tanah kebun itu saat iniada dipagari tembok beton oleh orang yang mengaku bernama BahrunAmin; Bahwa setahu Saksi, terhadap tanah yang dipagari beton sesuai dataadministrasi yang diajukan oleh Pemohon asal muasalnya dari Nababah, danitu yang dikuasai oleh Na Tiong Kun; Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijadikan lapangan bola merupakantanah yang dimiliki oleh Na Tiong Hwa; Bahwa setahu Saksi ada pihak BPN terlebin dahulu melapor ke Desa untukmelakukan pengukuran, tetapi kadangkadang ada yang sudah diploting

Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.PBRketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, maka hal seperti ini tidak akan terjadi;Menimbang, bahwa terhadap pembuatan peta dasar pendaftaran tanahsebagaimana yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 14 PP. 24/1997, makaTergugat harus memploting data mentah yang didapati dari pengukuran dilapangan, namun penerapan Pasal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, sebab jikaTergugat menerapkan Pasal ini maka pada saat akan diploting

melihat bahwa di tanah yangdiambil titik koordinatnya tersebut memang ada tanaman petal dan pisangdiantara tanaman kelapa sawit ;Bahwa setelah Ahli mengambil titik koordinat tanah yang ditunjukkan oleh saksiUSAHA SEMBIRING tersebut kemudian hasil titik Koordinat tersebut Ahli bawake kantor untuk diplotting (mencocokkan data) dengan peta lahan kerja diSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, tahun 1993 yang dimiliki olen PT PrimaSUM ;Bahwa selanjutnya dari hasil pengambilan titik koordinat yang telah diploting

pendapat / mediasi yang dilakukanoleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Langkat tidak jugadiperoleh kata mufakat antara kedua belah pihak sehingga PemkabHalaman 44 dari 58 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2018/PN StbLangkat memberikan rekomendasi agar Pihak Polres Langkat dapatmelakukan mediasi antara kedua belah pihak ; Bahwa benar berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukandiatas lahan / tanah yang menjadi konflik sengketa oleh AHLI ERBAEFTARUDY PURBA (BPN Kabupaten Langkat) dan telah diploting

Tergugat V dalammelakukan pengukuran didasarkan pada batasbatas yang ada dilapangandengan petunjuk batas pemilik tanah kemudian ternyata tanah Para Penggugatsetelah diploting di peta tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 04061/Pulogebang dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1429/Pulogebang, masingmasing atas nama Tergugat (PT. BUMI INDIRAWISESA).

Bogor mengenai tanah yang dikuasai olehpihak TEMASdkk yang berasal dari terdakwa untuk diploting Bahwa Berdasarkan Peta Plotting Penelitian dengan nomor5429/Ket.200.3/X/2004, tanggal 5 Okotber 2014 bahwa tanah dimaksudyang dibangun bangunan permanen dan pondasi serta tanahtanah yangdijual terdakwa kepada pihak lain adalah berada dibidang tanah SHGBNo. 15 / Desabojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk.52 Bahwa pihak PT.

IRFAN LUBIS, SH, diberikan di bawah sumpah didepan persidangan, menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil titik koordinat yang telahdiambil kemudian diploting pada lampiran Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.579/MenhutIl/2014 tanggal 24 Juni 2014tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, diketahui :Hal. 52 dari 64 hal. Put. Nomor 736 K/PID.SUSLH/2017a.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Kabul Pamintoyang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Kabul Paminto,saksi Miswadi dan saksi Yuliati Sidharta.13.Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan petugas ukur dituangkan dalamGambar Ukur/vieldwerk No.63/2002 tanggal 19 Nopember 2002 yangsetelah diploting pada Peta Fotogrametri Lembar 32/21 tenyata terhadapbidang tanah yang diukur tersebut telah diterbitkan Hak Pakai No.76/Pinangsia atas nama PJKA, dan untuk itu petugas ukur membuat

November 2002 dengan catatan pengukuran, segeradibantu.Menimbang, bahwa setelah dokumen permohonan pengukuran atas namaPT.Dwi Putra Metropilitan diajukan ke loket oleh Yuliati Sidharta, kemudian YasrilSani, atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menunjukpetugas ukur untuk melakukan pengukuran yaitu Kabul Paminto dan Miswadisebagaimana Surat Tugas No. 3222/2002 tanggal 12 Nopember 2002 yanghasilnya dituangkan dalam Gambar Ukur/vieldwerk No.63/2002 tanggal19 Nopember 2002 yang setelah diploting

Proses pemberian hak milik juga melalui prosedursehingga pemegang sertifikat hak milik merupakan pemilik terkuat ;Bahwa P6 (hasil Pemeriksaan Setempat) tersebut adalah hasilpemeriksaan setempat atas penunjukan pihak yang mengajukanpemeriksaan setempat dan bukti tersebut belum tentu benar, dan Ahlitidak tahu sumber bukti P6 tersebut, karena harus diploting terlebihdahulu ke peta tanah di BPN barulah benar ;Bahwa Setelah pengukuran ada hasilnya berupa peta bidang tanah, laludiserahkan ke panitia alas

ZARMI(Penggugat);Menimbang bahwa bukti P3 yang menerangkan bahwa PemangkuAdat Segati Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Langgam KecamatanLanggam dan Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam besertasketsanya/ gambar peta tanah/ wilayah adat Kebatinan Muara Sako telahditanda tangani disetempel oleh Batin Segati, Penghulu Besar Langgam danDatuk Rantau Baru, dan terhadap hal dimaksud telah diploting titik kordinatwilayah Batin Muara Sakal Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti P5;Halaman 57 dari 76 Putusan

X = 496545 Y = 9547897 titik EBahwa setelah dilakukan pengambilan titik kordinat, kordinat hasilpengecekan di lapangan diploting/dioverlay pada peta kawasan hutan danpeta lampiran surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 465 / Menhut Il / 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasanhutan menjadi bukan kawasan hutan seluas + 115.105 ( seratus sepuluh ribuseratus lima ) hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas +115.111 ( seratus lima belas ribu seratus sebelas )

Konawe Kepulauan dan telah dicairkan/masuk keBendahara pembantu dan keluar pada buku kas umum (BKU) tersebut Nomor213 dan 214/TBK/TU/1.20.03.20/2016 tanggal 9 Juni 2016 senilai masingmasing Rp150.000.000, sebagai Belanja Modal Pengadaan Tanah;Bahwa menurut keterangan Ahli, WIDODO, SP dari Balai Pemetaan KawasanHutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, setelan dilakukan pengambilan titikkordinat lokasi, kordinat hasil pengecekan di lapangan diploting/dioverlay padapeta kawasan hutan dan peta lampiran surat

Bahwa saksimengetahui hal tersebut dari melihat peta yang dibuat oleh perangkat DesaSikijang untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar gunapembuatan Sertifikat Hak Milik bagi jamaah Buya Karim dan setelah pemekaranpeta tersebut juga diserahkan kembali kepada Kantor Pertanahan KabupatenPelalawan untuk diploting kembali dan kemudian Kantor Pertanahan KabupatenPelalawan terbakar.

Ut.Bahwa yang dimaksud Peta Pendaftaran Tanah adalah Peta dasarPendaftaran Tanah yang memuat bidangbidang tanah yang sudahterdaftar atau sudah ber sertifikat dengan mencantumkan nama/hak,nomor Surat Ukur dan luas tanah ; Bahwa jika dalam Peta Pendaftaran Tanah belum memuat sesuatu hak atastanah, maka terhadap tanah tersebut belum pernah diterbitkan sertifikatnya,atau sudah ada di Peta Inventarisasi tetapi belum sempat untuk diploting/dipetakan di Peta Pendaftaran Tanah ; Bahwa yang dimaksud Peta

lapangan, kemudian di ploting ke dalam system GIS(Geografi Informatilai System) pada Peta Kawasan Hutan dan PerairanKabupaten Tojo Unauna;Bahwa saksi mengambil titik koordinatnya dari arah bukit;Bahwa setelah mengambil titik koordinat kemudian data dimasukkan kekomputer;Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan saksi mengenai lokasi pembukaanlahan perkebunan masyarakat di km 12 Dusun Uemakuni, Desa Balanggala,Kecamatan Ampana Tete yaitu berdasarkan Peta Kawasan Hutan danPerairan Kabupaten Tojo Unauna yang diploting

Tesso Nilo tanggal 24 Maret 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwaterbukti telah melakukan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit dari 11 April2019 yaitu sejak ayahnya (H Sunarto) meninggal dunia hingga saat ini padalahan yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam KabupatenPelalawan dengan luas lahan 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapanHalaman 55 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plwpuluh tujuh hektar), yang mana lahan tersebut setelah diploting

Nur membeli tanah itu dari orang arab karena saksimendengar cerita dari orang tua saksi ;Bahwa saksi tidak bisa membaca ploting peta itu secara keseluruhan ;Bahwa saksi melihat lokasi Sakri Agil dieksekusi ;Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa tidak kenal yang namanya Sakri Agil,Hadiyah, Ratna dan Hermi tetapi saksi bisa menunjukan lokasi milik SakriAgil, Hadiyah, Ratna dan Hermi diploting peta itu karena pada saat itu saksitidak tahu yang namanya Sakri Agil, Hadiyah, Ratna dan Hermi tetapi setelahHalaman

Nunukan Jaya Lestari (NJL) setelah diploting ke PetaPenunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi KalimantanTimur (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor79 /Kpts11/2001 tanggal 15 Maret 2001), Peta lampiran SKMenhutbun nomor : 935/Kptsll/ 1999 tanggal 14 Oktober 1999tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari (AHL) dan Petalampiran Kepala BPN Nomor 29/HGU/BPN/2003 tentangPemberian.

Sehingga dengan demikian dalamPerjanjian Jual Beli / Pelepasan Hak dimaksud tidak termasuk yang diploting oleh pihak jalan tol yaitu seluas 2,4 ha, satu dan lain hal jugakarena tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan sesuai denganketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.6. Bahwa selain kepada pihak Kopelindo yang dalam perkara ini selakuTergugat Il, maka Pihak Tergugat tidak pernah melakukan jualbeli / transaksi berupa pelepesan hak kepada pihak manapuntermasuk kepada Para Penggugat.7.

yang dapat digunakan oleh pemohon,tetapi tidak serta merta seluruhnya dapat digunakan bila ternyata adapihak yang keberatan. ljin lokasi bagi perusahaan adalah merupakan ijinbagi perusahaan untuk membebaskan lahan tersebut;Bahwa ljin lokasi termuat dalam Permen Pertanahan Nomor 105 Tahun2015 ;Bahwauntuklahan yang diajukan ijin lokasi oleh perusahaan yang telahmempunyai pelepasan kawasan hutan dan diakui oleh masyarakatkepemilikannya berdasarkan SKT maka akan dilakukan cek lapanganapabila setelah diploting

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yangmelaksanakan satu atau beberapa kegiatan suatu programsesuai dengan bidang tugasnya; bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yangditunjuk menerima, menyusun, membayarkan, menata usahakandan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjadaerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; panitia PHOdan FHO saksi tidak tahu;Bahwa pengertian melaksanakan pembangunan mendahuluianggaran adalah melaksanakan pembangunan dimana anggarannyabelum ada, namun diploting