Ditemukan 7066 data
106 — 12
setiap tahun anggaran berjalan untukmenampung usulanusulan program pembangunan yang diperlukan dilingkungannya untuk dimasukkan dalam lembar usulan program danditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDEs) ; Bahwa usulan program yang ditetapbkan dalam RKPDes dibahas antaraLPKMD dengan Pemerintahan Desa guna menentukan skalaprioritasprogram pembangunan yang akan disampaikan dalam musrenbangdes yangdihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Ketua RT/RW bersama 2 (dua) orangperwakilan warga ; Bahwa skala
157 — 81
Umum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutannya telah menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan PERDA TanaToraja No. 23 tahun 2001 dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) bahwa khususnyadalam proses penyusunan APBD yang pada intinya menekankan bahwa dalamrangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRDmenyusun arah dan kebijakan Umum APBD.Berdasarkan arah dan kebijakanAPBD dimaksud Pemerintah Daerah menyusun Strategi Prioritas APBD; Bahwaatas dasar faktafakta tersebut diatas wujud nyata atau skala
77 — 42
Kroya Kab Cilacap yang tugas dan tanggungjawabnya adalah menyusun daftar skala prioritas usulan bantuan SD yang rusak ketingkat Disdikpora Kab Cilacap;Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di Disdikpora Kab Cilacap yangdisampaikan oleh Kasi Sarpras ( SUPINO ) Kabid Dikdas (SARWONDO ) dan paraKepala Sekolah calon penerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak beratTahun 2012;Bahwa yang mendapatkan bantuan rehab ruang kelas rusak berat dengan sumberdana APBN Tahun 2012 sebanyak 15 SDN yaitu
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
134 — 226
CHAIRULSYAH) semenjak tahun 2010 ketika yangbersangkutan sebagai Kepala Dinas Pertanian dan saksi menjabatsebagai Kabid Sosial Budaya Bappeda;Halaman 34 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi dapat jelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
51 — 10
Halaman 221 dari 306e Tahun 2008 kegiatan dimulai dengan rapat usulan pengadaanbarang dari Ketua Kejuruan dan Instruktur masingmasingjurusan di BLK sebanya 12 kejuruan kepada Terdakwa selakuKasi Pelatihan;e Diadakannya rapat membahas standart peralatan pelatihanberbasis kompetensi dan standard peralatan tempat ujkompentensi dan dari rencana pengembangan BLK PropinsiKalimantan Selatan melalui kunjungan ke perusahaaan ataulembaga latihan sejenis;e Mengambil skala prioritas untuk pengadaan peralatan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
65 — 38
dan DPRDmembahas rancangan oprioritas dan plafonHalaman 17 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRAyat (2):Ayat (3):Ayat (4):Ayat (5):anggaran sementara yang disampaikan olehkepala daerah.Pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Julitahun anggaran sebelumnya.Pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagaiberikut:a. menentukan skala
57 — 15
+@ 3,7 cm, plastik bening warna kuning Lembar Lingkaran, +@ 3,7 cm, plastik bening warna merahManik manik 2 oe eeeMangkok Neraca Tuas/Neraca dengan penyeimbang Jepit Tuas /Dudukan Neraca63646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596o7Penggantung Mangkok Neraca Bak Plastik Cakram 2 warna @ 5 cmCakram 2 warna @ 3 cmCakram 6 warna @ 5 cmCakram 6 warna @ 3 cmCakram 2 warna (elektrik)Cakram 6 warna (elektrik)Pemukul Balingbaling Batang Bayangbayang I Batang Bayangbayang IIPapan Skala
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.ENDO PRABOWO, SH
3.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TOTON EPENDI Bin RAWI
103 — 46
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
173 — 84
Peraturan BupatiTangerang Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2012 tentang petunjuk teknisPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala kecilPemerintah Kabupaten Tangerang;Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 menyatakan:1) Dalam
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 30
Dpsh. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa ;i. mengembangkan sumber pendapatan Desa ;j.. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa ;. memanfaatkan teknologi tepat guna ;m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;n. mewakili Desa di dalam dan
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
274 — 140
desa.Pasal 26 ayat (2) UU 6/2014menyatakan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberi wewenanguntuk;Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaMengangkat dan memberhentikan perangkat desaMemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desaMenetapkan peraturan desaMenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaMembina kehidupan masyarakat desaMembina ketentraman dan ketertiban masyarakat desamene a FON EPMembina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
67 — 25
sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;129Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai Ketua GOW Kota Palangkaraya sejaktahun 2006 sampai sekarang:Bahwa GOW adalah wadah organisasi perempuan diKota Palangkaraya; Bahwa saksi terpilih menjadi Ketua dan Sekretaris Painem,BendaharaBahwa bantuan tidak sama setiap tahun dan sesuai dengan proposal yang diajukanGOW disetujui oleh Pemerintah daerah;Bahwa proposal merupakan uraian kegiatan dan rencana kegiatan dan harus sesuaitarget Pemda dan skala
102 — 20
; Bahwa betul Barang bukti (B.101109) tentang pengembalian uang ke kasNe Qara; 222 $2 nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nen n nee n eeBahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi susulan pasca gempa bumi2007 khususnya untuk Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidakdibenarkan untuk kepentingan yang lain selain untuk rumah tinggal; Bahwa dengan kearifan lokal dalam kaitannya dengan Rehabilitasi danRekonstruksi; Dalam hal ini kearifan lokal intinya adalah kewenangan Pokmasuntuk menetapkan skala
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
134 — 43
HARIADI (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menjelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauHalaman 33 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
148 — 72
ukuran tanah diberikan kepada Pemilik lahan; Bahwa saat pengukuran saksi didampingi warga desa dan 5 (lima) orang teman tetapi lupa naManya, Bahwa atas perintah Penggugat saksi mengukur tanah; Bahwa saksi mengukur tanah bulan November 2012; Bahwa saksi mengukur tanah seluas 2000 Ha memakai GPS; Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi selama saksi mengukur tanah Penggugat; Bahwa hasil pengukuran saksi ada petanya ( Bukti P 218, P 219, P 220, P 281, P 333); Bahwa saksi membuat Peta itu pakai Skala
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
WINTO Bin LUMA
109 — 48
Kepala Desa adalah :e Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;e Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;e Menetapkan Peraturan Desa;e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;e Membina kehidupan masyarakat Desa;Putusan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2020/PN.Bgl Halaman 132 dari 263 Halamane Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;e Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
168 — 35
belanjasayur dan buah, selanjutnya saksi membuat kas bon yangsaksi tanda tangani dengan HANIF kemudian saksi serahkankepada bagian keuangan, Setelah uang cair, diambil olehEDI SUSANTO dan IMA PUJI SANTOSO untuk belanja ataspermintaan customer.Y Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada TerdakwaHERI JAMARI untuk kas bon, karena selama 3 (tiga) bulansaksi menggantikan NOVI belum pernah kas bon untukpembelian / belanja ikan.v Bahwa selama 3 (tiga bulan) saksi menggantikan NOVI,prosedur jual beli untuk skala
56 — 8
tidakdijalankannya dengan sebagaimana mestinya sesuai fungsi jabatan atau kedudukanitu disandang, dimana terdakwa sebenarnya selaku Ketua APDESI merupakantokoh sentral penggerak potensi sumber daya desa yang semestinya memfungsikanjabatan itu untuk sebesarbesar kemakmuran desa dan masyarakatnya sedangkanfaktanya adalah terdakwa justru memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri danorangorang lain tertentu koleganya demi mendapatkan keuntungan uang danpolitik pencitraan yang tidak bertanggungjawab sekalipun dalam skala
137 — 67
Cipta Artha Indonesiaadalah Terdakwa, nemun tidak ada SK pengangkatannya hanya karenakepercayaan, hubungan pertemanan dan sebagainya;Bahwa dibawah Terdakwa ada Admin namun Ahli belum sampai kesanadalam melakukan investigasi;Bahwa biasanya di perusahaan skala menengah kecil itu tidak ada SOP nyatetapi dari pekerjaan seharihari yang sudah dilakukan itu yang Ahlirangkum sehingga menjadi SOP meskipun tidak secara tertulis;Bahwa ada penyalahgunaan wewenanrg yang dilakukan oleh Terdakwakarena Terdakwa
219 — 113
T9 yaitu Putusan perkara denganNomor: 275PK/Pdt/2016 sama dengan P25, T10 yaitu Putusan Nomor. 105Halaman 224 dari 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN TarPK/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 sama dengan P44, P11 yaitu SuratGambar Lampiran Gambar Pengukuran Pengecekan Batas, SKALA 1 : 850, P12 yaitu Surat keterangan susunan Ahli Waris Tanggal 08 April 2017 SebagaiAhli Waris dan Ahli Waris pengganti Alm.