Dalam Eksepsinya Penasihat Hukum juga Keberatan atas dakwaantersebut berdasarkan ketentuan yang termuat dalam YurisprudensiMahkamah Agung 628 K/Pid/1984 yang pada intinya menyebutkanbahwa pengadilan Tinggi Bandung (perkara pidana) diperintahkanuntuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap yang memutuskan mengenai status mengenai kepemilikan tanah.Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung dalamaturan tekhnis No.

karena sifat emosionaldan ego dari TERGUGAT yang sering berbicara dengan nada yang sangatemosional;Bahwa PENGGUGAT menolak sebagian dalil yang disampaikanTERGUGAT pada point 16 dalam Jawaban karena dalil tersebut adalahterlalu mengada ada terkait dengan kejanggalan dan kebohongan dalamperjalanan ke Australia, karena faktanya PENGGUGAT ke Australia untukbertemu dengan konsultankonsultan luar negeri untuk menjelaskanpekerjaan multimedia sehingga PENGGUGAT bertanggung jawabmenjelaskan mengenai gambar tekhnis

Sesuaidengan Berita Acara penjelasan pekerjaan telah dituangkan pula caraevaluasi tekhnis terhadap penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi sebagaimana telah disampaikan pada Berita AcaraPenilaian pekerjaan dan sistem evaluasi yang dig unakan adalahsistem gugur dengan nilai ambang batas lulus untuk penilaiantekhnisnya adalah 75e Perusahaan tersebut lulus evaluasi kelengkapan kemudian diterbitkansurat usulan calon pemenang lelang dari Ketua Panitia kepada PPKdan juga Sesuai hasil evaluasi,

Monteleo Perkasa lulusadmin, tekhnis, harga oleh Panitia lelang, kemudian kamimengkonsultasikan kepada Pengguna Anggaran (Ir.

CITRATAMA ARSINDOe Penanggung jawab : EFFI MOCH SANUSIe Team Leader : MARTIM H, FELANI, ST= Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi adalah sebagai pengendali administrasi,tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya dan waktu.= Bahwa dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :e Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat,laporan, back up masalah dilapangan selama pelaksanaansampai degan masa pemeliharaan berakhir;e Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK

atasperusahaanperusahaan sub kontraktor atas usulan mainkontraktor.Sebagai Pengawasan Umum antara lain :e Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi), membantuDinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan,berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektif terhadap setiap tuntutan yangdiajukan kontraktor;e Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semua bahan yangakan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis

40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesarRp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiapbulannya yang menitipkan uang pada masingmasing SPBU adalahsaksi sendiri kadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran(saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

tidak memilki Sertifikat pengadaan barang danjasa; Bahwa dasar terdakwa diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020; Bahwa Penunjukan terdakwa sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat; Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah saksi ANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan terdakwaada membayar sisa tagihan bulan sebelumnya;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuanmerupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadimaupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telahdiakui oleh Tergugat, maka dengan demikian bantahan terguagt tersebut justerumenguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya mengakui obyeksengketa 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama maka dari segi tekhnis

No. 31, Rt.002 RW. 017 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang,Kota Serang, Provinsi Banten, Agama Islam, PNS(Pegawai Negeri Sipil);Yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait denganmasalah seleksi anggota Panitia KPU dan sebagai ketua tim seleksidengan 4 orang anggota; Bahwa Seleksi anggota KPU berdasarkan SK dari KPU Pusat; Bahwa saksi lupa nomor SK tersebut; Bahwa saksi lupa kapan mulai bekerja; Bahwa rujukan hukum saksi bekerja adalah Petunjuk Tekhnis

Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk.g. Menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasakepada PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen )h. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepadapimpinan instansi pengguna anggaran.i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.j.. Menjawab sanggahan.k.

total 4 (empat)tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maag namun olehdokter kandungan juga digunakan sebagai obat untuk melakukan tindakanaborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa saksi Komeng mengetahui hal tersebut dikarenakan saksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan saksi Komeng mengirim obat tersebut untuk mendapatkeuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis

Rp40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yangmenitipkan uang pada masingmasing SPBU adalah saksi sendirikadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran (saksiRUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas; Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisatagihan bulan sebelumnya;Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAwannnann Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRIYORAHARJO bin SETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Rudiyanto;Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat RUKK/ RAB maupungambar dari setiap kelompok tani tersebut;Bahwa ketika membuat usulan tersebut Saksi pernah melihat Proposaldari Kelompok Tani, namun saya tidak pernah menghitungnya dan sayatidak mengetahui apakah seluruh kelompok tani yang diusulkan tersebutterdapat Proposalnya;Bahwa Saksi tidak ada menerima honor selaku Tim Tekhnis;Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Pak Sairan sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah) yang menurut keterangan

diajak rapat oleh DWI ATMAJImaupun dengan SAIRAN;Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada musyawarah Kabupatenyang dihadiri oleh tim teknis, tokoh masyarakat, LSM, unsur pemerintahdaerah dalam menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan JitutJides;Bahwa sepengetahuan Saksi yang aktif melaksanakan pengelolaankegiatan Jitut Jides tahun 2011 adalah Saudara Sairan dan PriyoRaharjo;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara kelompok tani penerima bantuanditetapkan;Bahwa sepengetahuan Saksi, secara tekhnis

pernah ada pertemuan untukmelakukan seleksi penentuan kelompok tani penerima bantuan sosial,tidak pernah ada kegiatan identifikasi maupun survei kelompok tani yangdilakukan oleh Tim Teknis;Bahwa yang dimaksud dengan Tim Teknis angggotanya yaitu WALUYO,SAYA, ROSYADI, SAIRAN, PRYO RAHARJO, dan WADUL AIMAN;Bahwa sepengetahuan Saksi yang secara aktif mengurusi ataumengelola adminitrasi Jitut Jides tahun 2011 adalah SAIRAN dansepengetahuan saksi dibantu oleh AIDUL AIMAN dan RUDIYANTO,sedangkan secara tekhnis

Tim tekhnis menentukan kelompok tani mana yang layakuntuk mendapatkan bantuan, dan diajukan ke kepala dinas;4. Dilaksanakan survei desain untuk membuat RAB;5.

, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;44.Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnyamelekat pada TURUT TERGUGAT I, IV, V;45.Bahwa Para TURUT TERGUGAT ,Il, Ill, IV, V telah melakukanperbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran danPengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayahkewenangannya, terjadinya Pencemaran

Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 43, 44 dan 45 halaman 15dan 16 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanyakewayiban melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan dibidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup dan dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperindungan dan pengelolaan lingkungan hidupHal 44 dari 159 Hal

dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :1) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan di bidang perlindunga danpengelolaan lingkungan hidup;2) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal.Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :a) Pengukuran

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal. Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :A.

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis,dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakantahun tunggal;Menimbang, bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek PembangunanGedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahap ,Tahun Anggaran 2015, sesuai keterangan Ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, hasilpemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum danPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 137 Halamandalam Nota

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Anugerah Bestari, tidak melampirkan daftarkualitas harga maka dinyatakan tidak lulus. pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukanevaluasi tekhnis, korelasi aritmatik dan evaluasi kewajaran hargaterhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri danPT.Winatindo Bratasena, hasilnya PI.Tiara Donya tidakmelampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulusHal. 82 dari 137 hal. Put.

Berita Acara evaluasi Tekhnis Nomor : 9/PB/BPK/PANRSUD/2012 Tanggal 5 November 2012 yang ditandatanganioleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUDPandan yang bahwa yang memenuhi syarat tekhnis adalahPT.Winatindo Bratasena sedangkan PT.Magnum GlobalMandiri tidak lulus karena beberapa alat tidak mempunyaidukungan.19.Tanggal 21 November 2012 dr.

Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti"BIMBINGAN TEKHNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010Yang Diselenggarakan Pada 23, 24 dan 25 Di Hotel Grand AntaresSertifikat Nomor 050252002006 Menteri DalamNegeri Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan PresidenNomor 5 Tahun 2006, Menyatkan Bahwa Ir.

Notifikasi ini dapat dicek pada website Badan POM RI denganweb pom.go.id dan web notifkos.pom.go.id. atau pada Aplikasi cekBPOM pada handphone android.Bahwa kosmetika yang memiliki ijin edar adalah kosmetika yangdiproduksi oleh produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB danmemenuhi persyaratan tekhnis. CPKB adalah seluruh aspek kegiatanpembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yangdihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkansesuai tujuan penggunaannya.

Perikanan pasal 44 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan olehsyahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi;Bahwa spesifikasi bagianbagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkanoleh penyidik / Penyidik Pembanru Kepada ahli adalah panjang 20 (DuaPuluh meter) dengan Jlebar 10 M~ (sepuluh Meter) danmenggunakansepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring padasaat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara tekhnis

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp. 5.175.000, (asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli).4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli).2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli)3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000,(asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.