Ditemukan 912954 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-07-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0184/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 10 September 2015 — Pemohon Melawan Termohon
6523
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2020
25401178
  • Tentang : Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
  • Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
    Council of UlamaSekretartat : Masjid Istiqial Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710Velp.(021) 3450932 Vax. (021) 3440889 FATWADEWAN SYARI AH NASIONALNO: 17/DSNMUI/TX/2000TentangSANKSI ATAS NASABAH MAMPUYANG MENUNDANUNDA PEMBAYARANper Gye Na gn2Dewan Syariah Nasional setelahMenimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dariLembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jualbeli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKSdilakukan secara angsuran;b. bahwa nasabah mampu
    terkadang menundanunda kewajibanpembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain,pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak;c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwakepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapatdilakukan terhadap nasabah mampu yang menundanundapembayaran tersebut menurut syari ah Islam;d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentangsanksi atas nasabah mampu yang menundanunda pembayaranmenurut
    Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hariSabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.MEMUTUSKANMenetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANGMENUNDANUNDA PEMBAYARANPertama : Ketentuan Umum Dewan Syariah Nasional MUI17 Sanksi atas Nasabah 3 1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yangdikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapimenundanunda pembayaran dengan disengaja.2.
    Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan forcemajeur tidak boleh dikenakan sanksi.3. Nasabah mampu yang menundanunda pembayaran dan/atautidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayarhutangnya boleh dikenakan sanksi.4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agarnasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnyaditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akadditandatangani.6.
Register : 13-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sdw
Tanggal 3 Oktober 2018 —
Terdakwa:
BERNADUS REKSI ANDRI als AGUNG anak dari YOHANES MAMPU
5426
  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan terdakwa BERNADUS REKSI ANDRI Alias AGUNG Anak Dari YOHANES MAMPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya

    Terdakwa:
    BERNADUS REKSI ANDRI als AGUNG anak dari YOHANES MAMPU
    PUTUSANNomor 112/Pid.B/2018/PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : BERNADUS REKSI ANDRI Alias AGUNG AnakDari YOHANES MAMPU ;Tempat lahir : Barong Tongkok (Kutai Barat) ;Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 2 September 1998 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal
    Menyatakan bahwa terdakwa Bernadus Reksi Andri Alias AgungAnak Dari Yohanes Mampu terbukti bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidanaHalaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sdwdalam Pasal 351 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidanasesuai dakwaan Penuntut Umum ;2.
    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bernadus Reksi AndriAlias Agung Anak Dari Yohanes Mampu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar pakaian baju kaos berwarna putin denganmerk HURLEY EST. 1999 ukuran large ; 1 (Satu) lembar celana pendek berwarna cream merkHURLEYDikembalikan kepada saksi korban Tri Mulyono AliasSlamet Bin Alimin4.
    Perkara : PDM25/SDWR/OHARDA/08/2018, yang isinya sebagai berikut :DAKWAANconceecne= Bahwa ia terdakwa BERNADUS REKSI ANDRI als AGUNGanak dari YOHANES MAMPU pada hari Minggu Tanggal 24 Juni 2018sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangHalaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Sdwmasih termasuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di Gapura arahmasuk Jantur Tabalsa di Kamp. Linggang Melapeh Kec. LinggangBigung Kab.
    Menyatakan terdakwa BERNADUS REKSI ANDRI Alias AGUNGAnak Dari YOHANES MAMPU ielah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
Register : 23-11-2015 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 89/Pid.Sus.Ank/2014/PN. ME
Tanggal 24 Maret 2014 — Nama lengkap : DISAMARKAN Tempat lahir : Lubuk Mampu, Gunung Megang Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 12 November 1996 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Desa Lubuk Mampu, Kampung I, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Turut orang tua Pendidikan : Tidak sekolah
939
  • Nama lengkap : DISAMARKANTempat lahir : Lubuk Mampu, Gunung MegangUmur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 12 November 1996Jenis Kelamin : Laki-lakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Lubuk Mampu, Kampung I, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara EnimAgama : IslamPekerjaan : Turut orang tuaPendidikan : Tidak sekolah
    MEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama lengkap : DISAMARKANTempat lahir : Lubuk Mampu, Gunung MegangUmur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 12 November 1996Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Lubuk Mampu, Kampung I, Kecamatan GunungMegang, Kabupaten Muara EnimAgama > IslamPekerjaan
    sepeda motorYamaha Vega R tersebut, saksi SANDRA Bin BAKARUDIN menyuruh TerdakwaDISAMARKAN seraya memberikan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)untuk membeli rokok di warung sembari mengawasi Terdakwa melakukan aksimengambil sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) menit atau lebin saksi SANDRA BinBAKARUDIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kearah kotaMuara Enim disusul oleh Terdakwa DISAMARKAN dibelakangnya, selanjutnya merekamelanjutkan perjalanannya ke Desa Lubuk Mampu
    atasperbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannyaMenimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumsebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah TerdakwaDISAMARKAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokan dengan identitassebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga ada kecocokan antara satudengan lainnya oleh karena itu perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error inpersona) ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyataTerdakwa mampu
    dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan12 PUTUSAN RONALDIkepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagaiorang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas makaunsur ini terpenuhi secara hukum ;Ad.2 Tentang unsur Mengambil barang sesuatuMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatudalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk di kuasai sendiri,sedangkan
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
672666 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • No. 2659 K/PID.SUS/2016miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakatlanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putripahlawan yang tidak mampu.
    Penanggulangan bencana ;Selain itu sesuai dengan pasal 26 ayat 2 disebutkan : Bantuan sosialberupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah uang yangdiberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anakmiskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakatlanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putripahlawan yang tidak mampu.
Putus : 09-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 9 Agustus 2017 — PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E
907576 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti ... [Selengkapnya]
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa ; Dra. CAYA FARDANI
525472 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat bahwa ... [Selengkapnya]
  • No. 2000 K/PID.SUS/2016tanggal 15 Juni 2016, dengan menguatkan putusan perkara a quo(putusan hal. 47);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa yang telahmenyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatanTerdakwa, justeru oleh karena perbuatan melawan hukum berlakuumum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsisebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secarahukum
Putus : 07-05-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
1215783 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial yang dialokasi untuk KONI. Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa ... [Selengkapnya]
Putus : 19-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Juli 2018 — Gazali T.Parenta,S.H Alias Gazali Bin Tahir Parenta
840659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) didakwa telah menerima dana bantuan sosial (bansos) Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima ... [Selengkapnya]
Putus : 06-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang ; H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN;
911546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menilai perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut. Menurut Majelis ... [Selengkapnya]
  • Faisal Putra Mandiri, adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkanoleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dariperbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harusmembedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindakpidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukumberlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawabmenurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa dalam perkara korupsi a quo;Bahwa sesuai fakta hukum
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
754650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
  • komisiteknik dan selanjutnya meminta tandatangan dan dibuat hanyasebagai persyaratan bersifat formalitas saja, yang tahap tahappelaksanaan Contract Change Order nya tidak pernah dilaksanakandan bukan pada fakta yang sebenarnya di lapangan dan pada sewaktutanggal 27 November 2011 tersebut telah dapat diyakini hanyalahbersifat formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya, karena Addendum tersebut dibuat pada saat kontrakhampir habis (27 November 2011), dan sudah diperkirakan rekanantidak akan mampu
Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Juni 2017 — RUSTAM DUANG SAFI, S.E, dkk
699300 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat ... [Selengkapnya]
Register : 04-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BARRU Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bar
Tanggal 27 September 2021 — Pemohon:
WAHYUNI
9018
  • Menyatakan Mampu Husain yang mengalami sakit jiwa/schizophrenia diletakkan dibawah pengampuan;

    3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Mampu Husain;

    4. Menetapkan Pemohon demi hukum untuk melakukan pengurusan kepentingan kehidupan Mampu Husain,atau kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan dari Mampu Husain;

    5. Menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar sebagai Pengampu Pengawas terhadap pengangkatan Pemohon sebagai Pengampu dari mampu Husain;

    6.

Register : 27-11-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 16 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RASYID, SH
2.ABDUL RAHMAN, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
Dra. BADAH SARI, M.M. Als. BADAH Binti SULMAN
15029
  • jalur tidak mampu atas nama TAUFIK HIDAYAT tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik NINA tanggal 8 Juni 2017 Beserta1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama NINA tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik SANDI
    2017/2018 jalur tidak mampu atas nama RAHMAWATI tanggal 20 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik DELLA ARDINI tanggal 7 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama DELLA ARDINI tanpa tanggal tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas
    tidak mampu atas nama DWI RIANA tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik REVALINA CLAUDIA tanggal 7 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama REVALINA CLAUDIA tanpa tanggal tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama
    tidak mampu atas nama NOVA THERESIA tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ANDI SETIAWAN tanggal 9 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ANDY SETIAWAN tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta
    tidak mampu atas nama CHYNTIA EKA PUTRI tanggal 18 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 10 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 19 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu
Register : 27-11-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 18-04-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 16 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RASYID, SH
2.ABDUL RAHMAN, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA
229351
  • tidak mampu atas nama YUSRIL PERMANA tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik RISKY SAPUTRA MALILANA tanggal 8 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama RISKY SAPUTRA MAULANA tanggal 19 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas
    PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik PRADANA M.
    tidak mampu atas nama DWI RIANA tanggal 17 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik REVALINA CLAUDIA tanggal 7 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama REVALINA CLAUDIA tanpa tanggal tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama
    tidak mampu atas nama NOVA THERESIA tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ANDI SETIAWAN tanggal 9 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ANDY SETIAWAN tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta
    tidak mampu atas nama CHYNTIA EKA PUTRI tanggal 18 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama calon peserta didik ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 10 Juni 2017 Beserta 1 (satu) bundel dokumen Pendaftaran Kembali Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu atas nama ARYANDA RANGGA WARDANA tanggal 19 Juni 2017;
  • 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 jalur tidak mampu
Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 K/PID.SUS/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — Servasius Gassi Palobo,S.H
154642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana ... [Selengkapnya]
  • Lagi pula perbuatan melawan hukum berlaku kepada siapa sajasebagai subjek hukum, termasuk diri Terdakwa sendiri yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawabsecara hukum;.
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
975632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • setiap orang menyatakan bahwa unsuru setiap orangdalam dakwaan primair tidak meliputi Terdakwa, dengan demikianTerdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, untuk itu PengadilanTingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebutMenimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1butir ke3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiaporang perorang, termasuk koporasi, selaku subyek hukum yang cakapbertindak dan mampu
    setiap orang menyatakan bahwa unsur setiap orang dalamdakwaan primair tidak meliputi Terdakwa, dengan demikian Terdakwadibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk itu Pengadilan TingkatBanding akan memperbaiki pertimbangan tersebut.Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1 butirke3 undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiaporang perorangan, termasuk korporasi, selaku subyek hukum yang cakapbertindak dan mampu
    yaitu:(1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ataudengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus adaunsur Obejektif, dan ;(2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentukkesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawanhukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi adaunsur subjektif;Bahwa berdasarkan pendapat Simons yang dikutip Sutrisna dalam bukuPeranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana menyatakan bahwa:mampu bertanggungjawab adalah mampu
    Penuntut Umum :Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut umum sebagaimana yangdiuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 dan 4 dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum JF tersebut tidak dapat dibenarkan menuruthukum oleh karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delikmelainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukumpelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karenabersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu
Register : 28-01-1980 — Putus : 04-02-1980 — Upload : 21-06-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 76 SKT.3/1980
Tanggal 4 Februari 1980 —
130
  • SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH
Register : 21-06-1979 — Putus : 09-07-1979 — Upload : 28-05-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 433 SKT.3/1979
Tanggal 9 Juli 1979 —
50
  • TIDAK MAMPU DALAM EKONOMI
Register : 16-12-1978 — Putus : 04-01-1979 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 08 SKT.3/1979
Tanggal 4 Januari 1979 —
162
  • SUAMI TIDAK MAMPU ISTERI KEDUA