Ditemukan 292 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -115/Pdt.G/2019
Tanggal 8 April 2020 — -Penggugat -Ny.Jd.Lertjie Kalangkahan -Tergugat -PT.Bhineka Manca Wisata,DKK
187280
  • Bahwadalam posita Penggugat sangatlah membingungkan atau punkabur dan tidak jelas karena permasalahan yang diutamakandamalam perkara aquo tidak jelas atau Penggugat hanya menitikberatkan permasalahan system procedural dari pihak berwenangdalam hal ini TNI dan piahak POLRI terhadap penangananpermasalahan dilokasi .i.
Putus : 06-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 6 Juni 2012 — TASIMAN, SH Bin SUMO SAPIJO
10331
  • Belanja tak tersangka Rp =. 290.000.000,.SSR See eee eee +Rp 1.100.000.000..Bahwa yang mempunyai ide perubahan anggaran tersebut diatas adalah PanitiaAnggaran yang diketuai oleh saksi Wiwik Budi Santoso, SH dan didukung olehsemua anggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, sehingga sampaidengan pengesahan dari DPRD mata anggaran bantuan keuangan piahak ke IIItidak pernah dibahas secara khusus, namun dicarikan dana tambahan, karenasaksi Wiwik Budi Santoso bersama anggota DPRD Kabuapaten Pati mengetahuikalau
    surat nomor : 903/8908, yangditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Pati yaitu saksi Ir Slamet Prawiro dikirimRencana Perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2003 kepada DPRD KabupatenPati untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.112Bahwa yang mempunyai ide perubahan anggaran tersebut diatas adalah PanitiaAnggaran yang diketuai oleh saksi Wiwik Budi Santoso, SH dan didukung olehsemua anggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, sehingga sampaidengan pengesahan dari DPRD mata anggaran bantuan keuangan piahak
Putus : 23-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid. Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg
Tanggal 23 Mei 2011 — WIWIK BUDI SANTOSO , SH Bin RAMLAN MARDI UTOMO (TERDAKWA)
4612
  • Belanja tak tersangka Rp =. 290.000.000,.i i i a i ri +Rp 1.100.000.000..Bahwa yang mempunyai ide perubahan anggaran tersebut diatas adalah PanitiaAnggaran yang diketuai oleh Terdakwa Wiwik Budi Santoso, SH dan didukung olehsemua anggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, sehingga sampai denganpengesahan dari DPRD mata anggaran bantuan keuangan piahak ke III tidak pernahdibahas secara khusus, namun dicarikan dana tambahan, karena terdakwa WiwikBudi Santoso bersama anggota DPRD Kabuapaten Pati
Putus : 26-01-2011 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 —
8958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sangat mendasar dalam penerapanhukumnya.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangannya sebagai berkut: Keberatan Pemohon Kasasi tentang Eksepsi Kompetensi Absolute dan Relatif telahdipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti, Terbukti antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi memiliki hubungan/kepentingan hukum yang erat dengan piahak
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PT MANADO Nomor 164/PDT/2020/PT MND
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. jd. LERTJIE KALANGKAHAN Diwakili Oleh : HIROWASH MALAINI. BAC SH
Terbanding/Tergugat I : PT BHINEKA MANCA WISATA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Turut Tergugat : pemerintah republik indonesia cq mentri agraria dan tata ruang ATR Indonesia berkedudukan di jakarta cq kepala kantor wilayah ATR provinsi sulawesi utara berkedudukan di cq kepala kantor ATR kabupaten minahasa utara
293192
  • Bahwa dalam posita Penggugat sangatlah membingungkan atau punkabur dan tidak jelas karena permasalahan yang diutamakan damalamHalaman43 dari 126 halaman Putusan Nomor 164/PDT/2020/PT MNDperkara aquo tidak jelas atau Penggugat hanya menitik beratkanpermasalahan system procedural dari pihak berwenang dalam hal ini TNIdan piahak POLRI terhadap penanganan permasalahan di lokasi .i.
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
8719
  • Belanja tak tersangka Rp =. 290.000.000,.See See eee eee ee ee +Rp 1.100.000.000..Bahwa yang mempunyai ide perubahan anggaran tersebut diatas adalah PanitiaAnggaran yang diketuai oleh Wiwik Budi Santoso, SH dan didukung oleh semuaanggota) DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, sehingga sampai denganpengesahan dari DPRD mata anggaran bantuan keuangan piahak ke III tidak pernahdibahas secara khusus, namun dicarikan dana tambahan, karena Wiwik BudiSantoso bersama anggota DPRD Kabuapaten Pati mengetahui
Register : 27-09-2010 — Putus : 03-05-2011 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN LUWUK Nomor 38 / PDT.G / 2010 / PN. LWK
Tanggal 3 Mei 2011 — Perdata - Tuan JERISTON KUSWORO - Tuan RONNY KUSWORO - NY. ROSALENA MARTHIANUS - MARTHEN MONINGKA, SH - BENNY MARTHIANUS, SE - JEMMY WAHANI - GEDE SARMAWA, SH
12421
  • Fitron WinduUtama di Bank BNI, termasuk pengambilan uang atau dana PerseroanPT Fitron Windu Utama secara tidak sah dan melanggar hukumsebesar Rp. 7.511.233.000, (tujuh milyar lima ratus sebelas juta duaratus tiga puluh tiga ribu rupiah).Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar sama sekali,semua kegiatan jalannya Perusahaan sudah dikelola oleh pengurusyang baru, yaitu pada kegiatan usaha budi daya udang telah dilakukanseluruhnya oleh Piahak Kedua Pembeli sesuai Perjanjian O05 Januari2007, bahkan
Register : 09-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 2 Nopember 2016 — Bibsan Dwinanda Ruslan, ST
11951
  • galian tanah yang bisa mengontroladalah pengawas pekerjaan dan lapangan;Bahwa Pembuangan sendimen bisa saja sama dengan pembuangan galiantanah tapi akan terlinat bedanyaBahwa Pekerjaan pendahuluan adalah pekerjaan pengukuran di lapangan danberpedoman kepada kontrak;Bahwa Pekerjaan sendimen boleh dilaksanakan dilaksanakan lebih dahulusebelum adanya adenddum;Hal 88 dari 162 Putusan No : 24/Pid.SusTPK/2016/PN PdgBahwa Timbulnya adenddum adalah karena situasi dilapangan berdasarkankesepakatan semua piahak
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
Bolar Bin Halok
827
  • Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebih dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual belli ditetaopkan mengikuti standar Pihnak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — Firdaus. K, SE, M.SI
8422
  • /PN.PdgBahwa terdakwa ada menerima uang yang berkaitan dengan pengadaan tanahuntuk pembangunan PLTU Teluk Sirih berupa honor sebagai panitiaBahwa Harga yang telah ditetapkan lalu diserahkan kepada pihak PLN;Bahwa Yang menjadi dasar adalah Surat dari Wali kota padang ke piahak PLN;Bahwa Masyarakat Teluk Sirih pernah mendesak untuk segera dibayarkan gantirugi tersebut;Bahwa PLN membayar ganti rugi pada tanggal 17 Juni 2008 dan terdakwa tidaktahu proses pembayaran tersebut;Bahwa Dari Panitia tidak pernah
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
8073
  • MKS) adalah :melihat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukah, menyarankan, mengigatkan danmemberikan arahan kepada pelaksana/piahak PT. MKS sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan ;39Bahwa mengenai kapan PT. MKS mengabil uang muka saksi tidak mengetahuidan PT. MKS mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatansepanjang 26 Km, menggunakan dana APBD Kab.
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
8923
  • Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Pokja ULP sebagai dasar dokumenpenawaran yang akan dibuat oleh penyedia.Dalam proses lelang, tahapan pemberian penjelasan merupakan hal yang wajibsebagai bagian dari proses lelang yang dapat digunakan oleh piahak penyedia260 Putusan No. 49/Pid.SusTPkK/2017/PN Smr.untuk menggali informasi tentang paket yang akan dilelang.