Ditemukan 356 data
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
428 — 1074
dariMuyassir, Teuku Saiful Bahri menyuruh saksi menghubungiMuyassir menanyakan keberadaannya dimana denganmengatakan coba kau WA Muyassir... dan kemudian saksimengirim WA kepada Muyassir. 3 kali saksi menerima uang dariMuyassir kondisinya seperti ini; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah namanamaperusahaan sebagaimana didaftar 31 paket pekerjaan besertadaftar perusahaan yang diserahkan Teuku Saiful Bahri kepadaNizarli atau Fajri Kadis PUPR Propinsi Aceh tersebut adalahnamanama perusahaan yang sudah diploting
dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemberianuang kepada Irwandi Yusuf dan kepada terdakwa Hendri Yuzal tersebut dengantujuan untuk menggerakkan terdakwa Hendri Yuzal agar membantu/ memfasilitasiHalaman 389 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.pertemuan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh dengan Ahmadi, agarmengarahkan panitia lelang/Pokja ULP melalui Kepala ULP Nizarli memenangkanperusahaan peserta lelang dari Kabupaten bener Meriah yang sudah diploting
Gubernur melalui TeukuSaiful Bahri dengan perantaraan Teuku Fadhilatul Amri seluruhnya sebesarRp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) adalah sebagaikompensasi dari Bupati bener Meriah kepada Irwandi Yusuf selaku GubernurAceh agar mengalokasikan dana DOKA 2018 melalui program/kegiatan yangdiusulkan Bupati Bener Meriah dan sebagai imbalan kepada Irwandi Yusuf agarmengarahkan/ memerintahkan kepada Kepala Pokja ULP yang dijabat Nizarliagar memenangkan rekanan/perusahaan yang sudah diploting
penyerahan berikutnya berasal dari perbuatan yangsama atau sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak yang dilarang yaituIrwandi Yusuf melalui saksi Teuku Saiful Bahri dan Teuku Fadhilatul Amri atasperan terdakwa Hendri Yuzal menerima imbalan uang dari Bupati Bener dalammengalokasikan dana DOKA 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah danmengintervensi Unit Layanan pengadaan (ULP) agar melakukan pengaturanpemenang lelang dengan tujuan agar pelaksana pekerjaan dilaksanakan olehperusahaan/rekanan yang sudah diploting
146 — 146
memakai alat ukur, setelahpengukuran pertama selesai, dan kemudian dihitung, ternyata adakekurangan luas, seluas 2,4 hektar jika dibandingkan dengan luasan HGBtersebut sebagaimana disebut dalam surat ukurnya;Bahwa kekurangan luas itu terletak di sisi sebelah utara seluas 6000 m2dan di sisi sebelah timur seluas 18.000 m2;Bahwa saksi bisa menyimpulkan kekurangan tersebut dari hasil luasangambar ukur bidang tanah HGB tersebut ketika kami lakukan pengukuranpengembalian batasnya di lapangan, kemudian diploting
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
815 — 684
KATAN ~ selakuKetua Pokja 1 ULP justru menandatangani Berita Acara HasilEvaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor 05/BAPK/ULPMY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang menyatakan PT ANNmerupakan salah satu dari 8 (delapan) perusahaan peserta lelang yanglulus tahap prakualifikasi dan berhak melanjutkan ke tahap pemasukandokumen penawaran.Bahwa mengetahui PT ANN lulus tahap prakualifikasi, beberapapeserta (kontraktor) yang sebelumnya telah diploting, yaitu MAKMURalias AAN (perwakilan PT MRC
NASIR meminta arahan dari HERLIYAN SALEH karenasebelumnya PT Multi Structure yang telah diploting untuk mengerjakanpaket proyek tersebut. HERLIYAN SALEH menanggapi denganHal. 12 dari 524 Hal. Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBRucapan : dari awal semuanya kan sudah duduk dan sudahdiamankan, yang ditafsirkan M. NASIR bahwa seharusnyayang dibantu Pokja 1 ULP adalah PT Multi Structure dan bukannyamembantu memenangkan PT ANN. Namun SYARIFUDDIN aliasH.
KATAN selaku KetuaPokja 1 ULP justru menandatangani Berita Acara Hasil EvaluasiDokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor 05/BAPK/ULPMY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang menyatakan PT ANNmerupakan salah satu dari 8 (delapan) perusahaan peserta lelang yanglulus tahap prakualifikasi dan berhak melanjutkan ke tahap pemasukandokumen penawaran.Bahwa mengetahui PT ANN lulus tahap prakualifikasi, beberapapeserta (kontraktor) yang sebelumnya telah diploting, yaitu MAKMURalias AAN (perwakilan PT MRC
NASIR meminta arahan dari HERLIYAN SALEH karenasebelumnya PT Multi Structure yang telah diploting untuk mengerjakanpaket proyek tersebut. HERLIYAN SALEH menanggap! dengan ucapan: dari awal semuanya kan sudah duduk dan sudah diamankan, yangditafsirkan M. NASIR bahwa seharusnya yang dibantu Pokja 1 ULPadalah PT Multi Structure dan bukannya membantu memenangkan PTANN. Namun SYARIFUDDIN alias H.
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2283 — 1219
Sehingga Pak Cecep menyerahkan CD dan memintaareal ini untuk diploting di peta kawasan. Arealareal yang akandimasukkan kedalam usulan. Awalnya saksi sampaikan, bukannya PakCecep bisa membuat peta?, dan dijawab Pak Cecep, saya sedang tidakbisa, lagi hang.
konversi untuk way outnya masih sangat dimungkinkan, karenasecara filosofi Kenapa ada hutan produksi konversi, menurut Ahli secaraPutusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 177 dari 334halaman filosofi adalah memang bukan untuk kehutanan, namun dicadangkan untukkeperluan diluar kehutanan, sehingga kenapa ada slot hutan produksikonversi di seluruh Indonesia di dalam peta kehutanan, karena sejak awalpeta TGHK di seluruh Indonesia, dari luasan daratan di Indonesia ada 183juta hektar itu sudah diploting
Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 180 dari 334halaman hutan, yangmana basicnya ada di daerah, dan itu case nya ada di daerahmasingmasing;Bahwa setelah adanya kajian, bahwa pemohon tentunya tidak akan maumengambil resiko pada usahanya, makanya biasanya akan mengajukanpermohonan dengan studi kelayakan bahwa memang ada kajiannya, danpada saat mengajukan pemohon akan mengajukan pertama kali kepadaBupati, dan sebelum adanya izin lokasi ada yang namanya izin arahanlokasi, arahan lokasi tersebut kemudian diploting
321 — 49
sebelah utara dengan tanahSiti Sarah, sebelah selatan dengan tanah Irwan, sebelah timur dengan SungaiHamparan Perak, sebelah barat dengan tanah Sujimin (vide bukti surat T157b)Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksamabatasbatas tanah tersebut diatas, maka diketahui tanah yang dibeli olen Popengdari masyarakat tersebut, antara lain berbatasan dengan :Tanah masyarakat Paluh Paluh Kurau Paluh Plakat Sungai Belawan Sungai Hamparan PerakMenimbang, bahwa jika batasbatas tersebut diploting
292 — 189
GMN,dan sudah pernah dibuat Team Penyelesaian Masalah Sengketa tersebutyang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta yang diketuai oleh WAGUB BidangPemerintah ;Bahwa yang dimaksud dengan Peta Super Impossed adalah ploting petaperpajakan pada Dinas Tata Kota dan yang menandatangani adalah BapakAhmad Hendardi yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas TataKota ;Bahwa semua girikgirik yang ada dalam P1 dan P2 sudah di infentarisiroleh PBB untuk diploting ;Bahwa yang menguasai Kavling 63, 67 dan 68 tanah
151 — 37
belum pernah KantorPajak Cirebon membawahi wilayah Kabupaten Sumedang.b) Dalam penulisan klasifikasi tanah Darat dan Tanah Sawah padaLetter C tidak lazim , seharusnya kolom kiri seharusnya adalahbagian untuk kelas Tanah Pertanian/ Sawah, dan Kelas Daratlazim ditulis / dicatat pada bagian kolom kanan, inilah nampakadanya rekayasa yang tidak sempurna.Cc) Bila benar Kikitir itu asli ( padahal tidak asli ) harus dibuktikandengan lampiran Peta Rincikan yang diterbitkan tahun yangsama, sehingga dapat diploting
83 — 41
Polmansebesar Rp. 214.602.000. ( dua ratus empat belas juta enam ratusdua ribu rupiah), sehubungan dengan kapasitas saya selakuverifikator SKPKD Kabupaten Polman;e Bahwa saksi menjadi verifikator SKPKD dalam tahun 2010,berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kabag keuangan;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana dalam SuratTugas sebagai verifikator sebagai berikut :Memverifikasi kelengkapan SPM, yang diajukan oleh Penggunaanggaran SKPD yang diploting untuk saya.Menolak berkas SPM yang
204 — 56
LS, keduanya adalah terletaklebih tinggi atau berada di sisi utara dari kooordinat sisi selatanKecamatan Seberida yaitu + 0 42 12 LS, dan apabila koordinatkoordinat dari bidang tanah obyek sengketa aquo sebagaimanadimaksud oleh surat Gambar Ukur Nomor : 393432/2009 (buktiT.121) maupun oleh surat Kepala Dinas Kehutanan KabupatenIndragiri Hulu Nomor : 522.3/sekrIIl/2012/244 tertanggal 12 Maret2011 Perihal Konfirmasi Status Lahan yang ditujukan kepada KepalaDesa Beligan (bukti P6), dicocokkan atau diploting
101 — 36
Pintu Pohan Meranti Kab.Tobasa.Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat tersebut dankemudian diploting dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utaradiketahui bahwa lokasi dimaksud berada pada kawasan hutan sehinggadisarankan agar PLN mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan, danuntuk pengajuan terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan teknisdari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, haltersebut telah disampaikan secara lisan kepada sdr SANGKANTAMPUBOLON
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1259 — 996
Utr.dengan data hotspot dan sentinel kKemudian diploting, untuk di drone ituhanya area;Bahwa korporasi itu dikatakan legal apabila sudah memiliki IUP danHGU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakandalam di dalam Permentan 5 tahun 2019;Bahwa pengambilan sampel itu berdasarkan penetapan ahli, tidak perlumengukur jarak antar titik yang diambil sampelnya karena tidak adakorelasi penentuan titik sampel dengan keluasan kebakaran;Bahwa untuk menjaga IUP harusnya korporasi berembuk denganmasyarakat
444 — 34
pohon) hitam terbakar, banyak ditemukan ranting, warnahitam pekat, pada bagian tertentu telah terbakar;Bahwa Ahli juga ada mengambil foto lokasi yang terbakar;Bahwa Ahli ada mengambil sampel di bulan September 2012 walaupunkebakaran terjadi lama, pengambilan sampel tanah yang sudah lamaterbakar masih akurat;Bahwa awalnya Ahli dapat data Hotspot dan dari data hotspot tersebutlahAhli melakukan pengecekan di lapangan;Bahwa hasil dari hotspot hanyalah informasi angka (koordinat), informasitersebut itu diploting
556 — 149
Kemudian HPL No. 5 ditingkatkan menjadiHGB No. 47, sedangkan sebelumnya HPL No. 3 tersebut berasal dari HGU No. 10atas nama PTPN EX;Bahwa ada dibuat gambar situasi, ada denahnya yang dituangkan dalam Surat Ukur.Setelah diukur dan digambar lalu diploting oleh bagian pemetaan apakah adaoverlap, IN kemudian dibawa ke Seksi Pengukuran, diparaf dan ditandatangani olehKasi tapi tidak memakai berita acara;Bahwa benar surat ukur tersebut hasil ukur an dari Jura Ukur yang aslinya ada diBuku Ob Tanah, yang
284 — 301
Srg.Pemerintah Propinsi Banten maupun Pemerintah Kota Tangerang Selatanyang telah diPloting sesuai keinginan TUBAGUS CHAERI WARDANA aliasWAWAN, sehingga perusahaanperusahaan milik TUBAGUS CHAERIWARDANA alias WAWAN dan perusahaanperusahaan yang terafiliasidengan PT BPP menjadi pemenang proyeknya.Pada sekitar bulan Juli 2012, TUBAGUS CHAERI WARDANA alias WAWANyang merupakan suami AIRIN RACHMI DIANY (Walikota Tangerang Selatan)memanggil beberapa Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan antara lainDADANG
Lalu brosur tersebut diserahkan/email keDini pegawai PT BPP, dan dir PT.Dini Usaha mandiri.Dokumen harga alkes di email ke 2 arah yakni PPK dan Dini.Panitiapengadaan hanya formalitas karena pemenang lelang (PT Mikkindo)sudah diploting. Dengan adanya ploting, pokja mengabaikandokumen peserta lelang.Panitia lelang dan Dini kerjasama dalam persiapan lelang.ada 6 perusahaan penawaran yang dikoordinir dadang prijatna. Adayang ditugaskan meng uplod ke LPSE.d).
Epit, diberi diberi ploting proyek dan info fee dinas 4%, fee panitia0,5% dari riil cost, oleh To.Chaery Wardana.Bahwa lelang hanya formalitas karena persekongkolan sistimastis.Bahwa Apbd P disahkan tanggal 10/8/2012, namun tanggal 5/8/2012data plotingan sudah diserahkan.Bahwa Kadis diantaranya Kadis Kesehatan menyerahkan data proyekke Tb.Chaery Wardana, lalu Tb.Chaery Wardana memilih proyek untukdiploting, selanjutnya data proyek yang sudah diploting menjadipekerjaan PT BPP diserahkan kembali kepada
184 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudiansetelah diploting dengan data koordinat geodetik TM3 pada SuratUkur/Peta Situasi HGU No. 1/ Belunkut An. PT. Belunkut ternyata letakSertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberangtanggal 23122003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/DesaNegeri Lama Seberang tanggal 29122003 adalah tumpang tindih denganareal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belunkut An. PT.
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
106 — 16
HASANHalaman 68 dari 201 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN PbrREHALAT dan saksi serahkan dengan catatan agar dilakukan ceklapangan atau verifikasi lapangan agar bisa diploting di KKP (komputerisiKantor Pertanahan);Bahwa maksud dari Warkah dengan tulisan merah dan dibawahnyatertulis W.1880/V/Kodya/91 dengan tulisan hijau adalah kodevikasiWarkah yang diambil dari nomor daftar isian penyelesaian pekerjaan;Bahwa pada umumnya proses kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahandiatur dalam Peraturan Pemerintah
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT Alm
93 — 24
HASANREHALAT dan saksi serahkan dengan catatan agar dilakukan ceklapangan atau verifikasi lapangan agar bisa diploting di KKP (komputerisiKantor Pertanahan);Bahwa maksud dari Warkah dengan tulisan merah dan dibawahnyatertulis W.1880/V/Kodya/91 dengan tulisan hijau adalah kodevikasiWarkah yang diambil dari nomor daftar isian penyelesaian pekerjaan;Bahwa pada umumnya proses kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahandiatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Petunjuk
169 — 979 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak swasta)meskipun telah diprotes oleh Lurah Kaligangsa Kuwat Daryani, tidakdiindahkannya perkataan saksi Hartoto tentang adanya KKN karenatanah di Kaligangsa yang akan di ruislag adalah milik ibu kandungTerdakwa dengan alasan karena secara formal tidak ada yang atas namaRokhayah, maka perbuatanperbuatan atau peristiwaperistiwa tersebutmenurut penilaian Majelis Hakim bukanlah suatu hal yang terjadi secarakebetulan, melainkan rangkaian perbuatan atau peristiwa kerjasamayang sudah diskenariokan, diploting
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
152 — 290
Kemudian telah diploting dengan data koordinat geodetic TM3pada Surat Ukur/Peta Situasi HGU No. 1/Belunkut An. PT. Belunkutternyata letak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa NegeriLama Seberang tanggal 23122003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor :496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29122003 adalahtumpang tindih dengan areal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkutan. PT.
koordinatnya TKP yaitu :Titik 1 dengan koordinat X = 144841 Y = 1751650,Titik 2 dengan koordinat X = 142912 Y = 1751541,Titik 3 dengan koordinat X = 142841 Y = 1752234,Titik 4 dengan koordinat X = 144830 Y = 1752131,Adalah telah sesuai dengan luas dan posisi letak Sertipikat Hak MilikNomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23122003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri LamaSeberang tanggal 29122003 dengan total luas = 1.163.954 M2 atau116,3954 Hektar, Kemudian telah diploting
atau 116,3954 Hektar. kemudian telah diploting dengandata koordinat geodetic TM3 pada Surat Ukur/PetaSituas! HGU No. 1/Belunkut An. PT. Belunkut ternyataletak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/DesaNegeri Lama Seberang tanggal 23122003 danSertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa NegeriHalaman 630 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDN11.Lama Seberang tanggal 29122003 adalah tumpangtindin dengan areal tanah Hak Guna Usaha Nomor: 1 /Belunkut An. PT.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
437 — 615
Namun karena adanyarekom teman dan dari kantor dari FARIZ dapat melakukan perencanaansehingga saksi mau mMeminjamkan perusahaan saksi kepada FARIZ;Bahwa saksi tidak memasukkan sendiri penawaran karena sepertibiasanya untuk konsultan sudah diploting sehingga saksi tidak masukdan memasukkan penawaran;Bahwa terkait dengan pinjam bendera tersebut saksi tidak membuat danmenandatangani dokumen apapun dari awal perencanaan sampalpembayaran.