M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa in absensia NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor

Pinalti tdk dibayar (Data Somasi III tgl. 619.348.998,2312/7/2014)Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A 24.804.178.121,85B+C+C) Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancampidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa NURHADI selaku

Bank Syariah Mandiri Cabang Gajah Mada Medan dengan Drs.Khaidar Aswan selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS Medan dapatterlaksana dengan demikian unsur turut serta melakukanperbuatan pidana telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atasbahwa semua unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa in absensia NURHADI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

Bin H.M.YUNUS RUKKA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;

bersalah Melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I:

• Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERINGATAN HAREFA, SPd tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa DONI ESPA Bin JABIR Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Didakwakan Dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.

LILI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU NO. 20 atahun 2001 tentan perubahan atas UU No. 31 Tahun 19991 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, dalam dakwaan primair.

Menyatakan terdakwa HAERUDDIN BIN LABBANG DAENG LILI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yaknimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, debkarena itu membebaskan.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuksubsidaritas maka, Sesuai dengan bentuk dakwaan yang dimaksud Majelis Hakimterlebin dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu dirumusakan dandiancam pidana didalam Pasal 2 ayat

(1) Jo.

LILI, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UU NO. 20 atahun 2001 tentan perubahanatas UU No. 31 Tahun 19991 tentang pemberantasan tindak pidanaKorupsi, dalam dakwaan primar. Putusan Nomor : 116/Pid.SusTpk/2017/PN.Mks Halaman 65.

Menyatakan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.

Menyatakan terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.2.

Smg13Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan, untuk selengkapnya amartuntutan menjadi berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 209 dari 226 Putusan 133/Pid.SusTPK/2015/PN.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.

Menyatakan Terdakwa Tahan J Bin Jamaluddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KASMAN CIBRO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

BELLA ASO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomr 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR.Bahwa ia terdakwa SAENAL ARIFIN, S.PD BIN H. MADDOLANGANDG.

BELLA ASO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancamPasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1)KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair ;3.

Menyatakan Terdakwa SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanHalaman 205 dari 256 Putusan No. 132/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg206faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertamasebagaimana diatur dalam Pasal Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi telah menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsidapat dijatuhi hukuman baik hukuman penjara dan atau sekaligus dijatuhi hukumanuntuk membayar denda, maka ke dua hukuman itu yang akan dijatuhkan Majeliskepada Terdakwa, yang selengkapnya akan tercantum dalam amar putusan nantinya

nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaanyang sudah setepattepatnya dan seadiladilnya ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untukmembayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf ijo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untukmembayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HERMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2.

Menyatakan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH secara sah danmeyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2.

harusmempertanggungjawabkan dana bantuanpengembangan dan penguatan koperasi bagimasyarakat desa Klodran sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus riburupiah).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH tersebut,maka negara dirugikan sebesar Rp. 285.984.840,00 (dua ratus delapan puluh limajuta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh riburupiah) atau sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR :17Bahwa Terdakwa ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH selaku Kepala Desa KlodranKecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan BupatiKarangannyar No. 141/90 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007, pada waktu antaratanggal 22 Januari 2007 sampai dengan

Menyatakan Terdakwa ENDAH RAHMANTOHERMANSYAH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair :Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;.

., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., tanggal 3 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasinya pada amar putusan diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga amar selengkapnya mejadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO(Alm) terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAKPIDANA KORUPSI BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1)jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Bjm., tanggal3 Maret 2021 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumtersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingmempertimbangkan di bawah ini:Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaan Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) hurufb jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa Nasdin Bin Nata, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa MAJESTISA, SE, alias TISA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;3.

/PN Tte.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwadapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelisperlu terlebih dahulu meninjau unsurunsur pasal yang menjadi dasar dakwaandalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Kombinasi yang disusun secara Subsidaritas Kumulatifyaitu :KESATUe Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;e Subsidair : Pasal 3 jo.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D