Ditemukan 7068 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siala sakala skplb salah suara suala sikala soala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 21 Januari 2015 — DIDI SUBANDI, S.Sn, :M:M.
56 — 8
  • tidakdijalankannya dengan sebagaimana mestinya sesuai fungsi jabatan atau kedudukanitu disandang, dimana terdakwa sebenarnya selaku Ketua APDESI merupakantokoh sentral penggerak potensi sumber daya desa yang semestinya memfungsikanjabatan itu untuk sebesarbesar kemakmuran desa dan masyarakatnya sedangkanfaktanya adalah terdakwa justru memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri danorangorang lain tertentu koleganya demi mendapatkan keuntungan uang danpolitik pencitraan yang tidak bertanggungjawab sekalipun dalam skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
168 — 35
  • belanjasayur dan buah, selanjutnya saksi membuat kas bon yangsaksi tanda tangani dengan HANIF kemudian saksi serahkankepada bagian keuangan, Setelah uang cair, diambil olehEDI SUSANTO dan IMA PUJI SANTOSO untuk belanja ataspermintaan customer.Y Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada TerdakwaHERI JAMARI untuk kas bon, karena selama 3 (tiga) bulansaksi menggantikan NOVI belum pernah kas bon untukpembelian / belanja ikan.v Bahwa selama 3 (tiga bulan) saksi menggantikan NOVI,prosedur jual beli untuk skala
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 4 Oktober 2018 — NOVEL OEMAR MACHTOEB Tergugat 1. SUKMAWATI BINTI (ALM) KAMIRUDDIN MANOPO 2. LENNY Alias TIONG TJAI LIANG 3. ADRIAN HARTANTO WIJAYA 4. IRENE FEBERIAN WIJAYA 5. HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG 6. CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN 7. SUSILAWATI 8. ISKANDAR 9. MUHAMMAD ALI 10. MARDIANA 11. JAINAL AHDIANSAH 12. Hj KASNIWATI Binti ILYAS 13. SUPIAH Binti ILYAS 14. JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum 15. DJALEHA Binti ILYAS 16. DJAMHARI Bin ILYAS 17. LINDA Binti ILYAS 18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BUlungan 19. Kepala Kantor Pertanahan KOta Tarakan 20. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah HUkum Kalimantan Timur
219 — 113
  • T9 yaitu Putusan perkara denganNomor: 275PK/Pdt/2016 sama dengan P25, T10 yaitu Putusan Nomor. 105Halaman 224 dari 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN TarPK/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 sama dengan P44, P11 yaitu SuratGambar Lampiran Gambar Pengukuran Pengecekan Batas, SKALA 1 : 850, P12 yaitu Surat keterangan susunan Ahli Waris Tanggal 08 April 2017 SebagaiAhli Waris dan Ahli Waris pengganti Alm.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
81 — 81
  • Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu :Pasal 50 ayat 1 :Dana perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yangdialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.Pasal 50 ayat 2 :Dana perimbangan terdiri dari :a Dana Bagi Hasil bersumber dari SDA seperti ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);b Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) untuk menghindari adanya gapfiskal yang skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
924 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016terhadap hutan/lanan dengan kategori gambutsehingga setiap anggota/petugas pemadam kebakaranmengetahui cara mendeteksi secara dini potensipotensi kebakaran dan mengerti teknik mengendalikanapi dalam skala luas maupun kecil secara profesional.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-07-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2013 — - Ir. MS PETRUS MANIK, MM Als MANIK
87 — 358
  • Dusun Sei Skala Kec. Selesai Kab.Langkat, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangandengan sebenarnya dipersidangan.Bahwa benar saksi Pada tahun 2007 s/d bulan Juni 2011, saksi menjabat sebagai KepalaDinas Tanaman (KDT) rayon Sei Serdang (AfdV s/d AfdIX) Kebun Kwala Sawit Kec. BatangSerangan Kab.Langkat.Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai KDT adalah sbb :Putusan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
AHYADI Bin TAMRIN
126 — 71
  • pembinaan masyarakat desa dan,e Memberdayakan masyarakat desaBahwa wewenang Kepala Desa adalah :e Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;e Menetapkan Peraturan Desa;e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat Desa; Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;e Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
742 — 1339
  • Selanjutnya dilakukan pembahasan yang kemudian disyahkanmenjadi APBD Perubahan maupun APBD Provinsi Tahun Anggarandimaksud ; Bahwa saksi ikut membahas anggaran dari Dinas PU Provinsi Bengkulukarena dalam APBD anggaran semua dinas dibahas ; Bahwa anggaran Dinas PU provinsi mendapat skala prioritas karenasudah dipaparkan di RPJUMP dan RPJMP sendiri adalah berdasarkan visimisi Gubernur dimana infrastruktur menjadi prioritas ; Bahwa Yang dimaksud infrastruktur adalah jembatan, jalan dan yangmenjadi prioritas
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 300/PID.B/2013/PN.MPW
Tanggal 30 April 2014 — terdakwa I. HERI Bin ZAKARIA terdakwa II. PARDAN Bin SAMAN
184 — 284
  • hidup kembali sampai dengansekarang ;Bahwa pergerakan nomor Handphone Terdakwa I berada di daerahdaerah yang Ahlisebutkan terjadi pada tanggal 19 Desember 2012 ke Sungai Batang jam 09.00 wib,Sungai Pinyuh jam 07.00 wib, ke Galang jam 15.00 wib, di Kuala Mempawah 09.59 wibdan banyak waktu tentang Terdakwa I berada di daerah tempat Kuala Mempawah; Bahwa data yang Ahli dapatkan dalam bentuk angka dan dimensi yaitu sampai 3 dimensisehingga jika bicara digital tidak bisa muncul jarak dengan menggunakan skala
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
642 — 945
  • Setelahdilakukan pengukuran maka akan dibuat namanya peta bidang, makanya tadisaya katakan peta bidang itu hasil dari pemetaan, bisa satu bidang atau lebihterhadap tanah yang sudah ditetapkan yang ada didalam gambarnya padasuatu kertas dengan suatu skala tertentu;Bahwa NIB adalah kelanjutan dari peta bidang, jadi kalau sudah dilakukan petabidang maka akan diterbitkan namanya NIB (Nomor Identifikasi Bidang).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 22 Desember 2016 — DRS. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA als. H. ABDULLAH FUAD.
89 — 26
  • Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakat dannegara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya, olehHalaman 202 dari 228 halaman Putusan Nomor. 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgkarena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola ExtraOrdinary,b.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
173 — 67
  • DESMATIAR, dan pejabat ukuryang sama, skala yang sama dan tanggal yang sama, tetapi petaHalaman 42 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN. Tbkgambar yang ada di sporadic yang telah diterbitkan berbeda denganpeta gambar yang dilekuarkan BPN Kabupaten Karimun, sehinggadapat diambil kesimpulan bahwa gambar situasi yang dipergunakansebagai salah satu dasar terbitnya Sporadik an. HASIM tidak benar;e.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk
Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
88 — 49
  • 111 juta, pertanggungjawaban mesti dilampiridengan buktibukti ; Bahwa untuk proyek Sutet di Timbulharjo masuk dalam RKAP tahun2005 yang diusulkan pada tahun 2004 akhir ; Bahwa untuk Jawa, Bali dan NusaTenggara, judulnya untuk per mata anggaran, dalam RAKP untuk yang Timbulharjo besarnya berapa saksilupa dan untuk setiap daerah anggarannya berapa tidak tahu ; Bahwa harga ganti rugi tanaman setiap daerah tidak tahu karena yangtahu yang membuat anggaran dan yang harus dibayar adalah denganmelihat skala
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
136 — 68
  • Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalambentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh pesertarapat.Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhansekolah, khususnya untuk membantumempercepat pemenuhan StandarPelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para KUPT KecamatanSeKabupaten Bima untuk mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per siswa tidak pernah melibatkan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
88 — 26
  • gantirugi pembebasan lahan setelah mendengar dari masyarakat tempat lokasikami ada membuat harga sesuai usulan terlampir perihal permohonanpembebasan lahan tanggal 15 Mei 2006 serta lokasi tanah dengan ukuran1,5 Ha, dengan harga sekitar Rp.50.000, permeter persegi, selain suratNo. 050/2003/DISHUBPPROG/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembebasan lahan terminal tipe cdi Muara Komam dan Longkali tahun 2006 yang diajukan ke Bupati Pasirhanya ada dua lokasi, sesuai dengan skala
Pengadilan PN PALU
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
80 — 12
  • BanggaiTahun 2015 semua pekerjaannya hampir sama, karena yang menentukanbesarnya anggaran /asistensi adalah Bidang Teknis, tetapi idealnya dariMusrembang kemudian dicatat selanjutnya dilakukan Survai Teknik olehbidang Teknik dan dilakukan asistensi ke Bapeda;Bahwa skala prioritas /tolak ukur penentuan Musrembang dapat menjadi suatukegiatan yaitu Kegiatan itu muncul setelah adanya pembahasan antaraBAPEDA dan Legislatif yang mana dari masingmasing instasi mempunyaiskala prioritas sendiri, misalnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
150 — 25
  • Jadi dia hanya bersifat pokokpokok kebijakanpemerintah, dokumen (seperti dokumen perancangan saja) jadi hanyamenyampaikan bagaimana dilaksanakannya yang nanti akan disusun;Bahwa untuk PPAS itu Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara, itudokumen yang menunjukkan skala prioritas dari anggaran yangkemudian prioritas terhadap program yang akan diadakan sertaberapa jumlah pelapor yang disampaikan;Bahwa ke 2 Dokumen itu adalah Kebijakan Umum Anggaran KUA danPPAS berbeda dengan dokumen keuangan lain, jadi
    PUTUSAN NO.110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.hukum karena nanti masih ada proses penganggaran dan dasarhukumnya didalam RAPBDP;Bahwa kalau diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden No. 16 Tahun2010 demikian juga mengacu pada Pasal 20 Ayat 3 UndangUndangNo. 17 Tahun 2003 bahwa pembahasan disampaikan kepadaPemerintah Daerah sebagai mitra kerjanya kemudian disampaikanbagaimana aspirasi yang muncul karena nanti salah satunyadisampaikan soal prioritas program, jadi setelah skala atas prioritasyang ditetapkan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
89 — 32
  • Dalam dokumen tersebut berisikan nama kegiatanberikut penjelasannya mengenai lokasi, besar dan jenis pekerjaanserta tata cara pelaksanaan kegiatan, syaratsyarat administrasi danpersyaratan teknis, syarat mutu pekerjaan dan keterangan lainnyayang dituangkan dalam bentuk tulisan.Gambar hasil (AsBuilt drawing) adalah gambar hasil yang sudahterpasang (gambar jadi) sesuai dengan kondisi yang terpasang dilapangan dibuat dalam bentuk gambar dengan ukuran yangdisesuikan dengan lapangan dalam ukuran skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
332 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan pupukmenggunakan alat rotavator & rome plow agaroksigen bisa masuk ke dalam tanah, kenyataannyatidak dilakukan karena masih terdapat bongkahantanah pada Processing pit SBF Monitoring, diperiksadengan parameter analisa limbah meliputi PH, TPH,Benzene, Toluene, dll dan analisa TCLP di dalamnyaunsur loham Plimbum, Arsen dan lainlain;e Konsentrasi TPH tanah yang diolah antara 415%);Bahwa ahli dengan menggunakan sampling yang diambilpenyidik dari Stock Pile, melakukan proses Bioremediasidalam skala
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
MUSTAPA
177 — 136
  • delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2 ;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala