Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
129 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganadanya usaha itikad baik tersebut maka akan menjadikan itikad baikHal. 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/2017sebagai sesuatu yang universal social force yang mengaturhubungan antara sosial mereka ditengahtengah para pemegangsaham. Dan di dalam hal ini setiap warga negara dituntut harusmemiliki kewajiban untuk bertindak dengan beritikad baik terhadapsemua warga negara.13. Bahwa untuk tidak adanya permasalahan hukum yang berlarutlarutmenurut pengurus PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum IV : FIRMAN H. SIMORANGKIR, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RATNA FEBER YANTI DAKHI
177 — 94
  • Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa perbuatan Faozanolo Halawa yang menerbitkansurat keterangan kematian Apenius Halawa yang menyatakan ApeniusHalawa meninggal dunia tanggal 2 Desember 2017 yang nyatanyatadiketahui oleh Faozanolo Halawa bahwa Apenius Halawa bahwaApenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 sertaperbuatan Terdakwa yang mempertanyakan kepada Gracia Flonia BrPasaribu Alias Keke apakah bisa dilakukan klaim asuransi Jiwa sebelumpolis in force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
278 — 160
  • Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.
    Apabila karena sebabdari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapatberalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi,maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugianyang dialami oleh Pihak Kedua.Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.
    Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.
    Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Wanprestasi
Putus : 25-05-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Smg
Tanggal 25 Mei 2016 — ANDREAS AGUNG SUMARLIN, ST. (PENGGUGAT) LAWAN ANDREAS RUDOLF LESMANA
158 — 18
  • 6.271.600, (enam juta dua ratus tujuh puluhsatu ribu enam ratus rupsaksih), dan Jembatan sebesar Rp. 46.803.053, (empatpuluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima puluh tiga rupsaksih);Bahwa apabila seorang Pemborong yang mempunyai keahIsaksin (skill) yang baikpasti mendapatkan untung walau dikerjakan sesuai dengan RAB, namunsebaliknya apabila seorang pemborong yang tidak mempunyai keahlsaksin (skill)yang baik, walaupun sudah mengikuti pekerjaan sesuai dengan RAB bisa sajarugl;Bahwa apabila ad force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — YUSEP SUPARDI. dkk ; PT. SlNAR EKA KREASI
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam UU Tenaga Kerja, hanya beberapa tindakan pemutusan hubungankerja yang mewajibkan pengusaha membayar 2 x ketentuan Pasal 156 UUTenaga Kerja, tindakantindakan tersebut adalah sebagai berikut :Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya (Pasal 163 UU Tenaga Kerja);Dalam hal perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
254 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1019 K/Pid.Sus/2014Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana dimaksud Butir 6 dan Butir 7 diatas menjelaskan kondisi Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal1245 KUHPerdata yang menyebabkan PT. FIG tidak dapat dituntut biaya, bunga,dan ganti rugi.
    RI 422 ADK/DKR/08/2009 tanggal 29 Agustus2009 Komite Kredit BRI memutuskan :1 Setuju perpanjangan fasilitas KMK selama 12 (dua belas) bulan sejak23 April 2009 sampai dengan 2010;i Setuju penjadwalan ulang Fasilitas Kredit Investasi;lil Menolak pencairan KMK secara bertahap sesuai perkembanganproyek;Bahwa perpanjangan waktu pembangunan pabrik selama (satu) tahun tersebutmerupakan tindak lanjut dari Force Majeure yang terjadi dalam pembangunanpabrik;Bahwa atas Force Majeure dalam pembangunan pabrik
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DAVID YULIADI Bin DASRIL
132 — 39
  • lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-03-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA TANGERANG Nomor 423/Pdt.G/2014/PA.Tng
Tanggal 3 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
68 — 7
  • danmendzolimi Penggugat dan anakanak dengan membakar semua barangbarang Penggugat dan anakanak, sungguh ironisnya perlakuan ayahkandung terhadap anakanaknya yang membekas dan tak akan terhapuskan di hati dan ingatan anakanak sampai sekarang;Sanggahan Tergugat mengenai penjualan motor:Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat dalam persidangan penjualan motorjupiter Z untuk pelunasan tanah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat,bahwa yang sebenarnnya bahwa untuk pelunasan tanah adalah dari hasilpenjualan motor Force
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
341 — 32
  • menyatakanbahwa Surat Pemutusan Hubungan Kemitraan No. 001/NPC/VI/2018 adalahsah, oleh karenanya Hubungan Kerja Para Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
1.Ershad Leo Erlambang Putra
2.Ahmad Subakti
Tergugat:
PT. ESBE YASA PRATAMA
190 — 36
  • Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (Dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur), tetapi perusahaan melakukan Efisiensi, dengan ketentuanPkerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (Dua) kali ketentuan Pasal 156Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156Ayat (4).Bahwa Tergugat sama
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbu
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
121 — 28
  • /Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbuyang sempurna (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence) hal inibersesuaian pula dengan:e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang berbunyi :Suatu Akte Jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangpejabat, akte tersebut menurut undangundang dianggapsebagai bukti yang sempurna,e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yangberbuny
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
194 — 162
  • ;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan
    tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi
    dipertimbangkan untuk tidak memenuhiHalaman 122 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DEDI IRAWAN Bin ABDUL HADI
146 — 30
  • lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
168 — 91
  • ;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan
    tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi
    belum stabil warganegara tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk tidak memenuhikewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 268/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 26 April 2016 — PT. Jaddi Putera Gemilang LAWAN PT. Pancaran Abadi, DKK
489 — 199
  • JADDi PUTERA GEMILANG bilamanalidak terjadi force MAJOUE ooo... ccc ccceeccccesesseeseccostessesseceeeeeee cc.Ro ean anunne near amemnnmmmnennueauunetteccas PENJAMIN TERGUGAT II danTERGUGAT Ill) dengan sepenuh kemampuannya akan mencarialternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yangmerugikan tersebut tidak terjadi.Bahwa PENGGUGAT tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara No. 01///20011 yangdibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT
    mendukung sukses dan lancarnya kedua Perjanjian tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian PenjaminanPerusahaan (Corporate Guarantee) tersebut dinyatakan, bahwa sebagaimanadisebut surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara tersebut diatas, Penjamin diwajibkan bertanggungjawab sepenuhnya atas sukses danlancarnya kedua perjanjian tersebut di atas dan atas keamanan dana talangantunai beserta dana kompensasi yang menjadi Hak PT Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama
Register : 04-12-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
285 — 175
  • memberikan atau berbuat sesuatu yang di wajibkan, ataumelakukan perbuatan yang terlarang baginya;h) Halhal yang tidak terduga (ketidaksesuai dan / atau pelanggaran yang didapatdengan membandingkan antara Fatwa MUI dengan fakta yang di jalankan dalamtransaksi yang menyebabkan trasaksi Murabahah tidak memenuhi syarat dan22rukun) sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakankontrak dan/atau akad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam Wanprestasi melainkan termasuk dalam kategori force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 April 2016 — PT.INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) VS 1. YOHANES M. YUNUS, DKK
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan aquo merupakanbukti persangkaan kuat yang didasarkan pada keterangan saksi,de factoTergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi murni,melainkan karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu. kondisiTergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian secara teruS menerus(kerugian bersifat masif) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturutturutsebagaimana disebutkan dalam Pasal
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 4 Agustus 2015 — HUTMAN,DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI, DKK
79 — 20
  • namun kenyataannyabahwa perusahaan Tergugat telah melakukan penutupan perusahaandengan alasan perusahaaan tutup, maka tindakan T ergugat tersebut sangatmerugikan para Penggugat.12.13.14.15.16.Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :"..Pengusaha dapat mefkukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/buruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengaami kerugan 2dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Pengadilan PN DEMAK Perdata Waris
Register : 05-08-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Dmk
Tanggal 6 Januari 2016 — KAMISAN HAMZAH lawan PT BANK DANAMON, Tbk, dkk
148 — 30
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 936/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 19 April 2016 — SULISTIAWATI melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
106 — 20
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atau k.