Ditemukan 5680 data
547 — 332
NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan buktiT 116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalahsuatu kekeliruan dan kekhilapan yang nyata;7.
112 — 39
gugatan Penggugat sudahjelas tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, karenaPenggugat sakit batu ginjal yang dioperasi terlebih dahulu prostat faktanyahingga hari ini tidak mampu beraktifitas secara normal untuk berjaian 10 jarakmeter saja tidak mampu ;Bahwa Penggugat juga mengajukan petitum subsidiair, maka Majelis Hakimberwenang dan sah untuk memberikan putusan dengan mengadili sendiri tidakmutlak terikat dengan Yurisprudensi karena Negara indonesia tidak menganutdoktrin the binding force
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
106 — 124
janji atau imingiming kepada Saksi;Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi NurBudi Marastuti dan saksi Irma;Bahwa sikap perusahaan tetap meminta pertanggungjawaban atas perbuatanTerdakwa;Bahwa uang yang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yangbelakangan ditransfer kepada Terdakwa adalah benar milik Saksi Airlanggayang Saksi duluankan ;Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapatditanggung oleh asuransi kantor karena terjadi bukan karena force
Terbanding/Tergugat I : PT BANK OKE INDONESIA TBK. DAHULU PT BANK DINAR INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : ZAHIR ALI
Terbanding/Tergugat III : JOKO SURATNO
Terbanding/Tergugat IV : FAQIH EL MUNTAZAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
386 — 564
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.
Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangpada intinya menyatakan sebagai berikut:Pasal 1 angka 35Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yangdibuat Oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnaPasal 4Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangbedaku, tidak dapat dibatalkanPasal 31Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanOleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa(force
113 — 92
Tapiprinsipnyakewajiban itu harus dipenuhi kecuali ada suatu kKeadaan yangmembuat si Debitur itu tidak mampu melaksanakan denganadanya force majeur atau keadaan memaksa;Bahwa kalau bisa dibuktikan force majeur tersebut maka tidak adawanprestasi;Bahwa kalau P.T melakukan upaya hukum yang mewakili Direksi,kalau pribadi tidak ada hubungannya dengan P.T tidak bolehmengatasnamakan P.T;Bahwa kalau teknis pembuatan akta saksi tidak paham tetapiprinsipnya begini bahwa ketika akta itu sudah ditanda tangani
105 — 31
objek lelang;d Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;f Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force
59 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Tergugat
51 — 9
Pucang Indah Lestari danPerumahan Pulau Mas Regency tidak ada hubungannya dikarenakanPerumahan Pulau Mas Regency adalah milik pribadi SRI LESTI SUSANITEGUH dan terdakwa hanya sebagai Kontraktor yang pernah membangun 7(tujuh) buah rumah di lokasi perumahan tersebut ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan dalampledoinya bahwa tidak terrealisasinya KPR untuk WILYANTO adalah suatukeadaan memaksa/force majeur karena merupakan imbas dari adanya gugatanperdata Nomor. 10/Pdt.G/2009/PN Psr,
757 — 1117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termination:The Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect, andthe rights and obligations of the respective Parties shall be extinguished";Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidakHalaman 20 dari 43 hal. Put.
51 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat rentang bulan Januari Maret2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secarasepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi ataskeputusan managemen untuk mengurangi karyawan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
177 — 132
adalah sebesar Rp 1.366.796.147,10,(satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluhenam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah dan sepuluh sen);Bahwa khususnya untuk menghindari tanggung jawabnya membangunkembali tanggul (revetment) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipiyang roboh tersebut untuk diserahkan secara sempurna sesuai kontrak,Para Terdakwa bersandar pada alasan bahwa robohnya tanggul(revetment) itu adalah karena faktor bencana alam sehingga berada padakeadaan force
majeur;Bahwa force majeur tersebut didasarkan oleh Para Terdakwa sesuai suratrekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kabupaten Majene Nomor 360/BPBD/88/V/2013 tanggal30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Majene pada bulanDesember 2012 hingga bulan Pebruari 2013 telah terjadi bencana alamcuaca ekstrim yang mengakibatkan fasilitas Pemerintah dan rumahrumahpenduduk mengalami kerusakan termasuk Pelabuhan Perikanan NusantaraHalaman 78 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK
382 — 457 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put Nomor 617 K/Padt.SusBPSK/201544.45.Asas ini juga menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the parties to it and must beperformed by them in good faith(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan denganitikad baik);Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengirimkan suratpermintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan surat tanggal 18Desember 2012 (bukti PK4)
Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalahasas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukumyang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuainya.Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the
84 — 51
Sisa pekerjaan yang belumselesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun 2008 berdasarkanDaftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang disahkanoleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force Major;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 direktur PT. DELTA SARANASENTOSA menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) yang diajukan oleh PT.
dibuat bodi kapaltersebut, namun kayukayu tersebut baru dibeli jangka waktu 2 (dua) bulansudah dipasang di kapal penangkap ikan;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa telahmengajukan permintaan persetujuan perpanjangan waktu (addendum) atasSisa pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun2008 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yangdisahkan oleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force
RENDI WINATA,SH
Terdakwa:
SAFITA LINDA MORA PANJAITAN ANAK DARI Ir. LIBERTUS PANJAITAN
122 — 24
Hutama Karya Infrastruktur, dan ditambahadanya klausula keadaan memaksa (force majeur) dalam perjanjian antaraPT. Salam Makmur Indah dengan PT.
1.LINAWATI LIMAWIDJAJA
2.YOGA PRAYITNO
Tergugat:
1.PT BASF Indonesia berkedudukan di DBS Bank Tower
2.PAULUS PRAYITNO WIBOWO
92 — 40
Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force).Mengenai bentukbentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannyamenjadi 3 kelompok, yaitu:1) Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg;2) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg;3) Eksekusi Riil (Pasal 1033 Rv).b.
102 — 55
Any dispute between the Parties arising out of this Agreement orany of the related agreements which cannot first be settled by thePresident Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meeting tosettle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore International Arbitration13Center (SIAC) or elsewhere as agreed by the Parties under therules for Arbitration of the SIAC In force at such time and Inaccordance
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Multi AlphabetDinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Multi Alphabet Dinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
123 — 69
Silitonga;Barang Bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;1) 1 (satu) buah modul surya tanpa label;2) 1 (satu) buah penyangga modul surya tiang pipa 1 inc panjang 1,5meter, 2 (dua) buah klem tiang dan 2 (dua) buah klem tiang;3) 1 (satu) buah BCR (sistem kendali) 12 V merk Gold ParakeetPiramida;4) 1 (satu) buah battery merk Massive Thunder Batteries 65D26R/NS7012V65Ah49 CA warna hijau;5) 1 (buah) battery merk Titanium 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnahitam;6) 1 (buah) battery merk G. force
Force 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnaputih;1 (satu) buah kotak battery plastik warna hitam tanpa merk;1 (satu) buah lampu TL DC 10 W merk phlips berserta kabel lampuNYM 2x1,5 mm, panjang 24 meter;1 (satu) buah kabel modul surya NYY 2x2,5 mm panjang 7 meter;Barang bukti angka 24) sampai dengan angka 32) tersebut dikembalikankepada saksi Darsoyo;Buktibukti yang diajukanoleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwasebagai berikut:1)Fotocopy aplikasi Bank DKI Cabang Matraman Jakarta Timur, tanggal08 Agustus
ALIFUDIN, DKK
Tergugat:
PT. INTI POLYMETAL
79 — 104
M E N G A D I L I :
DALAM KONPENSI
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 karena keadaan mendesak (force majeur) yang mengakibatkan tutupnya operasional perusahaan Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon
BENNY RORY WIJAYA, SH
Terdakwa:
HARIS SAUDI al. HARIS
69 — 27
HANNAN B uang sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;
- 2 (dua) lembar foto copi dilegalisir rekening giro Murni Berlian motors PT no rekening 1900488889 periode 31 juii 2017 samapi 31 agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat keputusan no. 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang pengangkatan jabatan sales force Pt.