Ditemukan 7068 data
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
149 — 66
DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sejak 26 Januari 2018,berdasarkan Surat keputusan Bupati Jember Nomor lupa (menyusul)Adapun Tugas adalah melaksanakan sebagaian tugas dinas dibidang pelayananpendaftaran penduduk serta tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas Fungsinyaadalah sebagai berikut :Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan Dafduk.Penyiapan bahan dan kajian dalam rangkan kebijaksanaan Dafduk.Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, Bimtek , advokasi, superfisi dan konsultasipada Dafduk skala
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
156 — 104
ketiga/perusahaan (CV), akibatnya banyak kontrakkontrak fiktif;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa penggunaan danayang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau pekerjaan fiktif yang sebelumnyapekerjaan tersebut memang pernah dikerjakan atau dalam pelaksanaanpekerjaan sebagian item pekerjaan yang riil dilaksanakan dan sebagian itemHalaman 266 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Plkfiktif pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga telahmengakibatkan kerugian negara dalam skala
243 — 81
Yang perlu diperhatikan adalahbahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh padatingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam halhal tertentu,termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabatpengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuanganNegara.
153 — 172
kegiatanBidang Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 8 PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang berbunyi prioritas penggunaanpenggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaanmasyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuanmeningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembanganwirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala
106 — 24
pengajuan bantuan kePropinsi Jateng untuk pembangunan gedung perawatan, pada tanggal 7Oktober 2011 pihak RSUD Rembang membuat surat proposal pengajuanbantuan ke Kemenkes melalui Dinkes Propinsi Jateng untuk pembangunangedung IBS ( Instalasi Bedah Sentral ) Pada sekitar bulan Oktober 2011pihak RSUD Rembang koordinasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkestentang perubahan pengajuan proposal bantuan yang awalnya untukpembangunan gedung IBS menjadi gedung perawatan karena kebutuhanyang lebih mendesak dan skala
121 — 598
. : 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdntentang skala prioritas untuk kebutuhan alat kesehatan, hasil rapat diusulkankepada Direktur untuk diusulkan dalam anggaran APBN. Bahwa ada dilakukan rapat pembahasan setiap bulan. Bahwa Drs. M. Yasin Sidabutar selaku Wakil Direktur Umum dan Dr. Harianiselaku Kepala Bidang Penunjang Medis tidak ada memberitahukan kepadasaksi baik secara lisan maupun secara tertulis tentang adanya DanaDekonsentrasi Tugas Pembantuan sebesar Rp. 5 miliar.
88 — 26
engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas Il, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaan gording, itempekerjaan plat strip, item pekerjaan plat strip dan item pekerjaan kaki kusenjendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebar untuk melakukanpemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataan dilapangan ditemukanadanya perbedaan antara tinggi tiang nok pada gambar dan yang telahdikerjakan yaitu menurut barisan gording sebanyak 13 batang dan skala
88 — 180
juta rupiah),pertanggungjawaban mesti dilampiri dengan buktibukti ; Bahwa untuk proyek Sutet di Timbulharjo masuk dalam RKAP tahun2005 yang diusulkan pada tahun 2004 akhir ;Bahwa untuk Jawa, Bali dan NusaTenggara, judulnya untuk per mata anggaran, dalam RAKP untuk yang Timbulharjo besarnya berapa saksilupa dan untuk setiap daerah anggarannya berapa tidak tahu ; Bahwa harga ganti rugi tanaman setiap daerah tidak tahu karena yangtahu yang membuat anggaran dan yang harus dibayar adalah denganmelihat skala
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
97 — 37
APBDesditetapkan pada awal tahun anggaran;Bahwa mekanisme penyusunan APBDes adalah Awalmulanya dilaksanakanMusyawarah tiap Dusun mengenai pembangunan yang akan dilaksakan diDusun masing masing kemudian hasil musyawarah Dusun disampaikan keMusyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang dihadiri olehanggota BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa serta unsur unsur lembagadesa terkait selanjutnya dibuat skala prioritas untuk pembangunan yang masukdalam penyusunan APBDes setelah itu disusun rencana
92 — 50
Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas : e Diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhi syarat;e Masyarakat lainya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan potensiusaha, Nilai Pinjaman, Potensi Penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha,Karakter calon pemanfaat dan Utang dengan pihak luar; D.Musyawarah Desa/Kelurahan Il untuk menetap daftar ranking penerimamanfaat kegiatan dana usaha desa/kelurahan dan jumlah dana untuk setiapkegiatan yang akan di danai, di tuangkan dalam berita acara musyawarahDesa
189 — 290
lancar, antara lain faktorinternal dan eksternal dari debitur.255Bahwa benar Faktor internal adalah faktor yang masih dalamkendali bank sebagai kreditur dan/atau nasabah sebagai debitur,antara lain proses pemberian kredit, kemampuan dan itikad daridebitur untuk membayar kembali kredit.Bahwa Fakior eksternal adalah faktor di luar kendali nasabahsebagai debitur maupun bank sebagai kreditur, antara lain karenaadanya krisis/resesi dunia yang menyebabkan fluktuasi nilai matauang sehingga mempengaruhi skala
97 — 29
engsel pintu, item pekerjaan pemasangan jelusikayu kelas Il, item pekerjaan ikatan angin, item pekerjaangording, item pekerjaan plat strip, item pekerjaan plat stripdan item pekerjaan kaki kusen jendela;Bahwa karena lokasinya banyak maka saksi dan tim disebaruntuk melakukan pemeriksaan terhadap semua rumah;Bahwa saat membandingkan gambar dan kenyataandilapangan ditemukan adanya perbedaan antara tinggi tiangnok pada gambar dan yang telah dikerjakan yaitu menurutbarisan gording sebanyak 13 batang dan skala
273 — 904
.- copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.- copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0.- asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode januari desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor : 1111/ KM.1/2009.
Dokumen survey yang isinya antara lain :1) Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah2) copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 475 Kelurahan Keputeran.3) copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500.4) copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.0080003.0.5) asli 1 (Satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah BangunAsset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7.
Dokumen survey yang isinya antara lain: Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah copy 1 (satu) lembar pemdaftaran pertama Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran. copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500. copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumidan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.0080003.0. asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/TanahBangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015.7.
1.SUKRIYADI, S.H.
2.WAHYUDDIN, S.H.
3.YUDHI PERMANA, S.H., M.H.
4.IVAN NAJJAR ALAVI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSTAFA ARIFIN
188 — 20
Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Jalan Gampong
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Tempat Wudhu
- Foto Kegiatan Fisik Dana Desa Gampong Meunasah Blang Sakti TA. 2017 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Pembangkit Listrik Skala
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.30.023.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.3.804.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.17.910.000,- Tempat Wudhu
- Spp, tanggal 28 Juli 2017, Rp.113.541.000,- Pemeliharaan rumah Ibadah
- Spp, tanggal 05 Januari 2017, Rp.7.615.000,- Operasional TPK
- Nomor SPP : 0010/SPP/14.42/2017 03 Oktober 2017 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan/Pemeliharaan Pembangkit Listrik Skala
158 — 41
tugas saksi selaku Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis adalahmelakukan perencanaan akan kebutuhan user dengan mekanisme : Direkturmembuat surat edaran ditujukan kepada seluruh KA SMF untuk mengusulkanalat yang dibutuhkan, kemudian KA SMF menjelaskan nama alat kesehatanyang dibutuhkan atas surat tersebut Direktur membuat Disposisi kepada WakilDirekturBidang Pelayanan Medis (saksi sendiri) dan diteruskan kepada KepalaBidang Penunjang Medis untuk dievaluasi, dan melakukan rapat pembahasantentang skala
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
157 — 45
TAPD mempersiapkan penyusunananggaran pemerintan yang dimulai dengan :a) Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan, pada bulanFebruari, mengakomodir usulanusulan pembangunan dariDesa dan Kecamatan yang dihadiri Kepala Desa, Camat,SKPD, Anggota DPRD, dan TAPD;b) Rapat Kordinasi tingkat Kabupaten, pada bulan April,membahas penetapan skala prioritas pembangunan tingkatKabupaten sekaligus usulan kegiatan tingkat Provinsi dan Pusatyang dihadiri oleh Camat, SKPD, Anggota DPRD, TAPD, danBappeda Provinsi
235 — 153
Yang perlu diperhatikan adalahbahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh padatingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam halhal tertentu,termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabatpengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuanganNegara.
192 — 427
Yang perlu diperhatikan adalahbahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh padatingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam halhal tertentu,termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabatpengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuanganNegara.
85 — 94
anggaranTunjangan KhususOperasional Fraksi, Biaya Perawatan dan Pengobatan, sertaPembelian BBM dan Pelumas pada tahun 2003 dan PosPos Tunjangan KhususPengganti,PPh, Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, Biaya PenunjangOperasional Fraksi dan Biaya Penunjang Investigasi pada tahun 2004 tersebut telah merugikan Negara; Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan hasil perhitungan kerugianNegara menurut BPKRI dengan BPKP Perwakilan DIY dapat saja terjadi, karenaaudit yang dilakukan oleh BPKRI meliputi skala
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
134 — 43
Bahwa selama 3 (tiga bulan) saksi menggantikan NOVI,prosedur jual beli untuk skala kecil melakukan kas bonkepada Bagian Keuangan untuk belanja, sedangkan untukjual beli yang skalanya besar yang saksi tahu ada orang yangdatang menagih dengan membawa kwitansi pembelian danNota Pembelian.