Ditemukan 5683 data
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
288 — 88
Cara mengakomodir kesempatan tersebutsudah tertuang dalam kontrak awal, apabila terlambat karenakesalahan penyedia bukan karena force major atau kopensasi, PPKdapat memberi kesempatan dengan analisis tanpa addendum kontrak,addendum kontrak pemberian kesempatan hanya dibuat apabilapemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, harus dibuatkanaddendum namun isinya hanya perpindahan beban anggaran contohsemula harus selesai anggaran 2018 pemberian kesempatan akandibayarkan dengan anggaran 2019, addendum
isinya bukan mengenaiperpanjangan waktu.Bahwa addendum perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan apabilaada force major atau kesalahan dari PPK.
tidak mampu panitia harus bertanggungjawab, seringterjadi kasus demikian.Bahwa dalam paktek pelaksanaan konstruksi ada kepala proyekmenurut ahli tanggungjawab dan kewenangan kepala proyek adadiorganisasi penyedia bukan disisi pemerintah, sebagai contoh kepalaproyek harus membuat report dan mengecek sesuai kontrak, apabilaada kecelakaan karena kelalaian maka kepala proyekbertanggungjawabBahwa ada aturan besaran pembayaran uang muka ahli lupabesarannya, perpanjangan waktu hanya boleh apabila ada force
bisamenyelesaikan ditanggal 31 desember maka jangan dibayar di depan,yang dibayar didepan apabila yakin akan dapat di 100% kan di tanggal31 Desember dengan memberikan jaminan garansi, apabila tangal 31Desember tidak selesai jaminan tersebut dicairkan dan blacklist,mekanisme yang digunakan pemberian kesempatan bukanpembayaran didepan Bahwa tidak selesai di tanggal 31 Desember, apabila kesalahan tidakmutlak kesalahan penyedia, menurut ahli apabila menjelang akhir adadua kejadian kesalahan penyedia, force
503 — 138
World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00; 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK
316 — 175
20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;
20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force
58 — 10
Kejuruan Otomotif kepada Terdakwa selaku PPL (PanitiaPenyelenggara Latihan) untuk disetujui; Bahwa ada 16 (enam belas) jenis barang yang Saksi ajukan, barangbarang tersebut antara lain : Rem Tromol dan Powerstering, RemDisc dan Power Stering, Digital Injektor Tester & Ultrasonic Cleaner,Wheel Aligment, Wheel Balancer, Automatic Tyre Changer, ManualTransmission Jack, Hot dan Cold High Pressure Cleaner, MobilKijang, Mobil Karburator, Car Isuzu New Panther, Car HyundaiAccent, Multitester YX 360, Lift Two Force
504 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
modal di Koperasi Cipaganti KaryaGuna Persada dari brosur dan karena tertarik dengan isi brosur saksidatang ke kantor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang ada diJalan Gatot Subroto Nomor 94 Kota Bandung bertemu dengan salahsatu sales marketing atau financial consultant koperasi mendapatkanpenjelasan intinya terkait penyertaan modal di Koperasi CipagantiKarya Persada dengan jangka waktu tertentu dengan prosentasekeuntungan sekitar 1,6%, perjanjian kerjasama dibuat dihadapanNotaris, jika ada force
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
ISU KANTORO G Alias ISU Bin KANTORO
140 — 19
.- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;
9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;
10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;
11) 1 (satu) bundel buku
131 — 17
lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
563 — 234
tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokokBULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No. 29Tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda danmemberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7Tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi PerusahaanUmum (Perum) BULOG.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan KerugianNegara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karenasuatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
85 — 63
KALLA pasca konflik Posomengalami keterbatasan dana, dan indikator belum diukur karenabelum semua barang datang;Setiap program belum terimplementasi/ dilaksanakan karena masihmenunggu datangnya barang yang dibeli;Keberlanjutan program menggunakan dana rutin;Kelembagaan dan struktur organisasi sudah mendukungpenyelenggaraan pendidikan yakni adanya gedung Rektorat baru akantetapi belum diberi lantai keramik;Revisi Proposal yang diajukan sudah sesuai dengan nilai kontraknamun belum disusun ulang;Task Force
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
LUKMAN ISU ALIAS LUKMAN BIN ISU KANTORO
137 — 35
.- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;
9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;
10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;
11) 1 (satu) bundel
281 — 72
bebek;Bahwa, saksi menyatakan kuningkuning di UD STRING di klem, artinya karatdan sudah dipisahkan.Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu merkmerk apa saja pada saat dipakai,karena tulisannya BKKBN saja.Bahwa, saksi menyatakan efek dari alat berkarat tidak langsung;Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mengadakan alat sendiri karenasemua alat dari BKKBN;Bahwa, saksi menyatakan tahun 2012 dan 2013 ada safari setiap 1 bulansekali di kota bandung dan diperbantukan untuk safari KB;Bahwa, saksi menyatakan Force
133 — 22
lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia(force
90 — 78
Fotokopi keterangan tertulis dari pihakpihak yang terkait.e Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force mayeure).Hal tersebut mengacu pada:e Undangundang Nomor Tahun
373 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia bagi Agen dankreditur, mengenai aspek Hukum Indonesia yang memiliki relevansiterhadap perjanjian ini, sebagaimana dimintakan oleh Agen;47.Opini dari Penasehat Hukum Indonesia Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8Oktober 1996 (vide bukti T119), sebagaimana dirujuk diatas menyebutkansebagai berikut:all corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the Creditagreement have been taken and are in full force
dikeluarkan oleh salah satu kantorhukum Indonesia, yaitu Firma Hukum Wiriadinata & Widyawan (PendapatHukum Wiriadinata & Widyawan) (vide bukti T211A juncto bukti T211B).Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan daripendapat hukum tersebut (vide Butir 4, huruf (6), kalimat terakhir):All corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the creditagreement have been taken and are in full force
SILVI MULIANI LESTARI, SH., MH.,
Terdakwa:
SUMONO, S.Pd.I, M.Si Bin H. ABDUL LATIF
147 — 33
Ruang lingkup pekerjaan, termasuk Rencana Penggunaan Dana(RPD) dan paket keahlian yang dikembangkan.Halaman 160 dari 358 Putusan Nomor. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.JmbKetentuan pelaksanaan pekerjaan.Jumlah dana bantuan, tahapan dan proses penyaluran dana dan= &Sumber dana bantuan.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.Kewajiban para pihak (pihak pertama dan pihak kedua).Ketentuan tentang Force Majeure.Ketentuan tentang sanksi apabila pihak kedua tidak memenuhiCOND oTkewajibannya.Bahwa maksud dari keterangan
59 — 120
adalah kepalaSatker selaku penanggung jawab satuan kerjayang melaksanakan dan berkewajibanmemujudkan suatu visi dan misi kementrianuntuk itulah instansi tersebut memperolehanggaran ;Bahwa dalam Pengeluran uang Negara harusAdanya kesepakatan ; Dalam pengeluaranuang harus dipertimbangkan barang/jasadengan kualitas yang baik ; Pembayarandilakukan setelah barang diterima ;Bahwa Yang dimaksud dengan kerugianNegara Berkurangnya asset Negara karenasuatu perbuatan melawan/melanggar hukum ,lalai ataupun force
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
318 — 85
Pbrpermintaan permohonan perpanjangan waktu dan seterusnya, walaupunada konsultan pengawas tetap wakilnya PPK dibantu dalam menelitipermohonan tersebut oleh P3k;Bahwa tugas P3K memberikan saran pendapat terkait permohonanperubahan tersebut kepada PPK;Bahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK
Bahwa sebenarnya konsultan perencana itu harus tetap bekerja ketikapekerjaan konstruksi berjalan, namun dalam prakteknya ada kontrakkonsultan perencanaannya selesai hanya Sampai membuat gambar saja, itutergantung kontraknya, namun yang benar menurut UndangUndang JasaKonstruksi yaitu Sampai pekerjaan konstruksi berakhir karena apabila terjadiperubahan kondisi di lapangan maka Konsultan Perencana yang akandipanggIl;Bahwa dalam konteks pekerjaan jasa konstruksi, hambatanhambatan yangdapat dikatakan force
Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksiHalaman
Pbrsebelumnya maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Bahwa terkait tenaga kerja lokal, di Perpres sudah diatur, dalam rangkamendorong perekonomian di daerah, kontraktorkontraktor besar tersebutharuSs menggandeng kontraktor daerah atau kontraktor kecil,
344 — 240
N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STSOODMO02, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
Z2A00XAQ, P/N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 1 (Satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 1 (Satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
276 — 206
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
307 — 317
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force