Zainal Abidin, ST. nomoir urut 2 memperoleh 1.396 suara;Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Wedi menerbitkanKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wedi Nomor : 3/PAN/XII/2020Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih, tanggal 21 Desember2020, dalam hal ini Tergugat II Intervensi yang menjadi pemenangsebagai Kepala Desa Terplih Desa Wedi, Kecamatan Gedangan,Kabupaten Sidoarjo;Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara juga dituangkan dalamberita acara jalannya pemungutan suara tertanggal

berakibatmerugikan, baik tergugat dan Tergugat Ill maupun tergugat IV, sehinggademikian Penggugat harus turut pula bertanggung jawab atas kerugian yangditimbulkan oleh isteri atau Tergugat Il tersebut, oleh karena secara hukumPenggugat selaku suami lah yang juga turut bertanggung jawab terhadapTergugat Il selaku isteri yang menurut hukum berada dibawah pemeliharaanmaupun tanggungannya Penggugat ;Bahwa tergugat tidak dapat dihukum dan atau diminta untuk dihukum untukmengembalikan asli Sertifikat Hak Milik Nomoir

dengan tahun2020, Penggugat Terbanding TELAH BERDIAM DIRI SELAMA 35TAHUN SECAR BERTURUTTURUT ATAU SELAMA 65 TAHUNSECARA TIDAK BERTURUT , PENGGUGAT TERBANDING SAMASEKALI TIDAK PERNAH MENGUASAI, MENGOLAH SERTAMERAWAT TANAH OBYEK SENGKETA ;Bahwa apa bila ,mengacu pada Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 tahun1997 tersebut, maka seharusnya Majelius Hakim dalam memutusperkara ini benarbenar memperhatikan Penguasan PenggugatPembanding atas tanah obyek sengketa yang vdibuktikan denganadanya SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOIR

Sebagaimanadiatur dalam Undangundang No. 4 tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 5 dan Undangundang No 5 tahun 1985 pasal 4 psal 62 ayat (1), huruf a JO Undangundang NO. 9 tahun 2004, serta Surat Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Urusab Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14101993 Nomoir : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskandalam Pelatihnan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahap IItahun 1993 yang ditujukan kepada

Bahwa apa bila ,mengacu pada Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 tahun1997 tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim dalam memutusperkara ini benarbenar memperhatikan Penguasan Para TerggatPembanding atas tanah obyek sengketa yang dibuktikan denganadanya SKT NOMOIR : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014secara hukum Gugatan Penggugat Terbanding haruslah di TOLAK,apalagi Tergugat Pembanding telah pula memperkuat dalildalilJAWABANYA dengan adanya Bukti Surat Penguasaan TergugatPembanding atas Tanah Obyek Sengketa

Bahwa apa bila ,mengacu pada Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 tahun1997 tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim dalam memutusperkara ini benarbenar memperhatikan Penguasan Para TerggatPembanding atas tanah obyek sengketa yang dibuktikan denganadanya SKT NOMOIR : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014secara hukum Gugatan Penggugat Terbanding haruslah di TOLAK,apalagi Tergugat Pembanding telah pula memperkuat dalildalilJAWABANYA dengan adanya Bukti Surat Penguasaan TergugatPembanding atas Tanah Obyek Sengketa

Notaris di Badung, dan gtelah diterima olehMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomoir : AHU0091522.AH.01.09tahun 2008, tertanggal 25092008dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 30, tertanggal17022009 (tujuh belas februari dua ribu sembilan), yang dibuat dihadapan I Putu ngurahAryana, SH, Notaris di kabupaten Badung, yang telah memperoleh persetujuan dariPelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat

Tanah Obyek Sengketra diantara ParaTergugat ;Bahwa dengan terjadinya Jual Beli Tanah Obyek Sengketa diantara ParaTergugat sebagaimana pada Posita 12 (Dua belas) diatas, yaitu antaraTergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bersaudara ( WAU,MBU, WA IMPO, WAAGO DALE dan WA HEWUO kepada Tergugat VII LAODE ENDO, yang diketahui oleh Tergugat Luran Sulaa dan disaksikanoleh Tergugat Il LA KASA TARA , Penggugat mengajukan Gugatan didepanPersidangan Pengadilan Negeri Baubau terdaftar dengan nomoir

pedesaan luas 0714 Da, diberi tanda T2.Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2015/PN SDA10.11.12.13.Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas namaSahir .b.P Seman nomor C.178 Desa Tropodo, yang dikeluarkan oleh KepalaDjawatan Pendaftaran tanah Milik di Surabaja tanggal 05051961, tanahsawah luas 0714 Da, kelas S dan tanah kering luas 0110 Da kelas D I, diberitanda T /3.Fotocopy IPEDA atas nama Sahir b.P Seman nomor 178, tanah sawah luas0714 Da, tanah kering nomoir

126/UN2.F9.D/SDM.01.01/2017 tentang Pengangkatan Ketua Pusat KajianDepartemen lIlmu Kesejahteraan Sosial Fakultas IlmuSosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tanggal 11Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi); UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (AddInformandum) ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Add Informandum); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoir

Imam Satria Jati S.H. yang merupakanpara advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum SAHALA S.A.PANGARIBUAN & ASSOCIATES beralamat di Jalan RC Veteran Nomoir 24 C,Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12330 berdasarkan surat kKuasa khusus tanggal16 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAHKALIMANTAN SELATAN Cq.

Fotocopy Fotocopy Surat Panggilan Nomoir : SP.Pgl/I.106 a/VII/2020/DitReskrim,tertanggal 10 Juli 2020, yang dikirim Polda Jabar, diberi tanda bukti P18;19.Fotocopy tembusan SPDP B/101/IX/2019/RitReskrim tanggal 15 Septmber 2019.Diberi tanda bukti P19 ;20.Fotocopy Nomor : 051/Perm RKPIR/III/2020, tanggal 31 Maret 2020, perihalpenyampaian alasan penundaan Surat Panggilan NomorSP.Pgl/640/III/2020/DitReskrimum, tanggal 31 Maret 2020, yang dikirim PoldaJabar, diberi tanda bukti P20 ;21.Fotocopy Surat

T.ll Intv.25: Akta Risalahn Rapat PT.SARI AGROTAMAPERSADA, Nomoir 30, Tanggal 6 Juni 2008, dibuat oleh EddySiomin Notaris di Kota Medan;6. T.ll Intv.26 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia R.I, Nomor AHU45160.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal28 Juli 2008, menyetujiul Perubahan Anggaran Dasar PT.SARIAGROTAMAPERSADA, NPWP : 1.907.224.8056.000berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 6 Juni 2008 yangdibuat oleh Notaris Eddy Simin, S.H, (Fotokopi sesuai aslinya);7.

Tertulis atas nama YOHANA BORO KAKA, yang padasaat ini telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten SumbaBarat Daya, pada tanggal 15082014 dengan DI 306 nomoir 1339/2014, nomor berkas : 24191413/2014;2) Sebidang tanak hak milik seluas 50.000 m*, seperti di uraikan padabukti alas hak sesuai dengan yang tertera pada tanda terimadokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya,tertanggal 15 Agustus 2014, nomor berkas permohonan 1412/2014.Terletak di Pantai Watu Lobang, Propensi Nusa Tenggara

alat bukti, sedangkan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi II telah mengajukan bukti T.7, Majelis Hakimtelah menilai bukti T.7 tersebut dan telah dikesampingkan karena tidak dapatmenguatkan dalil jawaban Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi danTurut Tergugat Konvensi Il, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempatHalaman 67 dari 67 Halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2016/MS.Bna.yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkaham Syariyah Jantho, ditemukanfakta bahwa objek nomoir

Bahwa permohonan pencairan, untuk tahun 2011, sebagai berikut :1Surat dari koptan Bidara Tani Nomoir : 197/K/BT/I/2011 (tanpa lampiran) Tanggal pebruari2011 Perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.2.000.000.000, ;Surat dari koptan Bidara Tani Nomor : 197/ K/ BT/ I/ 2011 Tanggal 16 pebruari 201 1.tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000, ;Surat dari Koptan Bidara Tani Nomoir : 198/K/BT/II/2011 tanpa lampiran Tanggal 23 Pebruari2011 Perihal permohonan

Bau dengan amar Mengabulkan GugatanPara Penggugat, jo Putusan Nomoir : 60/PDT/2016/PT.KDI dengan amarMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan secaraFormil GugatanPenggugat kekurangan Pihak dan Ukuran Tanah ObyekSengketatidak sama dengan Hasil Pemeriksaan Setempat, jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 754 K/PDT/2017 dengan amar MenolakPermohonanKasasi dari Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikianPerkara a quo mengacuh pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Kendariaquo;BahwaternyatadimukaPersidangan

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Jo.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomoir 46 tahun 2009 TetangPeradilan TIPIKOR dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkaraMENGADILI1.

ditujukan kepada Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Penpres Nomor 65 Tahun 2007menyatakan bahwa Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, instansi yang akanmelakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan carapelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;Menimbang, bahwa disamping itu Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan Perpres Nomoir

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Jo.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomoir 46 tahun 2009 TetangPeradilan TIPIKOR dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkaraMENGADILI1.