Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-09-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
Lege Warman, S.IP.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.ISRO' KM., SH.
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
4.Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
5.Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Barat
6.Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai bulan Bintang
13059
  • PartaiBulan Bintang dalam rangka penyelesaian PHPU yang diajukan oleh Tergugat 2namun ajakan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat dan keterangansaksi Baiq Nia Nasrahini bahwa saksi pernah dipanggil/diperiksa oleh DPP PBBdan ditanya masalah suara Lege Warman, S.IP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 berupa Surat PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Timur Nomor 16 Panwascampratim/2014 tanggal 16 April 2014 dan dikaitkan dengan bukti T 15 SuratKeterangan Busari jabatan Divisi Tekhnis
Register : 11-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 32/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
14161
  • Kepala KantorPertanahan Kota Bandar Lampung in casu Tergugat sebagai pihak yang memilikiotoritas dan legitimasi dalam menerbitkan Sertipikat a quo wajib menghadirkankeadilan hukum terhadap setiap tahapan administrasi penerbitan Sertipikat, tidaksekedar sebagai aparatur pencatat deretan catatan tekhnis dan tulisanHal. 97 dari 103 Putusan No.32/G/2017/PTUNBLadministratif hitam di atas putih namun tanpa menggali secara substantif aspekKepastian Hukum (/egal certainty), dan Keadilan Hukum (Justice) yang
Register : 09-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 8 Februari 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR; melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
235210
  • boleh dipinjam pakai dengan swasta harus sesama denganpemerintah jika pemerintah Kaltim membiarkan itu salah dan apakah ada langkahPutusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 54 dari Hal. 87penyelesaian setelah SK itu dicabut baik terhadap pasien maupun karyawan, dari itulah untukmenguji ada tidaknya kesewenang wenangan; Bahwa Ahli berpendapat harus ada landasan legalitas dan sosiologisnya dalam pembuatansuatu beschikking yang diatur dalam Permendagri Nomor 54; Bahwa Ahli berpendapat dalam Buku II Pedoman Tekhnis
Register : 02-03-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
1.MOH HASAN SUATRAT, SP
2.Abdulah Halil Suatrat,SH
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan
Intervensi:
Ramly Hi. Adam
338147
  • bagi pendaftaran tanah,bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakanletaknya, batasbatasnya dan menurut keperluaannya ditempatkantandatanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan;Penetapan tandatanda batas termasuk pemeliharaannya, wajibdilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;Bentuk, ukuran, dan tekhnis
Register : 22-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 74/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Ma’ruf Subur Rahayu
256191
  • Demak Nomor 1 tahun 2018Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa besertapenjelasannya tidak pula mengaturnya secara tekhnis PERDA tersebuthanya mengatur batasan terkait dengan materi yang diujikan.Bahwa selanjutnya terkait dengan tidak diberikanya rekondasi olehCamat Mijen Kab.
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
14891
  • SIR, Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABBahwa saksi sebagai bendahara pengeluaranpada Dinas PendidikanKabupaten Seram Bagian Timur.Tugas pokok saya yaitu :membuatpermintaan pencairan dana, pembayaran dan pembukuan ; Bahwa mekanisme pencairan dana DAK Tahun Anggaran 2008 yaitu dariKas Umum Negara masuk ke Kas Umum Daerah selanjutnya untuk prosespencairan PPTK (Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan) mengajukan SPP(Surat Perintah Pencairan) untuk penerbitan SPM (Surat PerintahMembayar
Register : 27-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — ABU HASAN AZHARI,SPi Bin H. ABDUL RONI
103310
  • Bahwa pada tanggal 28 Desember dilakukan rapat untuk menentukan kondisi riilkemajuan fisik pekerjaan dilapangan dan sempat dilakukan pemeriksaan langsungkelapangan dengan melibatkan terdakwa JAYA MAULANA, HASAN BASRIselakutim tekhnis, pengelola tekhnis dari Dinas PU dan juga DEDI ROSADI selakuKonsultan Pengawas.
Register : 31-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 05/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 15 Mei 2013 — UMAR MUKHTAR,S.Pd. bin H. MUKHTAR
9112
  • Dan Berdasarkanhasilpemeriksaan dilapangan ternyata barang tersebut ada/ lengkap ;Bahwa dengan adanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta kemahalanharga, sebelumnya terdakwa telah melakukan pemeriksaan Spesifikasi tekhnis danjumlah sesuai Permendiknas nomor 19 tahun 2010 DAK Bidang Pendidikan TA 2010untuk SMP bahwa : Agar yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis segera diperbaikisebagaimana tertuang dalam lampiran BA Pemeriksaan Pengadaan Barang DAK BidangPendidikan Pada Dinas
Register : 13-07-2015 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 78/PDT.G/2015/PN Yyk
Tanggal 2 Juni 2016 — Ricky Yonathan melawan Dr. Andreanyta Meliala, Ph. D
13536
  • Yyk.yang diberikan kepada kami dari pihak pemilik menunjukan kesesuaian,jadi apa yang ada di gambar hampir semuannya sama apayang ada dilapangan; Kami juga menghitung analisis kekuatan struktur dengan asumsi pondasitidak mengalami kekgagalanhasilnya adalah balok, kolom sesua masihmemenuhi kaidah kaidah tekhnis, karena kami mengguakan sesuaidengan SNI.
Putus : 25-10-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 25 Oktober 2016 — - APRON,SP
16256
  • Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tekhnis pembuatan RencanaDefinitif Kebutunhan Kelompok di lapangan. Bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan GP3K adalah KelompokTani dan Manager Cabang PT. Sang Hyang Seri (persero) dikarenakansudah melekat didalam Job Description di Cabang. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri(persero) harus ada dilakukan survei kelapangan oleh Cabang PT.
Putus : 09-06-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 9 Juni 2011 — Drh HERBONO
7415
  • HERBONO selaku Ketua Tim Tekhnis dalamProgram Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan PenandatanganSurat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten Madiun tahun 2007, bersama sama denganSUKIRMAN Bin SUPARTO BIBIT selaku Ketua Kelompok Tani WilisKarya Makmur Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli tahun2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Desa
Register : 15-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana Korupsi - HENRY JOSEPH MARATHON
23289
  • Nusantara Bersatu. tidak mampumemenuhi persyaratan Tekhnis yaitu tidak memiliki lokasi untukpenempatan ATM yang telah ditetapkan oleh PT. Bank DKI.Tanggapan Terdakwa tidak keberatan terhadap Keterangan saksi,1.
    Koperasi Nusantara tidak mampumemenuhi persyaratan Tekhnis yaitu tidak memiliki lokasi untukpenempatan ATM yang telah ditetapkan oleh PT. Bank DKI.Terdakwa tidak keberatab terhadap Keterangan saksi,1. Saksi Winny Erwindia dibacakane Bahwa benar saksi sejak bulan Januari 2006sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 sebagaiDirektur Utama PT.
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. HARI SUDIARTO Bin H SUBIYANTO
6721
  • WahanaMulia Bersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV.Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakan seb agai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. Wahana MuliaBersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTO telah memesan barang berupa AlatPeraga SD kepada CV.
    WahanaMulia Bersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV.Wahana Mulia Bersamatetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. Wahana MuliaBersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dankesempatan untuk memesan barang berupa Alat Peraga SD kepada CV.
Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 05/Pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 15 Mei 2013 — 1.Drs. H. ZULKARNAIN bin CIK AMAN RANGGA. 2.UMAR MUKHTAR,S.Pd. bin H. MUKHTAR.
6110
  • Dan Berdasarkan hasilpemeriksaan dilapangan ternyata barang tersebut ada/ lengkap ;Bahwa dengan adanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta kemahalanharga, sebelumnya terdakwa telah melakukan pemeriksaan Spesifikasi tekhnis danjumlah sesuai Permendiknas nomor 19 tahun 2010 DAK Bidang Pendidikan TA 2010untuk SMP bahwa : Agar yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis segera diperbaikisebagaimana tertuang dalam lampiran BA Pemeriksaan Pengadaan Barang DAK BidangPendidikan Pada Dinas
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. NUSANTARA diwakili Oleh HO HANDOKO PURWITO
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
15659
  • Bahwa disamping itu Keputusan Tergugat tersebut jugamelanggar asasasas umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asaskepastian hukum karena membuat keputusan yang salah dan tidakadil terhadap Penggugat, dimana persyaratanpersyaratan yangPenggugat ajukan dalam lelang pekerjaan peningkatan JalanLingkungan Korpri (DAK 2019) telah terpenuhi baik penawaran,maupun tekhnis, dengan penawaran yang rendah dibanding CV.Wahana Konstruksi, namun kenyatannya dikalahkan dan dinyatakantidak dapat diusulkan sebagai pemenang
Register : 06-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
1.NAZMIL UMRI
2.MUNIRUDDIN
3.YULIANI SOPANA. S.SOS.
4.ZUHDIATUN ILMIAH alias INAQ SUMARNI
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
1.Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy., MH
1.TRI ULFATUL GURRO´/PT.USAHA ENERY LOMBOK FAMILY
3941071
  • Pasal 10 huruf (d) melakukanpemeriksaan dan penilaian tekhnis di lapangan serta Pasal 10 huruf(e) mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempatusaha atau kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaiandilapangan (ini tidak pernah dilakukan).d.
Register : 29-04-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tar
Tanggal 8 September 2016 — - HAERUDDIN - RUSTAM EFENDI MELAWAN - NUR ASIAH - ROSALIE ANAG COES - ABU BAKAR - MUCHLIS TABRANI, SH - HADI RUBAYYAH - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
11016
  • Ill telah masuk dalam ranah pembuktian dikarenakan untukmenentukan para penggugat memiliki hak atau tidak atas tanah terperkaramemerlukan pembuktian oleh para penggugat itu sendiri ; Mengenai Eksepsi kurang pihak Majelis hakim berpendapat bahwa sesuaidengan hukum acara perdata siapapun dapat mengajukan gugatan yangmerugikan haknya ;54 Eksepsi mengenai Penetapan Khairil Anwar selaku kuasa Insindentil dariTergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan hukum acaraperdata maupun dalam pedoman tekhnis
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 22 April 2014 — MOKHAMAD FIRMAN, SH.M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
6615
  • melakukan audit investigative terhadap Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi kabupaten Madiun dari tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012,dengan Alokasi dana DBHCHT tersebut totalnya sebesar Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluhlima juta rupiah) untuk beberapa kegiatan dan dikelola oleh Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)yang mempunyai alokasi dana masingmasing, Tim audit memperoleh temuan, a.l : adanyapenyimpangan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pejabat selaku pejabat pelaksana Tekhnis
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
7136
  • tekhniskepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jual beliudang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukan pembeliansarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potongan harga yangditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis
Register : 18-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
329122
  • Namun dalam tekhnis pelaksanaan pendidikanyang bersifat umum tersebut terdapat ketentuan khusus yang pada pelaksanaan dilapangan akan menemukan halhal yang bersifat eksepsional karena adanyaberbagai faktor dan konteks yang tidak memungkinkan aspek umum tujuantersebut dilaksanakan. 20 2n nn none nn en acne nn nnnsKetiga, berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Majelis Hakim menguji perkaraa quo berdasarkan Lex specialis derogat legi generali yang artinya UndangUndang yang khusus mengesampingkan UndangUndang