanuntukpembangunan Perumahan GRAND KORPRI sehingga menambahkekayaan atau menguntungkan terdakwa DEWI HASTUTI.Bahwa perbuatan terdakwa ~bersamasama dengan saksiMALIDINbertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentangperbendaharaan

BudiBudiman beserta lampirannya 254 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat Walikota TasikmalayaNomor 050/1394/Bappeda, Hal Usulan DAK Tahun 2017 BidangPrasarana pemerintahan daeran sub bidang prasaranapemerintah daerah, Sebesar Rp21.500.000,00 (Dua Puluh SatuMilyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditanda tangani padatanggal 31 Mei 2016 Oleh H.

Saksiselaku Kabid pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Kaltengadalah sebagai pengawas dan pembina serta memverifikasi laporankegiatan diakhir tahun anggaran IP4T, dengan tugas ;Halaman 76 dari 249 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN Plk1) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitandengan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);2) Mengkoordinir laporanlaporan Kegiatan yang berkaitan denganbidang pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);3) Menerima laporan kegiatan dari daeran

Namunsaat Ini pinjaman Saksi tersebut telah lunas sesuai jatuh tempo yaitusekitar awal tahun 2017, Saksi tidak diberi bukti pelunasannya;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;JOKO Bin KASIR KASMIREJA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani di daeran Desa Sokaraja Kec.Pagentan Kab.

Meiwa Saksidengan Saksi3 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah), KldMuhammad Fauzi, Prada Mar Roni, Prada Mar Ahmad,dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal bertemu denganOrangorang yang sudah banyak berkumpul di tempattersebut, tidak lama kemudian Saksi dan rombongan pergike daeran Labiomed Cibubur dan berhenti sertaberkumpul di depan kotak kontainer warna Hijau.14.

Perencana Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah);c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja.d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.g) Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.h) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya.i) Mengelola barang milik daeran