Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PALGUNO, DKK VS ANIK YULI MARDANI, DKK
95 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 (1) PKB (Bukti P 40) dimana pada intinyamengatur bahwa Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja parapekerjanya karena Penggugat melakukan Efisiensi dengan tetap membayar UangPesangon kepada Pekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi:*Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja /Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
    tutup permanen atau tutup tidak untuk sementarawaktu, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar hakhak ParaPenggugat dalam Rekonpensi yang masingmasing besarnya sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1643 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPekerja / Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
    kelalaian dalam Putusan, dimana Judex Facti kurangdapat mengerti ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 Undang Undang No.13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , yang mengatur Pemutusan HubunganKerja dengan alasan perusahaan tutup,bukan alasan perusahaan melakukanefisiensi.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi :Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/PID/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — Romelih als. Boy Bin Mashud
116 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 709 K/PID/2013Cc.Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semua lukamempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dan dapatdiambil kesimpulan bahwapelakumenggunakan senjatayang tidak begitu. tajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajaman senjata, dan force, bila senjatatajam force yang diperlukan tidak terlalu besar dan sudah dapatmenyebabkan luka tusuk yang menembus;Bila
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
254 — 424
  • danc) SP2D yang belum diuangkan.Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yangtelah dituangkan dalam DPALSKPD dimaksud, agar ditampung kembalidi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada anggaranbelanja langsung SKPD berkenaan.Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwakegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkandalam pernanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendalipenyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force
    majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan:a.b.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018sesual peraturan perundangundangan; atauakibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht);maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TahunAnggaran 2019 sesuai kode rekening
    Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibatdi luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa(force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepadapihak ketiga terkait dengan:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mam
Tanggal 22 Desember 2016 — - H. MUHAMMAD NAWIR FACHDAN, SE - ILHAM MUSTARI
177 — 132
  • adalah sebesar Rp 1.366.796.147,10,(satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluhenam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah dan sepuluh sen);Bahwa khususnya untuk menghindari tanggung jawabnya membangunkembali tanggul (revetment) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipiyang roboh tersebut untuk diserahkan secara sempurna sesuai kontrak,Para Terdakwa bersandar pada alasan bahwa robohnya tanggul(revetment) itu adalah karena faktor bencana alam sehingga berada padakeadaan force
    majeur;Bahwa force majeur tersebut didasarkan oleh Para Terdakwa sesuai suratrekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kabupaten Majene Nomor 360/BPBD/88/V/2013 tanggal30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Majene pada bulanDesember 2012 hingga bulan Pebruari 2013 telah terjadi bencana alamcuaca ekstrim yang mengakibatkan fasilitas Pemerintah dan rumahrumahpenduduk mengalami kerusakan termasuk Pelabuhan Perikanan NusantaraHalaman 78 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA VS MARIANA
382 — 457 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 617 K/Padt.SusBPSK/201544.45.Asas ini juga menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the parties to it and must beperformed by them in good faith(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan denganitikad baik);Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengirimkan suratpermintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan surat tanggal 18Desember 2012 (bukti PK4)
    Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalahasas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukumyang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuainya.Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 32 /PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI
Tanggal 17 Nopember 2014 — IR. ZAINAL bin MALIK TUA TAMMU
84 — 51
  • Sisa pekerjaan yang belumselesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun 2008 berdasarkanDaftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang disahkanoleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force Major;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 direktur PT. DELTA SARANASENTOSA menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) yang diajukan oleh PT.
    dibuat bodi kapaltersebut, namun kayukayu tersebut baru dibeli jangka waktu 2 (dua) bulansudah dipasang di kapal penangkap ikan;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa telahmengajukan permintaan persetujuan perpanjangan waktu (addendum) atasSisa pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun2008 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yangdisahkan oleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 732/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT GAPURA RAYA Diwakili Oleh : PT GAPURA RAYA
Terbanding/Tergugat I : PT BANK OKE INDONESIA TBK. DAHULU PT BANK DINAR INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : ZAHIR ALI
Terbanding/Tergugat III : JOKO SURATNO
Terbanding/Tergugat IV : FAQIH EL MUNTAZAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
386 — 564
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.
    Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangpada intinya menyatakan sebagai berikut:Pasal 1 angka 35Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yangdibuat Oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnaPasal 4Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangbedaku, tidak dapat dibatalkanPasal 31Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanOleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa(force
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 19 September 2017 — Ida Bagus Ngurah Wijaya Melawan Ida Ayu Gede Mahyuni, dkk.
113 — 92
  • Tapiprinsipnyakewajiban itu harus dipenuhi kecuali ada suatu kKeadaan yangmembuat si Debitur itu tidak mampu melaksanakan denganadanya force majeur atau keadaan memaksa;Bahwa kalau bisa dibuktikan force majeur tersebut maka tidak adawanprestasi;Bahwa kalau P.T melakukan upaya hukum yang mewakili Direksi,kalau pribadi tidak ada hubungannya dengan P.T tidak bolehmengatasnamakan P.T;Bahwa kalau teknis pembuatan akta saksi tidak paham tetapiprinsipnya begini bahwa ketika akta itu sudah ditanda tangani
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 06-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RENDI WINATA,SH
Terdakwa:
SAFITA LINDA MORA PANJAITAN ANAK DARI Ir. LIBERTUS PANJAITAN
122 — 24
  • Hutama Karya Infrastruktur, dan ditambahadanya klausula keadaan memaksa (force majeur) dalam perjanjian antaraPT. Salam Makmur Indah dengan PT.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Wsb
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
1.LINAWATI LIMAWIDJAJA
2.YOGA PRAYITNO
Tergugat:
1.PT BASF Indonesia berkedudukan di DBS Bank Tower
2.PAULUS PRAYITNO WIBOWO
92 — 40
  • Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force).Mengenai bentukbentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannyamenjadi 3 kelompok, yaitu:1) Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg;2) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg;3) Eksekusi Riil (Pasal 1033 Rv).b.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-09-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 658/Pdt.G/2014/PN.DPS
Tanggal 9 April 2015 — ADE CHAIRANI NURSYAFITRI MELAWAN PT. BALI RESORT & LEISURE COMPANY
102 — 55
  • Any dispute between the Parties arising out of this Agreement orany of the related agreements which cannot first be settled by thePresident Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meeting tosettle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore International Arbitration13Center (SIAC) or elsewhere as agreed by the Parties under therules for Arbitration of the SIAC In force at such time and Inaccordance
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 27-10-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 17 Juni 2015 — SUTINAH SUTIYANTO Vs SUTIYANTO 1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK.CQ.KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK., DKK
105 — 31
  • objek lelang;d Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;f Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. TUSIYAN, DKK VS PT BATARASURA MULIA,
59 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Tergugat
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penipuan
Putus : 18-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 18 Juni 2015 — H.M. EDDY SOETANTO Alias TAN HAN LIANG
51 — 9
  • Pucang Indah Lestari danPerumahan Pulau Mas Regency tidak ada hubungannya dikarenakanPerumahan Pulau Mas Regency adalah milik pribadi SRI LESTI SUSANITEGUH dan terdakwa hanya sebagai Kontraktor yang pernah membangun 7(tujuh) buah rumah di lokasi perumahan tersebut ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan dalampledoinya bahwa tidak terrealisasinya KPR untuk WILYANTO adalah suatukeadaan memaksa/force majeur karena merupakan imbas dari adanya gugatanperdata Nomor. 10/Pdt.G/2009/PN Psr,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
757 — 1117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termination:The Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect, andthe rights and obligations of the respective Parties shall be extinguished";Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidakHalaman 20 dari 43 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI VS BAMBANG SUHENDAR, DKK
51 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat rentang bulan Januari Maret2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secarasepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi ataskeputusan managemen untuk mengurangi karyawan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265K/TUN/2006
Tanggal 18 Juni 2008 — Drs. FRITS EDWARD SAING ;NICKO RIANTORI ; Dkk vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Multi AlphabetDinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
    Multi Alphabet Dinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 K/PID.SUS/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 — Ir. TOGU SILITONGA bin MARATUA SILITONGA
123 — 69
  • Silitonga;Barang Bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;1) 1 (satu) buah modul surya tanpa label;2) 1 (satu) buah penyangga modul surya tiang pipa 1 inc panjang 1,5meter, 2 (dua) buah klem tiang dan 2 (dua) buah klem tiang;3) 1 (satu) buah BCR (sistem kendali) 12 V merk Gold ParakeetPiramida;4) 1 (satu) buah battery merk Massive Thunder Batteries 65D26R/NS7012V65Ah49 CA warna hijau;5) 1 (buah) battery merk Titanium 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnahitam;6) 1 (buah) battery merk G. force
    Force 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnaputih;1 (satu) buah kotak battery plastik warna hitam tanpa merk;1 (satu) buah lampu TL DC 10 W merk phlips berserta kabel lampuNYM 2x1,5 mm, panjang 24 meter;1 (satu) buah kabel modul surya NYY 2x2,5 mm panjang 7 meter;Barang bukti angka 24) sampai dengan angka 32) tersebut dikembalikankepada saksi Darsoyo;Buktibukti yang diajukanoleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwasebagai berikut:1)Fotocopy aplikasi Bank DKI Cabang Matraman Jakarta Timur, tanggal08 Agustus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
225 — 115
  • Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwakegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkandalam pernanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendalipenyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan:a. pekeraan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;Halaman ke 28 Putusan Perkara No. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYb. akibat pemberian
    Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibatdi luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa(force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepadapihak ketiga terkait dengan:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 22-10-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 357/Pid.B/2018/PN Bkl
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BENNY RORY WIJAYA, SH
Terdakwa:
HARIS SAUDI al. HARIS
69 — 27
  • HANNAN B uang sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;

    - 2 (dua) lembar foto copi dilegalisir rekening giro Murni Berlian motors PT no rekening 1900488889 periode 31 juii 2017 samapi 31 agustus 2017;

    - 1 (satu) lembar Surat keputusan no. 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang pengangkatan jabatan sales force Pt.