Ditemukan 7066 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah suara suala sikala soala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
106 — 12
  • setiap tahun anggaran berjalan untukmenampung usulanusulan program pembangunan yang diperlukan dilingkungannya untuk dimasukkan dalam lembar usulan program danditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDEs) ; Bahwa usulan program yang ditetapbkan dalam RKPDes dibahas antaraLPKMD dengan Pemerintahan Desa guna menentukan skalaprioritasprogram pembangunan yang akan disampaikan dalam musrenbangdes yangdihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Ketua RT/RW bersama 2 (dua) orangperwakilan warga ; Bahwa skala
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 54/PID.SUS/2011/PN.MKL
Tanggal 2 Mei 2012 — MANGARANTE PATILA, SE ., JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM ., YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA.
157 — 81
  • Umum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutannya telah menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan PERDA TanaToraja No. 23 tahun 2001 dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) bahwa khususnyadalam proses penyusunan APBD yang pada intinya menekankan bahwa dalamrangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRDmenyusun arah dan kebijakan Umum APBD.Berdasarkan arah dan kebijakanAPBD dimaksud Pemerintah Daerah menyusun Strategi Prioritas APBD; Bahwaatas dasar faktafakta tersebut diatas wujud nyata atau skala
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — TURINO, ST Bin NURBAIDIN (TERDAKWA)
77 — 42
  • Kroya Kab Cilacap yang tugas dan tanggungjawabnya adalah menyusun daftar skala prioritas usulan bantuan SD yang rusak ketingkat Disdikpora Kab Cilacap;Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di Disdikpora Kab Cilacap yangdisampaikan oleh Kasi Sarpras ( SUPINO ) Kabid Dikdas (SARWONDO ) dan paraKepala Sekolah calon penerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak beratTahun 2012;Bahwa yang mendapatkan bantuan rehab ruang kelas rusak berat dengan sumberdana APBN Tahun 2012 sebanyak 15 SDN yaitu
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
134 — 226
  • CHAIRULSYAH) semenjak tahun 2010 ketika yangbersangkutan sebagai Kepala Dinas Pertanian dan saksi menjabatsebagai Kabid Sosial Budaya Bappeda;Halaman 34 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi dapat jelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 10 Februari 2012 —
51 — 10
  • Halaman 221 dari 306e Tahun 2008 kegiatan dimulai dengan rapat usulan pengadaanbarang dari Ketua Kejuruan dan Instruktur masingmasingjurusan di BLK sebanya 12 kejuruan kepada Terdakwa selakuKasi Pelatihan;e Diadakannya rapat membahas standart peralatan pelatihanberbasis kompetensi dan standard peralatan tempat ujkompentensi dan dari rencana pengembangan BLK PropinsiKalimantan Selatan melalui kunjungan ke perusahaaan ataulembaga latihan sejenis;e Mengambil skala prioritas untuk pengadaan peralatan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-11-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 43/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 23 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
65 — 38
  • dan DPRDmembahas rancangan oprioritas dan plafonHalaman 17 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRAyat (2):Ayat (3):Ayat (4):Ayat (5):anggaran sementara yang disampaikan olehkepala daerah.Pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Julitahun anggaran sebelumnya.Pembahasan prioritas dan plafon anggaransementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagaiberikut:a. menentukan skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO kejaksaan negeri Ponorogo
57 — 15
  • +@ 3,7 cm, plastik bening warna kuning Lembar Lingkaran, +@ 3,7 cm, plastik bening warna merahManik manik 2 oe eeeMangkok Neraca Tuas/Neraca dengan penyeimbang Jepit Tuas /Dudukan Neraca63646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596o7Penggantung Mangkok Neraca Bak Plastik Cakram 2 warna @ 5 cmCakram 2 warna @ 3 cmCakram 6 warna @ 5 cmCakram 6 warna @ 3 cmCakram 2 warna (elektrik)Cakram 6 warna (elektrik)Pemukul Balingbaling Batang Bayangbayang I Batang Bayangbayang IIPapan Skala
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.ENDO PRABOWO, SH
3.MULYANA, SH.
Terdakwa:
TOTON EPENDI Bin RAWI
103 — 46
90. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2018;
91. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN (Sdr.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
173 — 84
  • Peraturan BupatiTangerang Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2012 tentang petunjuk teknisPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala kecilPemerintah Kabupaten Tangerang;Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 121 menyatakan:1) Dalam
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 30
  • Dpsh. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa ;i. mengembangkan sumber pendapatan Desa ;j.. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa ;. memanfaatkan teknologi tepat guna ;m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;n. mewakili Desa di dalam dan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
274 — 140
  • desa.Pasal 26 ayat (2) UU 6/2014menyatakan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberi wewenanguntuk;Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaMengangkat dan memberhentikan perangkat desaMemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desaMenetapkan peraturan desaMenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaMembina kehidupan masyarakat desaMembina ketentraman dan ketertiban masyarakat desamene a FON EPMembina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 25 September 2012 — APRILIYANTONI, A.MD
67 — 25
  • sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;129Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai Ketua GOW Kota Palangkaraya sejaktahun 2006 sampai sekarang:Bahwa GOW adalah wadah organisasi perempuan diKota Palangkaraya; Bahwa saksi terpilih menjadi Ketua dan Sekretaris Painem,BendaharaBahwa bantuan tidak sama setiap tahun dan sesuai dengan proposal yang diajukanGOW disetujui oleh Pemerintah daerah;Bahwa proposal merupakan uraian kegiatan dan rencana kegiatan dan harus sesuaitarget Pemda dan skala
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-03-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 18 Juli 2013 — SUDIRMAN,SE alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH DAWAMI
102 — 20
  • ; Bahwa betul Barang bukti (B.101109) tentang pengembalian uang ke kasNe Qara; 222 $2 nnn nn nn nn nn nnn nn nnn nen n nee n eeBahwa dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi susulan pasca gempa bumi2007 khususnya untuk Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidakdibenarkan untuk kepentingan yang lain selain untuk rumah tinggal; Bahwa dengan kearifan lokal dalam kaitannya dengan Rehabilitasi danRekonstruksi; Dalam hal ini kearifan lokal intinya adalah kewenangan Pokmasuntuk menetapkan skala
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
134 — 43
  • HARIADI (Alm), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menjelaskan apabila terdapat kegiatan yang tidakmasuk di Renstra maupun di RPJMD maka dapat dilakukanperubahan atau revisi apabila itu merupakan skala yang sangatPriorotas, keadaan darurat dan arahan dari Pemerintah Pusat atauHalaman 33 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPropinsi Kaltim dengan persetujuaan DPRD Kota Balikpapan, namunsampai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
148 — 72
  • ukuran tanah diberikan kepada Pemilik lahan; Bahwa saat pengukuran saksi didampingi warga desa dan 5 (lima) orang teman tetapi lupa naManya, Bahwa atas perintah Penggugat saksi mengukur tanah; Bahwa saksi mengukur tanah bulan November 2012; Bahwa saksi mengukur tanah seluas 2000 Ha memakai GPS; Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi selama saksi mengukur tanah Penggugat; Bahwa hasil pengukuran saksi ada petanya ( Bukti P 218, P 219, P 220, P 281, P 333); Bahwa saksi membuat Peta itu pakai Skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
WINTO Bin LUMA
109 — 48
  • Kepala Desa adalah :e Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;e Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;e Menetapkan Peraturan Desa;e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;e Membina kehidupan masyarakat Desa;Putusan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2020/PN.Bgl Halaman 132 dari 263 Halamane Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;e Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
168 — 35
  • belanjasayur dan buah, selanjutnya saksi membuat kas bon yangsaksi tanda tangani dengan HANIF kemudian saksi serahkankepada bagian keuangan, Setelah uang cair, diambil olehEDI SUSANTO dan IMA PUJI SANTOSO untuk belanja ataspermintaan customer.Y Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada TerdakwaHERI JAMARI untuk kas bon, karena selama 3 (tiga) bulansaksi menggantikan NOVI belum pernah kas bon untukpembelian / belanja ikan.v Bahwa selama 3 (tiga bulan) saksi menggantikan NOVI,prosedur jual beli untuk skala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 21 Januari 2015 — DIDI SUBANDI, S.Sn, :M:M.
56 — 8
  • tidakdijalankannya dengan sebagaimana mestinya sesuai fungsi jabatan atau kedudukanitu disandang, dimana terdakwa sebenarnya selaku Ketua APDESI merupakantokoh sentral penggerak potensi sumber daya desa yang semestinya memfungsikanjabatan itu untuk sebesarbesar kemakmuran desa dan masyarakatnya sedangkanfaktanya adalah terdakwa justru memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri danorangorang lain tertentu koleganya demi mendapatkan keuntungan uang danpolitik pencitraan yang tidak bertanggungjawab sekalipun dalam skala
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl
Tanggal 18 Nopember 2019 — EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN
137 — 67
  • Cipta Artha Indonesiaadalah Terdakwa, nemun tidak ada SK pengangkatannya hanya karenakepercayaan, hubungan pertemanan dan sebagainya;Bahwa dibawah Terdakwa ada Admin namun Ahli belum sampai kesanadalam melakukan investigasi;Bahwa biasanya di perusahaan skala menengah kecil itu tidak ada SOP nyatetapi dari pekerjaan seharihari yang sudah dilakukan itu yang Ahlirangkum sehingga menjadi SOP meskipun tidak secara tertulis;Bahwa ada penyalahgunaan wewenanrg yang dilakukan oleh Terdakwakarena Terdakwa
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 4 Oktober 2018 — NOVEL OEMAR MACHTOEB Tergugat 1. SUKMAWATI BINTI (ALM) KAMIRUDDIN MANOPO 2. LENNY Alias TIONG TJAI LIANG 3. ADRIAN HARTANTO WIJAYA 4. IRENE FEBERIAN WIJAYA 5. HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG 6. CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN 7. SUSILAWATI 8. ISKANDAR 9. MUHAMMAD ALI 10. MARDIANA 11. JAINAL AHDIANSAH 12. Hj KASNIWATI Binti ILYAS 13. SUPIAH Binti ILYAS 14. JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum 15. DJALEHA Binti ILYAS 16. DJAMHARI Bin ILYAS 17. LINDA Binti ILYAS 18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BUlungan 19. Kepala Kantor Pertanahan KOta Tarakan 20. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah HUkum Kalimantan Timur
219 — 113
  • T9 yaitu Putusan perkara denganNomor: 275PK/Pdt/2016 sama dengan P25, T10 yaitu Putusan Nomor. 105Halaman 224 dari 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN TarPK/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 sama dengan P44, P11 yaitu SuratGambar Lampiran Gambar Pengukuran Pengecekan Batas, SKALA 1 : 850, P12 yaitu Surat keterangan susunan Ahli Waris Tanggal 08 April 2017 SebagaiAhli Waris dan Ahli Waris pengganti Alm.