Ditemukan 7073 data
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
197 — 24
Dpsh. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa ;i. mengembangkan sumber pendapatan Desa ;j.. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa ;. memanfaatkan teknologi tepat guna ;m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;n. mewakili Desa di dalam dan
147 — 25
Jadi dia hanya bersifat pokokpokok kebijakanpemerintah, dokumen (seperti dokumen perancangan saja) jadi hanyamenyampaikan bagaimana dilaksanakannya yang nanti akan disusun;Bahwa untuk PPAS itu Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara, itudokumen yang menunjukkan skala prioritas dari anggaran yangkemudian prioritas terhadap program yang akan diadakan sertaberapa jumlah pelapor yang disampaikan;Bahwa ke 2 Dokumen itu adalah Kebijakan Umum Anggaran KUA danPPAS berbeda dengan dokumen keuangan lain, jadi
PUTUSAN NO.110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.hukum karena nanti masih ada proses penganggaran dan dasarhukumnya didalam RAPBDP;Bahwa kalau diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden No. 16 Tahun2010 demikian juga mengacu pada Pasal 20 Ayat 3 UndangUndangNo. 17 Tahun 2003 bahwa pembahasan disampaikan kepadaPemerintah Daerah sebagai mitra kerjanya kemudian disampaikanbagaimana aspirasi yang muncul karena nanti salah satunyadisampaikan soal prioritas program, jadi setelah skala atas prioritasyang ditetapkan
84 — 26
gantirugi pembebasan lahan setelah mendengar dari masyarakat tempat lokasikami ada membuat harga sesuai usulan terlampir perihal permohonanpembebasan lahan tanggal 15 Mei 2006 serta lokasi tanah dengan ukuran1,5 Ha, dengan harga sekitar Rp.50.000, permeter persegi, selain suratNo. 050/2003/DISHUBPPROG/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembebasan lahan terminal tipe cdi Muara Komam dan Longkali tahun 2006 yang diajukan ke Bupati Pasirhanya ada dua lokasi, sesuai dengan skala
76 — 12
BanggaiTahun 2015 semua pekerjaannya hampir sama, karena yang menentukanbesarnya anggaran /asistensi adalah Bidang Teknis, tetapi idealnya dariMusrembang kemudian dicatat selanjutnya dilakukan Survai Teknik olehbidang Teknik dan dilakukan asistensi ke Bapeda;Bahwa skala prioritas /tolak ukur penentuan Musrembang dapat menjadi suatukegiatan yaitu Kegiatan itu muncul setelah adanya pembahasan antaraBAPEDA dan Legislatif yang mana dari masingmasing instasi mempunyaiskala prioritas sendiri, misalnya
95 — 20
; Bahwa betul Barang bukti (B.101109) tentang pengembalian uang ke kasNe Qara; 222 $2 nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nen n nee n eeBahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi susulan pasca gempa bumi2007 khususnya untuk Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidakdibenarkan untuk kepentingan yang lain selain untuk rumah tinggal; Bahwa dengan kearifan lokal dalam kaitannya dengan Rehabilitasi danRekonstruksi; Dalam hal ini kearifan lokal intinya adalah kewenangan Pokmasuntuk menetapkan skala
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
122 — 43
HARIADI (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menjelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauHalaman 33 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
67 — 25
sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;129Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai Ketua GOW Kota Palangkaraya sejaktahun 2006 sampai sekarang:Bahwa GOW adalah wadah organisasi perempuan diKota Palangkaraya; Bahwa saksi terpilih menjadi Ketua dan Sekretaris Painem,BendaharaBahwa bantuan tidak sama setiap tahun dan sesuai dengan proposal yang diajukanGOW disetujui oleh Pemerintah daerah;Bahwa proposal merupakan uraian kegiatan dan rencana kegiatan dan harus sesuaitarget Pemda dan skala
148 — 1468
Saksi ketika ada pemeriksaan dilapangan saat itubersama tim Kejaksaan dan Ahli, di temukan ada titik yang tidakterpasang batu fondasi namun sudah diperbaiki.Bahwa sepengetahuan Saksi, pondasinya sebenarnya ada namuntertutup lumpur dan sang Ahli yang kurang dalam menggali pondasinya.Bahwa seingat Saksi pada saat melaksanakan pekerjaan, Saksi tidakdiberikan buku kontrak sebagai pedoman dalam melaksanakanpekerjaan.Bahwa Saksi hanya diberikan selembar gambar potongan ditail 68skala 1 : 20 dan ditail 79 skala
275 — 183
IndraBudiman (DPO) juga telah menjelaskan hal tersebut kepada saksi ANTIGANTIRA karena pembelian Condotel tersebut dalam skala besarsebanyak 150 Unit, dengan berbagai penawaran keuntungan ataspembelian condotel kepada pihak ketiga dengan harapan akan mendapatkeuntungan yang besar atas penjualan Condotel tersebut;Bahwa saksi sebagai Direktur Proyek PT.
151 — 46
pengadaanMebeulair yang berakibat munculnya 2 harapan keuntungan antara 56(Lima puluh Enam) Rekanan dalam 3 pekerjaan dan harapankeuntungan oleh Vincent menimbulkan potensi bahwa Negara tidakmemperoleh manfaat yang setara dengan Uang yang telah dibayarkandalam proyek termaksud, sehingga ada Neraca KetidakSeimbanganantara Laba dan Rugi dari segi manfaatnya ; Menimbang, bahwa dengan adanya potensi Neraca Keuangan yangtidak seimbang tersebut, maka berpotensi merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara dalam skala
207 — 113
T9 yaitu Putusan perkara denganNomor: 275PK/Pdt/2016 sama dengan P25, T10 yaitu Putusan Nomor. 105Halaman 224 dari 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN TarPK/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 sama dengan P44, P11 yaitu SuratGambar Lampiran Gambar Pengukuran Pengecekan Batas, SKALA 1 : 850, P12 yaitu Surat keterangan susunan Ahli Waris Tanggal 08 April 2017 SebagaiAhli Waris dan Ahli Waris pengganti Alm.
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
86 — 32
Dalam dokumen tersebut berisikan nama kegiatanberikut penjelasannya mengenai lokasi, besar dan jenis pekerjaanserta tata cara pelaksanaan kegiatan, syaratsyarat administrasi danpersyaratan teknis, syarat mutu pekerjaan dan keterangan lainnyayang dituangkan dalam bentuk tulisan.Gambar hasil (AsBuilt drawing) adalah gambar hasil yang sudahterpasang (gambar jadi) sesuai dengan kondisi yang terpasang dilapangan dibuat dalam bentuk gambar dengan ukuran yangdisesuikan dengan lapangan dalam ukuran skala
323 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan pupukmenggunakan alat rotavator & rome plow agaroksigen bisa masuk ke dalam tanah, kenyataannyatidak dilakukan karena masih terdapat bongkahantanah pada Processing pit SBF Monitoring, diperiksadengan parameter analisa limbah meliputi PH, TPH,Benzene, Toluene, dll dan analisa TCLP di dalamnyaunsur loham Plimbum, Arsen dan lainlain;e Konsentrasi TPH tanah yang diolah antara 415%);Bahwa ahli dengan menggunakan sampling yang diambilpenyidik dari Stock Pile, melakukan proses Bioremediasidalam skala
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
265 — 137
desa.Pasal 26 ayat (2) UU 6/2014menyatakan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberi wewenanguntuk;Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaMengangkat dan memberhentikan perangkat desaMemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desaMenetapkan peraturan desaMenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaMembina kehidupan masyarakat desaMembina ketentraman dan ketertiban masyarakat desamene a FON EPMembina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
74 — 81
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu :Pasal 50 ayat 1 :Dana perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yangdialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.Pasal 50 ayat 2 :Dana perimbangan terdiri dari :a Dana Bagi Hasil bersumber dari SDA seperti ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);b Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) untuk menghindari adanya gapfiskal yang skala
902 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016terhadap hutan/lanan dengan kategori gambutsehingga setiap anggota/petugas pemadam kebakaranmengetahui cara mendeteksi secara dini potensipotensi kebakaran dan mengerti teknik mengendalikanapi dalam skala luas maupun kecil secara profesional.
80 — 49
111 juta, pertanggungjawaban mesti dilampiridengan buktibukti ; Bahwa untuk proyek Sutet di Timbulharjo masuk dalam RKAP tahun2005 yang diusulkan pada tahun 2004 akhir ; Bahwa untuk Jawa, Bali dan NusaTenggara, judulnya untuk per mata anggaran, dalam RAKP untuk yang Timbulharjo besarnya berapa saksilupa dan untuk setiap daerah anggarannya berapa tidak tahu ; Bahwa harga ganti rugi tanaman setiap daerah tidak tahu karena yangtahu yang membuat anggaran dan yang harus dibayar adalah denganmelihat skala
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
168 — 64
DESMATIAR, dan pejabat ukuryang sama, skala yang sama dan tanggal yang sama, tetapi petaHalaman 42 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN. Tbkgambar yang ada di sporadic yang telah diterbitkan berbeda denganpeta gambar yang dilekuarkan BPN Kabupaten Karimun, sehinggadapat diambil kesimpulan bahwa gambar situasi yang dipergunakansebagai salah satu dasar terbitnya Sporadik an. HASIM tidak benar;e.
87 — 26
Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakat dannegara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya, olehHalaman 202 dari 228 halaman Putusan Nomor. 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgkarena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola ExtraOrdinary,b.
131 — 57
Cipta Artha Indonesiaadalah Terdakwa, nemun tidak ada SK pengangkatannya hanya karenakepercayaan, hubungan pertemanan dan sebagainya;Bahwa dibawah Terdakwa ada Admin namun Ahli belum sampai kesanadalam melakukan investigasi;Bahwa biasanya di perusahaan skala menengah kecil itu tidak ada SOP nyatetapi dari pekerjaan seharihari yang sudah dilakukan itu yang Ahlirangkum sehingga menjadi SOP meskipun tidak secara tertulis;Bahwa ada penyalahgunaan wewenanrg yang dilakukan oleh Terdakwakarena Terdakwa