Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG RUKMINI Diwakili Oleh : IRPANDU, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
213 — 85
  • Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 1 Agustus 2016 telahdengan jelas dan tegas menyatakan, jika PENGGUGAT dalam 60(enam puluh) hari terhitung sejak 4 Agustus 2016 tidak dapatmenyelesaikan pengurusan overlapping/tumpang tindin atas tanahnya,maka PENGGUGAT sendiri menyatakan tidak akan menuntut dandengan sukarela untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut.Pasal 3 Kesepakatan Bersama Tgl. 1 Agustus 2016Halaman 22 dari 113 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.ARNOLD R. MUDENG,
2.JANTJE ADRY RUNTUTHOMAS
3.PAULUS WELLEM SIMBOH
4.DJONI V. RUMIMPER
5.YOHANA NANANG ROSANA K
6.LOES MARIA MIKE SURENTU
7.JEANE LOLONG
8.LIENTJE N. MAMENTU
9.RINA LUSIDA HUTABARAT
10.ENGKOS KOSWARA
11.DAIBY CAROLYN KUMENTAS
12.LEGIATI
13.NOLDY A. RUNTUTHOMAS
14.YANUAR ABRAHAM AGUNG
15.JAMES LEFRANS SIGAR
16.OLLO PAULUS BASTIAN
17.LOUTJE TENTERO
18.MAENDAR ARISANDI
19.ALBERT TUASELA
20.ERWIN MAURITS HOELY, SE
21.ASLIN TUMPAK PURBA
22.EVELIEN UNDAP
23.SLAMET RIYANTO
24.JACH PAULUS RUNTU
25.DINA DWININGSIH
26.SIMON VICTOR RUNTU
27.NENGSIH BT. UPEN
28.GEERTJE CH RUNTU
29.RULIANSYAH
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,
Turut Tergugat:
1.PEM RI CQ MEN AGRARIA DAN TATA RUAN GRI CQ KBPN PUSAT CQ KKANWIL BPN PROV DKI JKT CQ KKBPN KOTA ADM JAKTIM
2.PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DITJEN KEKAYAAN NEGARA
165 — 43
  • DKI Jakarta atas permohonan dari pihakpihak dalam perkara tersebut,selanjutnya guna menghindari adanya tumpang tindin putusan terhadapobyek yang sama, maka terhadap pokok persoalan persengketaan keduabelah pihak dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi oleh karena Para Penggugatmengajukan gugatan ini terlalu dini (prematur) yang seharusnya menungguHal 139 dari 142 Hal Putusan No. 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
72 — 96
  • Gugatan Penggugat Obscuur LibelBahwa posita gugatan penggugat tumpang tindin dan asalasalan,sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dan fakta peristiwayang menjadi dasar (fatelijkke ground) gugatan Penggugat yangmenyebutkan bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalahMembatalkan Akta No. 11 tanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapanYUDO SIGIT RISWANTO, SH (In Casu Tergugat VII), karena dianggaptelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
2.CAMAT BANDAR SEIKIJANG
3.KEPALA DESA MUDA SETIA
4.KEPALA DESA PANGKALAN BARU
155 — 59
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
702 — 3309
  • 13.664.700 M2).Selain itu di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dipegangPenggugat tersebut pada tanggal 29 September 2010 juga telahditerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluqsenseluas 327,7 Ha (3.277.000 M2) sehingga bertumpang tindih denganwilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat 320,93 Ha (3.209.300M2), sehingga Penggugat beranggapan secara keseluruhan sebanyak +/16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) wilayah kuasa pertambangan ekplorasiPenggugat telah bertumpang tindin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-10-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1078/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Januari 2017 — 1.SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB 2.JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN 3.TARMIZI SY SH Bin SYAFEI
143 — 48
  • NURSIAH dan ADNAN Tterjadi tumpang tindin dengan Sertifikat An. AZROEL HAROEN yangsudah terbit terbih dahulu;Bahwa pada saat floting ke lapangan bersama Polda Riau saksi ikutbersama seluruh Panita A. kelokasi dan kemudian dilakukan gelar diKantor BPN dimana hasil gelar tersebut diusulkan pembatalan sertifikatAn.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Bdg
Tanggal 30 September 2014 — ZAINUDDIN
52 — 15
  • pengukuran, yang disaksikan oleh : perangkatdesa (kepala desa, sekretaris desa atau lurah);Hasil pengukuran dari Tim Pengukur, dibuatkan hasil ukur untuk dibuat gambar,Gambar tersebut akan diploting di Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengecekanoleh saksi terlebih dahulu apakah lokasi (tanah) yang dimohonkan ukur adakemungkinan tumpang tindih dengan hakhak pihak lain yang sudah bersertifikat,Pegecekan dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan Peta yang ada padaKantor Pertanahan, kalau tidak tumpang tindin
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
613 — 368
  • Adanya tumpang tindin SHM karena penerbitan SHM No.326/Gembor Udik Atas Nama Penggugat Konpensi diatasTanah Milik Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensidan Dadang Sjamsi yang terlebin dahulu diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (TurutTergugat Ill Konpensi).2. Adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan oleh Sdr.
    Adanya tumpang tindin SHM karena penerbitanSHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Penggugatdiatas Tanah Milik Tergugat s/d Tergugat Ill danDadang Sjamsi yang terlebih dahulu diterbitkanoleh Turut Tergugat Ill.2. Adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan olehSdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
231 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang menyatakan Penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan yang dimaksudkomplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindin
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 13-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 83
  • waris dari Penggugat (ketika nantinya Penggugat meninggal dunia)selaku saudara kandungnya karena Penggugat tidak memiliki anak; Bahwa pertanyaan yang akan muncul kemudian ketika Penggugat meninggal dunia, akankah anak angkat yang dimaksud (Penggugat II) akandidudukkan sebagai anak angkat yang mendapatkan bagian wasiat wajibahataukah akan didudukkan sebagai ahli waris sah Penggugat yangmendapatkan bagian sebagaimana bagiannya dalam hukum waris Islam(faraidh);Dengan demikian akan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt jo 38/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 4 Maret 2021 — - Hi. Syamsu Rizal, S.E., M.H - Anton Firmasnyah, Dkk
245 — 135
  • milik Penggugatyang sama sekali tidak tumpang tindin dengan SHM 34/PC dan SHM 35/PCyang diakui oleh Tergugat adalah miliknya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita jawaban Tergugatmenjelaskan bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimanatersebut dalam bukti surat tertanda P.2. foto copy dari foto copy berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor00279/Sidodadi/2016, yang terbit pada Tanggal 19 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal berada di dalam tanah milik
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Tanah
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 4 Juli 2017 — 1. DJOHAN RIDUAN HASAN, Penggugat I 2. Dra. Hj. FIDAH HASAN, Penggugat II melawan 1. PT. KRAMA YUDHA SAPTA, TERGUGAT 2. Pemerintahan RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, TURUT TERGUGAT
171 — 59
  • Dionan Riduan Hasan tanggal20 JUni 2016 yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kota Pangkalpinang, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Nomor Perkara gugatan yang telahdiajukan ke Pengadilan Negeri adalah Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN Pgp;berupa foto copy Akta Pendirian Komunitas Hijau (GreenCommunity) Bangka Botanical Garden, Nomor : 12 tanggal08 Juli 2014, yang dibuat oleh Wahyu Dwicahyono Notarisdi Kota Pangkalpinang;berupa foto copy peta lahan (tanah perkara) milik paraPenggugat yang tunpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
187 — 120
  • juga dimenangkan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu PTSianjur Resort, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah seluaslebih kurangi25 ha (Serataus dua puluh lima hektar) berdasarkan SuratPelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi tanggal 24 Januari 2003 dantanggal 9 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli SerdangKecamatan Patumbak, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukummilik Pembanding semula Penggugat yaitu PT Sianjur Resort dan tidak terjaditumpang tindin
    yangberiktikat baik menurut Pasal 1338 KUHPerdata harus dilindungi secara hukumsebagaimana diatur dalam SEMA No.05 tahun 2014 dan SEMA No.4 tahun2016 berupa Putusan Rapat Kamar Perdata mahkamah Agung RI yangmenyatakan pembeli yang beriktikat baik haruslah dilindungi secara hukumMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Pembanding semulaPenggugat telah dapat membuktikan sebagai yang berhak atas obyekterperkara karena tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
139 — 123
  • perundangundangan.Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang PenyelesaianKasus Pertanahan, menyatakan : a. kesalahan prosedur dalamproses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, b. kesalahanprosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hakatas tanah bekas milik adat, c. kesalahan prosedur dalam prosespenetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, d. kesalahan prosedurdalam proses penetapan tanah terlantar, e. tumpang tindin
Pengadilan PN MALILI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
146 — 63
  • Areal Penggunaan Lain yang tumpang tindin dengan lokasi Transmigrasiyang telah mendapatkan SK Pencadangan dari Bupati KDH TK Il Luwusesuail surat No.348/lRekomendasi/XI/VBAP/1994 tanggal 29 Desember1994Keberatan Kanwil Depertemen Kehutanan Provinsi Sulsel, bahwa IzinLokasi yang diterbitkan untuk Tergugat tumpangtindih dengan KawasanHutan Produksi, dan Lahan HPH PT.
    Menolak bahwa adanya tumpang tindin dengan Areal Transmigrasiberdasarkan SK Bupati KDH TK Il Luwu No. 552 Tahun 1994.Olehnya jika disimpulkan bahwa jika memang benar lahan perkebunan yangtelah dibuka oleh Tergugat berada di HUTAN dan telah diselesaikan secara baikbaikmaka sudah sepatutnya Tergugat mampu membuktikan penyelesaian secarabaikbaik itu dalam bentuk seperti apa?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-11-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2018 — PT. JASUKA BANGUN PRATAMA : 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.
75 — 40
  • mengadilinya,dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa TataUsaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata UsahaNegara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkanbahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkait lelang oleh pengadilanperdata dalam lingkup peradilan umum bertujuan pula untuk menghindariPutusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 28 Agustus 2019 — 1.SLAMET WARSITO 2.WIDYA RINI KUSUMANINGRUM memberikan kuasa kepada MUHARSUKO,SH.MH, SARKONO,SH, AHMAD MUTHOHAR,SH , AHMAD RUDI FIRDAUS,SH,LENY PUJIASTUTI,SH, ANGGORO SUNUTOMO,SH, HERIYONO,SH,SUHARYOSO,SH DAN ISTIYANI MARDININGRUM,SH, kesemua nya Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum ( BPKH – MKGR ) Jawa Tengah Advokat y melawan 1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT “MANDIRI ARTHA ABADI”,berkedudukan di Ruko Plasa Puri No. 26 A - 30 A, Kabupaten Pati.Selanjutnya mohon disebut sebagai ..……….… TERGUGAT I. 2. SUJARSI,Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai …..………. TERGUGAT II. 3. ELIS FARIDA, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai .………….. TERGUGAT III. 4. ZYLVA ZAVARAYANA,Umur 19 Tahun, Pekerjaan Mahasiswi,bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai .….………. TERGUGAT IV. 5. CHRISTIANA, S.H.,Notaris / PPAT berkantor di Jalan MR. Iskandar No. 442, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai ……………. TERGUGAT V. 6. GATOT SUGIARTO, S.H.,PPAT berkantor di Jalan Supriyadi No. 65 B, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai …………. TERGUGAT VI. 7. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI,berkedudukan di Jalan Raya Kudus - Pati KM. 3,5, Gebyaran, Sukoharjo, Margorejo, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai ….….……. TERGUGAT VII.
530 — 223
  • Tergugat tidak perlu lagi memintaPenggugat dan Penggugat II untuk menandatangani Akta Notaris mengenaiPerjanjian penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang bukti T1,5,623dan Akta Notaris mengenai surat kuasa menjual bukti T1,5,62427 tertanggal6 Mei 2017 serta Akta Notaris mengenai Perjanjian Pengosongan bukti T1,5,628 juga tgl 6 Mei 2019, oleh karena apabila obyek sengketa sudah diikat olehhak tanggungan mempunyai kekhususan parate eksekusi atau eksekusilangsung, terlalu berlebihan dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — HAMZAH VS HARJANTO JASIN DKK;
3498 — 3033 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan dalil point 16 Posita Gugatan PenggugatKonpensi yang menyatakan sebagai berikut :Bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, serta Tergugat IV sampaidengan Tergugat XI/Ahli Waris (alm) Dadang Sjamsi mengajukangugatan kembali sebagaimana dalam Gugatannya di PTUN Serangdengan nomor 19/G/2013/PTUNSRG mengaku sebagai Pemilik tanahyang sama (tumpang tindin) dengan tanah milik Penggugat diatasSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 326/Gembor Udik, Seluas 25.564 m?
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 02-11-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA.PLG
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 5
  • yangterletak di Jalan Padat Karya Sematang Borang, Kelurahan SrimulyaRt,O7, Kecamatan Sako, Palembang (dahulu. termasuk dalamHalaman 117 dari 126 Halaman Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Plglingkungan RT.20, Kampung 2 Illir, Kecamatan llir Timur II, Palembang)atau salah satu tanah objek sengketa pada saat ini masih adanya proseshukum mengenai kepemilikan tersebut di Pengadilan sehingga dalam halini belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan terhadap objektanah dimaksud karena untuk menghindari tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 PK/Pdt/2012
Tanggal 16 Desember 2013 — Nyonya E. ROSMAWATY SANUSI VS Ny. LANNY MIGUNA dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI BANDUNG BARAT cq. CAMAT KECAMATAN PARONGPONG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, 3. Ahli waris almarhum SAHUDI, yang terdiri dari: 3.1. Alm. Hj. UKA, 3.2. Alm. ACE SUTARYA, 3.3. J I J I, 3.4. Alm. ACIH KURNIASIH, 3.5. SUMARNA, 3.6. AFUK JUJUN, 3.7. IMAS AELAH,
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RosmawatySanusi (Tergugat Il) secara tumpang tindin di atas tanah milikPenggugat: Sertifikat Hak Milik No. 9/Cihideung tanggal 26 Agustus1974, Gambar Situasi Nomor 1038/1974, luas 9.610 meter persegi,terakhir atas nama Lanny Miguna (Penggugat) yang sudah diterbitkanpada tahun 1974;Hal. 21 dari 140 Hal. Putusan Nomor 341 PK/Pdt/20122216.17.22e Tergugat Il yang membeli tanah Persil 109 D.