Ditemukan 510 data
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa PEMOHON KASASITERDAKWA selaku Pembina Yayasantidakdapat diberhentikan secara sepihak oleh Anggota Pembina Yayasan lainnyatanoadidahului adanya pembuktian atas dugaan kesalahan sebagaimanadisebutkan di dalam pertimbangan SK Pembina Yayasan dimaksud dan telahmemiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan pidanamaupun perdata(inkract van gewijsde) terlebin dahulu.
Terbanding/Tergugat : ADRIS SURRISAL
74 — 51
tidak memiliki hubungan hukum atau salahalamat serta para pihak yang tidak lengkap;Dalam Pokok Perkara:Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama, amar putusan dalam pokok perkara yang terdapat padadiktum yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar10% per tahun atau setara dengan 0,8% per bulan dari nilai Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkract
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);161718Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka cukup beralasan bagiPenggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Padang c/q MajelisHakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) secara tanggung rentang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan a quo memiliki kekuatanhukum tetap (inkract
80 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KetuaMajelis Hakim Agung yang menyatakan seharusnya dalam perkara a quo judexfacti tetap memberikan hakhaknya pemohon kasasi, sebab hak normatiftersebut tetap melekat selama proses berlansungnya sengketa sampai adanyaputusan yang sifatnya tetap "...Maka dengan demikian cukuplah jelas bahwaupah serta hakhak lainnya sebagai hak melekat tidak dapat dihilangkan atautidak dibayarkan selama dalam masa proses penyelesaian perselisihan hubunganindustrial sampai adanya keputusan hukum yang sifatnya tetap (inkract
Terbanding/Penggugat I : SUKOIYAH
Terbanding/Penggugat II : ROHILAH
Terbanding/Penggugat III : MARDIANA
Terbanding/Penggugat IV : WAWAN FIRMANSYAH
Terbanding/Penggugat V : ZAINUL ARIFIN
Terbanding/Penggugat VI : SA DIAH
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
70 — 43
PDT/2016/PT.DKI, tanggal 01 Nopember 2016 dengan amarputusannya ialah menguatkan putusan Pengadilan Negeri JakartaTimur tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 298/Pdt.G/2014/PN.JakartaTimur ; Terhadap Pengadilan Tinggi dengan Nomor Register Perkara :502/PDT/2016/PT DKI, selanjutnya dalam tenggang waktu yang telahditentukan oleh UndangUndang, Penggugat tidak melakukan upayahukum terhadap putusan tersebut maka dengan demikian PutusanPengadilan Tinggi dengan Nomor Register Perkara502/PDT/2016/PT.DKI dinyatakan Inkract
Nomor 68/ Pdt/2021/PT.DKIperkaranya telah diputus dan telah dinyatakan inkract van gewijsde atautelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan amar pada pokokperkara, yakni Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
A. Wahab Nawawi
Tergugat:
1.Suryadi
2.Suwandi
67 — 24
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5.
88 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa semenjak Tergugat Il mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal27 November 2014, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk)Nomor 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanHal. 5 dari 17 halaman Put.Nomor 427 K/Pdt.SusPHI/201617.18.19.hukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akan ditentukan olehMajelis Hakim dalam perkara a quo.
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keputusan terhadap perkara perdata No. 12/PDT.G/1996 dikatakantelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewijsde), hal iniadalah tidak benar sebab perlaksana eksekusi yang dilakukan pada tanggal14 Agustus 2003 menurut hemat Pemohon Kasasi waktu itu tidak dapatdijalankan disebabkan berita acara pelaksanaan eksekusi tidakditandatangani oleh Pemohon Kasasi yang menguasai objek pada waktudan juga tidak diketahui juga oleh aparat pemerintah terbawah yakni KepalaKorong Balah Hilir dan
Terbanding/Penggugat : EKA FERY HARDIMAN
68 — 31
Maka dengan tidakditempuhnya verzet (Perlawanan) dimaksud dan malah mengambillangkah hukum Banding, maka Permohonan Banding dimaksudtidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapatditerima oleh Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkaraaquo pada tingkat Banding dan mutatis mutandis perkawa aquotelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkract)B. ALAMAT PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) TELAH BENAR2.
1.WINDARTI
2.TRIWAYANTI
3.SUTIAWAN
4.SUSANDI
5.RUDY YOENATAN
6.MOCH. ARIFIN
7.LAILATUL KHABIBAH
8.LAILA FATIYAS ULJANAH
9.LAELA DIAH PUTRI RAHAYU
10.IRA FATONI
11.HENDRA
12.HARFINAH
13.GUNAWAN
14.EKA SUPRATININGSIH
15.AZIZUR ROKHIM
16.ARUM MEKARSARI
17.ANITA MUJI ASHARI
18.ANANG CHUSNUL YAQIEN
19.AGUS IMAM MIFTAKUL
Tergugat:
PT. SELARAS SUKSES MAKMUR
136 — 17
15.16.17.18.19.sudah tidak punya pekerjaan lagi, maka cukup beralasan hukum bagi ParaPenggugat meminta Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Gresik menjatuhnkan Putusan untuk memerintahkan Tergugatmembayarkan upah Para Penggugat sebesar sebagaimana dimaksudposita diatas;Bahwa sejak dikeluarkannya Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik tertanggal 24 November tahun 2020, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract
Menghukum Tergugat membayar upah/gaji Penggugat (upah proses),sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract vangewisjde);4. Menghukum Tergugat untuk mecabut Izin Operasional Usaha Tergugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isiputusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;6.
Selaras Sukses Makmur maka sudahselayaknya apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 3yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayarupah/gaji Para Penggugat (upah proses) sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) haruslah ditolak olehkarena Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat terputus sejak tanggal 30 Nopember 2019;Menimbang
63 — 10
Bahwa, atas putusan tersebut, Penggugat maupun Tergugat tidakmengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (Inkract Van Gewisjde) dan oleh PaniteraPengadilan Agama Banyuwangi telah dikeluarkan Akta Cerai, Nomor:537/AC/1997/PA.Bwi, pada hari Kamis, tanggal 3 April 1997 Masehi,bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqadah 1417 Hijriyah, sesuai DuplikatAkta Cerai Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaHlm.2 dari 19 hlm.
74 — 42
barang tetap (tidak bergerak) yang berada diKabupaten Ketapang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Dengan demikian, TERGUGAT dengan ini mengajukan EksepsiKompetensi Relatif bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.EKSEPSI MENGENAI GUGATAN NE BIS IN IDEM.Bahwa Perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel secara garis besardalam berbagai aspeknya adalah sama dengan Perkara Perdata No. 262/PDT.G/2008/PN.JKT.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract
membiayai pelaksanaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan PolaPerkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIRTRANS) di KabupatenKetapangKalimantan Barat.Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa antaraPerkara Perdata No. 46/Pdt.G/201 1/PN.JKT.SeI dengan Perkara Perdata No.262/PDT.G/2008/PN.JKT.Sel telah memenuhi unsur Ne Bis In Idem karenaterdapat persamaan para pihak, obyek perkara dan petitum, dimana PerkaraPerdata No. 262/PDT.G/2008/PN.JKT.Sel dimaksud telah berkekuatanhukum tetap (inkract
Transmigrasi (PIRTRANS) diKabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dengan total kredit sebesar Rp.480.721.949.440,61 dan atas fasilitas kredit dimaksud PARAPENGGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajiban kredit.Bahwa perselisihan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT Iberkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT I kepadaPARA PENGGUGAT, sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan dalam Perkara Perdata No. 262/PDT.G/2008/PN.JKT.Selyang telah berkekuatan hukum tetap (inkract
PARA PENGGUGAT untuk membayarbunga sebesar 6% per tahun terhitung mulai didaftarkannya gugatan PARAPENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tanggal 03 Maret2008) sampai hutangnya lunas dibayar.Bahwa tindakantindakan TERGUGAT I sebagai bank/kreditur yang terkaitdengan pemberian fasilitas kredit kepada PARA PENGGUGAT sebagaidebitur bukan merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana secara nyatadan terbukti dalam Perkara Perdata No. 262/PDT.G/2008/ PN.JKT.Sel yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkract
118 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluaskurang lebin 10 Ha yang terletak di Jalan Pelabuhan Udara (Pelud)Polonia, perkara mana telah diputus di Pengadilan Negeri Medandengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PT Mdn tanggal 25 Juli 2007yang isi putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaputusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan denganputusannya Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 30 April 2008 danterhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ini, Penggugat tidakmengajukan kasasi dan oleh karenanya telah berkekuatan hukumtetap (inkract
Bahwa apa yang digugat Penggugat dalam perkara a quo adalahmerupakan pengulangan dari perkaraperkara sebelumnya yangpernah diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan Sultan Deliselaku Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan, putusan manatelah berkekuatan hukum tetap (inkract), perkaraperkara manaadalah sebagai berikut:1. Bahwa Kesultanan Deli yang diwakili T. Husny. O. Delikhan telahpernah menggugat Pemerintah RI, Cq. Panglima Tentara NegaraIndonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Udara, Cq.
kurang lebih 10 Ha yang terletak di Jalan PelabuhanUtara (Pelud) Polonia, perkara mana telah diputus PengadilanNegeri Medan dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdntanggal 25 Juli 2007 yang isi putusannya Menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya putusan mana telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 30 April 2008 dan terhadap putusan PengadilanTinggi Medan ini, Penggugat tidak mengajukan kasasi dan olehkarenanya telah berkekuatan hukum tetap (inkract
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka dalil dan perbuatan dari Termohon Kasasiadalah perbuatan yang mengingkari/melawan hukum;Pemohon Kasasi berupaya hukum teruS menerus sampai meraihkeputusan inkract, memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 307 denganmutlak, bisa realisasi balik nama menjadi atas nama Pemohon Kasasi,pada hari kelak untuk anak cucu nanti dan mengaktifkan dalam menggilingtapeoka yang sudah mendapat Perijinan dari Kantor Perdagangan, karenauang untuk membayar tanah tersebut adalah hasil jerih payah denganmemeras
80 — 39
KemudianKantor Pertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agungnamun ditolak berdasarkan Putusan Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal17 Februari 2011, lalu dinyatakan Inkract sesuai Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sehingga atas putusantersebut sertifikat No. 1096 yang diakui Terdakwa miliknya an.
KemudianKantor Pertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agungnamun ditolak berdasarkan Putusan Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal17 Februari 2011, lalu dinyatakan Inkract sesuai Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sehingga atas putusantersebut sertifikat No. 1096 yang diakui Terdakwa miliknya an. AsepSugiarto dinyatakan tidak sah dan Saksi1 Anaria Br Turnip adalahpemilik yang sah.6.
Ade Hasmariza Saputra
Tergugat:
PT. Clipan Finance Indonesia Tbk
581 — 276
Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.SusBPSK/2021/PN Pdgyang diduga dan /atau dapat ditafsirkan melakukan transaksi Jual beli, apaunatas Objek Jaminan, mengalinkan sebagian maupun seluruh hak PemohonKeberatan terhadap objek jaminan, yang juga nantinya menjadikan jaminanhutang kepada mana pun, dan tindakantindakan hukum lainya atas objekjamninan yang dimaksud, yang akan menyebabkan kerugian lebih besarkepada Pemohon Keberatan dikemudian hari, Samapi perkara a quomemperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap ( inkract
perbuatan Hukum apa punnamun tak terbatas berupa tindakan Tergugat yang diduga dan /atau dapatditafsirkan melakukan transaksi Jual beli, apaun atas Objek Jaminan,mengalinkan sebagian maupun seluruh hak penggugat terhadap objekjaminan, yang juga nantinya menjadikan jaminan hutang kepada mana pun,dan tindakantindakan hukum lainya atas objek jamninan yang dimaksud,yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada penggugatdikemudian hari, Samapi perkara a quo memperoleh keputusan berkekuatanhukum tetap ( inkract
Terbanding/Tergugat : S.H.WESLY PANGARIBUAN
Terbanding/Intervensi I : Posma Napitupulu
40 — 52
., (Seratus ribu rupiah) setiap harinya,apabila TERGUGAT lalai dan tidak memenuhi isi dari amar keputusan ini,mulai sejak Perkara Perdata ini memiliki Kekuatan hukum tetap dan berlakumengikat para pihak berperkara (inkract van gewisjde)sampai amar keputusanPerkara Perdata ini dapat dilaksanakan dan atau sampai dilakukan eksekusirillnya ;Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT in casu a quo tidak sia sia adanya(ilusoir), maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim exofficio agar berkenan meletakan
Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadapFisik Bidang Tanah Terperkara dan juga terhadap seluruh Harta Benda milikdari TERGUGAT, baik Harta Benda Yang Bergerak, maupun Yang TidakBergerak, yang akan diketahui dikemudian hari keberadaannya, setelahGugatan in casu a quo berkekuatan hukum tetap dan berlaku mengikat kepadapara pihak berperkara (inkract van gewisjde) ;Dan selanjutnya Majelis Hakim ex officio agar berkenan menyatakan dalamhukum, SAH dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yangdimohonkan
(Seratus ribu rupiah) setiap harinya,apabila TERGUGAT lalai dan tidak memenuhi isi dari amar keputusan ini,mulai sejak Perkara Perdata ini memiliki Kekuatan hukum tetap dan berlakumengikat para pihak berperkara (inkract van gewisjde) Sampai dengan amarkeputusan Perkara Perdata ini dapat dilaksanakan dan atau sampai dilakukaneksekusi rillnya ;Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT in casu a quo tidak sia sia adanya(ilusoir), maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim exofficio agar berkenan
Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Fisik BidangTanah Terperkara dan terhadap seluruh Harta Benda milik TERGUGAT, baikHarta Benda Yang Bergerak, maupun Yang Tidak Bergerak, yang akandiketahui dikemudian hari keberadaannya, setelan Gugatan in casu a quoberkekuatan hukum tetap dan berlaku mengikat kepada para pihak berperkara(inkract van gewisjde) ;Dan selanjutnya Majelis Hakim ex officio agar berkenan menyatakan dalamhukum, SAH dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag)yangdimohonkan
59 — 16
Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidakmengajukan upaya hukum,sehingga putusan tersebut telah mempunyaiHalaman2dari21halamanPutusan Nomor 0742/Pdt.G/2018/PA.MIgkekuatan hukum yang tetap (inkract van gewisjde) dan telah dikeluarkan aktacerai nomor : XXXX/AC/2017/PA.MLG. ;5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Terguga!maka pembagian harta gono gini dan hak asuh anak serta biaya hidup anakdapat dilaksanakan;6.
120 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar, Penetapan Teguran, PenetapanSita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi serta penetapan Lelang Eksekusiyang dikeluarkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman tersebut karenatelah dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewjsde) sebagaimanadiatur didalam pasal 195 s/d pasal 2000 HIR, dan telah tepat dan benarputusan Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolakBantahan
11 — 0
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :Membebankan kepada PEMOHON KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI / TERBANDING untuk membayar biaya perkara tingkatpertama sebesar Rp.371.000, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)dan kepada PEMBANDING / TERMOHON KONVENSI / PENGGUGATREKONPENSI untuk membayar biaya tingkat banding sebesarRp.150.000, (seratus lima puluh ribu Rupiah).Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) karena sampai batasPutusan Nomor : XXXX